Make your own free website on Tripod.com

MENYIMAK DISKUSI KHILAFAH

 

Catatan : Diskusi ini berlangsung di milist Salman ITB, terutama antara Sudiarto dan Satria Iman Pribadi, yang pada awalnya merupakan respon atas beberapa posting Ahmad Sudirman yang sering mengangkat tema khilafah ini …Selanjutnya dikomentari oleh Mas Hamzah, saya (abu al-Fatih) dll.

 

From: "SUDIARTO" <SUDI78@stud.che.itb.ac.id>

To: SALMAN@isnet.itb.ac.id

Date: Sat, 10 Oct 1998 10:54:11 WIB 0700

Subject: {SALMAN-ITB} KHILAFAH ISLAM: URGEN-KAH?

 

Apakah isu khilafah Islam itu sesuatu yang urgen dalam kondisi di mana mayoritas umat muslim berada dalam kemiskinan, ketimpangan sosial, penindasan oleh rejim-rejim sekuler maupun rejim-rejim diktator yang mengatasnamakan menggunakan sistem Islam untuk memerintah secara sangat sangat tidak demokratis? Apakah dengan menerapkan Islam dalam konteks politik saat ini (secara formal) tepat, manakala belum ada contoh rejim muslim yang berhasil meningkatkan taraf hidup rakyatnya secara Islami (Kelantan? Sudan? Iran? Libya?). Ketika Islam lebih dipahami sebagai produk jadi siap pakai, tanpa pernah dipahami dalam suasana apa Islam terbentuk dan bagaimana prosesnya sehingga Islam menjadi tampil seperti kita saksikan saat ini.

 

Orang biasanya selalu merujuk pada kehidupan zaman Muhammad, empat khalifah pertama, dan secara relatif corak pemerintahan dinasti-dinasti Islam sebagai perwujudan sistem Islam. Tapi benarkah ketika berlangsung orde Khulafaur Rasyidin Islam dipraktikkan secara demokratis? Abu Bakar, Umar dan Ali mungkin, sedang Utsman? Terlepas dari keberhasilan Utsman mengkompilasi ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf standar (mushaf Utsmani), sejarah bercerita dengan gamblang betapa KKN-nya pemerintahan Utsman. Selama Utsman berkuasa, kroni Umayyah menguasai pemerintahan hingga ke pelosok-pelosok Kufah, Basrah dan Mesir, yang membangkitkan gelombang protes dan berpuncak pada fitnatul-kubra: demonstrasi di ibukota Madinah dan pembunuhan Utsman. Sesudahnya Ali dibaiat sebagai khalifah disusul pembangkangan dari pihak Muawiyah (wakil keluarga Umayyah), berujung pada kekalahan Ali secara diplomasi. Dunia Islam kemudian gunjang-ganjing. Pendukung Ali membentuk Partai Ali (Syi'atul-Ali, kemudian dikenal sebagai Syi'ah), sebagian lagi memihak rejim Muawiyah, kelompok 'Aisyah menjadi kekuatan moral penentang terhadap Ali, dan kubu garis keras anarkis Khawarij yang pingin menumbangkan segala sistem yang otoriter dan diyakini sebagai sumber kebobrokan. Ali terbunuh oleh kaum Khawarij, dan Muawiyah pun semakin kukuh sebagai penguasa Dunia Islam. Di tangannya segala oposisi dibungkam, dengan mengatasnamakan Islam.

 

Sesudahnya corak pemerintahan Dunia ISlam tidak jauh berbeda dengan Umayyah. Keluarga Abbas membangun dinasti Abbasiyah dengan cara membantai habis keluarga Umayyah (di bawah pimpinan Abul Abbas as-Saffah, yang artinya Si Penumpah Darah), hanya meloloskan satu pangeran yang kemudian lari ke Cordoba, Spanyol. Dinasti demi dinasti muncul dan jatuh. Semua mengatasnamakan Islam. Dan semua bertindak otoriter bahkan diktator (dibenarkan dengan alasan budaya Timur yang bercirikan despotisme: tirani!).

 

 

Dalam suasana carut-marut semacam itulah muncul aliran-aliran pemikiran Islam baik dalam hukum (Hanafi, Hanbali, Syafii, Maliki, Ja'fari dll), filsafat (Ibnu Rusyd, al-Ghazali, Ibnu Sina), teologi (Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah), tasawuf (Ibnu Arabi, al-Ghazali, al-Hallaj, Suhrawardi dll) dsb. Yang ingin saya soroti di sini adalah HUKUM ISLAM dan TEORI POLITIK ISLAM.

 

Hukum Islam dan teori politik Islam adalah produk dari lingkungan sosial politik masyarakat muslim ketika tengah berlangsung pemerintahan dinasti. Kegagapan para cendekiawan (ulama: fuqaha) menghadapi membesarnya kekuasaan dinasti dan harapan dapat terciptanya tujuan-tujuan Islam dalam kerangka sistem dinasti itu - juga ketakutan terhadap serangan Mongol dan invasi Barat - menimbulkan pandangan-pandangan keislaman yang terangkum dalam HUKUM ISLAM dan TEORI POLITIK ISLAM. Antara lain al-Mawardi yang membenarkan tindakan-tindakan sultan dan mengecam oposisi, Ibnu Taimiyah yang mengesankan pemberontakan terhadap penguasa sebagai tindakan anarkis dan lebih buruk ketimbang pemerintahan tirani (dengan pepatahnya: "Satu malam tanpa kekuasaan lebih buruk ketimbang sepuluh tahun rejim tiran"). Teori-teori tsb berkembang dan dilembagakan, yang akhirnya oleh para cendekiawan sendiri dibakukan dan dilarang dilakukan pembaharuan (menutup pintu ijtihad), dengan alasan para pemikir terdahulu sudah membuat kerangka sistem Islam yang komplet.

 

Pemikir-pemikir seperti Abul A'la al-Maududi dari Pakistan memperkuat tesis sistem Islam dengan menyebutnya sebagai "demokrasi-ketuhanan" (teo-demokrasi), sebuah sistem yang komplet dan tinggal dilaksanakan saja, dan demikian pula para praktisi gerakan Islam dari Timur Tengah (antara lain Hassan al-Banna dengan Ikhwanul Muslimin-nya, Sayyid Quthb, Muhammad Quthb dsb - saya kurang hapal, mungkin teman-teman bisa menambahkan).

 

(Hampir) semua pemikir muslim beranggapan bahwa sumber kebobrokan dan keterbelakangan umat Islam seluruh dunia adalah tidak diterapkannya sistem Islam, malah yang dipakai sistem sekuler buatan manusia (kapitalisme, sosialisme, Pancasila dsb). Tetapi meninjau pada orisinalitas sistem Islam, timbul pertanyaan: apakah sistem Islam itu (antara lain penerapan format KHILAFAH dan hukum Islam yang terkompilasi) merupakan produk jadi yang tinggal pakai? Apakah sistem Islam itu adalah "obat mujarab" bagi kebobrokan dunia ini?

 

Kalau kita menengok sejarah, justru kelahiran sistem Islam berasal dari dan mengekalkan tatanan pemerintahan yang korup dan otoriter. Saya menjadi ragu apakah jika Islam ditegakkan, tidak timbul sistem yang opresif di mana hak-hak asasi dibungkam oleh kekuasaan negara, pengutamaan elit tertentu di atas massa rakyat yang dhuafa dan mustadh'afin, pengebirian hak-hak kelompok yang berideologi lain (sosialisme, liberalisme, komunisme), penindasan hak-hak minoritas (kaum dzimmi). Karena melihat latar belakang mereka yang sangat getol memperjuangkan ideologi Islam (rasanya tak etis jika saya sebutkan di sini), semuanya sangat gencar menyerang kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan Islam (kelompok kiri, nasionalis sekuler, misionaris Kristen/Katolik), dan penuh diliputi dendam politik atas "kekalahan Islam" dalam percaturan politik sepanjang era kemerdekaan Indonesia. Adakah jaminan jika para ideolog Islam tsb berhasil memenangkan kekuasaan lantas tidak timbul semangat dendam yang berujung pada penerapan sistem Islam secara kenegaraan dengan semena-mena?

