b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alamiahnya yang memiliki berbagai keunggulan komparatif.

d. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, udara, dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat.

e. Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.

f. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan modal sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-citanya.

g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebinekaan dan keekaan bangsa.

h. Potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah menjadi milik bangsa, dan yang tumbuh dari rakyat termasuk kekuatan sosial politik antara lain partai politik dan golongan karya.

i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.

b. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya.

c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.

d. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

f. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.

h. Kemungkinan pengembangan.

b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.

e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peranserta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

f. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

c. Pembangunan koperasi telah berhasil memantapkan pengembangan koperasi yang makin sehat dan mandiri serta tumbuh dan menyebar ke seluruh tanah air terutama di perdesaan, dan meningkatkan citra koperasi yang positif dalam masyarakat. Di sisi lain, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang nyata dan sebagai salah satu pelaku utama dalam kehidupan ekonomi nasional masih menghadapi banyak kendala internal dan eksternal sehingga belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi dan perannya.

Pembangunan tenaga kerja telah berhasil mendorong pembentukan tenaga terampil dan profesional, meningkatkan kebijaksanaan pengupahan dan penggajian berdasarkan prestasi kerja, serta meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Akan tetapi, perencanaan tenaga kerja Indonesia yang selaras dengan transformasi struktur perekonomian nasional, perbaikan kondisi, perlindungan dan keselamatan kerja, serta upah dan jaminan sosial belum optimal dan belum didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan perekonomian nasional.

Pembangunan usaha nasional telah dapat mengembangkan usaha nasional menjadi kekuatan ekonomi nasional yang makin tangguh dan mandiri melalui semangat kerja sama dan kemitraan. Namun, usaha nasional belum sepenuhnya didukung oleh peranserta aktif masyarakat dan iklim yang kondusif serta akses yang lebih merata pada faktor produksi.

d. Pembangunan perdagangan telah dapat mengembangkan sistem perdagangan nasional yang makin efektif dan efisien, meningkatkan dan memanfaatkan peluang dan memperluas pasar melalui mekanisme pasar yang terkelola serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Di sisi lain, pembangunan perdagangan belum sepenuhnya didukung oleh sistem distribusi nasional yang efisien serta memberi akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan transportasi telah dapat menyelenggarakan sistem transportasi nasional secara lebih terpadu, menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung sistem distribusi nasional dan pembangunan wilayah. Akan tetapi, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan sektor-sektor lainnya.

e. Pembangunan daerah telah berhasil meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dan peranserta masyarakat di daerah dalam proses pembangunan. Pembangunan perkotaan sebagai bagian integral pembangunan daerah dalam fungsinya sebagai pusat pelayanan dan perdagangan telah meningkatkan efisiensi arus distribusi serta meningkatkan nilai tambah barang dan jasa. Akan tetapi, pembangunan daerah belum sepenuhnya didukung oleh keterpaduan pembangunan sektoral serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan keterkaitan pembangunan antarwilayah, antar- dan antara desa dan kota, terutama daerah tertinggal dan terpencil, daerah perbatasan, daerah transmigrasi, dan daerah di kawasan timur Indonesia.

Pembangunan transmigrasi telah berhasil menata penyebaran penduduk, menunjang pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terpadu dengan pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan kelautan telah berhasil memperjuangkan Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara kepulauan, mengembangkan pemanfaatan sumber daya kelautan, mengembangkan industri kelautan, dan menata kelembagaan kelautan. Namun, kemampuan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan, zona ekonomi eksklusif, kelembagaan kelautan, pengembangan potensi kelautan dan wilayah pesisir, penanggulangan kerusakan lingkungan laut, dan pencurian kekayaan laut belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan.

Pembangunan kedirgantaraan telah berhasil meningkatkan industri kedirgantaraan, memanfaatkan sumber daya kedirgantaraan, dan meningkatkan penggunaan wilayah dirgantara, namun pengakuan internasional terhadap hak Indonesia atas penggunaan wilayah antariksa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan belum mendapat penanganan secara intensif.

Pembangunan lingkungan hidup telah berhasil meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan proses pembangunan. Namun, kesadaran tentang perlunya kelestarian fungsi lingkungan hidup belum sepenuhnya membudaya.

Pembangunan pertanahan telah berhasil meningkatkan upaya penataan tertib hukum, administrasi dan tata guna tanah, serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan fungsi pengembangan pertanahan untuk pembangunan. Namun, penataan, pengusahaan, pemanfaatan tanah, dan pendaftaran hak atas tanah untuk berbagai tujuan belum sepenuhnya terlaksana secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pembangunan keuangan telah berhasil meningkatkan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan keuangan, pelaksanaan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Namun, tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan nasional, penekanan defisit neraca transaksi berjalan, pengendalian laju inflasi, dan pemantapan lembaga keuangan belum sepenuhnya tercapai.

Pembangunan investasi telah berhasil mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Namun, iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan belum memadai.

b. Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat makin sadar terhadap pola hidup sehat dan pentingnya lingkungan hidup bersih. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat ditandai oleh meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan serta menurunnya angka kematian anak dan bayi. Perubahan dalam gaya hidup serta kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi telah mempermudah penularan penyakit dari satu tempat ke tempat lain dan meningkatnya penyakit degeneratif. Di samping itu, penanggulangan korban minuman keras dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya belum diselenggarakan secara optimal; pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras, obat terlarang, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya masih belum efektif. Industri farmasi telah berkembang pesat, tetapi kurang didukung oleh industri bahan baku dan pengembangan industri peralatan kesehatan.

c. Pembangunan keluarga sejahtera telah mampu meningkatkan tanggung jawab masyarakat untuk menjadikan keluarga sebagai wahana pembangunan bangsa dengan mengembangkan kualitas keluarga serta membina dan mengembangkan fungsi keluarga yang didukung oleh lembaga masyarakat dalam mewujudkan kemampuan dan ketahanan keluarga untuk makin berperan dalam pembangunan. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera telah makin disadari dan dilaksanakan melalui program menyeluruh dan terpadu sehingga berhasil menurunkan angka kelahiran dan angka kematian. Namun, pemasyarakatan, pembudayaan, dan koordinasi pelaksanaannya belum diselenggarakan secara optimal.

d. Pengendalian pertumbuhan penduduk telah berhasil dengan baik terutama melalui gerakan keluarga berencana. Sistem administrasi kependudukan dan kelembagaan kependudukan telah mulai dikembangkan dan ditata dengan baik walaupun masih belum sempurna. Kualitas penduduk telah meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan walaupun masih belum merata. Penyebaran penduduk telah dilaksanakan terutama melalui berbagai program transmigrasi, namun tingkat kepadatan penduduk baik antarpulau maupun antarwilayah kota dan desa belum proporsional. Penyebaran penduduk masih terpusat di Pulau Jawa, berkaitan dengan latar belakang sejarah, tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk, tersedianya fasilitas dan sarana kehidupan sehingga memerlukan kebijaksanaan pembangunan yang mengurangi arus urbanisasi dan meningkatkan penyebaran penduduk ke luar Pulau Jawa.

e. Pembinaan anak, remaja, dan pemuda telah menunjukkan hasil yang menggembirakan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas generasi muda terutama oleh meningkatnya angka partisipasi dalam pendidikan. Cepatnya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, derasnya arus informasi dan komunikasi bermuatan budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan tingginya angka putus sekolah, serta masih adanya pekerja di bawah umur merupakan permasalahan dalam pembinaan anak, remaja,dan pemuda. Pembinaan anak, remaja, dan pemuda sebagai tunas bangsa, termasuk pembinaan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan budi pekerti, peningkatan disiplin, peningkatan minat baca dan semangat belajar telah mengalami kemajuan yang berarti, meskipun belum optimal dan terpadu. Pembinaan organisasi kepemudaan telah makin tertata, namun belum sepenuhnya dapat mewadahi aspirasi yang tumbuh dan makin berkembang di kalangan pemuda dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi pemuda secara efektif.

f. Pembangunan peranan wanita telah berhasil menempatkan wanita sebagai mitra sejajar pria dan meningkatkan peran aktif wanita dalam proses pembangunan sesuai dengan kodrat serta harkat dan martabatnya. Namun, peningkatan kualitas sumber daya insani wanita terutama pengembangan diri dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum sepenuhnya didukung oleh iklim sosial budaya dan kualitas wanita itu sendiri.

g. Pembangunan secara keseluruhan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat ditandai antara lain dengan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia sebagai akibat makin panjangnya usia harapan hidup rata-rata penduduk. Akan tetapi, pengaturan dan peningkatan peranserta penduduk lanjut usia belum dilakukan secara optimal dan melembaga, termasuk penyediaan fasilitasnya.

h. Pembangunan perumahan dan permukiman telah meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan, kualitas kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan hidup. Kemampuan penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum sebanding dengan tingkat kebutuhannya karena daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tidak sebanding dengan harga pokok rumah yang terus meningkat sehingga masih ada perumahan dan permukiman yang tidak layak huni.

i. Pembangunan olahraga telah mencapai tingkatan yang cukup baik dan telah berhasil memasyarakatkan dan meraih prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, meskipun beberapa cabang olahraga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pembinaan terhadap olahragawan, pelatih, dan pembina, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga masih belum memadai. Hal ini dapat menghambat proses pembibitan olahragawan, terutama di lingkungan pendidikan sebagai wadah untuk tumbuhnya bibit yang baik.

j. Pembangunan pendidikan yang diselenggarakan secara lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat telah memperkuat dan memantapkan dasar bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional. Jumlah lulusan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dari tahun ke tahun terus bertambah. Program wajib belajar sembilan tahun dari segi penyebarannya telah mencapai kemajuan yang berarti, baik melalui penyelenggaraan pada jalur sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan moral Pancasila, kewarganegaraan, dan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan telah dilaksanakan secara merata. Pendidikan kejuruan dalam rangka memperkecil angka pengangguran dan penyediaan lulusan siap kerja menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pendidikan luar sekolah telah tumbuh secara pesat. Peranan pendidikan swasta dalam berperanserta meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan telah berkembang dan dirasakan hasilnya. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai upaya peningkatan yang belum optimal seperti upaya peningkatan kualitas dan relevansi pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar; penataan struktur yang lebih seimbang antara bidang ilmu sains keteknikan dan sosial humaniora, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi; pemerataan pendidikan yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil; penurunan jumlah murid putus sekolah; pengukuhan kepribadian, akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan disiplin pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; peningkatan kualitas, citra, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; pengayaan dan pengembangan kurikulum yang didukung oleh buku dan kepustakaan yang memadai dan berkualitas; peningkatan peran swasta dan dunia usaha dalam pendidikan berkualitas; serta penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.

k. Pembangunan kebudayaan telah berhasil meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa untuk mendorong peningkatan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Pada kehidupan kebudayaan sedang terjadi proses perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan informasi, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan itu berpengaruh terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dari luar yang bersifat negatif, yang berinteraksi dengan budaya nasional, telah menimbulkan proses perubahan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya yang dampaknya dapat merugikan pembangunan karena munculnya pergeseran pada keutuhan jati diri bangsa. Di samping itu, dengan terjadinya keanekaragaman dan perbedaan fungsi dalam masyarakat, terdapat kecenderungan menurunnya sikap kebersamaan, makin menonjolnya perilaku individual, dan memudarnya keteladanan. Disiplin nasional baik pada sebagian aparat maupun masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan untuk menunjang lajunya pembangunan nasional.

e. Pembangunan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil meningkatkan upaya transformasi teknologi, memantapkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan, serta mempercepat proses pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan pembangunan. Walaupun demikian, keterpaduan kegiatan, produktivitas, dan penyebaran, serta pemanfaatan hasil lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi belum menghasilkan kondisi yang optimal.

b. Hubungan luar negeri telah berhasil memperjuangkan serta mengamankan kepentingan nasional, dan turut serta dalam upaya mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan semangat Dasasila Bandung. Namun, kemampuan diplomasi proaktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai forum internasional masih belum memadai.

c. Pembangunan aparatur negara telah berhasil meningkatkan kemampuan aparat, fungsi lembaga kenegaraan dan pemerintahan serta ketatalaksanaannya yang makin efektif dan efisien, dan berhasil memelihara koordinasi dan keterpaduan tugas serta peranan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Namun, kesejahteraan, kualitas pelayanan dan pengabdian, koordinasi antardepartemen dan nondepartemen, profesionalisme, sikap mental dan disiplin aparat, keteladanan, produktivitas lembaga, sarana dan prasarana kelembagaan masih belum optimal.

d. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa telah berhasil meningkatkan peranserta aktif dan positif masyarakat dalam pembangunan, mendorong terciptanya interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab antarsesama warga masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kemampuan menangkal arus informasi dan komunikasi yang berdampak negatif, kemampuan daya saing industri informasi dan komunikasi, serta profesionalisme, objektivitas, dan tanggung jawab media massa masih belum memadai.

b. Telah terbentuk struktur yang mewadahi fungsi rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat, antara lain dalam bentuk organisasi perlawanan rakyat, keamanan rakyat, ketertiban umum, pertahanan sipil, resimen mahasiswa, pencarian dan penyelamatan, palang merah, namun belum tertata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembangunan ABRI telah berhasil meningkatkan kekuatan dan kemampuan ABRI dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dihadapkan pada tuntutan tugas dan fungsi serta hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang diperkirakan, kekuatan dan kemampuan ABRI yang ada belum memadai. ABRI sebagai kekuatan sosial politik makin mantap menjalankan peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan yang didukung oleh makin kukuhnya kemanunggalan ABRI-rakyat sehingga mampu menjadi unsur pemersatu kehidupan nasional dan telah berhasil lebih memantapkan tatanan kehidupan demokrasi Pancasila serta mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan nasional, walaupun upaya peningkatan kualitas peranannya belum optimal.

d. Pembangunan nasional telah dapat meningkatkan kemampuan komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara antara lain keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana transportasi nasional, industri strategis, dan penataan tata ruang baik nasional maupun daerah. Meskipun masih diperlukan peningkatan di masa yang akan datang dengan memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan negara.

