Jakarta, Pembaruan
Rencana pemerintah DKI Jakarta melokalisasi perjudian di Ibukota, ditentang Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ketua Biro Humas KAMMI, Azimah Subagyo yang dihubungi Pembaruan, Minggu (3/1) sore mengatakan, kebijakan melegalisasi perjudian adalah kebijakan yang sangat aneh.
Ia mengatakan, pada dasarnya perjudian merupakan sumber kejahatan dan merusak moral masyarakat, sehingga KAMMI mengimbau dan mendesak pemerintah daerah (pemda) memberangus semua tempat perjudian di Ibukota.
Peraturan yang melarang semua bentuk perjudian, sebenarnya sudah bagus. Namun, pada tingkat implementasi, masih terasa kurang.
Dengan demikian, pemda tinggal memaksimalkan upaya penutupan tempat perjudian terselubung dan bukan malah mengutak-atik peraturan yang ada untuk melegalkan perjudian.
''Kalau pemda menerapkan kebijakan tersebut, maka KAMMI yang pertama melakukan demonstrasi,'' kata Azimah. Pemerintah DKI Jakarta sedang mempertimbangkan kemungkinan lokalisasi perjudian di Ibukota.
Pemerintah daerah membutuhkan berbagai masukan dari masyarakat untuk memutuskan, apakah lokalisasi judi itu bisa diterapkan atau tidak.
Hal tersebut dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di sela-sela acara malam Tahun Baru, Jumat (1/1) dini hari. Gubernur mengaku, sulit memberantas praktek perjudian di Ibukota, sehingga apabila masyarakat menginginkan ada lokalisasi perjudian untuk mengurangi dampak negatif, maka pemda bisa mewujudkannya.
Tidak semua orang bisa masuk ke lokasi perjudian, hanya kalangan tertentu yang diizinkan. ''Anak-anak sekolah jelas dilarang datang ke lokasi perjudian,'' kata Sutiyoso.
Berulang-ulang Gubernur Sutiyoso menyatakan bahwa pemda tidak pernah mengeluarkan izin perjudian. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan, praktek perjudian berlangsung semarak di Ibukota. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Edy Waluyo mengatakan, pihaknya akan mengirim delegasi ke Malaysia untuk mempelajari lokalisasi perjudian yang ada di negeri jiran itu.
Delegasi itu akan mempelajari berbagai dampak perjudian di negeri yang mayoritas warganya memeluk agama Islam. ''Delegasi itu akan berangkat sesudah Lebaran 1999,'' kata Edy Waluyo.
(A-16)