 

Aku pikir, masalah politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang sifatnya sangat duniawi - meskipun diklaim juga sebagai wilayah "agama" (Islam) - , dan yang berlaku di dalam dunia politik adalah hukum-hukum sosial. Dalam jagad politik terkenal adagium "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely". Komunisme umpamanya. Ketika Marx dan Engels merumuskan filsafat materialisme dialektiknya dan mencetuskan "Manifesto Communist", serta mendukung revolusi Bolshevik Oktober 1917, semangat menggebu untuk secepatnya mewujudkan masyarakat tanpa kelas seperti diideologikan oleh Marx dalam "Das Kapital", menghadirkan pola pemerintahan Leninisme dan Stalinisme yang bercorak "diktator proletariat" (seperti ditulis Lenin dalam bukunya "What is to be Done"). Maka terjerembablah Rusia dalam sebuah sistem yang otoriter di bawah pengawasan politbiro Partai Komunis, yang mengendalikan masyarakat secara teknokratis dengan cita-cita "menciptakan masyarakat tanpa kelas". Cara-cara Rusia (Uni Soviet) ini dibakukan oleh organisasi komunisme internasional atau Komintern di Moskow, dan menjadi patokan baku bagi komunis di seluruh dunia. Maka yang terkesan tentang komunisme adalah DIKTATOR PROLETARIAT. Kita langsung saja mengecap komunisme, Marxisme dan sosialisme sebagai sistem yang cenderung otoriter, tanpa pernah menyadari munculnya pembaharu-pembaharu Marxis (kaum neo-Marxis) yang humanis (MArxisme-humanis), di mana mereka percaya pada sistem demokrasi dalam rangka menegakkan kekuasaan kaum proletar. Perjuangan rakyat tertindas yang berselimutkan ideologi komunisme (dalam sejarah Islam sendiri pernah muncul aliran komunis yaitu kaum Qaramithah yang anggotanya rata-rata pekerja perkebunan di Irak melawan tuan-tuan tanah yang berkolaborasi dengan elit birokrasi dan militer) pun dihancurkan atas nama agama (dituduh ateis). Bagaimana mungkin akan menang jika agama sudah digunakan sebagai jargon politik, karena agama diyakini sebagai pemonopoli kebenaran mutlak dari Tuhan. Sedang komunisme??? - itu kan bikinan manusia Marx, keturunan Yahudi lagi, "musuh Islam" nomor wahid.)

 

Aku percaya Islam adalah ajaran yang benar karena diwahyukan oleh Allah, tetapi kebenaran mutlak Islam itu sendiri terbatas pada teks al-Qur'an (sedang al-Hadits sendiri penuh dengan manipulasi politik, maka perlu seleksi yang superketat untuk memastikan kesahihannya) dan penerapan secara kontekstual oleh Muhammad. Sesudah kematian Muhammad, semua yang dipraktikkan oleh para sahabat dan sesudahnya adalah murni ijtihad politik, yang tidak wajib diikuti secara membabi buta oleh para pengikutnya. Allah menurunkan Islam sebagai "peringatan untuk orang-orang yang pikirannya hidup", bukan untuk orang yang sudah mati, atau anak-anak yang belum akil baligh (belum diwajibkan), atau orang sinting (hingga dia waras kembali). Allah ingin agar Islam dipahami secara kritis oleh orang-orang yang berpikiran kritis, bukan secara fanatis, dogmatis atau doktriner.

 

Please tanggapan dari sahabat sekalian.

 

Date: Sun, 11 Oct 1998 22:20:37 -0700 (PDT)

From: Satria Iman Pribadi <satria66@yahoo.com>

Subject: Re: {SALMAN-ITB} KHILAFAH ISLAM: URGEN-KAH?

To: is-lam@isnet.itb.ac.id, salman@isnet.itb.ac.id, sudi78@stud.che.itb.ac.id

Cc: ahmad@dataphone.se, kammi@isnet.itb.ac.id

 

 

Assalamu'alaikum w.w.

 

Tulisan saudara Sudiarto ini dan keraguan yang disampaikan oleh saudara Santi kepada saudara Ahmad Sudirman menarik untuk dicermati, apalagi ada tulisan Sudiarto yang menurut saya kurang adil dalam membandingkan Islam dan Sosialisme/Komunisme.

 

Pada intinya ada beberapa pemikiran saya yang sejalan dengan mereka, salah satunya yaitu bahwa maksud untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan Pancasila menjadi Al-Qur-an dan Sunnah atau totally Islam serta pendirian Khilafah Islamiyah sa'at ini bukanlah sesuatu yang urgent, atau minimal perlu difikirkan lagi atau dipertimbangkan.

 

Dari pendapat Sudiarto, saya sependapat bahwa Aturan maupun konsep Islam dalam berpolitik belum terumuskan dengan lebih detil dan baik. Yang ada baru pedoman moral umum dalam Al-Qur-an dan contoh Nabi. Contoh-contoh pada zaman Khalifah empat jelas tidak sesempurna Nabi dan tidak bisa dikatakan mereka telah melaksanakan prinsip pemerintahan Islam dengan sempurna seperti Nabi. Dengan keterbatasan mereka, mereka menafsirkan cara pemerintahan masyarakat Islam dan cara berhubungan dengan non Islam sejauh penafsiran mereka. Setiap pemerintahan tersebut kita ketahui melaksanakan dengan cara yang bervariasi dan dengan hasil yang berbeda-beda. Pemerintahan sesudahnya walaupun mengaku menggunakan Qur-an dan Sunnah sebagai dasar pemerintahannya, akan tetapi para ulama sepakat bahwa mereka tidak bisa dijadikan sumber hujjah contoh pelaksanaan pemerintahan "Islam yang baik".

 

Sekarang permasalahannya memang belum ada ahli yang merumuskan konsep Islam dalam pemerintahan yang diakui semua kalangan Islam sebagai perumusan standar (mungkin saya yang belum tahu). Akan tetapi yang ada adalah ijtihad yang dicoba oleh negara negara yang mengaku berdasarkan Islam, seperti Pakistan, Sudan, Iran, Arab Saudi, Afghanistan, dll, yang mempunyai variasi perbedaan dalam menafsirkan Islam. Menurut saya, cara yang mungkin bagi Indonesia atau bagi negara manapun memang seperti negara-negara tersebut, yaitu dengan membuat penafsiran sendiri berdasarkan kondisi negara dan masyarakatnya. Menurut saya Malaysia mungkin contoh "Negara Islam yang ditafsirkan lebih luwes. Mereka mengaku Islam sebagai agama negara, akan tetapi belum menetapkan hukum Syari'ah sebagai hukum positif untuk menghukum perkara perdata atau pidana, kecualai untuk Kelantan mungkin.

 

Menurut saya Indonesia bisa kesana, akan tetapi masih sangat jauh perjuangannya. Saya setuju dengan Amin Rais bahwa sampai generasi cucunya Amin Rais, dia tidak yakin Islam akan menjadi dasar negara. Akan tetapi setelah itu, Allah maha tahu dan maha berkehendak.

 

Akan tetapi saya tidak sependapat dengan Sudiarto yang mengatakan Islam sebaiknya jangan dijadikan dasar pemerintahan, karena nanti pasti akan otoriter dan menghalangi agama atau paham lain. Saya kira pendapat ini tidak konsisten, karena jika Ideologi Kapitalisme, ideologi sosialisme, komunisme, boleh memerintah dengan kemungkinan (dan kenyataannya banyak) ada yang otoriter, kenapa Islam tidak boleh ?. Ini tentunya tidak konsisten dan fair. Kalau tidak setuju, maka boleh-boleh saja asal dengan alasan yang logis.

 

Apakah jika dalam sejarahnya dunia Islam pernah bergelimang darah, berarti bahwa ajarannya salah dan menganjurkan demikian, dan bukan karena kesalahan dan keserakahan elit pemimpin mereka ?. Apakah jika Islam jadi Ideologi negara pasti akan otoriter dan korup ?. Tentunya tidak logis jika kita mengambil contoh contoh jelek dalam pelaksanaan Islam dan mengenyampingkan contoh contoh bagus, seperti masa nabi, lantas Islam sebagai ideologi negara adalah jelek ?. Sudiarto tampaknya kurang adil dalam berpendapat disini jika dibandingkan dengan penilaian terhadap Paham Sosialisme dan komunisme. Pelaksaan Sosialisme kemudian jadi Komunisme dan diterjemahkan jadi Diktator proletariat oleh Lenin dan Stalin yang menghasilkan pemerintahan yang korup, agak dibela oleh Sudiarto dengan seolah-olah mengatakan bahwa pelaksanaannya yang salah, padahal banyak pembaharu-pembaharu pemahaman Sosialisme dan Komunisme tersebut. Sedangkan terhadap Islam, Sudiarto mencontohkan jelek-jeleknya pelaksanaan islam, dan menjadikan sebagai alasan Islam dalam politik jelek. Saya heran juga kenapa Sudiarto terjebak dalam ketidak fairan (Adilan) ini, padahal analisa anda pada umumnya bagus sekali.

 

Sudiarto sepertinya punya pemahaman bahwa ada urusan agama dan ada urusan Duniawi yang agama tidak mampu menyentuhnya. Saya tidak setuju dengan hal ini, karena kalau anda baca isi al-Qur-an, seluruhnya adalah berisi tentang aturan dan contoh-contoh tentang aturan hidup dalam segala aspek kehidupan didunia, bukan untuk cara hidup diakhirat (kehidupan akhirat hanya efek dari kehidupan dunia). Jadi memang tidak terpisah urusan sosial, masyarakat, politik dan ekonomi dengan Tuhan dalam Islam, dan aturan Islam tentang Tuhan tentang hal ini cukup menyeluruh, walaupun manusia tetap diberi ruang untuk menafsirkannya lebih dalam dan detil. Baru urusan tentang tata cara bercocok tanam, atau teknis berperang, atau teknis membuat pesawat, misalnya yang tidak diurus secara detil dalam Al-Qur-an, tetapi tetap berurusan dengan ketuhanan karena alam dan segala hukumnya adalah ciptaan Tuhan, dan disuruh manusia untuk mempelajarinya. Wilayah ini hampir semuanya disuruh manusia mengembangkan perumusannya.

