NASIONAL

Jum'at, 03 April 1998

Surabaya Post

Soal Aktivis Hilang, FKP dan FPP Buka Pintu Pengaduan

Jakarta - Surabaya Post

--------------------------------------------------------------------------------

Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR membuka pintu pengaduan warga masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Kedua fraksi berjanji menangani hal ini dengan aparat terkait.

Demikian diungkapkan Sekretaris FKP DPR Syamsul Muarif dan Ketua Komisi I DPR Ny Aisyah Aminy (FPP) yang dihubungi terpisah, Kamis (2/4) siang.

Menurut Syamsul, FKP tidak menginginkan adanya orang-orang hilang tanpa prosedur yang jelas. Pasalnya negara kita adalah negara hukum, sehingga segala tindakan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan atau tidak disukai sekalipun, harus menerapkan tata aturan hukum.

"FKP DPR secara tegas menentang cara-cara itu dan berharap tidak terjadi. Tindakan penculikan yang tidak memenuhi prosedur hukum, jelas salah," kata Syamsul Muarif menjawab pers Kamis (2/3) di Jakarta.

Namun persoalannya lanjut dia, kita tidak tahu siapa yang melakukan penculikan itu sehingga beredar sejumlah nama-nama orang yang hilang. Oleh sebab itu FKP membuka pintu kepada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. "Silakan sampaikan kepada FKP, kami membuka pintu disertai data-datanya. Laporan resmi kalau perlu akan kami sampaikan kepada wartawan," tutur Syamsul.

Menurut dia, laporan resmi kepada FKP itu selanjutnya bisa diumumkan misalnya ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sekaligus akan dikirim ke aparat terkait seperti kepolisian, Kejaksaaan Agung dan Panglima ABRI.

Di sisi lain, Fraksi terbesar di DPR ini juga akan menanyakan bagaimana duduk persoalannya sehingga ada sejumlah orang hilang tak diketahui keberadaannya. Apalagi ABRI sendiri sudah membantah bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan kasus-kasus itu. "Justru menjadi tanya besar, kebetulan yang hilang itu kelompok-kelompok kritis yang relatif berpikir radikal kepada pemerintah," kata Syamsul.

Data Jelas

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Ny Aisyah Aminy yang mendesak aparat berwenang dan pihak terkait segera menjajaki kasus orang-orang hilang. Dari pihak keluarga maupun organisasi, hendaknya segera menyampaikan laporan dengan data-data yang jelas, sebaliknya aparat juga proaktif melakukan pengusutan.

Aisyah yang juga anggota Komnas HAM ini menyatakan kasus orang hilang ini menjadi tanggung jawab aparat, tetapi untuk menyelesaikan mereka perlu data khususnya dari pihak-pihak yang kehilangan anggota keluarganya. Termasuk lembaga bantuan hukum, diharapkan ikut membantu menyampaikan laporan sehingga segera ditindaklanjuti aparat yang berwenang.

Ketika ditanya apakah FPP juga akan membuka pengaduan bagi orang-orang yang hilang ini, dia menyatakan bisa saja. "FPP terbuka, siapa saja bisa mengadukan dan akan dibantu penyelesaiannya dengan aparat terkait," kata Aisyah menjelaskan. (mas)