Make your own free website on Tripod.com

Kaitan antara Makro-ekonomi dan Lingkungan Hidup: Dampak terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup di Timor Lorosa’e

 

 

George Bouma, Wakil Kepala, Unit Perlindungan Lingkungan Hidup (ETTA)

 

 

Pendahuluan

Dalam 9 tahun terakhir sejak Pertemuan Puncak Dunia di Rio, cukup banyak penelitian dilaksanakan untuk membuktikan bahwa makro-ekonomi dan lingkungan terkait. Kaitan ini mempunyai implikasi atas bagaimana pemerintah harus membentuk dan memelihara aset dan kualitas lingkungan. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses integral untuk memastikan bahwa perhatian yang memadai diberikan kepada pemeliharaan lingkungan. Makalah ini mengajukan pendapat bahwa untuk Timor Lorosae, penting agar keputusan kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan secepat mungkin. Hal itu juga menyorot beberapa masalah kebijakan yang menghadapi perekonomian dengan pendapatan rendah seperti Timor Lorosae.

 

Hubungan Ekonomi dengan Lingkungan

Bagi kebanyakan para ahli ekonomi dan lingkungan hidup jelas bahwa terdapat kaitan antara makro-ekonomi dengan lingkungan hidup (Ouattara 1997). Kini diterima secara luas bahwa konsep lingkungan sebagai suatu mitra pertumbuhan memang tepat. Paradigma lama, yang melihat lingkungan hidup (dan ahli lingkungan hidup) sebagai penghambat perkembangan, tidak lagi tepat. Dengan demikian, bagaimana timbulnya kaitan-kaitan tersebut?

 

Model makro-ekonomi tradisional tidak menyertakan sistem-sistem ekologi. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun sistem-sistem ekologi tetap berada di luar kerangka kerja pengambilan keputusan mengenai makro-ekonomi (Daly 1991). Misalnya, sumber-sumber lingkungan, seperti tanah, hutan dan mineral merupakan masukan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, keluaran dari kegiatan ekonomi seperti, gas rumah kaca, limbah padat dan cair, dibuang kembali ke lingkungan (Anderson, 1990). Hubungan antara makro-ekonomi, pembuatan kebijakan dan lingkungan diperlihatkan dalam Bagan 1.

 

Model ini memperlihatkan akumulasi modal atau model investasi pertumbuhan. Jalur sebelah kiri memperlihatkan bagaimana akumulasi dan penggunaan aset material bergabung untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, akumulasi dan investasi tenaga kerja dan modal di proses produktif menghasilkan keluaran ekonomi. Konsumsi keluaran ini sering digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


GAMBAR 1. KAITAN ANTARA  PERTUMBUHAN EKONOMI  DAN LINGKUNGAN.

(Sumber, Anderson, 1991)

Sisi kanan model ini memperlihatkan kebutuhan atas kebijakan yang meminimalkan dampak terhadap aset lingkungan. Aset lingkungan merupakan masukan positif bagi pertumbuhan dan dari pertumbuhan ekonomi, unsur-unsur pencemaran dimasukkan lagi ke lingkungan. Transfer unsur-unsur pencemaran merupakan hal positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi, dampaknya terhadap lingkungan dapat bersifat negatif. Kemampuan melindungi aset lingkungan tergantung pada pemeliharaan lingkungan dan investasi. Pemeliharaan dan investasi ini dapat dilihat dalam bentuk:

           Peraturan-peraturan penguasaan dan pengendalian;

           Analisa Dampak Lingkungan, atau;

           Peralatan pendapatan dan pembiayaan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Nasional.

Bila pemeliharaan dan investasi lingkungan tidak mencukupi, sistem ekonomi dapat mendorong pengurangan dalam jumlah aset lingkungan (Anderson, 1990).

 

Karenanya terjadi kesejajaran antara pemeliharaan yang diperlukan untuk aset material dan pemeliharaan aset lingkungan. Perlindungan aset lingkungan, sebagai suatu masukan untuk pertumbuhan, diperlukan untuk penghasilan ekonomi yang berkelanjutan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang (Anderson, 1990).