 

Secara umum saya setuju bahwa memang Tokoh tokoh pemimpin dan cendekiawan masih harus mencari perumusan yang lebih baik dan lebih tepat sebelum menerapkan Ideologi islam dalam bernegara khususnya.

 

Untuk sa'at sekarang, saya termasuk yang berpendapat bahwa Indonesia belum siap melaksanakan konsep Khilafah Islamiyah, karena konsepnya belum matang dan disepakati oleh sebagian besar tokoh Islam, dan yang lebih utama lagi adalah pemeluk Islam yang sadar dan merasa perlu menegakkan Khilafah Islamiyah masih sangat sedikit dan menjadi minoritas dalam masyarakat Islam Indonesia sendiri. Jadi kalau kita gembar-gembor sekarang keluar, maka sama saja bunuh diri, karena akan lebih banyak menimbulkan kesalahpahaman. Saya kira cukup sementara dalam taraf diskusi di kalangan terbatas saja dahulu, seperti dalam mailing-list - mailing list Islam ini.

 

Saya merespons baik usaha saudara kita Ahmad Sudirman untuk memunculkan diskusi tentang Negara Islam ini, walaupun kadang-kadang saya menilai Ahmad Sudirman tidak mengikuti logika yang baik dalam menyimpulkan sesuatu. Bagi yang mengikuti tulisan saudara Ahmad Sudirman dan debat terhadapnya akan mengetahuinya.

 

Selamat berdiskusi tentang negara Islam dengan terbuka.

 

Assalamu'alaikum w.w.

 

Satria Iman Pribadi

 

----------------

 

From Dwi … (?)

Subject: Re: {SALMAN-ITB} KHILAFAH ISLAM: URGEN-KAH?

 

Buat mas Satria, saya ingin memberi nuansa latar belakang yang lain terhadap pemikirannya kamerad Sudiarto <- JOKING.

 

Sebenarnya ada keseganan orang untuk menjunjung agama sebagai satu-satunya dasar negara adalah kecenderungannya untuk jatuh kedalam formalisme. Formalisme berarti penafsiran tunggal terhadap kebenaran, yang pada kasus ini berarti dibacking oleh kekuasaan. Artinya yang dikhawatirkan ialah penafsiran kebenaran hanya berhak dilakukan oleh penguasa.

 

Formalisme atas dasar agama menjadi kuat berdasarkan pemahaman bahwa hanya instrumen-instrumen resmi negara sajalah, berdasarkan dalih bahwa organisasi, perangkat, dan manajemennya telah didisain sedemikan rupa dan dengan dukungan paling luas, yang tingkat kesalahannya akan paling minimal dibandingkan pemikir-pemikir "swasta"/tidak resmi.(saya bukan marxis tapi sederhananya mirip-miriplah dengan teori hegemoni).

Ini logis.

Tetapi sementara itu kita juga tau dan sadar bahwa manusia yang pemikirannya mengandalkan asumsi dan cenderung tidak mampu nonlinear itu, tidak bisa lepas dari subjektifitas dan pengaruh eksternal.

 

Singkatnya :

Biar udah diusahaiin sekeras-kerasnya dengan instrumen secanggih mungkin agar obyektif akan tetapi masih bisa salah juga ! Bahkan malah bisa menyesatkan. Artinya penafsiran resmi negara atas kebenaran, nantinya masih bisa salah juga. Ini terjadi di barat, khususnya pada sejarah negara Amerika Serikat, yang dibangun atas dasar kristen.

 

SATU LAGI :

Agama dimata kultural manusia mau ditempatkan sebagai solusi maksum, solusi finale yang pasti benar. Apabila agama pernah salah maka hancur pula alasan manusia untuk memeluk agama (sebelum munculnya rekayasa "iman"). Nah, sekularisme mencoba menengahi hal ini dengan meminggirkan agama, yaitu dengan harapan agar agama tidak tersentuh subjektifitas manusia, (sehingga tetap objektif paling benar selama-lamanya), yang akan terjadi bila negara jatuh kedalam formalisme.

-------------------

 

Date: Tue, 13 Oct 1998 01:40:59 -0700 (PDT)

From: Satria Iman Pribadi <satria66@yahoo.com>

Subject:Re:[ISLAM-ITB] Re:{SALMAN-ITB}KHILAFAH ISLAM: URGEN-KAH?

To: salman@isnet.itb.ac.id, is-lam@isnet.itb.ac.id

Cc: kammi@isnet.itb.ac.id

 

Assalamu'alaikum w.w.

Terima kasih atas nuansa lainnya.

Sebagai 'jawaban', saya akan bernuansa lain lagi.

Penafsiran saya terhadap sistem pemerintahan Islam sempat berubah-ubah, tapi sekarang ada suatu pendapat yang sudah lama saya pegang, dan belum ada argumen lain yang lebih kuat yang membuat saya mengubahnya.

 

Pada awalnya saya setuju dengan pendapat bahwa Nabi adalah demokrat untuk urusan dunia, dan otoriter untuk urusan spesifik agama. Tetapi kemudian saya tertarik dengan nuansa yang pernah dilontarkan Prof Dr. Otario Diran (Guru Besar Mesin ITB) yang mengatakan bahwa Nabi itu otoriter. Dunia bisa diselamatkan dengan pemerintahan otoriter, tetapi didukung oleh moral yang baik dan benar. Nabi adalah contoh Perfect. Contoh lain adalah Korea, dimana dengan cara otoriter, pemerintahan disana membangun Korea (selatan) untuk maju. Hal ini dibuktikan berhasil, dimana kita sama-sama memulai pembangunan dengan Korea dengan kondisi awal ekonomi yang sama, tetapi mereka berhasil dengan sangat luar biasa dibanding Indonesia. Masalahnya Korea dipimpin oleh pemerintahan otoriter yang pintar dan baik, sedangkan Indonesia pemimpinnya bukan orang pintar dan baik.

 

Akan tetapi sekarang saya berpendapat bahwa pemerintahan 'Islam' haruslah sangat demokratis. Saya juga tidak sepakat muncul nama "Negara Islam" atau istilah lain yang diberi embel-embel Islam, karena tidak ada yang berhak mengaku sudah melaksanakan Islam dengan benar. Pemerintahan yang diberi embel-embel Islam menurut saya memang akan punya kecenderungan otoriter, karena dengan menyebut pemerintahan Islam, bisa merasa mendapat pembenaran dari Tuhan, dan yang menentang adalah penentang tuhan. Kecenderungan menjadi sistem kependetaan ini bisa saja terjadi, seperti contohnya Iran. Iran bisa begitu karena mereka menganggap Imam mereka (bukan Presiden) adalah maksum, sehingga dia tidak pernah salah. Sistem Syi'ah Imamiyah memungkinkan begitu.

 

Akan tetapi dalam pemahaman yang saya, kita manusia tidak mungkin maksum dan sempurna dalam segala hal. Kalau menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan kecil yang nyata mungkin bisa, tetapi menghindarkan diri dari kesalahan ijtihad (pengambilan keputusan politik, ekonomi, dll) adalah tidak mungkin. Dalam kasus ini biasanya tidak ada benar dan salah, yang ada adalah pendapat (ijtihad) yang baik, lebih baik atau tidak baik. Sebagai contoh : Keputusan menganut sistem ekonomi pasar bebas misalnya, tidak bisa dinilai benar dan salah. Yang bisa adalah mungkin sistem ini lebih baik dari sebelumnya, dan pasti akan ada sistem yang lebih baik, misalnya dengan bebas terbatas. Berikutnya batasan-batasan tersebut juga akan berubah-ubah tergantung waktu. Disinilah ijtihad pemimpin dilakukan.

 

Untuk itu, keputusan pemimpin tidak bisa mutlak dikatakan benar atau kebenaran tunggal karena datangnya dari kepala negara Islam. Dalam mengontrol pemerintah tersebut perlu ada kontrol dari masyarakat, dimana jika menurut rakyat keputusannya tidak baik, maka dia diganti. Jika dia adalah maksum, maka tentunya tidak dapat diganti meskipun negara sudah akan hancur.

 

Melihat bahwa manusia biasa tidak mungkin maksum dalam semua hal, dan tidak ada yang bisa mengklaim dirinya atau golongannya sudah benar Islamnya, maka menurut saya tidak bisa ada orang mempresentasikan dirinya atau kelompoknya sebagai pemimpin yang Islami dan aturan serta perintahnya dalam memimpin sudah sesuai dengan Qur-an dan Sunnah. Jika dia sudah mengklaim dirinya benar, maka dia jatuh dalam 'Ujub dan takbur, serta menantang Tuhan, karena hanya Allahlah yang maha sempurna dan manusia diciptakan untuk bersifat khilaf. Jika dia mengklaim diri atau kelompoknya adalah representasi Islam yang benar, maka jika dia salah, bisa berarti Islam yang salah, dan kebenaran yang dia anggap benar itu jadi dilecehkan orang, dan Islam bisa dianggap gagal. Jika gagal, maka Islam tidak berhak mengklaim diri sebagai berasal dari Tuhan, karena Allah tidak mungkin gagal.

