Adili Suharto! Tuntut pertanggungjawaban kekayaan 100-an yayasannya!

------------------------------------------------------------------

Oleh George J. Aditjondro

"Kalau kita tidak mendapatkan bantuan dari negara-negara lain, kita bisa menjual 160 BUMN yang masih kita punya, untuk membayar hutang-hutang luar negeri." Begitu kata Suharto, bekas Presiden Republik Indonesia, dalam acara "temu wicara" dengan rakyat di Desa Batu, sekitar 200 Km di selatan kota Jakarta, 21 April yang lalu.

Untuk membuktikan bahwa ini bukan ocehan orang pikun berusia 76 tahun, ia memerintahkan seorang pembantunya (yang kini masih dipertahankan Pjs. Presiden Habibie) untuk memulai persiapan penjualan BUMN-BUMN tertentu. Orang itu tidak lain dan tidak bukan Tanri Abeng, bekas manajer Rp 1 milyar, yang diangkat Suharto menjadi Menteri urusan Reformasi BUMN-BUMN. Kurang dari 24 jam setelah pidato di Desa Batu, Tanri Abeng mengumumkan rencana pemerintah menjual 12 BUMN, yang konon akan menghasilkan Rp 15 trilyun (sekitar US$ 1,8 milyar).

Termasuk dalam daftar perusahaan yang mau dijual itu, tujuh BUMN yang sudah dikenal sebagai "sapi perahan" bisnis keluarga Suharto, yakni PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga, PT Pelindo II dan III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Tambang Batubara Bukit Asam, dan PT Angkasa Pura II. Sementara lima lainnya memang sudah menjual sebagian sahamnya di bursa-bursa saham Jakarta dan New York, yakni PT Telkom, PT Indosat, PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, dan PT Semen Gresik.

Sedangkan BUMN yang tidak disebutkannya untuk jadi sasaran penjualan babak pertama, tergolong dalam 70% BUMN yang secara finansial tidak sehat. Termasuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan PLN, yang menderita kerugian besar akibat dipaksa membuat perjanjian-perjanjian dagang yang tidak menguntungkan dengan perusahaan keluarga Suharto (Harsono, 1998).

Tidak dijelaskan Suharto kepada rakyat desa itu bahwa krisis moneter yang kita saat ini terutama adalah ulah konglomerat para kerabat dan antek-anteknya, yang berhutang US$ 80 milyar ke bank-bank asing.

Yang juga tidak dijelaskan Suharto kepada bangsanya, adalah bahwa hutang kita kepada Badan Moneter Internasional (IMF), sebesar US$ 43 milyar, yang ditandatangani Suharto tanpa minta persetujuan parlemen (jadi: tidak konstitusional, karena melanggar Pasal 23 UUD 1945), bukanlah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, melainkan untuk menyelamatkan kepentingan bank-bank asing. Terutama bank-bank Jerman, Jepang, dan AS.

Akhirnya, yang paling terang-terangan tidak dijelaskan Suharto kepada bangsa Indonesia, adalah bahwa dia, keluarganya, konco-konconya, serta sejumlah tokoh ABRI, memiliki atau ikut menguasai lebih dari 100 yayasan yang ikut memupuk kekayaan keluarga besarnya. Atau paling tidak, ikut membantu memobilisasi dukungan rakyat agar tidak menentang pemupukan kekayaannya.

Kekayaan sebesar US$ 16 milyar, menurut majalah Forbes , yang tidak pernah dituntut atau dibantah oleh pemerintah Indonesia, sehingga dapat dianggap sebagai pengakuan implisit dari orang yang menganggap dirinya jurubicara Dunia Ketiga, jurubicara Negara-Negara Islam, dan Bapak Pembangunan.

Dilatarbelakangi penipuan-penipuan itulah, sebagai orang yang beruntung menikmati pendidikan tinggi, yang berhasil lolos dari jerat hukum fasis dan kolonial yang secara konsisten dipakai Suharto untuk membungkam semua orang yang berani menentangnya secara damai, saya berkewajiban moral untuk meneliti jumlah kekayaan Suharto dan bagaimana kekayaan itu dipupuk selama 32 tahun kekuasaannya, serta membeberkan hasil penelitian itu kepada bangsaku, rakyat Indonesia.

Sedikit catatan penutup bagian pembukaan ini. Pertanyaan berapa sebenarnya kekayaan keluarga Suharto dari yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai keluarga besar dan antek-anteknya, sulit dijawab oleh "orang luar". Kesulitan itu diperparah oleh tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Suharto dengan kekayaan sejumlah keluarga lain, misalnya keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka Tjipta Widjaya, keluarga Prajogo Pangestu, keluarga Bob Hasan, keluarga Bakrie Bersaudara dan keluarga Habibie.