2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,

f. Pembangunan transportasi diarahkan pada peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan antarmoda, sektor, dan wilayah, guna memantapkan sistem transportasi nasional yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat serta efektif, dan efisien dalam mendukung pola produksi dan distribusi nasional, pengembangan wilayah khususnya kawasan timur Indonesia serta sektor-sektor perekonomian lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan mendorong peran aktif masyarakat.

g. Pembangunan pos, telekomunikasi, dan informatika diarahkan pada peningkatan kelancaran dan mutu pelayanan arus informasi, komunikasi, pos, giro, barang, dan jasa kepada masyarakat, serta perluasan jangkauan dan jaringan dalam dan luar negeri dengan meningkatkan kemampuan teknologi, mutu, kecepatan dan ketepatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meluas dengan biaya yang terjangkau , serta dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kerja sama internasional.

h. Pembangunan pariwisata diarahkan pada pemantapan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengenalan dan pemasaran produk nasional, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa dengan meningkatkan dan memperluas objek dan daya tarik wisata, promosi, sarana dan prasarana, keterjangkauan, kualitas sumber daya manusia, mutu pelayanan kepariwisataan, dan peranserta aktif masyarakat serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa, nilai agama, dan nilai luhur budaya bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

i. Pembangunan pertambangan diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam tambang agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, pembangunan wilayah, pertumbuhan industri, dan peningkatan pendapatan nasional dengan mendayagunakan sumber daya alam tambang secara hemat dan optimal, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

j. Pembangunan energi diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi yang makin meningkat, baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi kegiatan pembangunan, dengan mendayagunakan sumber daya energi secara efektif dan efisien; menggali dan mengembangkan sumber energi nasional yang layak secara teknis dan ekonomis serta diterima secara sosial budaya, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, menjaga kelestarian sumber energi, memanfaatkan energi alternatif, dan mendorong penggunaan energi secara hemat serta penggunaan peralatan yang hemat energi didukung oleh kebijaksanaan energi nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

k. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, memacu pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan yang diselaraskan dengan kepentingan ekonomi dan budaya setempat serta ketersediaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan fungsi lingkungan hidup.

l. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk pengembangan wilayah melalui pembangunan perdesaan dan perkotaan secara terpadu dan penyerasian laju perkembangan pembangunan antardaerah, antar- dan antara perkotaan dan perdesaan serta pembukaan daerah terisolasi dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, sesuai dengan potensi, karakteristik dan prioritas daerah dan masyarakat serta sesuai dengan penataan ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah, pengembangan peranserta aktif masyarakat, pengembangan kesempatan usaha dan iklim investasi di daerah, peningkatan kemampuan manajemen pembangunan dan daya saing perekonomian daerah, dengan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

m. Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan wilayah, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat Ketahanan Nasional melalui persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung wilayah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan daerah, sistem permukiman, dan sektor-sektor lainnya serta mendorong peningkatan transmigrasi swakarsa dengan peranserta aktif masyarakat dan menggalakkan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

q. Pembangunan keuangan diarahkan pada pengembangan kemampuan dan peningkatan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan keuangan untuk menunjang kesinambungan pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan kemampuan dan daya saing yang mampu memenuhi tuntutan pembangunan dengan memantapkan kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca pembayaran, meningkatkan kebijaksanaan perkreditan yang lebih mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional.

r. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemanfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah, dan udara berlangsung secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan bertanggung jawab; dan melalui penataan ruang serta keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peranserta aktif masyarakat dan dunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

s. Pembangunan pertanahan yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara stabilitas nasional, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui penataan kepemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat secara adil, didukung oleh tertib hukum dan tertib administrasi serta tertib pemeliharaan dan penggunaan tanah dalam suatu pola berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang serta menjamin pemanfaatan tanah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, pemeliharaan wilayah resapan dan daerah aliran sungai, serta sumber air lainnya lebih ditingkatkan pelaksanaannya.

t. Pembangunan investasi diarahkan untuk meningkatkan peranserta aktif masyarakat, memperkuat sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional di seluruh wilayah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperkuat struktur dan peningkatan daya saing perekonomian nasional melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan iklim investasi yang mendukung, pengembangan kelembagaan yang memungkinkan peningkatan investasi langsung dan portofolio serta peningkatan lembaga pembiayaan yang mengakar di masyarakat.

b. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas, kemudahan, dan pemerataan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan keadaan gizi, membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, serta lingkungan hidup yang sehat. Untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, perlu dikembangkan pembiayaan kesehatan dengan pendekatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan nasional. Pengembangan industri farmasi yang didukung oleh industri bahan baku obat, mengembangkan industri peralatan kesehatan, mengembangkan obat dan pengobatan tradisional, dan melanjutkan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan untuk memantapkan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga, melembagakan dan membudayakan gerakan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, meningkatkan peran keluarga sebagai wahana pembangunan bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etik, kebangsaan, dan sosial budaya.

d. Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan penduduk melalui pengendalian pertumbuhan, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk terutama secara swakarsa. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, penciptaan keserasian antargenerasi, antara perdesaan dan perkotaan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Perhatian terhadap penduduk tertinggal, anak, remaja, pemuda, wanita, dan penduduk lanjut usia ditingkatkan agar lebih berperan aktif dalam pembangunan.

e. Pembangunan kehidupan anak dan remaja diarahkan pada peningkatan kualitas anak dan remaja, penumbuhan dan pengembangan bakat dan minatnya; peningkatan pengamalan dan penghayatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta pemantapan kedudukan dan fungsinya sebagai tunas bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan meningkatkan peranan orang tua, keluarga, guru, dan pemimpin masyarakat sebagai panutan; serta meningkatkan gizi dan kesehatan, pendidikan akhlak, budi pekerti, jati diri, disiplin, kemandirian, minat baca, dan semangat belajar sebagai wahana dasar pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan sedini mungkin sehingga berkembang menjadi insan pembangunan yang kreatif, kompetitif, dan memiliki wawasan luas.

f. Pembangunan kepemudaan diarahkan pada pengembangan kemampuan perannya dalam segenap aspek kehidupan nasional sebagai insan pembangunan yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikiran maju, beridealisme tinggi, cinta tanah air, beretos kerja tinggi, disiplin, kewirausahaan, kepribadian, kemandirian, dan mempunyai rasa kesetiakawanan sosial serta berwawasan masa depan, dengan mempersiapkan pemuda sebagai penerus perjuangan bangsa dan menjadi kader bangsa yang tangguh, ulet, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan di berbagai bidang pembangunan serta masa depan kehidupan bangsa dan negara yang didukung suasana yang memberikan keleluasaan untuk berkembang.

g. Pembangunan peranan wanita diarahkan pada pemantapan kedudukan wanita sebagai mitra sejajar pria dalam keluarga dan masyarakat agar wanita dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan guna mengembangkan kemampuannya dengan meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera melalui pengembangan iklim sosial budaya yang mendukung.

h. Pembangunan penduduk lanjut usia diarahkan agar penduduk lanjut usia tetap dapat berperan dalam kegiatan pembangunan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengalaman, keahlian, dan usianya, didukung oleh pengembangan budaya yang menjunjung tinggi serta menghormati penduduk lanjut usia.

i. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan kepada peningkatan penyediaan perumahan yang memadai dan terjangkau daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah serta terwujudnya pola perumahan dan permukiman yang seimbang serta layak huni dengan prinsip mengutamakan swadaya dan gotong-royong serta dengan memperhatikan rencana tata ruang, keterpaduannya dengan lingkungan sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

j. Pembinaan olahraga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik oleh pemerintah maupun peranserta masyarakat, diarahkan pada peningkatan gerakan pemasyarakatan olahraga, penyiapan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, peningkatan prestasi olahraga melalui perencanaan dan pelaksanaan yang mantap terutama kualitas pelatih dan pembina dalam pembinaan olahraga serta penelusuran bibit atlet dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan citra bangsa di tingkat internasional.

k. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan melalui penataan dan peningkatan pengelolaan, evaluasi serta pengawasan dan pengendaliannya pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan meningkatkan kualitas seluruh komponen pendidikan, terutama tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana. Pembangunan pendidikan juga diarahkan agar mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, pengamalan nilai-nilai agama, berbudi pekerti luhur, berwawasan dan berjiwa kebangsaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan lingkungan baik perkotaan maupun perdesaan dan sesuai pula dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional harus mampu menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengamalannya sehingga terwujud manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, mandiri, memiliki disiplin dan kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan bangsa, beretos kerja tinggi, berwawasan keunggulan dan kewirausahaan, mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.

b. Hubungan luar negeri diarahkan pada peningkatan dan perluasan kerja sama luar negeri yang dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan semangat Dasasila Bandung, diabdikan bagi kepentingan nasional, serta mempererat persahabatan dan kerja sama antarbangsa dengan memanfaatkan berbagai forum dan organisasi Internasional, meningkatkan peranan Indonesia dalam upaya restrukturisasi, revitalisasi, dan demokratisasi Perserikatan Bangsa Bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta meningkatkan kerja sama antarnegara ASEAN, Asia Pasifik, Gerakan Nonblok, Organisasi Konferensi Islam dan kerja sama antarkawasan. Di samping itu, hubungan luar negeri dikembangkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral dan multilateral; meningkatkan citra Indonesia yang positif di luar negeri; meningkatkan investasi; mengembangkan pasar komoditas ekspor Indonesia dan melindungi kepentingan Indonesia di luar negeri dari kegiatan negatif negara lain; melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri serta aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri.

c. Pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan kualitas aparat negara, fungsi kelembagaan negara dan lembaga pemerintahan serta ketatalaksanaan, dengan meningkatkan kemampuan melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan efektif, efisien, terpadu; meningkatkan kualitas aparat negara, yang sejahtera, bersih, berwibawa, bermoral, beretik, bertanggung jawab, profesional, dan penuh pengabdian; meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat; serta meningkatkan kemampuan mendinamisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa diarahkan pada peningkatan kualitas jangkauan, dan kemampuan sistem informasi dan komunikasi nasional; peningkatan daya tangkal terhadap pengaruh arus informasi negatif; peningkatan interaksi positif antara media massa, pemerintah dan masyarakat melalui perluasan jaringan penerangan, komunikasi, dan media massa di seluruh wilayah tanah air sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kualitas materi informasi, aparat, sarana dan prasarana, terwujudnya media massa yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan nasional.

b. Pembangunan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat diarahkan pada peningkatan penataan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat sebagai komponen pertahanan keamanan negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta dengan meningkatkan kemampuan rakyat terlatih melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, perlawanan rakyat, serta sebagai pendukung dan pengganda kekuatan ABRI dalam rangka mengembangkan daya tangkal bangsa dan negara; dan meningkatkan kemampuan perlindungan masyarakat agar mampu secara aktif menanggulangi atau memperkecil malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya.

c. Pembangunan ABRI diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas pelaksanaan Dwifungsi ABRI dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan. Pembangunan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara ditujukan pada peningkatan dan pemantapan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan dalam upaya mewujudkan postur ABRI yang lebih profesional, efektif, efisien, dan modern dengan mobilitas tinggi. Pembangunan ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditujukan untuk meningkatkan kualitas peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; memperkuat tatanan kehidupan politik demokrasi Pancasila, dan tegaknya kehidupan konstitusional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta makin mendorong peningkatan kualitas peranserta masyarakat dalam pembangunan. Dwifungsi ABRI perlu terus dimasyarakatkan secara luas dengan memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah perjuangan ABRI dalam perjuangan nasional serta kondisi dan tantangan masa depan bangsa.

d. Pembangunan komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan industri pertahanan keamanan dengan industri strategis sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pemantapan rencana umum tata ruang wilayah negara dan pembinaan wilayah negara serta yurisdiksi nasional yang bertumpu pada kondisi geografis Indonesia yang sarwanusantara ditujukan untuk mendukung pengembangan kemampuan aparat keamanan, penyediaan sarana dan prasarana penegak hukum, serta penataan penyelenggaraan penegakan kedaulatan nasional yang lebih terpadu.

b. Pembangunan industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antarindustri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri. Pembangunan industri meliputi upaya mengaitkan pengembangan industri dengan perkembangan perdagangan, transportasi dan teknologi, penciptaan iklim yang lebih mendukung dengan peningkatan pemberian insentif bagi penanaman modal dan penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tertinggal khususnya kawasan timur Indonesia sesuai dengan potensi masing-masing daerah, dengan peranserta aktif masyarakat dan disesuaikan dengan rencana umum tata ruang nasional. Guna memantapkan perkembangan industri nasional, pemusatan kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat perlu dicegah.

c. Pembangunan industri yang mempunyai nilai tambah tinggi dan jangkauan strategis seperti industri maritim, industri transportasi darat, industri penerbangan dan dirgantara, industri telekomunikasi, industri informatika, industri elektronika, industri energi, industri kimia, industri bioteknologi, industri alat dan mesin pertanian, industri pertahanan keamanan, serta industri yang menghasilkan mesin dan peralatan industri terus didorong perkembangannya agar menjadi lebih efisien dan memperkuat struktur industri nasional dengan memperhatikan skala prioritas kebijaksanaan perekonomian nasional dan mampu bersaing baik di tingkat regional maupun global melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang andal, kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sinergi antarlembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.

d. Industri penghasil bahan baku, barang modal, komponen dan bahan penolong terus dikembangkan untuk makin memperdalam struktur industri, meningkatkan efisiensi, kualitas dan nilai tambah produk sehingga daya saing industri nasional meningkat dan mampu bersaing secara regional dan global serta mengurangi ketergantungan pada impor dan menghasilkan devisa. Pembangunan agroindustri perlu ditingkatkan agar mampu menjamin pemanfaatan hasil pertanian secara optimal dengan memberikan nilai tambah yang tinggi melalui upaya pemanfaatan, pengembangan, penguasaan teknologi dan bioteknologi. Industri yang mengolah bahan mentah termasuk hasil tambang lainnya serta industri pengolahan hasil hutan terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan nilai tambah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan peran aktif dan kemampuan masyarakat luas dalam pengusahaannya dengan berbagai skala usaha.