 

Untuk menghindari penafsiran ini dan klaim yang tidak pada tempatnya, maka menurut saya tidak boleh ada nama Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, atau Pemerintah Islam.

 

Akan tetapi jika mengesmpingkan sama sekali konsep-konsep Islam dalam mengatur negara, maka saya tidak sependapat, karena artinya kita tidak konsisten bersikap objektif dalam menilai dan berpihak.

 

Saya berpendapat bahwa nama negara biarlah bermacam-macam, apakah itu negara madinah, atau negara Utsmaniyah, atau negara Abbasiyah, atau negara Fathimiyah, atau Negara Kesatuan Indonesia, dll, dan nama hukum yang berlakupun adalah hukum Indonesia. Yang kita lakukan adalah isi hukum dan isi pemerintahan serta kebijakan serta semua aturannya sesuai dengan aturan dalam Al-Qur-an dan Sunnah, tanpa klaim bahwa itu hukum atau aturan Islam.

 

Yang saya tentang adalah klaim dan penamaan Islam dalam segala atribut apapun selain atribut sikap. Dalam al-Quran Islam bukanlah nama kelompok orang dalam arti fisik, akan tetapi sebutan bagi sikap, jalan, atau pedoman hidup, yang berserah diri pada Allah.

 

Jadi dalam bayangan saya, contoh perangkat negara Indonesia yang bernafaskan Islam adalah Nama tetap negara Indonesia, pemerintahannya demokratis dengan banyak partai yang boleh berideologi atau azas apapun, termasuk bukan Islam. Kemudian hukum yang berlaku tetap hukum positif Indonesia, cuma poin-poin hukumannya dan tata cara persidangannya sudah dirobah sesuai denganprinsip-prinsip hukum Islam, misalnya hukum rajam bagi yang berzinah terdapat didalamnya, qishash dan pengampunan oleh ahli waris korban terdapat didalamnya, dll.

 

Dengan kondisi tersebut kekhawatiran atau salah persepsi seperti yang disampaikan Sudiarto tidak mendapat pembenaran lagi, karena yang memimpin adalah pemimpin biasa yang bisa salah dan bisa diganti tanpa mengatakan bahwa Islam yang salah. Penggantinya tentunya yang dipilih rakyat dengan bebas. Dengan demikian saya dalam hal ini juga menganut anti "formalisme agama" dalam bernegara.

 

Untuk bisa semua itu terwujud dan sesuai dengan Islam, maka tidak ada jalan lain, kita harus mencontoh nabi, yaitu jadikan seluruh hidup adalah untuk dakwah. Karena jika dakwah berhenti, maka rakyat akan makin sedikit yang setuju dengan nilai-nilai Islam, dan pemerintahan bisa diganti menjadi pemrintahan yang tidak lagi bernafaskan Islam. Jadi disini bukan pertarungan konsep. akan tetapi pertarungan dakwah. Diakhirat nanti juga bukan hasil yang ditanya, akan tetapi seberapa besar usaha kita dalam melaksanakan dan menyiarkan Islam. Negara kita negara Islam dan salah seorang dari kita yang jadi presidennya, bukan jaminan untuk masuk surga, tetapi pelaksanaan dan usaha "menegakkan ajaran Islamnya" yang ditanya. Bisa saja presiden negara Islam masuk neraka, karena ternyata dia tidak menjalankan Islam dengan benar, jadi dia hanya klaim dan gembar-gembor saja dia presiden negara Islam.

 

Walaupun kita tidak mendirikan "Negara Islam", atau berada di negeri "kafirpun" (seperti saudara Ahmad sudirman sekarang), kita masih tetap bisa masuk surga dan mengusahakan orang lain masuk sorga atau menjadi orang-orang yang berseri-seri mukanya di akhirat kelak. Makanya gembar-gembor negara islam tidak saya dukung, akan tetapi penyebaran dan pelaksnaan nilai-nilai Islam dalam segala lapangan kehidupan termasuk bernegara saya dukung. Kita sudah berhasil memasukkan undang-undang tentang pewarisan yang sesuai dengan Islam, berarti kita bisa memasukkan nilai-nilai Islam di negara kita ini. Tinggal secara bertahap kita tambahkan aturran dan nilai-nilai lain.

 

Negara dalam Islam menurut Ibnu Taymiyah adalah alat, bukan tujuan. Negera dibutuhkan untuk bisa menegakkan Hukum, karena hukum tidak boleh ditegakkan oleh perorangan. Hukum harus ditegakkan oleh lembaga kepemimp[inannyang berdaulat, yang sekarang disebut negara atau daulah. Jika hukum dan syari'at yang ada dalam Islam bisa tegak tanpa negara, maka tidak perlu negara. Tetapi karena hal itu tidak mungkin, maka negara wajib adanya. Nama negara Islam setahu tidak pernah ada dalam Nash Al-Qur-an maupun hadits dan juga dalam ucapan para ulama terdahulu. Mereka hanya menyebut istilah Daulah Abbasiyah, Umayyah, Kekhalifahan Abu Bakar, Kakhalifahan Umar, dst. Saya kira mereka tidak menyebut khilafah Umayyah sebagai khilafah Islam Umayyah juga dengan alasan bahwa tidak semua khalifah mereka menjalankan Islam dengan baik. Malah banyak yang zhalim dan merusak Islam.

 

Kalau ada yang mengatakan : Kan lebih baik namanya Negara Islam, dan yang dilaksanakan juga nilai-nilai Islam. saya tidak sependapat, karena nama akan relatif menetap, sedangkan pelaksanaannya bisa berubah-ubah. Ketika suatu sa'at tindakannya tidak sesuai dengan nilai Islam (manusia bisa bersifat khilaf), maka berarti dia telah menjelek-jelekkan Islam.

 

Wassalamu'alaikum w.w.

Satria

 

 

From: "SUDIARTO" <SUDI78@stud.che.itb.ac.id>

To: is-lam@isnet.itb.ac.id, salman@isnet.itb.ac.id, sudi78@stud.che.itb.ac.id,

Satria Iman Pribadi <satria66@yahoo.com>,

"SUDIARTO" <SUDI78@stud.che.itb.ac.id>

Date: Fri, 16 Oct 1998 17:01:30 WIB 0700

Subject: Re: {SALMAN-ITB} KHILAFAH ISLAM: URGEN-KAH?

CC: ahmad@dataphone.se, kammi@isnet.itb.ac.id

 

 

> Assalamu'alaikum w.w.

> Tulisan saudara Sudiarto ini dan keraguan yang disampaikan oleh

> saudara Santi kepada saudara Ahmad Sudirman menarik untuk dicermati,

> apalagi ada tulisan Sudiarto yang menurut saya kurang adil dalam

> membandingkan Islam dan Sosialisme/Komunisme.

 

Cuma aku analogikan thok kok, yaitu dari sudut sifat kekuasaan.

Asumsiku kata-katanya Lord Acton itu berlaku bahwa "Power tends to corrupt", meskipun power itu berideologikan Komunisme, Liberalisme, Pancasila ataupun Islam. Adakah jaminan "kekuasaan (elit politisi) Islam" itu tidak berubah menjadi tiran?

 

 

> Pada intinya ada beberapa pemikiran yang saya sejalan dengan mereka,

> salah satunya yaitu bahwa maksud untuk mengubah Undang-Undang Dasar

> dan Pancasila menjadi Al-Qur-an dan Sunnah atau totally Islam serta

> pendirian Khilafah Islamiyah sa'at ini bukanlah sesuatu yang urgent,

> atau minimal perlu difikirkan lagi atau dipertimbangkan.

> Dari pendapat Sudiarto, saya sependapat bahwa Aturan maupun konsep

> Islam dalam berpolitik belum terumuskan dengan lebih detil dan baik.

> Yang ada baru pedoman moral umum dalam Al-Qur-an dan contoh Nabi.

> Contoh-contoh pada zaman Khalifah empat jelas tidak sesempurna Nabi

> dan tidak bisa dikatakan mereka telah melaksanakan prinsip

> pemerintahan Islam dengan sempurna seperti Nabi. Dengan keterbatasan

> mereka, mereka menafsirkan cara pemerintahan masyarakat Islam dan cara

> berhubungan dengan non Islam sejauh penafsiran mereka. Setiap

> pemerintahan tersebut kita ketahui melaksanakan dengan cara yang

> bervariasi dan dengan hasil yang berbeda-beda. Pemerintahan sesudahnya

> walaupun mengaku menggunakan Qur-an dan Sunnah sebagai dasar

> pemerintahannya, akan tetapi para ulama sepakat bahwa mereka tidak

> bisa dijadikan sumber hujjah contoh pelaksanaan pemerintahan "Islam

> yang baik".

