Konferensi Pembangunan Yang Berkelanjutan

Dili, Januari 25-31, 2001

Hasil-hasil Lokakarya

22lokakaryamengenai pembangunan berkelanjutan pertama menentukan 4 isu pokok, dan selanjutnya mencatatbeberapa strategi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Di sini kita tidak dapat membahas hasil-hasil dari setiap lokakarya tetapi semua isu-isu, prioritas, strategi dan kesempatan yang ada akan tercantum dalam suatu buku tentang jalannya konferensi, yang akan diterbitkan setelah berakhirnya konferensi.

Dokumen berikut adalah ringkasan hasil-hasil lokakarya.

Pembangunan Ekonomi secara Berkelanjutan

Pada semua tingkat masyarakat terdapat hubungan antara ekonomi,,lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan rakyat Timor tergantung pada lingkungan hidup yang sehat, utuh, dan produktif. Lebih dari 400 tahun penjajahan Portugal, dan 25 tahun penjajahan Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kemiskinan yang tersebar. Pembangunan berkelanjutan adalah dasar pokok cita-cita mengurangi kemiskinan di Timor Lorosa’e.

Teknologi yang tepat, penghasilan pendapatan alternatif, akses terhadap mikro-kredit, pariwisata ekologis, penambahan nilai (value-adding), dan sertifikasi kopi merupakan kesempatan untuk membanguna ekonomi secara berkelanjutan. Keikutsertaan wanita dalam semua tingkat pengambilan keputusan, dan jaminan bahwa wanita mendapat akses ke pendidikan dan kesempatan, juga penting sekali untuk mencapai pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Melalui kebijaksanaan pembeliaannya, pemerintah dapat menyokong perusahaan-perusahaan lokal yang berpraktek secara berkelanjutan, seperti industri daur ulang. Persediaan air dan prasarana dapat dicapai melalui kerjasama di antara perusahaan dan pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut bisa membantu merangsang pasar-pasar untuk membuat produk-produk dan jasa-jasa domestik. Pajak-pajak, subsidi-subsidi, penetapan harga tenaga (energi) dan biaya untuk pemakaian listrik, seharusnya dirancang agar dapat bekerja untuk dan bukan melawan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan-perencanaan keuangan untuk investasi, mata uang, pinjaman dari negara lain dan anggaran-anggaran memerlukan analisis pembangunan berkelanjutan yang tepat. Perlu adanya keterbukaan (transparency) dalam keputusan di tingkat nasional mengenai pembangunan yang bersifat keuangan.

Pendidikan - di semua tingkat masyarakat

Di konferensi, pendidikan ditentukan sebagai strategi utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat yang berpendidikan merupakan aset nasional, dan program-program penelitian yang berkait seharusnya menjadi prioritas tinggi untuk Pemerintah dan sumber-sumber LSM.

Program-program dan bahan-bahan pendidikan harus dirancang sesuai denganisu-isu prioritas yang telah dibahas dalam lokakarya konferensi dan yang terdaftar dibawah ini. Kurikulum mengenai pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup perlu ditulis dan diajarkan di sekolah-sekolah. Masih diperlukan guru-guru dan semua guru membutuhkan pelatihan khusus mengenai isu-isu pembangunan yang berkelanjutan dan bagaimana mereka dapat melibatkannya kedalam kurikulum umum. Program-program semacam ini perlu dibuat secara bervariasi untuk memenuhi keperluan dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda di Timor Lorosaè.

Keperluan program pendidikan pembangunan yang berkelanjutan yang ditentukan dalam lokakarya meliputi: perguruan tinggi, sekolah, masyarakat desa, wanita, nelayan dan petani, seminar untuk tukang bangunan dan perusahaan bangunan asing, perusahaan pariwisata, pelatihan di bidang bahasa, pendidikan hukum adat dan budaya, pelatihan di bidang internet, ketrampilan kerja, kesehatan, kesehatan gizi, kesehatan ibu hamil, pendidikan mengenai kesehatan pribadi, pendidikan mengenai proyek-proyek besar seperti tambang-tambang dan dampaknya terhadap masyarakat, pendidikan tentang politik dan fungsi masyarakat sipil, ketrampilan pemasaran, pendidikan teknik, perlindungan daerah penampungan air (water catchment), reboisasi, kesehatan lingkungan hidup dan pendidikan pimpinan masyarakat.