e. Industri rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi perlu dibina dan dikembangkan kemampuannya serta ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta penciptaan lingkungan dan iklim usaha yang mendorong kreativitas dan semangat kewirausahaan dan mampu mengembangkan usaha rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi, didorong penyebaran serta pemerataannya di seluruh tanah air, terutama di kawasan timur Indonesia, serta kemampuannya untuk memanfaatkan peluang usaha, baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional.

f. Pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan serta industri rumah tangga, perlu lebih didorong dan dibina menjadi usaha yang makin berkembang dan efisien sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta mampu meningkatkan peranannya dalam menyediakan barang, jasa, dan berbagai komponen untuk memenuhi keperluan masyarakat dan permintaan pasar dalam maupun luar negeri dalam rangka memperkukuh perekonomian nasional. Pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi di bidang industri dilakukan dengan memberi kemudahan akses dalam permodalan, informasi, teknologi, pelatihan, perizinan, pemasaran, dan perlindungan dari persaingan pasar yang tidak sehat serta dengan meningkatkan keterkaitan dan peranannya terhadap industri yang berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan sepadan dalam upaya meningkatkan peran dan kedudukannya dalam pembangunan industri. Kemampuan dan peranan koperasi dalam pembangunan industri, khususnya dalam industri kecil dan menengah, perlu terus dikembangkan.

g. Upaya menjaga dan mempertahankan kualitas produk industri nasional dalam persaingan global harus ditunjang dengan yang sistematis dalam mendorong penemuan, inovasi, serta peningkatan mutu dan efisiensi industri nasional, perlindungan hak milik intelektual, dan hasil penelitian serta pengembangan industri. Standardisasi perlu disempurnakan agar mencapai tingkat pengakuan standar internasional sehingga terjamin kualitas produksi industri. Pemberian insentif bagi usaha masyarakat yang melakukan penelitian dan pengembangan serta pelatihan perlu didorong. Kecintaan masyarakat terhadap penggunaan produksi dalam negeri juga terus digalakkan.

b. Swasembada pangan harus dimantapkan secara efisien melalui peningkatan ketersediaan, keragaman jenis, dan mutu pangan secara merata sehubungan dengan kecenderungan meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang bergizi seimbang dan permintaan pasar global. Peningkatan produksi pangan dan hasil pertanian pada umumnya harus mampu meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan, dan jasa tenaga kerja pendukungnya, meningkatkan kemampuan, kapasitas, kesempatan berkembang demi kemandirian masyarakat pertanian, serta mendukung stabilitas perekonomian nasional. Usaha agrobisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan dilaksanakan secara terpadu melalui pengembangan sistem usaha tani yang produktif dan berkelanjutan pada berbagai wilayah agroekosistem. Pembangunan agroindustri dan agrobisnis dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan perdesaan dalam rangka mempercepat dan memantapkan proses industrialisasi perdesaan melalui penumbuhan sentra-sentra pengembangan agrobisnis komoditas unggulan berskala ekonomi yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi dan sekaligus mendukung pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi. Pengembangan sentra-sentra tersebut dilaksanakan secara partisipatif dan terkoordinasi baik secara lintas sektor maupun dalam kaitannya dengan peningkatan koperasi, peranserta dunia akademis, dan peningkatan keterlibatan usaha nasional lainnya.

c. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk lebih memantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta memperbaiki derajat mutu konsumsi masyarakat yang berimbang melalui penganekaragaman jenis dan peningkatan kualitas bahan pangan. Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas usaha tani dan perluasan lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan kering, gambut, dan rawa, didukung pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, penanganan pascapanen yang makin efisien serta pengembangan kebijaksanaan dan perangkat kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Para petani tanaman pangan harus dibina dan dikembangkan menjadi masyarakat pertanian berbudaya industri yang tangguh dan terintegrasi dalam wadah koperasi.

d. Pembangunan hortikultura yang meliputi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, serta kemampuan dan kapasitas petani melalui usaha hortikultura dalam sistem agrobisnis dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berupa iklim, keanekaragaman hayati, kesesuaian dan kualitas lahan, ketersediaan tenaga kerja dan peluang pasar dalam dan luar negeri. Para petani hortikultura harus dibina dan dikembangkan menjadi masyarakat pertanian yang tangguh dan terintegrasi dalam wadah koperasi.

e. Pembangunan perkebunan terus ditingkatkan untuk lebih mendorong ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi pola perkebunan, serta memanfaatkan lahan-lahan marjinal seperti lahan kering, dan rawa. Peningkatan produksi perkebunan dilaksanakan secara lebih intensif melalui agroindustri dan agrobisnis, yang didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan perkebunan dan rehabilitasi perkebunan terlantar dilaksanakan dengan pola swadana dengan mengikutsertakan perkebunan negara dan perkebunan besar swasta nasional melalui pengembangan kelembagaan, dan koperasi, dengan perhatian khusus diberikan pada usaha perlindungan dan pengembangan perkebunan skala kecil dan menengah.

f. Pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan nelayan serta memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat. Pembangunan perikanan ditujukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan penerimaan negara melalui peningkatan dan penganekaragaman produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar, serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai. Kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di zona ekonomi eksklusif terus diintensifkan untuk menjamin pendapatan optimal petani ikan dan nelayan serta meningkatkan pendapatan devisa. Koperasi, termasuk usaha pendukungnya, dikembangkan agar mampu meningkatkan keberdayaan, pendapatan, dan taraf hidup nelayan serta memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Untuk menjaga produksi perikanan dan potensi pantai, perlu dijaga dan direhabilitasi ekosistem biota pantai terutama tanaman bakau. Ekstensifikasi usaha perikanan perlu dilakukan terutama di kawasan timur Indonesia.

g. Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kapasitas, dan kemandirian petani peternak serta mendukung swasembada pangan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan penganekaragaman peternakan. Pembangunan peternakan harus didukung oleh pengembangan industri pakan ternak dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh masyarakat. Intensifikasi peternakan dilaksanakan melalui penyuluhan terhadap petani peternak, peningkatan kualitas bibit, inseminasi buatan, pemeliharaan kesehatan ternak, manajemen peternakan, dan industri hasil ternak, yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekstensifikasi peternakan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan pusat-pusat peternakan baru terutama melalui program transmigrasi dengan mengikutsertakan usaha nasional. Penganekaragaman peternakan dilaksanakan dengan menganekaragamkan jenis ternak yang diusahakan dan dibudidayakan. Peternak harus dibina dan dikembangkan menjadi masyarakat pertanian berbudaya industri yang tangguh dan terintegrasi dalam wadah koperasi.

h. Usaha pertanian berskala besar dengan produk pertanian yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri terus didorong melalui mekanisme penyelenggaraan yang mendorong kemandirian usaha dan yang menjamin peningkatan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, dan kemampuan petani melalui kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Usaha pertanian berskala besar terutama yang dilakukan oleh petani dalam wadah koperasi terus dikembangkan.

k. Pembangunan pengairan terus ditingkatkan dan dilanjutkan dengan perluasan jaringan irigasi untuk lebih menyeimbangkan pemanfaatan air dan usaha konservasi, melindungi areal produksi dan menghindarkan kerusakan akibat banjir dan kekeringan, serta mendukung pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian baru dan penyediaan air bagi masyarakat. Pembangunan pengairan untuk pertanian perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi diselenggarakan untuk lebih memantapkan fungsinya dengan meningkatkan peran aktif masyarakat melalui pembinaan kelompok tani pemakai air yang terintegrasi dalam wadah koperasi. Pengembangan sistem pengelolaan sumber air dan pengaturan penggunaan air secara lebih efisien perlu terus digalakkan dan ditingkatkan baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah, terutama bagi irigasi tersier dan kuarter. Pemeliharaan, perbaikan, dan pengaturan sungai, rawa, pantai, dan danau serta pemanfaatan air tanah dan air permukaan harus ditingkatkan. Jaringan irigasi dijaga agar tetap berfungsi dan sumber air dipelihara agar air bagi pertanian tetap tersedia secara lestari.

c. Pembangunan koperasi dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang memberikan kepastian berusaha serta kesempatan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri dengan disertai kemudahan memperoleh permodalan dan faktor produksi lainnya, pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan serta perlindungan dari praktek bisnis yang tidak sehat. Koperasi perlu lebih didorong dan diberi keleluasaan yang memadai untuk menangani dan mengembangkan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip koperasi dan kebutuhan anggotanya. Koperasi perlu diberi peran seluas-luasnya dalam penyediaan kebutuhan pokok anggota dan masyarakat. Untuk mengembangkan dan melindungi usaha masyarakat yang diselenggarakan dalam wadah koperasi demi kepentingan rakyat, dapat ditetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Kegiatan ekonomi di suatu wilayah, baik yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi maupun yang memiliki potensi untuk diusahakan dalam wadah koperasi agar tidak dimasuki oleh badan usaha lainnya dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan penciptaan kesempatan kerja dan lapangan kerja produktif.

d. Keterkaitan usaha secara vertikal dan horizontal antarkoperasi dan antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara dalam bentuk kemitraan usaha perlu dilaksanakan dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta saling menguntungkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha nasional serta sebagai sarana dan wahana pengembangan sistem ekonomi Pancasila guna mewujudkan demokrasi ekonomi. Pengembangan koperasi menjadi badan usaha berskala besar terus ditingkatkan antara lain melalui keterkaitan usaha antarkoperasi, baik secara horizontal maupun vertikal dan perluasan jaringan usaha koperasi, peningkatan penyediaan kredit investasi dan kredit modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha koperasi dan anggotanya yang disertai kemudahan dalam memperoleh perizinan, pengembangan koperasi sekunder di bidang produksi, distribusi dan pemasaran, jasa keuangan dan jasa lainnya, dan pemilikan saham oleh koperasi di berbagai usaha.

b. Pembangunan perdagangan juga diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri melalui kebijaksanaan perdagangan. Upaya secara sistematik perlu dilakukan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai budaya bangsa dalam menghargai produk dalam negeri sehingga merangsang perkembangan produksi nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas. Upaya tersebut perlu didukung secara terpadu dan berkesinambungan oleh sektor-sektor terkait terutama industri, pertanian, transportasi, komunikasi, dan keuangan, yang mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang bermutu dan memenuhi standar internasional, meningkatkan kemampuan perluasan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Keberhasilan upaya tersebut akan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan menghemat devisa dalam memperkukuh kemandirian bangsa.

c. Penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya serta usaha pemasarannya perlu disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa sistem transportasi baik antardaerah maupun antarpulau serta sarana, prasarana, dan kelembagaan distribusi yang mantap guna menjamin penyebaran barang dan jasa secara merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh wilayah tanah air dengan memperhatikan nilai tukar petani. Usaha nasional dengan mengutamakan koperasi diberi peran seluas-luasnya dalam penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya.

d. Guna mendorong ekspor, khususnya komoditas nonmigas, upaya peningkatan daya saing, penerobosan serta perluasan pasar luar negeri terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi, mutu komoditi, standar internasional, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar serta pengembangan sentra pemasaran produk Indonesia di luar negeri, yang didukung oleh penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk jaringan transportasi, informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Berbagai sarana dan prasarana penunjang ekspor terutama kelembagaan perkreditan, pembiayaan, perasuransian, lalu lintas keuangan, dukungan perangkat hukum serta pelayanan usaha perlu dimantapkan. Dalam pelaksanaan ekspor perlu dibina keterkaitan yang kuat antara perdagangan internasional dan perindustrian dengan sistem produksi dan sistem pendukungnya di tingkat nasional, serta keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dengan lembaga pemasaran, khususnya koperasi, serta memperbesar efek ganda dan perluasan lapangan kerja. Perluasan produk-produk unggulan disertai perluasan pasar negara tujuan ekspor, perlu didorong dan pelaksanaannya dilakukan secara lebih transparan.

e. Kebijaksanaan impor untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa khususnya barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk industri perlu dimantapkan untuk lebih mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan pengembangan industri dalam negeri serta sektor ekonomi lainnya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah tinggi dalam rangka menunjang ekspor dan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan selalu memperhatikan keseimbangan neraca perdagangan luar negeri. Perlu pula dilakukan penghematan penggunaan devisa terutama yang digunakan untuk impor barang mewah dan mencegah impor komoditas yang dapat mencemari lingkungan dan kerugian lainnya bagi masyarakat.

f. Kebijaksanaan dan kegiatan perdagangan juga diperlukan untuk mendorong dan membantu pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi secara terpadu melalui penciptaan iklim yang mendukung, penyediaan tempat usaha, kemudahan memperoleh permodalan, peningkatan penyuluhan dan informasi pasar, serta pembinaan kemampuan, perlindungan, dan pemberian kepastian berusaha. Kerja sama antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil termasuk usaha informal serta tradisional terus didorong perkembangannya dalam suasana kemitraan sepadan yang saling mendukung, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

b. Kesadaran dan motivasi terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas, kewirausahaan, disiplin dan etos kerja produktif, serta berdaya saing tinggi dan berwawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan takwa terus dilaksanakan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta pemagangan berdasarkan perencanaan ketenagakerjaan baik nasional maupun daerah yang terus-menerus harus disempurnakan secara terarah, terpadu, dan menyeluruh, didukung oleh penyebaran informasi ketenagakerjaan secara teratur, sehingga dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga kerja.

c. Pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam menghadapi era globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di berbagai sektor pembangunan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pemagangan kerja baik di luar maupun di dalam lingkungan kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat serta badan usaha pengguna tenaga kerja yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja serta lembaga pendidikan tinggi dengan koperasi, usaha negara, dan usaha swasta baik di dalam maupun luar negeri serta organisasi pekerja, asosiasi profesi, dan lembaga kemasyarakatan perlu diarahkan, direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan secara lebih terpadu untuk mencapai produktivitas nasional yang tinggi. Kesemuanya didukung oleh adanya sistem kelembagaan dan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja nasional.