> Sekarang permasalahannya memang belum ada ahli yang merumuskan konsep

> Islam dalam pemerintahan yang diakui semua kalangan Islam sebagai

> perumusan standar (mungkin saya yang belum tahu). Akan tetapi yang ada

> adalah ijtihad yang dicoba oleh negara negara yang mengaku berdasarkan

> Islam, seperti Pakistan, Sudan, Iran, Arab Saudi, Afghanistan, dll,

> yang mempunyai variasi perbedaan dalam menafsirkan Islam. Menurut

> saya, cara yang mungkin bagi Indonesia atau bagi negara manapun

> memang seperti negara-negara tersebut, yaitu dengan membuat penafsiran

> sendiri berdasarkan kondisi negara dan masyarakatnya. Menurut saya

> Malaysia mungkin contoh "Negara Islam yang ditafsirkan lebih luwes.

> Mereka mengaku Islam sebagai agama negara, akan tetapi belum

> menetapkan hukum Syari'ah sebagai hukum positif untuk menghukum

> perkara perdata atau pidana, kecualai untuk Kelantan mungkin.

 

Kalau yang merumuskan teori politik Islam mah banyak, dari zaman baheula (masa-masa "kejayaan" Islam) kayak al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan zaman kontemporer ini Abul A'la al-Maududi, dsb dsb. Cuma dari semua pemikir politik tsb, semuanya ingin memformalkan agama dalam percaturan politik, sehingga dengan sifat alamiah kekuasaan yang cenderung korup, agama bisa dijadikan senjata pamungkas untuk menghancurkan lawan-lawan politik.

 

> Menurut saya Indonesia bisa kesana, akan tetapi masih sangat jauh

> perjuangannya. Saya setuju dengan Amin Rais bahwa sampai generasi

> cucunya Amin Rais, dia tidak yakin Islam akan menjadi dasar negara.

> Akan tetapi setelah itu, Allah maha tahu dan maha berkehendak.

 

Dan menunggu cucunya Amien Rais lahir, apa yang bisa kita lakukan??? Menjadi bahan permainan elit-elit politisi muslim? Membenarkan Islam menjadi label kepentingan politik-ekonomi segelintir elit? Sementara mayoritas umat Islam bergelimang dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan yang penyebabnya bukan lantaran mereka tidak memahami Islam, tapi karena dibodohkan secara struktural. Dalam kondisi lapar dan kalut, mereka dijejali dengan pidato-pidato politik, slogan-slogan kampanye partai, melupakan persoalan mereka yang sesungguhnya. Diam-diam kita menyalahkan Marx, tapi dalam perilaku kita membenarkan tesis MArx bahwa "agama itu candu", buat melenakan kita dari urusan-urusan dunia.

 

> Akan tetapi saya tidak sependapat dengan Sudiarto yang mengatakan

> Islam sebaiknya jangan dijadikan dasar pemerintahan, karena nanti

> pasti akan otoriter dan menghalangi agama atau paham lain. Saya kira

> pendapat ini tidak konsisten, karena jika Ideologi Kapitalisme,

> ideologi sosialisme, komunisme, boleh memerintah dengan kemungkinan

> (dan kenyataannya banyak) ada yang otoriter, kenapa Islam tidak boleh

> ?. Ini tentunya tidak konsisten dan fair. Kalau tidak setuju, maka

> boleh-boleh saja asal dengan alasan yang logis.

 

Masalahnya, jika aku mau mengkritik sosialisme atau kapitalisme, aku nggak bakal dituduh kafir, paling-paling dicap Trotskyist (tokoh komunis yang dikafirkan teman-temannya). Tapi kalau aku mengkritik Islam, wooo... segudang tuduhan komunislah, ateislah, Marxislah, sekulerlah, kafir ditimpakan ke alamatku. Habis agama itu dipandang punya asumsi-asumsi yang benar-benar mutlak, tidak cacat satu zarah pun.

 

> Apakah jika dalam sejarahnya dunia Islam pernah bergelimang darah,

> berarti bahwa ajarannya salah dan menganjurkan demikian, dan bukan

> karena kesalahan dan keserakahan elit pemimpin mereka ?. Apakah jika

> Islam jadi Ideologi negara pasti akan otoriter dan korup ?.

 

Ya itu tadi....

 

> Tentunya tidak logis jika kita mengambil contoh contoh jelek dalam

> pelaksanaan Islam dan mengenyampingkan contoh contoh bagus, seperti

> masa nabi, lantas Islam sebagai ideologi negara adalah jelek ?.

> Sudiarto tampaknya kurang adil dalam berpendapat disini jika

> dibandingkan dengan penilaian terhadap Paham Sosialisme dan

> komunisme. Pelaksaan Sosialisme kemudian jadi Komunisme dan

> diterjemahkan jadi Diktator proletariat oleh Lenin dan Stalin

> yang menghasilkan pemerintahan yang korup, agak dibela oleh

> Sudiarto dengan seolah-olah mengatakan bahwa pelaksanaannya yang

> salah, padahal banyak pembaharu-pembaharu pemahaman Sosialisme

> dan Komunisme tersebut. Sedangkan terhadap Islam, Sudiarto

> mencontohkan jelek-jeleknya pelaksanaan islam, dan menjadikan

> sebagai alasan Islam dalam politik jelek. Saya heran juga kenapa

> Sudiarto terjebak dalam ketidak fairan (Adilan) ini, padahal analisa

> anda pada umumnya bagus sekali.

 

Namanya juga mengkritik kan menunjukkan jeleknya sesuatu. Masak sudah

 

bagus mau dikritik, capek saja.

 

> Sudiarto sepertinya punya pemahaman bahwa ada urusan agama dan ada

> urusan Duniawi yang agama tidak mampu menyentuhnya. Saya tidak setuju

> dengan hal ini, karena kalau anda baca isi al-Qur-an, seluruhnya

> adalah berisi tentang aturan dan contoh-contoh tentang aturan hidup

> dalam segala aspek kehidupan didunia, bukan untuk cara hidup diakhirat

> (kehidupan akhirat hanya efek dari kehidupan dunia). Jadi memang tidak

> terpisah urusan sosial, masyarakat, politik dan ekonomi dengan Tuhan

> dalam Islam, dan aturan Islam tentang Tuhan tentang hal ini cukup

> menyeluruh, walaupun manusia tetap diberi ruang untuk menafsirkannya

> lebih dalam dan detil. Baru urusan tentang tata cara bercocok tanam,

> atau teknis berperang, atau teknis membuat pesawat, misalnya yang

> tidak diurus secara detil dalam Al-Qur-an, tetapi tetap berurusan

> dengan ketuhanan karena alam dan segala hukumnya adalah ciptaan Tuhan,

> dan disuruh manusia untuk mempelajarinya. Wilayah ini hampir semuanya

> disuruh manusia mengembangkan perumusannya.

 

Saya tidak pernah mengatakan bahwa urusan dunia ada yang lepas dari kontrol agama. Karena klaim agama itu sendiri kan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mosok urusan duniawinya sendiri dilalaikan. Dunia itu kan jembatan menuju akhirat. Makanya jembatan harus dibangun, diurus yang baik, agar akhirat selamat. Tapi aku nggak sepakat kalau agama "dibakukan", masuk WC harus Islami, tidur secara Islami, makan secara Islami, bersenggama secara Islami, main bola secara Islami, ilmu yang Islami, berpolitik secara Islami... Terus siapa yang mempunyai otoritas untuk membakukan agama? Ormas Islam? Cendekiawan muslim yang anggota ICMI? Amien Rais? Maududi? Apa hak mereka mengklaim diri sebagai "pemegang kunci-kunci surga" yang berhak memilah-milah: kamu muslim, kamu kafir; kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Maksudku mbok ya agama itu "dikembalikan" kepada wilayah metafisisnya: hubungan yang sangat intim antara makhluk dengan Khaliknya. Pun jika ingin dioperasionalkan dalam percaturan sosial politik, jangan dijadikan bendera partai. Cukup seseorang memegang nilai-nilai Islam dan berperilaku secara "Islami" (menurut pandangan dia, dan tidak ada satu orang pun berhak menggolongkannya Islami atau tidak).

 

> Secara umum saya setuju bahwa memeang tokoh pemimpin dan

> cendekiawan masih harus mencari perumusan yang lebih baik dan lebih

> tepat sebelum menerapkan Ideologi islam dalam bernegara khususnya.

> Untuk sa'at sekarang, saya termasuk yang berpendapat bahwa Indonesia

> belum siap melaksanakan konsep Khilafah Islamiyah, karena konsepnya

> belum matang dan disepakati oleh sebagian besar tokoh Islam, dan yang

> lebih utama lagi adalah pemeluk Islam yang sadar dan merasa perlu

> menegakkan Khilafah Islamiyah masih sangat sedikit dan menjadi

> inoritas dalam masyarakat Islam Indonesia sendiri. Jadi kalau kita

> gembar-gembor sekarang keluar, maka sama saja bunuh diri, karena

> bih banyak menimbulkan kesalahpahaman. Saya kira cukup sementara

> dalam taraf diskusi di kalangan terbatas saja dahulu, seperti dalam

> mailing-list - mailing list Islam ini.