Karena itu, setelah mundur dari tahtanya, Suharto bersama keluarga dan antek-anteknya harus dituntut mempertanggungjawabkan keuangan 100 yayasan lebih berikut ini. Lalu, sesuai dengan fungsi yayasan sosial yang tidak boleh mencari keuntungan, keuntungan yayasan-yayasan itu harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia yang sedang menderita kekurangan sandang, pangan, dan tanpa pekerjaan, melalui kepemimpinan kolektif gerakan reformasi yang berujung tombak gerakan mahasiswa di Indonesia.

Delapan kelompok: --------------------------- Untuk mempermudah usaha melacak kekayaan yayasan-yayasan Suharto, saya bagi yayasan-yayasan itu dalam delapan kelompok. Pertama, yayasan-yayasan yang diketuai Suharto sendiri. Kedua, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Nyonya Tien Suharto di masa hidupnya.

Ketiga, yayasan-yayasan yang dipimpin atau ikut dikelola oleh saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono, serta adik tiri Suharto, Probosutedjo. Seperti kita ketahui, Sudwikatmono adalah sepupu Suharto yang paling dipercayai mewakili kepentingan keluarga besarnya lewat kelompok Salim, sebelum anak-anak Suharto sendiri mulai terjun ke lapangan bisnis.

Kemudian, kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai anak, menantu, dan cucu Suharto. Kelompok kelima adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai para besan Suharto beserta keluarga mereka. Kelompok keenam adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai sanak saudara Suharto dan isterinya dari kampung halaman mereka di Yogya dan Solo.

Kelompok ketujuh adalah yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto melalui beberapa orang tangan kanannya, yakni Habibie, Bob Hasan, Sudomo, dan Joop Ave. Akhirnya, kelompok kedelapan adalah beberapa yayasan ABRI yang sangat terlibat dalam bisnis keluarga Suharto.

Dalam kelompok pertama dapat dihimpun nama sebelas yayasan, yakni (1) Yayasan Supersemar, (2) Yayasan Dharma Bhakti Sosial, disingkat Yayasan Dharmais, (3) Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, disingkat Yayasan Dakab, (4) Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, (5) Yayasan Serangan Umum 1 Maret, (6) Yayasan Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando Rakyat, disingkat Yayasan Trikora, (7) Yayasan Dwikora, (8) Yayasan Seroja, (9) Yayasan Nusantara Indah, (10) Yayasan Dharma Kusuma, (11) Yayasan TVRI, (12) Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, dan (13) Yayasan Ibu Tien Soeharto (Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995: 60-61, 70; Sinar Harapan, 16 Juni 1985; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 26-29; Prospek , 29 Okt. 1994: 21; Gatra, 27 Jan. 1996; Kompas & Bali Post , 18 Juli 1996).

Dalam kelompok kedua termasuk (14) Yayasan Harapan Kita, (15) Yayasan Kartika Chandra, (16) Yayasan Kartika Djaja, (17) Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), (18) Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, (19) Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, (20) Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, dan (21) Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (Gitosardjono, 1974; Robison, 1990: 343-345; brosur Yayasan Kemajuan dan Kebudayaan Asmat, Jakarta, tanpa tanggal;Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27; Swasembada [Swa ], Mei 1991: 41-42; Forum Keadilan, 23 Juni 1994: 36).

Walaupun Taman Mini Indonesia Indah adalah proyek awal Yayasan Harapan Kita, dalam perkembangan selanjutnya, setelah proyek mercusuar itu menghasilkan cukup banyak duit, sebagian keuntungan itu dialihkan ke yayasan baru yang dinamai Yayasan TMII. Tahun 1990, yayasan ini berpatungan dengan PT Humpuss Madya Pratama (HMP) PT milik Tommy Suharto. Di PT Radio Taman Mini ini, PT HMP memiliki 65% saham, sedangkan Yayasan TMII 35% saham perusahaan.

Dengan investasi sebesar Rp 600 juta, perusahaan kongsi ini mengganti secara total peralatan radio FM yang kini mengudara pada gelombang FM 105,8 meter dari Gedung Sakti Plaza di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Setahun setelah perkawinan antara perusahaan Tommy dan yayasan milik ibunya itu, radio swasta niaga ini telah menempati peringkat ketiga setelah Radio Prambors dan Radio Sonora. "Billing dari siaran iklan yang kami peroleh mencapai Rp 55 juta sebulan," begitu kata Gatot Ariffianto, direktur utama PT Humpuss Madya Pratama dengan bangga kepada majalah Swa , bulan Mei 1991(hal. 42).