d. Perlindungan tenaga kerja yang bertumpu pada hak-hak dasar pekerja sesuai dengan hubungan industrial Pancasila yang meliputi hak berserikat dan berunding bersama di lingkungan badan usaha swasta, usaha negara, dan koperasi serta pemberian jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi seluruh tenaga kerja serta perbaikan syarat-syarat kerja lainnya perlu dikembangkan secara terus-menerus, dengan meningkatkan pemberdayaan pekerja sehingga sepadan dengan mitranya terutama pengusaha dalam hubungan industrial Pancasila. Terus diperluas keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi perlindungan kerja, pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perluasan keahlian yang merupakan tanggung jawab bersama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bagi tenaga kerja wanita perlu diberikan perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya dengan mengembangkan kemitrasejajaran, wawasan gender, dan pencegahan diskriminasi yang merugikan termasuk perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan terhadap tenaga kerja cacat, tenaga kerja remaja dan pekerja lanjut usia, perlu mendapat penanganan dan perhatian khusus.

e. Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, prestasi dan produktivitas kerja, keahlian dan profesionalisme kerja serta nilai yang menumbuhkan rasa harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian nasional yang merupakan pelaksanaan hubungan industrial Pancasila dan pengembangan diri pekerja serta keluarganya sebagai perwujudan pemerataan dan keadilan, pengembangan produktivitas kerja, disertai pengaturan perbandingan yang wajar antara upah tertinggi dan terendah. Pengupahan dan penggajian tenaga kerja dilaksanakan secara adil dengan syarat-syarat kerja dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. Serikat pekerja dan koperasi tenaga kerja terus dikembangkan baik kualitas maupun kuantitas anggotanya agar makin berperan dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional, kemandirian etos kerja produktif, harkat dan martabat pekerja Indonesia, serta merasa ikut memiliki kegiatan usaha yang dilakukan.

f. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang pada hakikatnya merupakan ekspor jasa penghasil devisa terus ditingkatkan terutama yang berkualitas dengan lebih memanfaatkan peluang lapangan kerja yang tersedia, diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun usaha nasional secara efisien, efektif, bertanggung jawab dan memberikan kemudahan serta menjamin perlindungan termasuk perlindungan hukum yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengiriman tenaga kerja wanita keluar negeri dilakukan secara selektif dengan mengutamakan keahlian dan keterampilan. Kepastian perjanjian kerja, disertai perbaikan manajemen pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, sebagai bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional harus memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara. Penggunaan jasa tenaga kerja asing harus dilakukan secara selektif untuk mendorong pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal dalam peningkatan keterampilan dan alih teknologi.

g. Peranserta dan tanggung jawab pekerja dan serikat pekerja dalam mewujudkan produktivitas nasional terus ditingkatkan untuk lebih memantapkan keikutsertaan pekerja dan serikat pekerja di dalam kegiatan perusahaan melalui rasa memiliki oleh pekerja disertai dengan peningkatan kesejahteraan melalui program dana pensiun, pembangunan perumahan pekerja, koperasi pekerja, dan usaha-usaha lainnya terutama yang terkait dengan perusahaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam bekerja dan berusaha sesuai dengan prinsip hubungan industrial Pancasila.

b. Sistem transportasi nasional terus disempurnakan dengan mengutamakan angkutan umum melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab, serta penerapan manajemen modern dan kelembagaan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memelihara kualitas lingkungan hidup, mempertimbangkan konservasi dan diversifikasi energi, yang didukung oleh industri penunjang transportasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan keandalan transportasi nasional. Peranserta aktif masyarakat dan usaha nasional yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi baik prasarana maupun sarananya terus didorong dan digalakkan melalui penciptaan iklim yang mendukung agar transportasi nasional mampu meningkatkan penguasaan pasar jasa transportasi serta mampu menghadapi persaingan di era perdagangan bebas.

c. Transportasi ke, dari, dan di perdesaan, daerah dan pulau terpencil, daerah transmigrasi, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan, terutama di kawasan timur Indonesia, terus dibangun, dikembangkan, dan ditangani secara khusus melalui pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana, penyelenggaraan transportasi perintis dan transportasi jalur strategis intra- dan antarmoda dalam rangka menunjang pembangunan wilayah dan peningkatan serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Transportasi di wilayah perkotaan terus ditata dan dikembangkan termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa dan perdagangan. Di wilayah kota raya dan kota besar perlu dikembangkan transportasi massal cepat yang tertib, aman, lancar, nyaman, dan efisien serta terjangkau agar tercipta sistem transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu.

d. Pembangunan transportasi darat yang meliputi transportasi jalan, jalan rel, transportasi sungai, transportasi danau, dan penyeberangan serta kombinasinya terus ditingkatkan sehingga tercipta transportasi darat antarmoda yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, efisien, dan terjangkau serta mampu memacu pembangunan di semua sektor dan daerah melalui peningkatan sistem informasi, keterpaduan perencanaan serta pelaksanaan pengembangan dan pengoperasian serta pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pemantapan jaringan transportasi darat serta peningkatan manajemen dan pelayanannya.

e. Pembangunan transportasi laut terus ditingkatkan dan diutamakan pada pembangunan pelabuhan sesuai dengan tatanannya dan pembangunan pelayaran nasional yang meliputi pelayaran samudera, nusantara, perintis, tradisional, dan pelayaran khusus, sehingga mampu menguasai pelayaran dalam negeri dan meningkatkan peran pelayaran samudera nasional serta menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak untuk dapat menghubungkan seluruh wilayah nusantara khususnya kawasan timur Indonesia dalam mendukung pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan jasa angkutan laut asing dengan memberikan dukungan pada pelayaran nasional. Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan pelayaran tradisional terus ditingkatkan sehingga dapat menjangkau daerah pedalaman dan terpencil.

f. Pembangunan transportasi udara terus ditingkatkan dan diutamakan pada pembangunan jaringan penerbangan nasional yang mampu menjamin tersedianya jangkauan dan pelayanan transportasi udara yang layak, pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien, perluasan jaringan penerbangan yang terintegrasi secara nasional dan internasional, disertai pembangunan bandar udara yang sesuai dengan proyeksi dinamika perkembangan global. Transportasi udara perintis ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat menjangkau semua daerah dan pulau terpencil terutama yang belum dapat dijangkau dengan jaringan transportasi darat dan laut, didukung oleh peningkatan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

g. Keselamatan dan keamanan pelaksana, pengelola dan pengguna jasa transportasi, serta masyarakat luas ditingkatkan melalui kewajiban penerapan standar kelaikan sarana dan prasarana, profesionalisme pengelola dan pelaksana, serta disiplin pelaksana, pengelola dan pengguna jasa transportasi, dan masyarakat luas dengan upaya terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah, pengelola, pelaksana, dan pengguna jasa transportasi serta peran aktif masyarakat.

h. Jasa meteorologi dan geofisika terus dikembangkan untuk menunjang berbagai sektor pembangunan khususnya penyediaan informasi cuaca dan atmosfer yang diperlukan demi terwujudnya kelancaran dan keselamatan transportasi dan masyarakat, terlindungnya sarana telekomunikasi dan elektronik, pertanian, serta data geofisika yang bermanfaat bagi pembangunan. Kebutuhan informasi data cuaca, atmosfer dan geofisika yang terpercaya perlu didukung oleh peningkatan kemampuan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia yang makin profesional, manajemen yang andal, peralatan yang canggih, dan kerja sama internasional.

i. Pencarian dan penyelamatan manusia, baik sebagai korban dalam musibah, bencana alam maupun bencana lainnya, yang merupakan tugas kemanusiaan yang pelaksanaannya dikoordinasikan secara nasional dengan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat terus ditingkatkan dan dimantapkan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia serta dukungan prasarana dan pengadaan sarana yang diperlukan agar mampu menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan dengan cepat dan tepat.

b. Pembangunan pos terus ditingkatkan supaya jangkauan jasa pos dan giro makin luas dan makin memasyarakat serta dapat mencapai desa dan daerah terpencil, termasuk daerah permukiman transmigrasi dan daerah perbatasan, agar masyarakat luas memperoleh pelayanan yang mampu menjamin terselengaranya arus surat, barang dan jasa giro yang lancar, cepat, jelas, tepat, dan aman serta terjangkau. Minat masyarakat untuk mengirim surat dan menggunakan jasa pos lainnya terus dikembangkan melalui pemberian motivasi yang sehat dan menarik. Investasi usaha nasional melalui kerja sama dalam usaha pos dan giro perlu diperluas sehingga mampu menjawab dinamika tuntutan kemajuan pembangunan.

c. Pembangunan telekomunikasi dan informatika terus ditingkatkan agar menjadi wahana yang andal untuk terselenggaranya arus berita, informasi, dan data baik nasional maupun internasional secara lancar, jelas, cepat, tepat, dan aman serta terjangkau. Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pembangunan, jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju, tepat guna serta ditingkatkan mutu dan efisiensi pelayanannya. Fasilitas telekomunikasi dan informatika umum terus dikembangkan di seluruh pelosok tanah air sehingga makin tersebar dan menjangkau masyarakat luas. Peranserta aktif masyarakat dan usaha nasional yang bergerak di kegiatan usaha telekomunikasi dan informatika harus diperluas sehingga mampu menjawab dinamika tuntutan kemajuan pembangunan.

d. Pembangunan pos, telekomunikasi, dan informatika harus didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta oleh pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan industri sarana pos, telekomunikasi, dan informatika nasional yang efektif dan efisien serta berdaya saing tinggi.

b. Pembangunan kepariwisataan harus tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa termasuk adat istiadat setempat, nilai-nilai agama, terlindunginya kepemilikan aset masyarakat setempat, tertangkalnya dampak negatif yang ditimbulkan, serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tekad agar sektor pariwisata dapat menjadi salah satu penghasil devisa perlu dimantapkan keragaman perangkat lunak dan perangkat keras sehingga memberikan sinergi dukungan yang lebih andal. Kepariwisataan perlu terus ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang mantap dengan semangat kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan.

c. Pengembangan pariwisata nusantara dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kegiatan perekonomian nasional serta pembangunan wilayah sejalan dengan upaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendapatan, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur sejarah dan budaya bangsa dalam rangka lebih memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional. Perhatian khusus diberikan pada penggalakan pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata mancanegara perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan peningkatan sadar wisata masyarakat khususnya insan kepariwisataan, pelestarian, pemeliharaan dan perbaikan kembali benda dan khazanah bersejarah, tempat-tempat ibadah dan pusat sejarah penyebaran agama yang menggambarkan tingginya budaya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebesaran bangsa, yang didukung oleh informasi dan promosi yang memikat.

d. Pengembangan objek dan daya tarik wisata, kemudahan pencapaian serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri, terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif antara lain dengan memanfaatkan secara optimal kerja sama kepariwisataan bilateral, regional dan global, memanfaatkan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri baik swasta maupun pemerintah serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

e. Pendidikan dan pelatihan usaha kepariwisataan terutama pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi perlu makin ditingkatkan, disertai penyediaan sarana dan prasarana yang makin baik agar kemampuan sumber daya manusia kepariwisataan makin tangguh, berketerampilan tinggi, berkepribadian tegar, memiliki kemantapan rohani dan berpandangan luas sehingga dapat menjamin mutu dan kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.

f. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan melalui pembinaan dan peningkatan usaha masyarakat sekitar lokasi wisata, penyuluhan dan pembinaan kelompok sadar wisata, seni budaya, industri kerajinan, serta upaya lain untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan Indonesia dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa serta harkat dan martabat bangsa. Dalam upaya pengembangan usaha kepariwisataan harus dicegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat dan kelestarian kehidupan budaya bangsa. Dalam pembangunan kawasan pariwisata pemanfaatan produk nasional dan keikutsertaan masyarakat setempat terus ditingkatkan dengan penyajian informasi yang luas mengenai seluk-beluk kegiatan usaha kepariwisataan dan motivasi yang menarik.

b. Pembangunan pertambangan harus mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, menganekaragamkan hasil tambang, mengelola usaha pertambangan secara efektif dan efisien, menyediakan bahan baku industri dan energi serta keperluan masyarakat secara luas, dan mendorong kemampuan ekspor bahan setengah jadi dan barang jadi melalui peningkatan kualitas dengan mengacu kepada standar mutu komoditas internasional, didukung oleh usaha inventarisasi, pemetaan, dan eksplorasi kekayaan bahan tambang yang makin intensif dengan memanfaatkan teknologi serta dengan tetap melindungi usaha pertambangan skala kecil, mengembangkan iklim usaha yang mendukung, memperhatikan tuntutan lingkungan strategis global, dan dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional dalam penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Usaha pertambangan harus mendorong kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip penggunaan lahan berganda dan pola penataan ruang wilayah nasional melalui optimasi pemanfaatan kekayaan alam.

c. Pembangunan pertambangan diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan daerah dan dengan berbagai sektor lainnya terutama yang berkaitan erat dengan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dan pengembangan wilayah dengan selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dan kebutuhan masa depan serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

d. Pengetahuan dan teknik geologi terus ditingkatkan untuk memperoleh manfaat maksimal dan mampu mengidentifikasi secara tepat kekayaan bahan tambang, gejala alam akibat kondisi geologi dinamis yang dapat menimbulkan bencana, berperan sebagai dasar bagi penetapan rencana tata ruang nasional, serta kepentingan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

e. Pemanfaatan hasil tambang dan produk olahan hasil tambang terus dikembangkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta usaha pemasarannya di dalam negeri dan di luar negeri. Pengolahannya perlu didukung oleh industri yang maju agar mampu meningkatkan nilai tambah, penerimaan negara, dan peningkatan serta pemerataan pendapatan masyarakat.