> Saya merespons baik usaha saudara kita Ahmad Sudirman untuk

> memunculkan diskusi tentang Negara Islam ini, walaupun kadang-kadang

> saya menilai Ahmad Sudirman tidak mengikuti logika yang baik dalam

> menyimpulkan sesuatu. Bagi yang mengikuti tulisan saudara Ahmad

> Sudirman dan debat terhadapnya akan mengetahuinya.

> Selamat berdiskusi tentang negara Islam dengan terbuka.

> Assalamu'alaikum w.w.

> Satria Iman Pribadi

 

Satria :

Walaupun kelihatannya saudara kita ini agak membela paham Komunisme, saya harap kita tidak langsung menuduhnya Komunis, karena ini saya kira masih dalam wacana diskusi pemikiran.

Ada suatu pendapat umum oleh ahli Filsafat dan sosiologi tentang anak Muda dan Sosialisme yang bunyinya kira-kira begini. : Jika ada anak muda yang tidak kagum dengan sosialisme, maka dia tidak mengikuti perkembangan, akan tetapi jika ada orang tua (dewasa matang) yang masih mengagung-agungkan sosialisme, maka dia goblok.

 

Sudi:

Kupikir komunisme/sosialisme nggak ada hubungannya dengan gejolak jiwa anak muda. Memang pas terjadi keterbukaan politik awal 1990-an, ajaran-ajaran (neo)Marxismenjadi bahan diskusi anak-anak muda yang aktivis. Tapi bukan semata-mata mereka "tertarik" dengan radikalisme komunis. Mereka membutuhkan alat analisis yang lebih baik untuk memahami persoalan-persoalan ketimpangan sosial di Indonesia. Dan mereka menemukannya dalam Komunisme. Ini bukan ironi bagi Islam, karena Islam memang sudah telanjur dikorup oleh pemikir-pemikir yang tidak pernah memikirkan nasib rakyat jelata (yang juga muslim). Pemikir-pemikir muslim disibukkan dengan isu-isu KHILAFAH sehingga lalai mengurusi masalah umat. Akibatnya, justru si Marx turunan Yahudi itu yang merumuskannya. Dan kebetulan dia berguru kepada Feuerbach yang ateis, sehingga materialisme dialektiknya berujung kepada penolakan terhadap agama. Coba kalau yang merumuskan Kyai Haji ..... atau Imam Syaikh al-......., tentu itu ideologi laku keras, karena memang mayoritas umat membutuhkannya. Dan ngomong-ngomong dalam sejarah Islam pernah ada sekte komunis yaitu kaum Qaramithah, yang menganggap tidak ada hak milik pribadi. Siapa penganut ideologi itu? Pekerja-pekerja perkebunan. PErsis komunis-komunis sekarang yang jadi massa BTI atau SOBSI.

 

> > > Aku percaya Islam adalah ajaran yang benar karena diwahyukan oleh

> > > Allah, tetapi kebenaran mutlak Islam itu sendiri terbatas pada teks

> > > al-Qur'an (sedang al-Hadits sendiri penuh dengan manipulasi politik,

> > > maka perlu seleksi yang superketat untuk memastikan kesahihannya) dan

> > > penerapan secara kontekstual oleh Muhammad. Sesudah kematian

> > > Muhammad, semua yang dipraktikkan oleh para sahabat dan sesudahnya

> > > adalah murni ijtihad politik, yang tidak wajib diikuti secara membabi

> > > buta oleh para pengikutnya.

> >

> > Satria :

> > Tapi juga bukan untuk diabaikan.

> > Penilaian hadits penuh dengan manipulasi politik adalah berlebihan,

> > apalagi kalau penilaian itu terhadap hadits yang sampai kekita

> > sekarang ini, yang sudah banyak mengalami seleksi. Kalau cukupbanyak

> > hadits yang palsu dan dibuat karena motif politik, maka itu benar

> > (Akan tetapi sekarang kita jarang menemuinya, karena sudah bayak

> > diseleksi oleh ahli hadits).. Akan tetapi menilainya penuh (artinya

> > sebahagian besar) memuat manipulasi politik, maka itu kecaman yang

> > tidak berdasar.

 

Realitanya demikian. DAri sekian juta hadits ang diseleksi oleh pemikir-pemikir masalah hadits pertama (Muslim, Bukhori, Tirmidzi dsb), cuma beberapa ribu yang digolongkannya sahih. Lha yang lain itu apa??? Mungkin perkataan bijak ulama. Dan sangat bisa jadi untuk kepenitngan politik sekelompok orang.

 

> > > Allah menurunkan Islam sebagai

> > > "peringatan untuk orang-orang yang pikirannya hidup", bukan untuk

> > > orang yang sudah mati, atau anak-anak yang belum akil baligh (belum

> > > diwajibkan), atau orang sinting (hingga dia waras kembali). Allah

> > > ingin agar Islam dipahami secara kritis oleh orang-orang yang

> > > berpikiran kritis, bukan secara fanatis, dogmatis atau doktriner.

> > Satria :

> > Menurut saya Islam juga bisa untuk orang-orang yang kurang

> > berpendidikan, yang terpencil, yang buta huruf, serta yang cacat,

> > buta, tuli atau bisu (salah satu, bukan buta, sekaligus tuli,

> > sekaligus bisu).

 

Makanya Islam harus "care" terhadap rakyat jelata.

 

 

From: "SUDIARTO" <SUDI78@stud.che.itb.ac.id>

To: salman@isnet.itb.ac.id

Date: Fri, 16 Oct 1998 16:02:52 WIB 0700

Subject: {SALMAN-ITB} PARADOKS KHILAFAH ISLAM

 

Terima kasih atas tanggapan buat tanggapan saya terhadap tulisan mengenai KHILAFAH ISLAM.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa urusan agama dengan urusan dunia itu harus dipisahkan seperti dalam konsep sekulerisme (memangnya agama identik dengan urusan akhirat thok?). Tetapi saya sangat menentang jika seseorang atau sekelompok orang memasuki kehidupan politik membawa bendera agama dan mengklaim dirinya atau kelompoknya sebagai paling agamis. Soalnya agama diakui kebenarannya mutlak secara metafisis, sedang manusia yang beragama itu sangat mungkin berbuat salah. Dan manusia punya hawa nafsu, egoisme, emosi, di samping nalar yang sehat. Dengan fakultas-fakultas diri tsb seorang penganut agama (Islam, umpamanya) mudah sekali menggunakan bahasa-bahasa agama untuk membenarkan perilakunya. Dan itu sangat alamiah. Cuma kasihan mereka yang beragama sama tapi "imannya berbeda" (mengutip kata-kata K.H. Said Agil Siradj yang sering dituduh nggak islami itu). Gara-gara para santri zaman dulu hidupnya kumuh, Islam pun diidentikkan dengan kekumuhan. Gara-gara sekelompok orang percaya bahwa Negara Islam harus ditegakkan dengan perjuangan bersenjata, Islam dicap teroris. Lebih-lebih mereka yang awam agama, yang sehari-harinya bergelut dengan penghidupan mencari pengganjal perut diri dan keluarganya (plus kebutuhan lain-lainnya). Mereka jadi mudah dimobilisasi oleh para elit organisasi agama (dan dianggap "tokoh ISlam", dianggap mewakili suara umat Islam, dianggap paling mengerti soal Islam) untuk kepentingan politiknya sendiri-sendiri.

 

Tetapi yang kumaksudkan adalah seseorang beragama (Islam) bisa membawa nilai-nilai keagamaannya dalam percaturan sosial politik. Masalahnya jika dia ingin mengaplikasikan nilai-nilai Islam, tetapi ternyata mainstream pemikiran Islam itu bertentangan dengan kecenderungan sosial politiknya. Jalan paling gampang, agama dirumuskan secara formal sebagai baju: baju partai Islam, baju organisasi Islam, baju serikat pekerja muslim, baju ikatan cendekiawan muslim dsb dsb. Tapi perilakunya suka menuduh orang lain komunis, anarkis, musuh umat Islam, musuh Allah, yang harus diperangi dengan semangat jihad fi sabilillah dengan imbalan syurga dan diberi label syuhada. DAn itulah yang umumnya terjadi. DEngan gampangnya tuduhan komunis diobral, dengan mengatasnamakan suara seluruh umat Islam sejagad raya. Mendukung rejim tirani yang lagi asyik bermesra-mesraan dengan elit politisi muslim. Mendukung militer yang punya sejarah panjang mencampuri urusan rakyat sipil dan membantai mereka (bahkan "umat Islam" sekalipun). Kalau dipikir-pikir, siapa sih rakyat Indonesia yang tertindas itu? 85%-nya muslim. Jadi kalau kita berjuang demi Islam demi umat Islam, mau tidak mau kita berjuang untuk (eh, bersama) rakyat Indonesia. Dan kalau kita mengklaim Islam itu rahmatan lil alamin, universal, kita juga mesti berjuang untuk siapa saja bangsa manusia yang hidupnya tertindas. Jangan dibatasi dengan mereka yang kebetulan etnisnya beragama Islam saja. Karena ya seperti kubilang tadi, itu artinya terjebak kepada formalisme beragama. Kalau sebuah etnis muslim tapi membantai etnis yang beragama Kristen atau paganis ya sama juga bo'ong. Apa pernah agama menyuruh berperang dengan cara membantai??