 

Hal ini mempunyai implikasi bagi pembuatan kebijakan pemerintah yang harus mengirim pesan kepada para pelaku ekonomi (yaitu sektor swasta) untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dalam suatu ekonomi penyambung hidup seperti halnya di Timor Lorosae, hal ini merupakan kesulitan tambahan mengingat masyarakat sangat mengandalkan pada areal ekonomi pertanahan yang mungkin marginal dan berdasar pada masalah lingkungan yang signifikan. Namun, di bidang perkembangan ekonomi, apabila pemeliharaan lingkungan yang diberikan kepada berbagai sektor tidak memadai, maka selain akan timbul masalah makro-ekonomi, juga akan berdampak pada masalah sosial dan lingkungan. Sebaliknya hal ini akan berdampak lebih besar lagi terhadap pendanaan. Akibatnya, penting bahwa baik sektor pemerintah maupun sektor swasta memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup di Timor Lorosae.

 

Implikasi bagi Kebijakan Lingkungan di Timor Lorosae

Dengan menentukan kaitan antara ekonomi dan lingkungan kita dapat meninjau implikasi untuk pengembangan kebijakan lingkungan di Timor Lorosae.

 

1.         Pendanaan – Kebijakan fiskal hingga sekarang sudah dikembangkan oleh administrasi UNTAET. Perkiraan pengeluaran nasional berkisar sekitar US$43 juta untuk dana Timor Lorosae yang dikonsolidasi. Mayoritas pengeluaran terjadi di sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Namun, porsi yang cukup signifikan dibagikan untuk biaya hukum dan ketertiban. Menurut Fox (2000), angka itu mendekati 17% dari anggaran 2000-2001. Dana terkonsolidasi yang relatif kecil mempunyai implikasi struktural bagi Timor Lorosae yang terlihat dalam pengeluaran yang relatif rendah (US$O.7juta) ditujukan kepada sektor sumber daya alam seperti pertanian. Dengan karakteristik fisik lingkungan di Timor Lorosae dan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan pertanian penyambung hidup, kebijakan pemerintah harusnya mencerminkan pengembangan sektor pertanian terhadap pelaksanaan praktek-praktek berkelanjutan dengan pendanaan dari dana terkonsolidasi dan dari masyarakat donor.

 

Selanjutnya, perkembangan ekonomi Timor Lorosae di masa depan harus berupaya mengembangkan pasaran yang menghindari timbulnya eksternalitas seperti yang sudah timbul di negara-negara berkembang yang lain. Contoh ekstrim tempat khusus pembuangan pencemaran seperti di Meksiko dan di Filipina, memberi peluang eksploitasi bagi perusahaan-perusahaan multi nasional yang berupaya memaksimalkan keuntungan. Pada akhirnya, terjadi degradasi lingkungan yang hebat, yang sebaliknya menimbulkan dampak sosial dan pendanaan untuk setiap kegiatan pembersihan pencemaran menjadi tanggung jawab pemerintah nasional yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembersihan. Hal ini memperlihatkan kebutuhan atas suatu kerangka kerja peraturan penguasaan dan pengendalian yang ditata oleh pemerintah.

 

2.         Peraturan Penguasaan dan Pengendalian- tetap merupakan dasar metode kebanyakan negara untuk menjamin pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Peraturan-peraturan ini dikembangkan dan dilaksanakan untuk memberi bimbingan bagi perkembangan ekonomi dan menetapkan standar-standar yang harus dipatuhi oleh pelaku-pelaku ekonomi. Misalnya,

           Analisa dampak lingkungan menetapkan suatu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah untuk menentukan kesesuaian perkembangan proyek. Melalui proses pembuatan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum terhadap perkembangan tersebut, berguna untuk menginternalkan biaya kinerja lingkungan yang tepat pada pengembang dan bukannya pada masyarakat.

           Peraturan pasar sumber daya alam merupakan contoh lain yang menjamin bahwa perilaku pencari keuntungan sektor swasta diminimumkan. Daerah Pinggiran Sungai Comoro di Dili merupakan satu contoh kasus di sini di mana kurangnya peraturan dan pengendalian berakibat pada terjadinya penggalian kerikil yang tidak terkoordinasi, yang jelas merupakan sumber masyarakat dan karenanya, seharusnya berada di bawah kendali pemerintah. Bila pasar sumber daya alam memberi harga terlalu rendah maka pelaku ekonomi yang tidak dikendalikan akan melakukan eksploitasi berlebihan yang pada akhirnya akan menyebabkan praktek-praktek yang tidak bersifat berkelanjutan terhadap lingkungan.