Di masa hidupnya, Nyonya Tien Suharto menjadi pelindung Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, yang diketuai oleh Jenderal (Purn.) M. Kharis Suhud, dengan salah seorang wakil ketuanya, Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, alias Tutut. Yayasan ini didirikan tahun 1985 tapi baru resmi menjadi badan hukum di akhir 1987, dengan setoran modal Rp 5 juta oleh para pendirinya, di mana termasuk tokoh-tokoh perusahaan keluarga Kartasasmita, Ibnu Sutowo, Bakri, dan Bukaka, serta Menteri Sosial waktu itu, Nyonya Nani Sudarsono.

Selain mendirikan sebuah gedung Pusat Asmat di daerah Asmat, yang bergerak dalam penampungan ukiran Asmat sambil juga menjual bahan pokok yang langka di sana, seperti garam, serta pelayanan kesehatan, yayasan ini juga aktif bergerak di luar daerah basisnya. Misalnya, menerbangkan sejumlah pengukir dari Asmat untuk dipamerkan keahlian dan karyanya di Jakarta (Agustus 1988), Jerman dan Perancis (September 1988).

Sebelumnya para pengukir Asmat itu juga sudah diterbangkan oleh yayasan ini ke Washington, DC dan New York, dalam rangka pameran KIAS (Kebudayaan Indonesia di Ameria Serikat) yang dikoordinasi bekas MenLu Mochtar Kusumaatmadja. Pameran di AS itu, mendapat sambutan positif dari bekas Menlu AS, Henry Kissinger, salah seorang komisaris maskapai pertambangan raksasa, Freeport McMoRan (Salam, 1993: 174; Jakarta Post , 16 Sept. 1991, dikutip di Down to Earth , Nov. 1991: 6).

Boleh dikata, misi yayasan yang dilindungi Nyonya Tien dan melibatkan puteri sulungnya ini adalah menetralisir advokasi gerakan lingkungan sedunia, termasuk organisasi-organisasi lingkungan di Indonesia, tentang perusakan hutan di kawasan Asmat, Papua Barat. Tidak kebetulan, perusak hutan yang terbesar di Papua Barat, khususnya di daerah Asmat, adalah konglomerat perkayuan dan perikanan Djajanti Djaja. Preskom kelompok ini adalah Sudwikatmono, saudara sepupu Suharto yang juga memiliki 10% saham kelompok ini (Swa , Mei 1994: 56).

Ironisnya, ketua umum yayasan ini, M. Kharis Suhud, sewaktu menjadi Ketua MPR tahun 1992, berulangkali mengungkapkan kritik secara terbuka terhadap tiga monopoli keluarga Suharto, yakni monopoli pemungutan pajak TVRI dan monopoli jeruk di Kal-Bar oleh Bambang Trihatmodjo, serta monopoli cengkeh di tangan Tommy Suharto (Borsuk, 1992). Toh sampai tahun 1992 (mungkin juga sesudahnya), Kharis Suhud masih menjadi ketua umum yayasan itu, yang bekerjasama dengan Gelar Nusantara Anak Indonesia (Gelantara 96) pimpinan Halimah Bambang Trihatmodjo, mendatangkan 22 orang akrobat cilik dari Cina untuk beraksi di Bali (Bali Post , 31 Juli 1996).

Lebih ironis lagi adalah bahwa dua orang pakar pendidikan dan antropologi -- Profesor Dr. Haryati Subadio dan Profesor Dr. Budi Santoso -- ikut melegitimasi misi propaganda yayasan ini dengan duduk sebagai penasehat dan ketua seksi yayasan ini. Tidak jelas apakah Nyonya Haryati Subadio, isteri tokoh pembangkang Subadio Sastrosatomo, kini masih bersedia menjadi penasehat yayasan itu.

Keterangan lebih lanjut tentang yayasan ini dapat diminta ke sekretariat mereka di Jalan Latuharhary No. 12, Jakarta 10210, dengan nomor telepon (021) 375 934 dan nomor fax (021) 310 6728.

Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi sehari-hari diketuai Nyonya Ida Feisal Tanjung, dan mencari dana antara lain melalui penyelenggaraan turnamen golf, seperti yang dilakukan di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur, tanggal 15-16 Oktober 1994, yang diikuti oleh 474 pegolf pria dan perempuan. Seperti yang sudah diketahui secara umum, lapangan golf swasta 18-lubang seluas 35 hektar ini merupakan lapangan golf kesayangan Suharto dan Bob Hasan. Keduanya merupakan anggota top, bersama Sudwikatmono, Aburizal Bakrie, dan sejumlah menteri, dengan membayar biaya keanggotaan seumur hidup sebesar Rp 5 juta. Itu tarif tahun 1992, lho! (Prospek , 22 Febr. 1992: 76; Progolf , Nov. 1994: 90-91).