f. Upaya untuk memproduksi dan menemukan cadangan baru minyak dan gas bumi terus ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai upaya perluasan pemasaran produk olahan minyak dan gas bumi dalam rangka peningkatan dan penganekaragaman sumber penerimaan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan makin terbatasnya cadangan dan sulitnya menemukan cadangan baru minyak dan gas bumi, upaya pemanfaatan hasil tambang dan produk olahan hasil tambang di luar minyak dan gas bumi, terutama batubara dan panas bumi, terus ditingkatkan sehingga ketergantungan sumber energi pada minyak dan gas bumi makin berkurang serta penerimaan negara tetap dapat ditingkatkan.

g. Usaha pertambangan skala kecil, terutama penambangan dan pengolahan bahan galian yang tidak vital dan tidak strategis, terus dilindungi, dibimbing, dan ditingkatkan kemampuan pengelolaannya antara lain melalui pengaturan, penyuluhan, dan pembinaan usaha pertambangan dalam rangka perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup rakyat, khususnya rakyat penambang setempat yang terintegrasi dalam wadah koperasi, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan budaya setempat. Kemitraan dan keterkaitan usaha antara usaha pertambangan skala kecil dengan usaha pertambangan negara, koperasi, dan swasta besar perlu didorong agar saling menunjang, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

h. Penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing di sektor pertambangan di luar pertambangan skala kecil terus didorong dan ditingkatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional dan alih teknologi melalui penciptaan iklim yang lebih sehat dan menarik bagi penanam modal dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam bentuk kemitraan usaha nasional. Selain itu, perlu terus didorong kemampuan usaha nasional di bidang rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi untuk lebih dapat berperanserta dalam pengembangan usaha pada setiap tahap kegiatan pertambangan.

i. Untuk memelihara kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, usaha pertambangan harus senantiasa memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan. Upaya reklamasi lahan pascatambang perlu dilaksanakan sedini mungkin agar lahan bekas tambang tetap dapat dimanfaatkan.

j. Kemampuan nasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan melalui penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Kemampuan dan peran industri peralatan dan industri jasa dalam negeri terus ditingkatkan agar industri dalam negeri mempunyai peranan yang lebih besar dalam pembangunan pertambangan.

b. Survei dan eksplorasi berbagai sumber energi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan cadangan energi, khususnya minyak, gas bumi, panas bumi, dan batubara serta meningkatkan penguasaan nasional atas sumber daya energi tersebut.

c. Sumber energi baru dan terbarukan seperti sumber energi panas bumi, energi air, energi biomassa, energi gambut, energi surya, energi angin, energi laut, dan energi nuklir perlu dimanfaatkan dengan berpegang pada prinsip layak secara teknis dan ekonomis, aman bagi masyarakat, diterima secara sosial budaya, dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penganekaragaman penggunaan energi dilaksanakan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi yang tidak dapat diekspor atau yang tersedia dalam jumlah besar.

d. Penyediaan energi dan program listrik untuk daerah perdesaan ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, mengembangkan industrialisasi perdesaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat dengan mengutamakan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan setempat yang tersedia seperti panas bumi, tenaga air mikro, energi angin, energi surya, dan energi biomassa dan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat melalui koperasi.

e. Laju pertumbuhan konsumsi energi harus dikendalikan melalui kebijaksanaan pengelolaan kebutuhan energi terutama konservasi yang dapat mendorong penghematan energi, keharusan menggunakan peralatan yang lebih hemat energi, dan penanaman kesadaran masyarakat tentang perilaku hemat energi, dan diversifikasi berbagai sumber energi alternatif yang perlu terus dikembangkan dalam rangka menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan devisa negara serta mengurangi penggunaan sumber energi yang membawa dampak kerusakan lingkungan alam.

f. Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik terus ditingkatkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan koperasi dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Pengelolaan tenaga listrik harus dilakukan secara efisien serta dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang makin cukup, merata, andal, bermutu, serta dengan tingkat harga yang wajar, yang menjamin kelangsungan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional, perlu diupayakan pemanfaatan secara optimal segenap potensi sumber daya energi sesuai dengan kebijaksanaan energi nasional.

g. Kemampuan nasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan melalui penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Kemampuan dan peran industri peralatan dan industri jasa dalam negeri terus ditingkatkan agar industri dalam negeri mempunyai peranan yang lebih besar dalam pembangunan energi.

b. Pengelolaan hutan harus ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, dan iklim serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pengukuhan batas kawasan hutan, inventarisasi dan penatagunaan hutan yang serasi dengan tata ruang wilayah terus ditingkatkan untuk memantapkan status kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, melestarikan manfaat ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk, keserasian tata lingkungan, serta mendukung penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan. Konservasi hutan lahan kering, hutan rawa, dan hutan perairan serta kekhasan alamnya termasuk flora dan faunanya terus ditingkatkan untuk melindungi plasma nutfah, keanekaragaman dan keselamatan hayati dan ekosistem beserta unsur-unsurnya. Fungsi hutan lindung, hutan cadangan pangan, hutan suaka, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, hutan wisata, kawasan pelindung, sempadan sungai dan danau, terumbu karang, dan kawasan konservasi alam terus dilestarikan dan ditingkatkan pengelolaannya agar kelestariannya terjamin dan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan budaya. Pengawasan terhadap pengusahaan hutan perlu ditingkatkan untuk mencegah kebakaran hutan, pengambilan dan pengolahan yang merugikan, termasuk pencurian dan penelantaran.

c. Pengusahaan dan pengolahan hasil hutan harus dilaksanakan secara terpadu, disesuaikan dengan kemampuan daya dukung sumber daya alamnya, melalui penetapan batas eksploitasi maksimum agar kelestarian sumber daya hutan lebih terjamin dan kerusakan lingkungan dapat dicegah. Peran masyarakat setempat dalam wadah koperasi ditingkatkan dalam pengusahaan dan pengolahan hasil hutan kayu dan nonkayu. Peningkatan produktivitas dan penganekaragaman produk pengolahan hasil hutan dilanjutkan agar makin mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar. Permintaan pasar akan hasil hutan baik di dalam maupun di luar negeri perlu diusahakan untuk dipenuhi melalui pengembangan industri perkayuan yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan mutu serta harga yang bersaing. Kegiatan produksi dan pemanfaatan hasil hutan perlu diikuti dengan upaya perlindungan hutan dari kerusakan akibat kebakaran, penebangan liar, dan perambahan hutan melalui upaya pengamanan hutan secara fungsional dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan instansi terkait.

d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; konservasi hutan, sungai, danau, rawa, dan hutan bakau; pelestarian gua-gua alam, karang laut, flora, dan fauna langka; dan pengembangan fungsi daerah aliran sungai terus ditingkatkan dan makin disempurnakan untuk memulihkan kesuburan tanah, tata air dan kelestarian daya dukung lingkungan guna meningkatkan mutu sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setempat.

e. Pengembangan produksi hasil kayu dan nonkayu diselenggarakan melalui upaya peningkatan pengusahaan hutan produksi, hutan rakyat, hutan tanaman industri, hutan cadangan pangan dan peningkatan produktivitas hutan alam yang didukung oleh penyediaan bibit tanaman hutan yang unggul dan budi daya kehutanan yang tangguh. Upaya peningkatan penertiban dan pengamanan hutan serta peningkatan penanaman kembali hutan yang rusak dengan jenis-jenis pohon andalan setempat yang berpotensi tinggi terus dilanjutkan. Dalam pengusahaan hutan harus dicegah terjadinya kebakaran dan kerusakan hutan, disamping itu pendayagunaan serta perlindungan hutan perlu ditegakkan dengan penuh kesadaran. Hasil hutan nonkayu seperti sumber plasma nutfah, getah-getahan, jasad renik, dan biota lainnya dan jasa hutan seperti sumber air, sumber oksigen, wisata alam, serta jasa hutan lainnya perlu digali dan dikembangkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat ditingkatkan dengan mengusahakan jenis-jenis tanaman pangan yang perlu disiapkan sejak dini. Peranserta koperasi terutama dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan nonkayu yang sesuai dengan daya dukung alam setempat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi serta bermanfaat bagi masyarakat perlu ditingkatkan.

f. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan terus dikembangkan dan diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat terutama dalam aspek pengembangan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan masyarakat setempat, pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha kehutanan dan peningkatan akses masyarakat kepada sumber daya hutan, teknologi, sumber dana dan akses kepada pasar serta peningkatan peluang berusaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi nasional. Kegiatan agrobisnis masyarakat di sektor kehutanan terus dikembangkan secara terpadu baik dalam bidang usaha penyediaan bibit unggul maupun sarana produksi lainnya, dalam pembangunan hutan baru, pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan; baik pengolahan hasil hutan kayu dan nonkayu serta pemasaran produk, yang dikembangkan dalam rangka mempercepat proses industrialisasi perdesaan yang berbasis kehutanan. Perhatian khusus diberikan kepada penumbuhan dan pengembangan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi yang berakar dalam masyarakat sehingga sebagian besar nilai tambah dalam agrobisnis kehutanan dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

g. Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan, penyediaan informasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan kehutanan. Peranan dan mutu kelembagaan kehutanan baik pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan terus ditingkatkan. Penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk bioteknologi dan pemanfaatan teknologi bangsa sendiri terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan diselenggarakan melalui pemantapan koordinasi lintas sektor dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran, keterampilan, dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

b. Peningkatan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan pengaturan tanggung jawab dan kewenangan, peningkatan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat, termasuk usaha nasional, beserta lembaga perencanaan dalam pembangunan daerah. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah makin dimantapkan, serta fungsi lembaga perwakilan rakyat di daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pengembangan kelembagaan teknologi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan kemampuan manajemen pembangunan daerah terus ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah guna mewujudkan kemampuan dan kapasitas masyarakat.

c. Kerja sama antardaerah dan antarkawasan serta antara daerah dan kawasan dengan negara lain yang mempunyai keterkaitan fungsional terus didorong dan ditingkatkan sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan antardaerah yang serasi dan seimbang serta untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dengan senantiasa memperhatikan potensi daerah dan kepentingan serta ketahanan ekonomi nasional.

d. Pembangunan desa yang mengutamakan pembangunan masyarakat perdesaan terus didorong melalui peningkatan keterpaduan pembangunan wilayah, khususnya antarkawasan dan antarperkotaan dan perdesaan dan keterpaduan pembangunan sektoral, peningkatan investasi perdesaan yang serasi dengan investasi perkotaan, pengembangan sumber daya manusia perdesaan, pengembangan kelembagaan dan penguasaan teknologi serta pengembangan pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan iklim yang mempercepat proses transformasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat perdesaan. Kemampuan masyarakat perdesaan dalam berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan, perluasan serta diversifikasi usaha perdesaan guna meningkatkan kapasitas, kemampuan, pendapatan dan taraf hidup masyarakat perdesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, termasuk koperasi dan lembaga keuangan, terus ditingkatkan agar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan dalam pembangunan.

e. Pembangunan perkotaan sebagai bagian integral pembangunan nasional dan daerah diarahkan pada pemantapan pemanfaatan ruang perkotaan secara efisien dan pada penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi serta jasa perdagangan yang andal dan terjangkau masyarakat. Upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas kota dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan pemerintah kota untuk mengembangkan investasi dan mengelola pembangunan kota serta meningkatkan kemitraan dan peranserta masyarakat dan usaha nasional dalam pengembangan jasa, sarana dan prasarana kota serta perekonomian kota pada umumnya. Pengembangan sistem perkotaan diarahkan untuk memantapkan peran kota secara optimal sebagai pusat pelayanan wilayah guna meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran serta peningkatan nilai tambah bagi produk dan komoditi wilayah untuk menjangkau pasar dalam negeri dan luar negeri. Pembangunan perkotaan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan perdesaan melalui perkuatan keterkaitan desa dan kota agar terwujud keserasian dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

f. Pembangunan daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat terutama dalam penanggulangan dan pengentasan penduduk dari kemiskinan diselenggarakan melalui peningkatan peranserta aktif masyarakat termasuk usaha nasional dan lapisan masyarakat yang telah lebih dahulu maju dan menikmati hasil pembangunan disertai peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pembangunan dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Peranserta aktif masyarakat dan usaha nasional ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, teknologi, dana, prasarana, dan kelembagaan yang menghasilkan peningkatan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan kualitas kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia.

g. Pengembangan kelembagaan ekonomi di daerah diarahkan untuk mendukung peranserta aktif masyarakat, peningkatan usaha nasional khususnya pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi, peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan usaha nasional dengan penyempurnaan pengaturan kebijaksanaan dan mekanisme pembangunan.

h. Penyusunan rencana umum tata ruang ditujukan untuk menyerasikan penatagunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam dengan pembangunan sektor perekonomian, termasuk pembangunan permukiman, industri, kelistrikan, kepariwisataan, dan kegiatan pembangunan lainnya, dalam satu kesatuan lingkungan wilayah yang harmonis dan dinamis serta berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang diselenggarakan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, dengan keterbukaan, kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dengan meningkatkan peranserta aktif masyarakat melalui lembaga masyarakat dan perwakilan.

b. Kualitas penyelenggaraan transmigrasi terus disempurnakan dengan penyediaan lahan yang memadai dan layak bagi usaha produktif dan bagi kehidupan transmigran melalui perencanaan terpadu dengan sektor pembangunan lain serta pelaksanaannya terkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat tujuan transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah asal transmigran, didukung dengan sistem kelembagaan yang menjamin hak kepemilikan dan pengelolaan lahan yang kukuh guna melindungi para transmigran dalam kegiatan berusaha dengan satuan skala ekonomi yang memadai serta dengan penggunaan teknologi yang sesuai bagi upaya menghasilkan produk unggulan. Upaya penyuluhan, penerangan, dan pelayanan perlu terus ditingkatkan agar lebih mendorong masyarakat untuk bertransmigrasi serta memperoleh dukungan dari masyarakat tujuan transmigrasi.

