Make your own free website on Tripod.com

LOKAKARYA PEMERINTAHAN

 

Hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan:

 

· Pembagian sumber daya tidak merata, dan kekuasaan untuk tawar-menawar yang tidak dibagi secara merata · pengakuan hubungan CNRT di tingkat desa oleh UNTAET · kurang pengertian dari masyarakat mengenai struktur dan fungsi UNTAET/CNRT · prioritas UNTAET tidak sesuai dengan prioritas masyarakat, sehingga berakibat pada tidak terselesaikannya program-program · terlalu banyak harapan-harapan dari masyarakat pada UNTAET · nepotisme · kurangnya keterbukaan dari UNTAET tentang pajak · hubungan di antara CNRT/UNTAET · bagaimana untuk memastikan keikutsertaan yang murni · pemusatan administrasi UNTAET/CNRT · masyarakat tidak paham undang-undang dan munculnya partai-partai politik di Timor Lorosa’e · warisan struktur birokrasi · korupsi · konferensi ini sebagai contoh sentralisasi- distrik-distrik tidak berpartisipasi · UNTAET/CNRT tidak memperhatikan isu-isu sosial · UNTAET memilih bupati tidak secara demokratis · sistem perwakilan masyarakat asli vs bentuk perwakilan barat.

 

 

Isu-isu prioritas

Strategi-strategi

Pemusatan yang berlebihan di UNTAET/CNRT

 

 

(Tidak ada waktu untuk dibahas)

Bagaimana bisa memastikan partisipasi/ keikutsertaan yang murni.

 

·        Pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah, pelatihan untuk pekerja

    pemerintah dan masyarakat umum.

·        Keikutsertaan yang lebih langsung terhadap perencanaan, kebijaksanaan dan

    pengambilan keputusan

·        Masyarakat seharusnya memutuskan hal-hal apa saja yang boleh diputuskan oleh

     atas.

UNTAET/CNRT tidak memperhatikan isu-isu lokal. 

·        Perumahan: memperbaiki kerjasama di antara LSM mancanegara dan local, dan

     juga pemakaian bahan-bahan lokal

·        Pendidikan: memyediakan pendidikan gratis dan memberikan prioritas anak-anak  

     dalam keadaan yang merugikan

·        Kesehatan: Memperkuatkan sistem masyarakat seperti klinika, pelatihan dll.

Bupati distrik tidak dipilih dengan cara demokratis.

 

  • Meberitaukan masyarakat terhadap pengadaan pemilihan umum
  • Membuat peratuan untuk pemilu secara demokratis
  • Mengadakan diskusi supaya dapat musyawarah terhadap proses pemilu