Program pendidikan harus diadakan secara formal dan non-formal dengan menggunakan contoh-contoh praktis bilamana perlu seperti memperagakan teknik pertanian yang berbeda; cara-cara pembangunan, seperti membangun WC dengan cara yang baik, pemeliharaan dan perbaikian teknologi yang tepat, energi alternatif dan pilihan terhadap, daur ulang, pengurangan sampah dan pembuangannya dan penampungan air hujan. Bantuan dengan mikro-kredit akan sangat diperlukan bila petani, nelayan dll. diharapkan membeli peralatan.

Pendidikan umum mengenai isu-isu pembangunan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan bantuan media seperti penggunaan poster, radio dan televisi. Pers yang bebas dan mandiri juga ditentukan sebagai hal yang sangat penting untuk dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Bahan-bahan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan juga harus disediakan di perpustakaan.

Pemberdayaan Kemampuan- pada semua tingkat masyarakat

Setelah lebih dari 400 tahun penjajahan dari Portuguese, ditambah dengan 24 tahun lebih dijajah Indonesia, rakyat Timor Lorosa’e mengingingkan agar diikutsertakan secara aktip dan dididik dalam proses pembangunan berkelanjutan. Inilah tema kuat yang muncul dari lokakarya-lokakarya yang telah dilalui. Saat ini ada keperluan yang mendesak untuk memperdayakan masyarakat pada tingkat lokal melalui struktur tradisional dan organisasi seperti golongan-golongan wanita, golongan-golongan pemuda, LSM-LSM d.l.l, agar mereka dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah yang ditentukan selama konferensi pembangunan berkelanjutan ini.

Perlu juga dipercepatkan proses “Timorisasi”, dimana orang Timor Lorosae diberikan posisi yang bertanggung jawab dalam pemerintahan, sedangkan UNTAET diharapkan di masa depan hanya akan berperan sebagai pendamping untuk memberikan pengarahan.

Pemuda, khususnya para pelajar dan mantan pegawai pemerintah (Portuguese maupun Indonesia) perlu dipanggil untuk berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang membahas masalah-masalah specifik mengenai pembangunan yang berkelanjutan seperti tercantum dalam lembaran pendidikan hasil lokakarya konferensi ini. Petugas lapangan harus ditempatkan diseluruh daerah di Timor Lorosae, dan harus dipertimbangkan juga keadilan untuk daerah pedesaan, supaya mereka juga menerimaporsi materi dan pelatihanyang sama. Sebenarnya, banyak masalah yang harusnya diselesaikan di tingkat pedesaan (mis, kesehatan pribadi dan pembuangan sampah), dan oleh karena itu masyarakat lokal harus diberikan pengetahuan yang cukup supaya bisa memgambil keputusan sendiri.

Proses Perencanaan yang Terpadu dan Transparan

Pembangunan berkelanjutan memerlukan transparansi dalam manajemen keuangan, perencanaan lintas-sektor yang bersifat holistik (menyeluruh), yang menghubungkan masalah lingkungan hidupdengan sektor-sektor lain. Misalnya, masalah-masalah kesehatan disebabkan oleh lingkungan, seperti penyebaran penyakit melalui kualitas air yang rendah atau pembuangan sampah yang tidak teratur, serta air kotor yang dibuang.

Perencanaan harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat lokal. Perlu adanya pendekatan yang terpadu dan transparan, yang diatur oleh, dan termasuk di dalamnya, analisa dampak lingkungan (ADL).

Perencanaan infrastruktur harus bersifat lintas-sektoral (mis, pembuangan sampah harus dikoordinasikan dengan bidang transportasi, dan kapasitas aliran air harus ditinjau kembali jika perencanaan keparawistaan dimulai). Kerjasama antar departemen-departemen diperlukan sebab akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk masyarakat Dibutuhkan rencana supaya keperluan-keperluan energi dipenuhi. Grup “Penghasilan Energi Secara Berkelanjutan di Masa Depan” mungkin bisa didirikan untuk membantu dengan pembuatan kebijaksanaan dalam bidang penghasilan energi.