c. Pola usaha di permukiman transmigasi dan sekitarnya perlu terus dikembangkan dan dianekaragamkan sesuai dengan potensi dan keunggulan komparatif yang ada di daerah, didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana produksi dan fasilitas umum yang memadai, kemudahan permodalan dan ketersediaan teknologi yang sesuai, serta ketersediaan jaringan pemasaran hasil yang menjamin peningkatan pendapatan, penetapan hak kepemilikan tanah, dan kemudahan untuk berusaha sekaligus mendorong berkembangnya usaha koperasi. Pembangunan transmigrasi melibatkan penduduk di sekitarnya, termasuk upaya permukiman perambah hutan ladang berpindah, penduduk yang hidup berpencar-pencar dan terasing untuk mewujudkan kemajuan bersama yang serasi dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Untuk lebih mendorong terciptanya pusat-pusat pengembangan di daerah transmigrasi keterkaitan antara kegiatan ekonomi setempat dengan pembangunan daerah perlu terus diperluas dan dikembangkan agar usaha ekonomi transmigran menjadi maju, efisien, dan tangguh melalui pendekatan agroindustri, agrobisnis, dan modernisasi desa transmigrasi sehingga dapat menarik arus transmigran swakarsa.

e. Penempatan transmigran ke seluruh daerah tujuan terutama ke kawasan timur Indonesia dilaksanakan atas dasar kebutuhan pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sesuai kondisi lingkungan setempat. Pembangunan transmigrasi perlu disertai penanaman modal melalui pengembangan usaha nasional yang didukung oleh berbagai kemudahan baik di bidang fiskal, moneter maupun di bidang kelembagaan dan kemitrausahaan yang saling menguntungkan. Pembangunan transmigrasi harus mampu menumbuhkan desa baru yang lebih dinamis serta mendorong desa-desa setempat untuk dapat berkembang secara bersama-sama serta mampu menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru.

b. Pengelolaan potensi kelautan menjadi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perlu dipacu melalui peningkatan investasi, khususnya di kawasan timur Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan lebih besar pada upaya pembangunan nasional. Usaha ekonomi dan industri kelautan, termasuk industri pariwisata, transportasi, perkapalan, dan industri lepas pantai, industri perikanan dan budi daya laut lainnya, didorong perkembangannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat maritim dengan dukungan peran aktif pemerintah daerah dan usaha swasta setempat. Eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan dasar laut dan segala isi yang ada di dalamnya ditingkatkan dan diselenggarakan secara optimal, disertai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi sesuai dengan daya dukungnya. Pengelolaan potensi kelautan dengan investasi skala besar, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, harus menjamin pendapatan sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara. Pemberdayaan masyarakat maritim secara terpadu, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dihimpun dalam wadah koperasi, diusahakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan, pengaturan daerah pengelolaan, dan kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan usaha swasta, usaha negara, dan koperasi yang lebih maju.

c. Data dan informasi kelautan terus digali, dikumpulkan, diolah, dan didistribusikan kepada masyarakat antara lain melalui peningkatan kegiatan survai dan penelitian dalam rangka inventarisasi kekayaan laut. Pemetaan dasar laut nusantara terus ditingkatkan untuk mendayagunakan potensi kelautan nusantara dan memantapkan fungsinya yang strategis bagi pemeliharaan stabilitas serta penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

d. Pemupukan jiwa bahari melalui pengenalan, pemahaman, kesadaran, dan kecintaan masyarakat pada laut terus ditingkatkan agar keinginan dan keyakinan untuk mendayagunakan potensi kelautan dan memelihara kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup makin tumbuh dan berkembang. Pendidikan dan pelatihan kelautan ditingkatkan dan diperluas agar menghasilkan tenaga ahli dan kejuruan serta tenaga terampil yang diperlukan untuk dapat mewujudkan potensi kelautan nasional menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan andal dalam memasuki era globalisasi. Organisasi dan kelembagaan kelautan perlu terus dikembangkan agar makin terwujud sistem pengelolaan terpadu, serasi, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan dan dorongan pada berbagai kegiatan ekonomi kelautan.

e. Dalam upaya mempertahankan daya dukung dan kelestarian laut perlu ditingkatkan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut serta pengrusakan biota laut dan pencurian kekayaan laut melalui peningkatan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

f. Dalam upaya pengembangan kelautan perlu pula diberikan perhatian khusus pada pengembangan kawasan pesisir secara terpadu dengan mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat setempat. Kawasan pantai tetap dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

b. Kemampuan pemanfaatan wilayah dan sumber daya dirgantara, termasuk gelombang radio dan daya pancar televisi, perlu dikembangkan melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penggunaan sumber daya yang terdapat di udara untuk keperluan energi, pertanian, industri termasuk industri dirgantara, media transportasi udara, pemanfaatan kawasan antariksa, penempatan satelit, penginderaan jauh, penyediaan jasa dirgantara, survai dan pemetaan udara, prakiraan cuaca, navigasi, dan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek pertahanan keamanan negara dan pengamanan terhadap pencemaran udara. Pengusahaan potensi kedirgantaraan menjadi berbagai kegiatan ekonomi perlu dipacu melalui peningkatan investasi dan keterkaitan usaha dengan industri yang telah ada sehingga dapat menjadi kegiatan usaha yang mampu memberikan sumbangan lebih besar pada pembangunan nasional. Sarana dan prasarana kedirgantaraan terus ditingkatkan agar memenuhi fungsinya sebagai media penghubung serta pemersatu bangsa, dan agar lebih berperan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

c. Pendidikan dan pelatihan kedirgantaraan terus ditingkatkan dan diperluas secara intensif, terarah, dan terpadu serta diselenggarakan sesuai dengan program yang nyata untuk menghasilkan tenaga profesional, ahli, dan terampil dalam penelitian dan pengembangan teknologi, teknik produksi, serta manajemen kedirgantaraan.

b. Kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran dilaksanakan secara serasi untuk mendukung pemerataan pembangunan dan selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan perekonomian yang stabil dan dinamis dalam rangka memantapkan sistem ekonomi Pancasila. Kebijaksanaan keuangan negara harus mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang serasi dalam mencapai keseimbangan pembangunan antardaerah yang mantap dan dinamis, yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi nasional dan daerah, serta memanfaatkan dana yang lebih efisien dalam rangka peningkatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijaksanaan anggaran didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis. Dalam hal terjadi kelebihan penerimaan negara, dana yang merupakan surplus dapat dijadikan cadangan untuk dimanfaatkan pada masa diperlukan dan sangat mendesak sehingga dapat menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan dan kemantapan stabilitas ekonomi.

c. Penggalian dan pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan dengan meningkatkan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Sistem dan prosedur perpajakan terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari penerimaan departemen, lembaga nondepartemen dan bagian pemerintah atas laba usaha negara terus ditingkatkan melalui penertiban pungutan serta peningkatan dan penyempurnaan pengelolaan administrasi. Pungutan yang tidak berdasarkan undang-undang harus dicegah untuk menghindari ekonomi biaya tinggi dan memberatkan masyarakat banyak. Penerimaan negara yang berasal dari kekayaan alam perlu diupayakan secara optimal dengan memantapkan sistem pengelolaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan sejak dini. Kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara kepada pembayar pajak, disertai penerapan sanksi jika kewajiban itu tidak dipenuhi.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan negara, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan. Penganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih diserasikan serta dimantapkan menurut perencanaan penganggaran yang berlanjut, bertahap, dan makin meningkat dengan orientasi hasil guna yang maksimal. Perencanaan alokasi dan pelaksanaan anggaran belanja negara sejauh mungkin didasarkan atas prinsip hemat, efisien, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana dan diusahakan semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan potensi nasional. Pengeluaran negara direncanakan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi pembangunan. Disiplin anggaran harus ditingkatkan dengan melakukan pengawasan atas penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas atas alokasi dan penggunaan anggaran.

e. Kebijaksanaan moneter diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin luas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang mantap. Kebijaksanaan moneter yang meliputi kebijaksanaan pengendalian uang beredar dan suku bunga, kebijaksanaan perkreditan yang adil, merata, dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi. Kebijaksanaan nilai tukar uang dilaksanakan secara terpadu untuk memantapkan kestabilan nilai uang mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan perangkat moneter dan devisa. Kemantapan nilai uang mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat, mendorong gairah masyarakat untuk menabung, dan menimbulkan rasa tentram dalam kehidupan rakyat.

f. Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan dan investasi, pasar modal, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan syariah, lembaga amal, zakat, infak, dan sedekah, serta kelembagaan keuangan lain yang mengakar di masyarakat, asuransi, dana pensiun, pegadaian, sewa guna, modal ventura, giro pos, dan pasar uang lebih ditingkatkan fungsi dan peranannya agar makin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga keuangan ini harus makin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan yang andal dan dipercaya masyarakat dengan jaringan pelayanan dan jasa perantara ditumbuhkan dan dikembangkan serta diperluas penyebarannya agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong, merangsang, dan menumbuhkan motivasi masyarakat berperanserta dalam pembangunan serta sekaligus meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keandalannya. Lembaga keuangan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dan diberi kepercayaan untuk mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi dalam rangka memeratakan kesempatan usaha dan memperluas lapangan kerja.

g. Sumber dana dari luar negeri dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pembangunan nasional sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan dan sebagai sarana alih teknologi yang efektif. Bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri dimanfaatkan sepanjang tidak ada ikatan politik, tidak memberatkan perekonomian, dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif sesuai dengan prioritas dan yang memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

h. Pendapatan daerah ditingkatkan melalui penggalian sumber pendapatan asli daerah, antara lain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan perusahaan daerah, di samping bantuan pusat, pinjaman daerah, dan investasi di daerah dengan jalan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber daya alam di darat, di laut, dan di udara harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai agar dapat memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nilai budaya dan tradisi daerah yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup perlu terus dijalin, dipelihara, dibina, dan dikembangkan guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditingkatkan melalui pemantauan, penerangan, dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian penghargaan, penegakan dan ketaatan pada hukum, penataan dan penyebarluasan informasi, serta peningkatan peran lembaga fungsional pemerintah, peranserta masyarakat dan usaha nasional dalam setiap kegiatan sosial dan ekonomi.

c. Konservasi ekosistem darat, laut, dan udara terus ditingkatkan untuk melindungi fungsi ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan. Pelestarian dan pemeliharaan keanekaragaman plasma nutfah, jenis dan ekosistemnya, termasuk flora serta fauna dan keunikan alamnya, terus ditingkatkan dan disertai dengan peningkatan pemanfaatannya melalui penerapan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terutama bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan ekosistem, serta didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan, inventarisasi potensi sumber daya alam dan nilai fungsi lingkungan hidup sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

d. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang fungsinya rusak atau terganggu perlu terus direhabilitasi agar pulih fungsinya sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan sehingga meningkat kemampuannya dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan, peningkatan, dan koordinasi kelembagaan, peningkatan, kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penegakan dan ketaatan pada hukum, dan peningkatan penguasaan teknologi, sarana, dan prasarana untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan terus dilanjutkan. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dikembangkan penerapan kaidah-kaidah ekonomi, sosial budaya, dan hukum secara terpadu untuk meningkatkan peranserta masyarakat terutama usaha nasional dalam menerapkan teknologi produksi bersih dan mencegah kerusakan ekosistem.

e. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bertu mpu pada penataan ruang yang serasi dengan perkembangan kependudukan, pola pemanfaatan ruang, tata guna lahan, tata guna sumber daya air, laut dan pesisir, serta sumber daya alam lainnya, yang didukung oleh sumber daya kultural dan aspek sosial budaya lainnya sebagai suatu kesatuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harmonis dan dinamis. Tata ruang harus dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penggunaan lahan pertanian produktif, termasuk lahan beririgasi teknis dan lahan resapan air untuk keperluan lain, pencegahan penggunaan lahan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, serta pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah daerah perkotaan. Dalam pengembangan tata guna air perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan air bersih yang cukup serta berkesinambungan, pencegahan banjir dan kekeringan, pencegahan kemerosotan mutu dan kelestarian air, serta penyelamatan daerah aliran sungai. Dalam pengembangan tata guna sumber daya laut dan pesisir perlu diperhatikan keseimbangan dan keterkaitan antarjenis penggunaan, antarekosistem, serta intra- dan antarwilayah, pengembangan kelautan. Perlindungan dan pengamanan terhadap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan hidup berikut segenap unsurnya terus ditingkatkan bagi kepentingan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

f. Kerja sama bilateral, regional, dan internasional secara saling menguntungkan mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, tukar-menukar pengalaman, alih teknologi, pencegahan pembuangan limbah beracun dan berbahaya dari dan ke negara lain, dan peranserta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

b. Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan atas tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosial, pertahanan keamanan, serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah.

c. Pembangunan hukum pertanahan ditujukan untuk melanjutkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan. Kelembagaan pertanahan disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang makin sederhana dan efisien demi terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat informasi dan analisis pertanahan yang makin baik. Kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan bidang pertanahan yang mengantisipasi dinamika pembangunan terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pertanahan yang makin kompleks. Penyuluhan hukum pertanahan diarahkan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai pertanahan.

d. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang transparan dan penyempurnaan sistem pelayanan pertanahan, termasuk pemasyarakatan pengetahuan dan hukum pertanahan, untuk mendukung semua kegiatan pembangunan pertanahan terus ditingkatkan dalam upaya memberikan arahan pemanfaatan tanah, pembangunan sesuai dengan potensi, daya dukung tanah, dan mewujudkan prosedur pelayanan pertanahan yang sederhana, mudah dipahami masyarakat, serta menjamin kepastian hak atas tanah dalam rangka penciptaan iklim yang mendukung bagi kelancaran pembangunan di berbagai sektor yang membutuhkan tanah. Sistem pemetaan pertanahan nasional yang mendukung pembangunan pertanahan dengan klasifikasi yang seragam dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan meliputi ruang daratan, lautan, kawasan perdesaan, perkotaan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan serta kawasan tertentu perlu terus dikembangkan. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan pertanahan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

c. Guna mendorong kegiatan investasi, baik investasi langsung maupun investasi portofolio, diperlukan mobilisasi dana dalam dan luar negeri melalui dukungan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan, yang telah mengakar di masyarakat seperti koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan syariah.