 

Paradoksnya, bagaimana kalau ada KHILAFAH ISLAM tetapi menindas rakyat? Ini kan (nggak) lucu (sama) sekali. Wong Islam itu sejarahnya adalah perlawanan orang-orang tertindas di bawah pimpinan teladan agung, utusan Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Muhammad semoga shalawat dan keselamatan untuk beliau, kok. Dan itu yang saya khawatirkan bakal merusak nama Islam. Islam dijadikan kendaraan politik, dijadikan senjata pamungkas untuk lawan-lawan politik dan kepentingan ekonominya sendiri-sendiri.

 

 

 

From: "SUDIARTO" <SUDI78@stud.che.itb.ac.id>

To: salman@isnet.itb.ac.id

Date: Sat, 17 Oct 1998 08:52:11 WIB 0700

Subject: {SALMAN-ITB} KENAPA YA

 

Kenapa ya dari zaman dulu aktivis-aktivis muslim selalu berorientasi kepada kekuasaan? Mengikuti pendapat IBnu Taimiyah mungkin, bahwa agama itu butuh "pedang" untuk membumikannya dalam praktik kehidupan bermasyara-kat. Pedang itu adalah institusi Negara. Tujuan agama jelas memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada penganutnya, menciptakan tatanan masyarakat yang diridhai Tuhan, yang adil makmur sejahtera baldatun toyyibatun wa robbun ghafur. Ekivalen dengan pendapat ahli-ahli politik Barat bahwa institusi Negara diperlukan untuk menjamin ketertiban sosial, menjamin hak-hak individu, tentunya dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil makmur juga. John Locke menyebut Negara sebagai perwujudan "kontrak sosial" dari kelompok-kelompok di tubuh masyarakat. Negara seakan-akan begitu luhurnya, begitu mengayomi rakyat, sebagaimana kesan orang Jawa terhadap kekuasaan raja-rajanya yang diselimuti mistisme. Kekuasaan adalah lambang keagungan, pelindung rakyat.

 

Realitas yang terjadi, Negara justru berusaha untuk memperkuat dirinya terus-menerus, dan untuk konteks negara-negara Dunia Ketiga berhasil mengeliminasi peran rakyat menjadi sangat marjinal. Negara yang oleh Thomas Hobbes dimaksudkan untuk mencegah "serigala-serigala" saling memangsa satu sama lain justru menjadi "predator" yang memangsa kekuatan mandiri masyarakat sipil. Melalui sistem kekuasaan yang ditopang oleh pengendalian struktur politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer, potensi rakyat dimandulkan menjadi abdi Negara. Dan siapa yang paling diuntungkan oleh kondisi seperti ini? Tidak lain mereka yang menguasai institusi Negara: birokrat, konglomerat, teknokrat dan militer. Juga lembaga-lembaga masyarakat sipil yang terkooptasi oleh penguasa dan diintegrasikan ke dalam

 

tubuh Negara, menjadi bagian (unit-unit) dari "korporasi Negara". Contoh klasik di negara otoritarian-birokratik Orde Baru, yang teramat sukses mengendalikan rakyatnya, melalui pengkooptasian elemen-elemen masyarakat madani dalam bentuk serikat-serikat profesi, keagamaan, dsb menjadi perpanjangan tangan kekuasaan: alat kontrol terhadap kemandirian rakyat. Struktur semacam itu (otoriter-birokratik) diperlukan guna mengamankan status-quo yang selama ini dinikmati elit-elit Negara. Kaum birokrat dengan aman berkolusi dengan pengusaha (kapitalis), militer melindungi usaha kapitalis (juga ikut berbisnis), teknokrat memikirkan teori-teori pembangunan yang kapitalistis. Ancaman dari rakyat harus dieliminasi untuk menjaga kemapanan yang ada.

 

Sebetulnya gagasan tentang rejim otoriter macam Orde Baru sudah lama dipraktikkan oleh banyak negara. Negara memang merupakan institusi yang paling legitimat untuk memaksakan kehendaknya kepada rakyat, dengan dibungkus jargon-jargon demi pembangunan nasional, menciptakan masyarakat adil dan makmur, dan kalimat-kalimat indah dalam GBHN. Nyatanya Negara justru dimanfaatkan oleh segelintir elit untuk memupuk kekayaannya; sesuatu yang dikecam Tuhan: "Kecelakaanlah bagi pengumpul dan penghitung-hitung harta", yaitu mereka yang mengakumulasi modal dengan cara yang eksploitatif, (dan menggunakan lembaga Negara). Rejim-rejim muslim zaman pertengahan pun bisa dicirikan seperti itu. (Juga rejim-rejim non-muslim.) Negara yang diasumsikan "netral" (tidak mempunyai pamrih-pamrih politik dan ekonomi apapun selain melindungi rakyat) ternyata dikuasai oleh lapisan masyarakat tertentu. Dan dengan mudahnya Negara dijadikan alat bagi kepentingan politik dan ekonomi mereka, mengatasnamakan ideologi apapun yang menjadi kemasan Negara tsb (semangat Turki, kejayaan Islam, semangat Arianisme Jerman, komunisme Rusia, kekuasaan Gereja). Bahasa ideologi menjadi sangat efektif untuk membangkitkan emosi rakyat agar mendukung Negara, dan dengan demikian memastikan posisi elit penguasa Negara dalam kedudukan yang sangat kuat. Rakyat diminta untuk berkorban "demi kepentingan Negara", dijadikan sumber daya politik dan ekonomi, dijadikan bagian dari Indie Weerbars (pertahanan Hindia-Belanda menghadapi Jepang), dijadikan Heiho (untuk menghadapi Perang Asia timur Raya), dijadikan bagian dari sishankamrata. Kroni Umayyah menguasai Negara Orde Khulafaur Rasyidin, dan semua oposan disingkirkan. Rakyat dipaksa untuk patuh terhadap Negara (yang dikuasai Umayyah). Abu Dzar al-ghiffari yang mengkritik kemewahan yang melanda sejumlah sahabat Nabi dan kaum muslimin selama ekspansi Islam ke Syria dan Persia diasingkan ke kampung terpencil. Bahasa-bahasa Islam menjadi legitimasi bagi penguasa-penguasa dinasti untuk memupuk kekayaan diri dan kroni-kroninya serta melanggengkan pemerintahannya yang korup dan otoriter. Tinggal ulama-ulama saleh yang "gigit jari" menyaksikan kemungkaran melanda negeri-negeri muslim, dengan risiko melawan dan dipejara atau menyingkir ke biara-biara sunyi memebentuk komunitas sufi.

 

Jadi apa itu sebetulnya NEGARA (KHILAFAH, DAULAH, MONARKI, KEKAISARAN, dsb dsb)? Apakah NEgara memang alat suci dari AGAMA sebagaimana diteorikan Ibnu Taimiyah? Apakah Negara bukan alat dari kelompok-kelompok tertnetu dalam masyarakat yang kebetulan lebih kuat dan berhasil menguasai Negara? Khawarij dan kaum anarkis lainnya dengan spontan mengatakan bahwa setiap Negara yang telah menyimpang dari perintah tekstual Qur'an harus ditumbangkan. Sebaliknya kaum Qaramithah yang revolusioner (dan digolongkan komunis) mengidamkan suatu NEgara yang betul-betul dapat melindungi rakyat kecil seperti mereka, dengan jalan merebut kekuasaan Negara dari tangan elit dan diserahkan kepada golongan tertindas, seperti diisyaratkan Tuhan, "Dan akan kami jadikan orang-orang yang tertindas menjadi pemimpin di muka bumi". Ya, bagaimana mungkin mengharapkan Negara akan memihak rakyat kecil jika aktor-aktornya tidak pernah merasakan derita rakyat kecil, hidup dalam kemewahan, atau minimalnya merasa puas dengan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Tetapi di mana-mana nasib rakyat kecil memang seperti ditakdirkan untuk sengsara. Kaum Qaramithah dikejar-kejar penguasa, dicap sesat oleh para ulama, dikafirkan oleh masyarakat sekelilingnya. Pengikut setia Muhammad sendiri hanya sanggup menegakkan kekuasaan orang-orang lemah (dari kalangan Muhajirin Mekkah, beraliansi dengan Anshor Madinah) selama dua periode khilafah (Abu Bakar dan Umar) setelah itu tenggelam dalam korupsi kekuasaan Utsman. Tinggal Ali yang kebingungan mewarisi kisruh politik peninggalan Utsman, sampai dikudeta (secara legal) oleh Muawiyah, dan dibunuh oleh anarkis Khawarij.

 

Mampukah tujuan luhur menegakkan NEGARA ISLAM dipertahankan jika kemudian tidak akan muncul elit-elit politik yang diuntungkan oleh keadaan, kemudian menggunakan institusi yang sudah mengandung kekuatan Ilahiah (dengan bahasa-bahasa wahyu) itu untuk memperkuat diri, demi kepentingan dirinya sendiri? Kayaknya, diperlukan teori kekuasaan yang lebih realistis, yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Orientasi kekuasaan (murni) sudah saatnya dipadukan dengan orientasi kerakyatan, bagaimana agar kekuasaan benar-benar mengabdi kepada rakyat. Bukankah tujuan agama adalah menyejahterakan umat alias rakyat?