Perencanaan harus didukung oleh data yang baik. Di banyak daerah datanya sangat kurang dan kadang tidak ada sedangkan daerah-daerah yang merupakan prioritas harus ditentukan agar dapat dikumpulkan datanya. Data-data dan informasi yang merupakan dasar dari semua keputusan perencanaan harus disediakan kepada masyarakat lokal. Keputusan mengenai pembagian wilayah, sumber-daya dan managemen harus transparan dan bertanggungjawab. Sistem informasi geographik (GIC) dapat digunakan disini.

Perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dandilakukan melalui dua pendekatan sekaligus: Dari bawah ke atas (bottom-up) dan dari atas ke bawah (top-down), antara Knua <> Aldeia <> Suko <> Conshello <> Distrik <> Negara, yang memungkinkan dua aliran pendapat sekaligus.

Pengembangan Kebijakan dengan Melibatkan Masyarakat

Beberapa lokakarya telah menentukan perlu adanya kebijakan pemerintah yang jelas untuk mengarahkan pembangunan Timor Lorosae pada masa depan. Kebijakan-kebijakan dan pembuatan kebijakan pembangunan seharusnya menunjukkan kemerataan dalam akses terhadap sumber daya dan pelayanan.

Di konferensi, besar dukungannya supaya kebijakan-kebijakan tersebut dikembangkan dengan konsultasi masyarakat supaya mereka sendiri memiliki ide-ide dari kebijakan itu Kebijakan tersebut harusnya juga mencerminkan keperluan untuk menemukan solusi-solusi yang praktis dan keperluan-keperluan tersebut dirinci secara tertulis oleh sekelompok orang yang terdiri dari berbagai bidang keahlian.Kebijakan final harusnya termasuk pendapat dan keperluan masyarakat lokal. (contohnya, seharusnya kebijaksanaan pertanian mencerminkan keperluan petani-petani).

Perlu adanya komunikasi dan konsultasi secara terus menerus dengan LSM yang bekerja dengan masyarakat setempat.

Bidang kibijakan pembangunan yang berkelanjutan yang diajukan dalam lokakarya-lokakarya termasuk antara lain Pemakaian Tanah dan Pembagian Wilayah, Perikanan, Pengelolaan Penampungan Air, Kehutanan, Tambangan, Impor/Ekspor, Investasi, Pertanian khususnya Pertanian Tebas-bakar, Impor makanan yang direkayasa secara genetis, Kepariwisataan, Tenaga (Energi) dan Pengelolaan Limbah.

Sistem Peraturan, Penegakan dan Hukuman yang Transparan

Peraturan dalam sejumlah bidang merupakan keperluan yang mendesak, khususnya kepemilikan tanah dan kepemilikan oleh orang asing.

Seharusnya peraturan ditulis dengan konsultasi dengan tokoh-tokoh adat supaya mengakui tanah adat, tanah individu, dan cara penentuan pembagian tanah yang berbeda-beda seperti tanah kehutanan, pertanian, industri dan kepariwisataan. Diperlukan juga peraturan kewarganegaraan, hak pergunaan investor asing, mekanisme untuk pemecahan pertengkaran kepemilikan tanah, impor/ekspor, penilaian pengaruh terhadap sosial dan lingkungan hidup dari tambangan dan proyek-proyek besar, pertanggungjawaban dari perusahaan, pencegahan polusi dan pembuangan sampah. Peraturan pembangunan juga diperlukan.

Peraturan diperlukan untuk menjaga hak asasi manusia, hak sipil, lingkungan hidup dan hak para buruh.

Seharusnya peraturan mempunyai mekanisme penegakkan, serta sumber daya manusia dan materi yang didedikasi terhadap penegakannya, bersama dengan sebuah sistem hukuman yang mencerminkan beratnya pelanggaran.

Pengakuan Struktur Masyarakat dan Pengetahuan Tradisional

Hak-hak orang pribumi dan hukum adat harus diakui. Menghormati budaya tradisional dan menghargai produk-produk setempat juga penting. Bahan-bahan tradisional memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan bahan-bahan impor, dan teknologi moderen dapat digunakan untuk menambah baiknya pola-pola tradisional. Pengakuan hukum adat dapat membantu mencegah masalah seperti penebangan hutan dan pencemaran. Pengetahuan dan pengalaman orang-orang tradisional sangat berharga karena kuatnya kedekatannya dengan tanah, udara, dan air. Penemuan kembali pengetahuan tradisional dan hukum adat harus diutamakan.