d. Pasar modal yang likuid, teratur, transparan, dan efisien perlu terus dikembangkan melalui kerangka hukum yang kukuh dan penegakan etik bisnis yang dapat melindungi pemodal sehingga menjadi wahana mobilisasi dana masyarakat dalam dan luar negeri guna membiayai kebutuhan dana jangka panjang dan wahana bagi pemodal dalam negeri untuk melakukan investasi serta sarana pemerataan melalui penyebaran kepemilikan saham kepada masyarakat.

b. Pengelolaan kesehatan yang terpadu terus lebih dikembangkan agar dapat lebih mendorong peranserta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam pembangunan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan dan jangkauan serta kemampuannya diperluas agar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat menikmati pelayanan yang berkualitas dengan tetap memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran secara serasi dan bertanggung jawab.

c. Pengadaan dan peningkatan tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan perlu terus dikembangkan. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan lainnya ditingkatkan kualitas dan kemampuannya serta terus diupayakan persebarannya agar merata dan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kedokteran spesialis yang sangat dibutuhkan perlu dikembangkan melalui upaya percepatan dalam pengadaan dan pengelolaannya. Untuk mengatasi kendala geografis perlu dikembangkan pelayanan kesehatan melalui teknologi komunikasi yang mutakhir. Penyediaan obat dan alat kesehatan yang makin merata dengan harga yang terjangkau oleh rakyat banyak ditingkatkan melalui pengembangan industri peralatan kesehatan dan industri farmasi yang makin maju dan mandiri, yang didukung oleh peningkatan kemampuan industri bahan baku obat yang ekonomis melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan antara lain melalui pencegahan penyakit degeneratif, pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, penyehatan lingkungan permukiman, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan kesehatan keluarga terutama kesehatan ibu dan anak serta penduduk lanjut usia. Perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, terutama bagi generasi muda, serta pencemaran lingkungan perlu diberikan perhatian khusus; juga perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap obat, makanan, dan minuman. Penelitian dan pengembangan kesehatan perlu terus dilanjutkan antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

e. Pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun peranserta masyarakat harus mengindahkan prinsip kemanusiaan dan kepatutan dengan memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak-anak, dan penduduk lanjut usia yang terlantar. Untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu terus dikembangkan pembiayaan kesehatan dengan pendekatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan nasional serta upaya memasyarakatkannya berdasarkan prinsip gotong-royong.

f. Pengobatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan terus dibina dalam rangka perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemeliharaan dan pengembangan pengobatan tradisional sebagai warisan budaya bangsa terus ditingkatkan dan didorong usaha pengembangannya melalui penggalian, penelitian, pengujian, dan pengembangan serta penemuan obat-obatan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemasyarakatan penggunaan obat tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan.

d. Peranserta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi, lembaga kemasyarakatan lebih dimantapkan untuk meningkatkan upaya penerangan, bimbingan, dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama pasangan usia muda agar gerakan keluarga berencana dan gerakan pembangunan keluarga sejahtera makin memasyarakat dan membudaya di seluruh tanah air. Peran dunia usaha terus didorong dan ditingkatkan dalam pembangunan keluarga sejahtera.

d. Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembiasaan dan penghayatan perilaku terpuji, sikap mandiri, berprestasi, dan bertanggung jawab, peningkatan budaya gemar membaca dan budaya belajar, penumbuhan kemampuan dan daya nalar, kemampuan berinisiatif dan berpikir kritis analitis, pengembangan kreativitas dan keterampilan, peningkatkan gizi dan kesehatan jasmani, penanaman kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; kepekaan terhadap lingkungan dan pemahaman wawasan kebangsaan serta upaya menumbuhkan idealisme dan rasa cinta tanah air dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila.

b. Kualitas kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan keterampilan, serta ketahanan fisik, mental dan spiritual agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala aspek kehidupan, dan dalam segenap kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemerataan hasil dan pengambilan keputusan, serta mampu menghadapi perubahan-perubahan baik di dalam masyarakat maupun di dunia internasional. Iklim sosial budaya perlu dikembangkan agar lebih mendukung peran aktif wanita dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan di dalam segala bidang pembangunan, mempertinggi harkat dan martabat wanita sehingga dapat makin berperan aktif di lingkungan keluarga, dalam masyarakat, dan dalam alur utama pembangunan secara selaras, serasi, dan seimbang.

c. Upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu makin ditingkatkan antara lain melalui pembinaan kesejahteraan keluarga sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan wanita sebagai penggeraknya. Peningkatan peran wanita dalam kesejahteraan keluarga dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan kesadaran orang tua terhadap peranan dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

d. Potensi, peranan, dan pemberdayaan wanita dalam pembangunan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan perlu terus ditingkatkan terutama dalam menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pemeliharaan lingkungan. Fungsi dan peran organisasi kewanitaan seperti kongres wanita sebagai satu-satunya wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih mandiri, berkualitas, dan tetap memiliki semangat kejuangan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

e. Untuk memenuhi kebutuhan yang makin meningkat akan tenaga kerja terampil dalam pembangunan, pembinaan tenaga kerja wanita sangat diperlukan di berbagai lapangan pekerjaan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada peningkatan kualitas, keterampilan, produktivitas, kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kerja wanita, termasuk yang bekerja di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan hukum, pengembangan karier serta jaminan pelayanan sosial bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya dengan memperhatikan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai wanita.

c. Pemasyarakatan tentang pelembagaan penduduk lanjut usia dalam kehidupan bangsa perlu terus dikembangkan agar masyarakat menghargai dan menghormati penduduk lanjut usia dalam kehidupan sehari-hari, melalui pengembangan ilmu pengetahuan tentang penduduk lanjut usia.

b. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu lebih ditingkatkan dan diperluas hingga dapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keterkaitan, dan keterpaduan dengan lingkungan sosial, serta kepastian hukumnya. Pembangunan perumahan dan permukiman harus memperhatikan prinsip swadaya dan gotong-royong serta peningkatan kemitraan dengan usaha swasta, di samping perkembangan pembangunan di sektor lain. Penyuluhan teknis tentang pembangunan dan pemugaran perumahan perlu dilanjutkan dan diperluas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan dan penghunian rumah susun di kota-kota besar perlu terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan dimasyarakatkan dengan memperhatikan lingkungan alam, sosial, dan budaya di sekitarnya.

c. Pembangunan perumahan dan permukiman harus mampu memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan dalam negeri dengan mengutamakan penggunaan bahan setempat. Pemanfaatan sumber daya alam, pengolahan bahan, penyuluhan teknis, dan pemasarannya perlu disempurnakan dan makin dikembangkan. Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan permukiman perlu ditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.

d. Penciptaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, bersih, sehat, dan aman perlu terus ditingkatkan antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih, fasilitas sosial dan kesehatan, ibadah, pendidikan, perdagangan dan transportasi, rekreasi dan olahraga, serta prasarana lingkungan termasuk penanganan limbah, disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan agar makin banyak rakyat mendiami rumah sehat dalam lingkungan permukiman yang sehat pula.

e. Koperasi, usaha negara, dan usaha swasta, termasuk lembaga keuangan lain seperti jaminan sosial pekerja dan pegawai negeri yang melayani pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Iklim yang mendukung bagi pembangunan perumahan dan permukiman oleh pengembang kecil, masyarakat, dan perseorangan perlu diciptakan antara lain dengan penyediaan kredit yang sesuai dengan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlindungan konsumen, pengaturan persewaan, dan hak pertanggungan. Pemupukan dana masyarakat bagi pembangunan perumahan dan permukiman perlu didorong sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, ramah, dan tenteram.

c. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas lembaga dan organisasi keolahragaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

d. Perbaikan gizi olahragawan, penyempurnaan metode pelatihan, dan penggunaan peralatan olahraga perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat. Perlu pula ditingkatkan penanaman nilai budaya yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan sportivitas, disiplin, motivasi meraih prestasi, dan sikap pantang menyerah serta bertanggung jawab dalam mengejar keunggulan olahraga untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan bangsa dan negara.

e. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta di lingkungan pekerjaan dan permukiman yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun peranserta masyarakat dilanjutkan dan ditingkatkan agar pembibitan olahragawan dan pembinaan olahraga dapat lebih meningkat dan merata di seluruh pelosok tanah air serta mencakup segenap kelompok umur, baik pria maupun wanita, meliputi anak, remaja, pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang cacat. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga termasuk kesehatan olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan guru dan pelatih olahraga serta penyelenggaraan pelatihan dan sistem pembinaan olahraga lebih dikembangkan secara profesional.

f. Olahragawan, pelatih, dan pembina yang berprestasi perlu diberi perhatian khusus dan penghargaan yang wajar untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu prestasi yang lebih tinggi. Khusus bagi olahragawan berprestasi perlu penanganan yang mendasar dan melembaga terutama untuk dapat memberikan jaminan bagi masa depannya. Swadaya masyarakat di sektor olahraga dibina secara profesional, mandiri, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab.

e. Pengajaran bahasa dan sastra Indonesia terus ditingkatkan untuk mempertinggi kualitas pemakaian serta sikap positif terhadap bahasa nasional dan untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya perlu terus ditingkatkan dan diperluas penerapan dan penggunaanya sehingga menjangkau seluruh masyarakat tanpa mengabaikan pengembangan bahasa daerah sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia. Kemampuan penggunaan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat internasional perlu terus ditingkatkan.

f. Pendidikan, pengadaan, dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan lainnya terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di seluruh tanah air. Kualitas pendidikannya ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu dalam jumlah yang memadai dan berkesinambungan agar makin profesional. Pengembangan karier dan kesejahteraan tenaga kependidikan, terutama guru, ditingkatkan serta penempatannya disebar merata di seluruh tanah air sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pendidikan nasional. Tenaga kependidikan terutama guru yang berprestasi dan yang bertugas di daerah terpencil perlu diberikan penghargaan.

g. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, media pengajaran, teknologi pendidikan serta penulisan, penerjemahan dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, buku ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus ditingkatkan, dikembangkan, dan disebarluaskan secara merata dan bertanggung jawab dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan memberikan penghargaan dan perlindungan hak cipta.

b. Teknik produksi harus diterapkan dalam berbagai rencana produksi manufaktur progresif untuk menjamin terlaksananya proses tranformasi teknologi dan industri secara berkelanjutan dan terarah dengan senantiasa menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasilnya. Perkembangan teknik produksi barang dan jasa di negara yang lebih maju harus diikuti, dipelajari, dan dipahami, yang dalam penerapannya disertai dengan upaya penyesuaian, peningkatan keterampilan, keahlian pengorganisasian dan manajemen, serta peningkatan prestasi kerja.

c. Mutu produksi dan prestasi kerja terus ditingkatkan untuk menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi melalui penerapan standar dan pengendalian mutu, peningkatan keterampilan dan keahlian, penerapan standar persyaratan kerja, serta penumbuhan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam rangka mendorong tumbuhnya sikap dan perilaku masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Penguasaan teknik produksi, termasuk kemampuan rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi dalam pengembangan industri, didorong dan ditingkatkan agar industri memiliki kemampuan yang terus meningkat untuk menjamin dihasilkannya produksi barang dan jasa, termasuk jasa konsultansi yang unggul dan andal, serta mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan teknik produksi senantiasa mengutamakan keterpaduan dengan pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan terapan, ilmu pengetahuan dasar, dan peningkatan kapasitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Kemampuan untuk mengkaji dan memahami teknologi secara mendasar, rinci, dan mendalam perlu lebih ditingkatkan untuk menunjang transformasi teknologi dan industri. Kemampuan alih teknologi perlu lebih dikembangkan menjadi kemampuan pengintegrasian dan penciptaan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru yang ditandai oleh kemampuan membuat rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi serta kemampuan memproduksi barang dan jasa yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global.

c. Pengembangan kemampuan rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi harus diupayakan untuk mendorong pertumbuhan berbagai jenis industri unggul yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing di pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

d. Kerja sama dan kemitraan antar- dan antara masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lembaga pendidikan dan usaha nasional, termasuk industri pertahanan keamanan, terus ditingkatkan untuk lebih mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan pasar serta pertumbuhan usaha nasional, khususnya usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.

e. Pengembangan teknologi senantiasa mengutamakan keterpaduan dengan pengembangan teknik produksi, ilmu pengetahuan terapan, ilmu pengetahuan dasar, dan peningkatan kapasitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam penguasan ilmu pengetahuan dasar dan pendalaman berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam rangka memperkuat kemampuan inovasi teknologi. Pengembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang diperhitungkan akan unggul dalam mempercepat laju pembangunan dan memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing, yang meliputi antara lain bioteknologi, teknologi kedokteran, teknologi hasil pertanian, rancang bangun, ilmu bahan, ilmu kimia dan proses, teknologi energi, elektronika, informatika, teknologi lingkungan, teknologi kelautan, teknologi kedirgantaraan, teknologi pertahanan keamanan, dan ilmu-ilmu sosial dan seni, harus terus ditingkatkan.

c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan dilaksanakan oleh pemerintah, usaha nasional, lembaga pendidikan, dan masyarakat dengan memberikan prioritas pada upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan terapan terus ditingkatkan dan didorong melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang didukung oleh tenaga peneliti yang berkualitas dengan jumlah yang memadai, tenaga teknisi yang terampil, dan tenaga pengelola yang profesional serta didukung oleh pembinaan karier dan pemberian penghargaan serta insentif yang menarik.

b. Ilmu pengetahuan dasar perlu terus dikembangkan agar dapat memberi landasan untuk pengembangan dan penguasaan matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial, termasuk dasar-dasar rekayasa sosial dan seni, serta didukung oleh pendidikan konsep teknologi yang bersifat dinamis dan terbuka, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan umat manusia.

c. Sarana, prasarana, dan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar di berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi terus ditingkatkan kemampuan dan pendayagunaannya secara terarah, terpadu, bertahap, dan berkesinambungan.