 

 

Date: Mon, 19 Oct 1998 18:05:41 +0700

From: Hamzah <ums@bumi.net.id>

To: Abu Al Fatih <abu_fatih@hotmail.com>

CC: nhosen@metz.une.edu.au, spt@indosat.co.id

Subject: Re: Selingan Diskusi Japri ; Forward Dari ML Salman ITB part two

 

 

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Matur nuwun selingannya mas Abu Al Fatih; gimana tanggapan anda???

Komentar saya seperti ini:

Ada satu hal yang saya hayati benar dari belajar filsafat; yakni filsafat telah dianggap mengalami kematian ketika hanya menjadi cara berpikir dan bukan cara bertindak. Saya selalu takut islam pun mengalami hal yang demikian, kita potong-potong islam dengan pisau tajam bernama konsep-konsep pemikiran tentang ini islami dan itu islami, sementara tindakan yang ekologis tidak dilakukan..

 

Dari diskusi yang mas Abu Al Fatih forwardkan, saya melihat gejala terjadinya hal tersebut. Lihat diskusi selalu mengarah pada usaha menemukan "konsep" yang disepakati, bukan pada proyek tindakan yang dimulai dari yakin - yang dari sudut pandang akal itulah yang dinamakan iman.

 

Keterjebakan pada pencarian konsep yang disepakati ini terjadi karena kurang dipelajarinya bagaimana sebuah masyarakat atau sebuah peradaban terbentuk. Peradaban kapitalis dengan dua perangkat sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis tidak pernah mewujud dari awal sebuah "konsep tentang dua sistem" yang disepakati. Justru sebaliknya "konsep tentang dua sistem tersebut" selalu berkembang dan secara perennial "disepakati sementara saja" sejalan dengan semakin matangnya masyarakat atau peradaban kapitalis. Masyarakat atau peradaban kapitalis sendiri pada dasarnya muncul sebagai hasil interaksi tindakan dari individu-indivu yang meyakini nilai-nilai dasar kapitalis (misal Laisezz Faire), tanpa sepenuhnya meminta "kejelasan" tentang hasil akhir dari tindakan tersebut; mereka hanya yakin (iman?) hasilnya akan baik (nabinya adalah Adam Smith).

 

Jadi menurut saya "konsep khilafah" pun tidak ada yang bersifat final; sangat tidak perlu bagi saya untuk mulai mencapainya mesti disepakati dulu tentang sebuah konsep baku tentang sistem khilafah. Kita hanya "perlu rasa yakin" untuk bersama-sama mengambil proyek tindakan penegakan khilafah, sebagaimana kita selalu mendidik kita, anak kita, keluarga, dan masyarakat kita untuk mengerjakan sholat karena kita yakin bahwa:

 

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (al-Qur'an) dan dirikanlah shalat.Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 29:45)

 

padahal toh secara empirik tidak selalu begitu, apalagi pada zaman kita sekarang ini.

 

Awal sebuah pembentukan khilafah adalah tindakan untuk mendidik masyarakat agar memiliki inspirasi kreatif perennial untuk hidup di bawah naungan al Qur'an secara utuh. Sejalan dengan dinamisasi amal islami dari masyarakat yang dididik dengan cara ini, maka konsep tentang sistem khilafah (ekonomi, dll) dengan sendirinya akan semakin jelas dan kesepakatan atasnya akan semakin mudah terjadi. Inilah hikmah mengapa al Qur'an diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi perkembangan terbentuknya masyarakat islam pada zaman Nabi Muhammad SAW.

 

Adapun tentang berbagai bahasan berkenaan dengan sistem khilafah; bagi saya hal itu sama seperti upaya Allah untuk memberi segala gambaran tentang surga dan neraka - adakah dengan segala gambaran tersebut kita bisa sepakat tentang keadaan sorga yang sebenarnya. Tapi tentang "Sorga" mas Abu al Fatih dan saya kan jelas sepakat ingin mencapainya (ya nggak) ... yaahhh mungkin juga tidak apabila kita lebih suka menggunakan jargon sufi.

 

Wallahu a'lam bish showwab.

 

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Hamzah

 

 

From: "Abu Al Fatih" <abu_fatih@hotmail.com>

To: ums@bumi.net.id

Cc: nhosen@metz.une.edu.au, spt@indosat.co.id

Subject: Re: Selingan Diskusi Japri ; Forward Dari ML Salman ITB part two

Date: Fri, 23 Oct 1998 18:30:34 PDT

 

Assalamu 'alaikum wr.wb.

 

Senang sekali Mas Hamzah kembali hadir merespon diskusi japri-an ini. Tentang mail itu, bener saya ndak terima. Atau mungkin tak sengaja terhapus sebelum saya baca ? Kemaren itu saya memang sedang "bersemangat" menghapus file-file di mail box Hotmail saya yang sudah kepenuhan. (tapi attachment e-mail yang dikirim mas Hamzah kemaren itu ndak bisa saya buka. Bisa dikirim lagi ? Tapi jangan dalam bentuk attachment file, biar aslinya saja ... )

 

Tentang diskusi di milist Salman itu,

Memang saya tidak / belum ikutan merespon tema diskusi itu. Dan sepenga-matan saya, diskusi itu di milist Salman juga sudah "berakhir" (dari salinan / forward saya kemaren itu belum ada lagi lanjutannya).

 

Saya sendiri kurang aktif "diskusi" di milist Salman ini, lebih banyak hanya mengamati / membaca mail-mail yang masuk dan meng-copy file-file yang "menarik" untuk arsip pribadi, sisanya di-delete saja (sebagai salah satu alumni Salman, saya tertarik mengadakan kontak japri-an dengan sesama alumni, untuk menyambung silaturahmi. Dari posting para peserta di sana, saya memperoleh informasi alamat e-mail alumni yang saya kenal, seperti "Uda" Satria Iman Pribadi itu misalnya. Beliau kakak angkatan saya di Salman. Sudiarto sendiri saya agak lupa …).

 

Menanggapi ulasan Mas Hamzah,

Saya sependapat bahwa menjadikan tema-tema Al-Qur'an dan As-Sunnah sebatas "tamattu' fikriyah" (objek rekreasi intelektual) dan bukannya sebagai pedoman bertindak, bukanlah sikap muslim yang baik. Uraian panjang lebar mengenai hal ini dapat dilihat antara lain di buku Ma'alim fi Thoriq dan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an, keduanya karya Sayyid Quthb.

 

Dalam sebuah acara bedah buku sekitar 2 tahun yll,

Saya pernah diminta menyampaikan ulasan mengenai buku "Qodhoya Asasiyah 'ala Thoriq ad-Da'wah" karya Syaikh Mustofa Masyhur itu (pokok-pokok resume saya tentang buku tersebut sudah saya muat di hp saya, silakan mampir melihat-lihat kembali).

Dalam acara tersebut saya ditanya oleh salah seorang peserta tentang bagaimana konsep khilafah Islamiyah 'Alamiyah itu yang sebenarnya (konteks pertanyaannya pada Qodhoya Pertama ; Ar-Ru'yatu al-Wadhihah).

Menurut peserta tersebut (mayoritas peserta - termasuk penanya - adalah mahasiswa), konsep Khilafah itu bagi dia agak "abstrak", gagasannya lebih banyak bersifat "normatis" ketimbang "praktis" dan "sistemik", dibandingkan dengan gagasan Kapitalis (dan Sosialis).

 

Yang menarik,

Waktu itu jawaban saya "mirip" dengan komentar Mas Hamzah atas diskusi di milist Salman itu (padahal kita belum pernah ketemu ya? mungkin kita pernah "ketemu" di tingkat perennial, ya mas Hamzah?). Para "pejuang kapitalis / sosialis" pun, pada tahap embrio-nya juga dengan penuh semangat memper-juangkan sistem kapitalis / sosialis, padahal di saat itu ia juga masih merupa-kan sesuatu yang "abstrak". Sementara Islam sudah memiliki warisan sejarah berupa suatu pemerintahan / khilafah, mulai dari zaman Nabi Muhammad saw s.d. Turki Utsmani (meski di periode pasca kenabian dan khilafah rasyidah terdapat banyak penyimpangan). Artinya, konsep Islam tidaklah se-abstrak yang dibayangkan ...

 

Tapi di sisi lain,

Saya sangat empati dengan pertanyaan mahasiswa tadi (dia aktivis Islam di kampus), yang sehari-harinya harus berhadapan dengan realita berupa debat ilmiah dengan "seteru" nya dari "kiri-sosialis" dan "kanan-ekstrim lainnya". Dia jelas merasa butuh untuk menghadirkan Islam dengan lebih "konsepsional", bukan sebatas "semangat" saja (sehingga terkesan utopis).

 

Wallahu a'lam …

 

Wassalam

 

Abu Al Fatih

 

 

 

Back to "Discussion Notes"