• Peraturan kegiatan pemerintah seperti halnya kegiatan prasarana juga merupakan hal yang penting. Sistem pemerintahan harusnya menjamin kemandirian terhadap pendekatan pembuatan peraturan. Maksudnya para pemberi jasa tidak boleh mengatur kegiatan mereka sendiri.

 

3.         Kebijakan Lingkungan — dibentuk oleh administrasi pemerintah, memberi bimbingan tentang lingkungan hidup di tingkat yang lebih rendah. Kebijakan-kebijakan ini biasanya dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatannya. Kebijakan-kebijakan ini berbentuk bimbingan teknik atau pendapat terhadap bagaimana pemerintah mengelola masalah-masalah tertentu. Misalnya, bimbingan teknik yang berurusan dengan pendekatan untuk penanganan  bahan bakar dan minyak, perlindungan sumber air tanah, atau pengurusan limbah padat dan cair. Bahkan, kebijakan dapat menentukan suatu pernyataan niat misalnya suatu kebijakan nasional mengenai keanekaragaman hayati, sungai, hutan dan pengelolaan pesisir. Umumnya, kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan komitmen keuangan dari pemerintah.

 

 

4. Pengetahuan Lingkungan Hidup — dalam pemerintahan dan masyarakat umum merupakan suatu aspek kritis bagi perkembangan Timor Lorosae. Selama bertahun-tahun ada kekurangan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan mengerti lebih baik tentang kualitas lingkungan Timor Lorosae. Penting bahwa kesempatan penelitian ditentukan, dan informasi ini disampaikan kepada pemerintahan untuk membantu dengan pembentukan kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kekurangan kesadaran dan pendidikan di masyarakat tentang masalah-masalah lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang kritis terhadap perkembangan manusia. Dengan pertumbuhan ekonomi di Timor Lorosa’e, pengembangan sosial dan bertambahnya kesadaran akan masalah-masalah lingkungan hidup sangat diperlukan.

 

Kesimpulan

Analisis di atas menimbulkan kesimpulan-kesimpulan berikut:

- Pembiayaan tetap merupakan isu untuk pelaksanaan program-program dan proyek-proyek lingkungan hidup di Timor Lorosa’e. Akan tetapi, dengan pengurangan kebutuhan-kebutuhan rekonstruksi kritis, kesempatan untuk menentukan prioritas-prioritas yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup seharusnya ditentukan. Dengan proses tersebut, rencana pembiayaan yang cocok dapat ditentukan.

- Ada keperluan untuk mendirikan suatu kerangka peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang khusus untuk Timor Lorosa’e, yang dirancang untuk memastikan bahwa biaya untuk pemeliharaan kualitas lingkungan hidup termasuk dalam modal swasta asing.

- Struktur administrasi pemerintahan Timor Lorosa’e harusnya mempermudah kemandirian dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, supaya memastikan bahwa potensi pembangunan jangka panjang negara ini tidak terancam oleh kegiatan-kegiatan yang tidak berkelanjutan.

 

Sesuai dengan semua aspek yang diuraikan di atas, saya mendorong pemimpin-pemimpin Timor Lorosa’e untuk memastikan bahwa UNTAET dan staf internasional di sini bekerja dengan rekan-rekan orang Timor Lorosa’e, supaya memenuhi tugas pentingnya, yaitu menuntun negara ini sampai mencapai kemerdekaan.

 

Referensi

Anderson, 1990, Environmental Policy Implications for Low Revenue Developing Economies.  World Bank Research Paper No, World Bank, New York.

 

Fox, J.J. 2000, ‘East Timor: the task of creating a new nation’ in The Maritime Dimensions of Independent East Timor, eds Rothwell, R. Donald, Tsamanyi, Martin, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, Australia

 

Ouattara, Alassane, D. 1997, Macro-economics and Sustainable Development.  Address by the Deputy Managing Director of the International Monetary Fund at the World Bank’s Fifth Annual Conference on Environmentally and Socially Sustainable Development.