d. Pengembangan ilmu pengetahuan dasar senantiasa mengutamakan keterpaduan dengan pengembangan teknologi produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Keterkaitan dan kemitraan antara kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pemerintah maupun masyarakat dalam perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan terus ditingkatkan dalam proses mewujudkan sistem kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang menjamin kesinambungan kegiatannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan harus terus dipacu secara terpadu di semua lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

d. Kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan melalui pengembangan jaringan informasi, publikasi, dan pengembangan pelayanan pusat dokumentasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh pemasyarakatan secara populer dan menarik bagi masyarakat, terutama generasi muda, serta upaya memanfaatkan seluruh media komunikasi yang tersedia yang didukung oleh penyederhanaan proses interaksi antarlembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyararakat. Penelitian ilmiah yang didasarkan atas tuntutan kepentingan pembangunan, peningkatan daya saing serta kemampuan nasional perlu mendapat kemudahan dan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat merangsang kegairahan peneliti dalam pengkajian, penelitian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan hasil penemuan para ilmuwan bangsa Indonesia perlu dimantapkan serta dijamin haknya dan ditata pemanfaatannya baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan penghargaan yang layak kepada para ilmuwan yang berprestasi menghasilkan penemuan dan karya ilmiah yang dapat dibanggakan oleh negara dan bangsa Indonesia.

e. Pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus dikembangkan bersama oleh lembaga pemerintah, usaha nasional, dan masyarakat dalam rangka menggiatkan transformasi teknologi dan industri melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya pemerataan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai ke daerah serta peningkatan pelayanan dan penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Pengembangan sarana dan prasarana serta kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terus ditingkatkan sejalan dengan pengembangan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan, ilmu pengetahuan dasar dalam rangka memperkuat kapasitas sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

d. Perencanaan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan materi hukum diselenggarakan secara terpadu meliputi semua bidang pembangunan agar proses pembentukan serta penelitian dan pengembangan hukum berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan prioritas sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.

e. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses yang terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan produk hukum hingga peraturan pelaksanaannya. Pembentukan hukum mengindahkan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu melalui kerja sama instansi terkait, meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masa depan. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian di bidang hukum, perlu terus ditingkatkan kerja sama antara lembaga penelitian hukum, perguruan tinggi, badan penelitian internasional di bidang hukum, dan lembaga lainnya secara terkoordinasi.

d. Penerapan dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas, lugas, manusiawi, konsekuen, konsisten, dan tidak diskriminatif, dan berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

e. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan mudah memperoleh perlindungan hukum secara lancar, cepat, dan tepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diupayakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat, dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Penataan fungsi dan peranan profesi hukum, organisasi hukum, dan lembaga hukum termasuk badan peradilan perlu dilanjutkan agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

g. Upaya peningkatan kualitas aparat hukum menuju aparatur hukum yang sadar hukum, profesional, mandiri, bersih, dan berwibawa perlu terus dilakukan dan ditunjang oleh peningkatan kesejahteraan, pembinaan moral dan etik profesi aparatnya, penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan hukum, pembinaan karier, serta pembinaan profesi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan, sistem jaringan dokumentasi, dan sistem informasi hukum yang mantap.

b. Sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang aparat penyidik agar mampu menanggulangi meningkatnya kualitas kejahatan dengan mendayagunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengantisipasi tuntutan hak asasi manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkualitas.

c. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara nasional, sebagai unsur pendukung penyelenggaraan fungsi hukum, perlu dikembangkan melalui pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerja sama aparatur hukum internasional.

d. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan hukum terus dikembangkan agar mampu menunjang upaya peningkatan kualitas penelitian ilmu hukum dan pengembangan hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

b. Pembangunan hak asasi manusia diarahkan untuk meningkatkan dan memantapkan penempatan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya, baik selaku makhluk pribadi maupun makhluk sosial, berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pembangunan hak asasi manusia ditujukan untuk memantapkan penerapan hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dengan mewujudkan kesadaran, sikap, dan perilaku penyelenggara negara dan masyarakat untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kewajibannya secara seimbang, selaras, dan serasi.

c. Pelaksanaan hak asasi manusia diupayakan melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan tetap mengutamakan kesinambungan pembangunan nasional. Pelaksanaan hak asasi manusia juga diupayakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, menjamin stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pemajuan hak asasi manusia dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara negara lainnya, dan masyarakat seperti komisi nasional melalui pemantauan kondisi, pengkajian instrumen yang masih memerlukan ratifikasi, pendidikan, dan penyuluhan hak asasi manusia.

b. Hubungan luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara berkembang dan antara negara berkembang dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas antara lain melalui promosi kebudayaan, hasil pembangunan, peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan olahraga.

c. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama antarbangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan terutama untuk meningkatkan investasi, memperluas ekspor barang dan jasa, menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi, mempromosikan daerah tujuan wisata dan memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri. Perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan.

d. Kerja sama negara anggota ASEAN, baik antarpemerintah maupun antarmasyarakat, terutama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sosial budaya terus dilanjutkan dan dikembangkan dalam rangka memperkukuh Ketahanan Nasional negara anggota, serta memperkuat ketahanan regional menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas senjata nuklir.

g. Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional, meniadakan hambatan yang dilakukan oleh negara industri terhadap ekspor negara berkembang, meningkatkan kerja sama ekonomi dan teknik antarnegara berkembang dan antara negara berkembang dengan negara industri maju atas dasar kemitraan yang setara. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus memantapkan diri dalam menghadapi sistem perdagangan bebas yang disepakati di tingkat regional dan global, dalam rangka mewujudkan tata ekonomi dunia baru.

h. Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap serta kerja sama internasional dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global. Peran aktif Indonesia dalam perlucutan senjata, khususnya senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia terus ditingkatkan. Upaya restrukturisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama Dewan Keamanan terus dilaksanakan agar efektif, efisien, dan demokratis. Peranan Indonesia dalam pengiriman dan pelibatan pasukan perdamaian dan peranserta di dalam menyelesaikan konflik antarbangsa perlu terus ditingkatkan.

i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan calon diplomat agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi. Untuk meningkatkan kualitas hubungan internasional perlu dilaksanakan pengkajian terhadap penyusunan konsep hubungan luar negeri secara terpadu antarlembaga terkait.

b. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab antar- dan antara sesama warga masyarakat dengan pemerintah dalam memperoleh informasi tentang pembangunan dan hasil-hasilnya, serta perkembangan global sehingga makin meningkatkan kualitas, peranserta, dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian serta ketangguhan bangsa.

c. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mendukung upaya memantapkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat moral, mental, dan budaya bangsa serta menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, dan menggairahkan peranserta masyarakat dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila sehingga masyarakat siap untuk makin mampu menyerap nilai yang positif dan menangkal pengaruh negatif arus informasi. Untuk itu media massa harus makin meningkatkan pengabdian, tanggung jawab dan etik profesi, kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya, serta makin mampu meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dengan lebih efektif dan efisien.

d. Pembangunan sarana dan prasarana penerangan, komunikasi, dan media massa perlu makin ditingkatkan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi sehingga mampu menjangkau dan menjamin lancarnya penyebaran informasi secara luas serta dapat mewujudkan tersedianya wahana komunikasi dan informasi yang andal serta tersebar makin merata di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana penerangan, komunikasi, dan media massa perlu terus didorong dan dimantapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya nasional.

e. Dalam rangka meningkatkan peranan media massa yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila perlu terus diupayakan makin berkembangnya interaksi positif antara media massa, pemerintah, dan masyarakat sehingga dapat makin diwujudkan peranserta aktif media massa dalam mendukung pembangunan dengan menyebarkan informasi yang objektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi masyarakat serta memperluas komunikasi dan peranserta positif masyarakat. Untuk itu kelangsungan hidup media massa yang bebas dan bertanggung jawab dijamin oleh undang-undang.

f. Upaya penyebarluasan peran media massa baik cetak maupun elektronik seperti radio, televisi, film, video, multimedia, surat kabar, majalah, dan kantor berita perlu terus ditingkatkan baik dalam jumlah, kualitas, maupun jangkauannya termasuk media tradisional sehingga makin dapat dicapai tujuan penyebaran informasi yang lebih efektif sesuai dengan kebinekaan masyarakat Indonesia di perkotaan dan di perdesaan guna mendukung makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sejalan dengan itu, perlu terus dikembangkan dan dilindungi kehidupan pers daerah sehingga mampu berkembang dan berperan secara mandiri dan bertanggung jawab.

j. Pembangunan aparat dan pelaku penerangan, komunikasi, dan media massa terus ditingkatkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terdidik yang profesional, mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki idealisme, integritas moral, kepribadian, dan semangat kebangsaan, disertai dengan pengembangan dan peningkatan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik dan perlindungan terhadap masyarakat agar mendapat informasi yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Pembangunan hubungan kemasyarakatan sebagai pengemas dan penyalur informasi terus ditingkatkan untuk menumbuhkan iklim komunikasi dua arah, memantapkan suasana keterbukaan yang bertanggung jawab, dan makin membina citra positif bangsa dan negara baik di dalam maupun di luar negeri. Penataan struktur, wewenang, dan pembinaan sumber daya hubungan kemasyarakatan terus dikembangkan sesuai dengan jati diri bangsa.

l. Pembangunan periklanan nasional terus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara positif dan kreatif untuk mendinamiskan kegiatan perekonomian masyarakat tentang pembangunan, mengimbangi dan menangkal pengaruh negatif pesan komunikasi pemasaran, meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri, dan memantapkan daya saing produk nasional.

b. Pembangunan rakyat terlatih sebagai komponen dasar kekuatan pertahanan dan keamanan negara diarahkan pada terwujudnya pengembangan daya tangkal bangsa dan negara melalui penataan, pengaturan, dan penyelenggaraan fungsi rakyat terlatih yang lebih terjamin pelaksanaannya didukung oleh peraturan perundang-undangan. Pembangunan rakyat terlatih juga diarahkan pada pelaksanaan wajib bakti dan wajib prabakti di seluruh penjuru tanah air secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

c. Pembangunan perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus kekuatan pertahanan dan keamanan negara diarahkan pada terwujudnya daya tangkal bangsa melalui pengembangan, pendidikan, dan pelatihan serta mendorong prakarsa masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Untuk pelaksanaannya perlu dukungan peraturan perundang-undangan.

b. Pembangunan ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara ditujukan pada peningkatan dan pemantapan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dalam rangka perwujudan daya tangkal pertahanan keamanan negara secara terpadu, dalam upaya mewujudkan ABRI yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan mobilitas dan daya tempur tinggi yang dalam waktu relatif singkat mampu diproyeksikan ke segenap penjuru tanah air. Dalam keadaan darurat ABRI harus dapat dikembangkan kekuatan dan kemampuannya secara cepat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan sejauh mungkin mendayagunakan kemampuan industri dalam negeri untuk lebih memantapkan konsepsi pertahanan keamanan negara di medan pertahanan penyangga, medan pertahanan utama, dan daerah perlawanan, serta untuk lebih memantapkan sistem pembinaan teritorial seiring dengan dinamika masyarakat.

c. Pembangunan ABRI ditujukan untuk lebih meningkatkan kekuatan dan kemampuannya dalam menjamin tetap tegaknya kedaulatan negara di darat, laut, udara, dan dirgantara serta menjamin tegaknya hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui keterpaduan upaya dalam rangka memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. TNI-AD dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan wilayah dengan pola pertahanan wilayah negara yang strategis atas dasar perlawanan rakyat semesta; TNI-AL dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan di laut untuk menjamin penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional; TNI-AU dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan negara di udara untuk menjamin penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional; serta Polri dibangun untuk menjadi inti kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum untuk menjamin terwujudnya ketertiban hukum dan ketenteraman masyarakat.

d. Polri sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai unsur terdepan dalam menanggulangi setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat, mengembangkan kualitas dan kuantitas personel dengan dukungan sarana dan prasarana yang optimal serta meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa dan terpadu melalui pola kemitraan dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat terus dibina dan ditingkatkan secara terpadu untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental dan meningkatkan daya tanggap, kepekaan, kewaspadaan, dan ketahanan masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dalam suatu sistem keamanan swakarsa.

e. Pembangunan ABRI sebagai kekuatan sosial politik diarahkan pada peningkatan kualitas peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya makin memperkuat tatanan kehidupan politik berdasarkan demokrasi Pancasila, berperan secara aktif dalam pembangunan, mendukung tegaknya kehidupan konstitusional serta makin mendorong kualitas peranserta masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat tegaknya hukum dalam rangka memperkukuh Ketahanan Nasional.

f. Kemanunggalan ABRI-rakyat lebih dimantapkan melalui pelaksanaan pembinaan sosial politik, teritorial, serta keamanan dan ketertiban dengan lebih memperhatikan pendekatan psikologi sosial, sosiologi, hukum, dan teknologi. Peningkatan kualitas kemanunggalan ABRI-rakyat harus terus ditanamkan dan ditumbuhkan serta dikembangkan dalam jiwa dan sanubari seluruh prajurit dan rakyat Indonesia agar terwujud kekuatan pertahanan keamanan negara yang andal dengan ketahanan mental ideologi yang tangguh dan disiplin nasional yang tinggi.

g. Penyelenggaraan bakti ABRI yang merupakan pengabdian ABRI dalam menyumbangkan kemampuannya terus ditingkatkan untuk ikut menunjang pembangunan nasional. Penyelenggaraan bakti ABRI perlu dimantapkan melalui pengembangan kemitraan dan dialog antara ABRI-rakyat serta peningkatan peranserta ABRI dalam penanggulangan kemiskinan.

h. Pembangunan kekuatan cadangan TNI diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia, pengerahan dan pendayagunaan potensi nasional berupa alat peralatan, serta fasilitas dan jasa, dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan agar dapat diproyeksikan sebagai pengganda dan pendukung kekuatan ABRI.

i. ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara perlu mengembangkan kerja sama keamanan secara bilateral dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik atas dasar prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing di samping terus meningkatkan kerja sama dalam upaya memantapkan keprofesionalannya.