Anak dan menantu Suharto sudah diikutsertakan dalam mengurusi yayasan yang diketuai orangtua mereka, untuk "belajar dalam rangka kegiatan sosial," kata Suharto dalam biografinya, seperti dikutipWarta Ekonomi, 29 Oktober 1990 (hal. 29). Sigit Harjojudanto dan Indra Rukmana duduk dalam pengurus Yayasan Dharmais, sementara Tommy dan Bambang Trihatmodjo di Yayasan Dakab. Tutut jadi bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, sementara Bambang jadi Bendahara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 29; Info-Bisnis , Juni 1994: 9, 15; Suara Independen , Jan.-Febr. 1996; D & R , 14 Juni 1997).

Dalam kelompok ketiga di mana kedua saudara dekat Suharto -- Sudwikat-mono dan Probosutedjo -- ikut aktif, terdapat lima yayasan yang melibatkan Sudwikatmono, yakni (22) Yayasan Prasetya Mulya, (23) Yayasan Bangun Citra Nusantara, (24) Yayasan Tujuh Dua, (25) Yayasan Indocement, (26) Yayasan Kyai Lemah Duwur, dan (27) Yayasan Islamic Centre, lalu dua yayasan yang diketuai Probosutedjo, yakni (28) Yayasan (Universitas) Mercu Buana, dan (29) Yayasan Wangsa Manggala yang diketuai Probosutedjo, serta (30) Yayasan Ki Hajar Dewantara di mana keduanya ikut terlibat.

Di samping itu, Sudwikatmono dan Probosutedjo juga aktif menangani beberapa yayasan yang diketuai Suharto atau isterinya, yakni Yayasan Dakab, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Seperti kita ketahui, Yayasan Prasetya Mulya lebih dikenal melalui wajah Sofyan Wanandi, jurubicara yayasan itu. Namun ketua Dewan Penyantun yayasan yang beranggotakan 50 orang pengusaha raksasa itu sesungguhnya adalah Liem Sioe Liong. Di samping bertujuan menyalurkan dana dari konglomerat-konglomerat ke dunia pendidikan dan organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop), yayasan ini dikenal sebagai penyalur aspirasi para konglomerat, melalui jurubicaranya tadi (Soetriyono, 1988: 26, 98; Forum Keadilan, 1 Sept. 1994: 33).

Yayasan Tujuh Dua adalah pemegang saham PT Media Bintang Indonesia, yang merupakan kerjasama antara Sudwikatmono dan partner dekatnya, Benny Suherman, dengan kelompok Ciputra (melalui Ir. Piek Mulyadi). Mereka dengan lihai memanfaatkan pembreidelan tabloid Monitor dengan membajak 23 orang bekas staf tabloid itu untuk menciptakan kelompok media hiburan Sudwikatmono sendiri, yakni kelompok Subentra Citra Media. Kelompok ini mencakup tabloid Bintang , majalah Sinar , tabloid hiburan anak-anak Fantasi, serta tabloid mingguan Dangdut .

Begitu Arswendo Atmowiloto selesai menjalankan masa hukumannya, ia ditarik oleh Sudwikatmono untuk bergabung dengan kelompok bisnis medianya itu, dengan diberi 5% saham dalam perusahaan penerbit tabloid Bintang . Tak ketinggalan Noor Slamet Asmoprawiro (alm.), juga diberi 10 % saham dalam perusahaan itu. Maklumlah, ia adik MenPen waktu itu, Harmoko (TBN RI No. 147/1991, No. 2772/1993; Jakarta-Jakarta , 25 Sept.- 1 Okt. 1993: 81; Editor , 18 Nov. 1993: 58; Warta Ekonomi, 5 Juni 1995: 65; Swa , 28 Maret-9 April 1997: 92).

Sedangkan Yayasan Bangun Citra Nusantara bergerak di bidang perfilman (Swasembada [Swa ], 9-29 Mei 1996: 40). Seperti yang kita ketahui, PT Suptan Film milik Sudwikatmono dan Benny Suherman praktis menguasai semua jenis film impor. Pada mulanya perusahaan itu hanya mengimpor film Mandarin, namun kemudian mereka berhasil memaksa tiga asosiasi film asing masuk ke bawah satu atap, yakni Asosiasi Importir Film (AIF) yang mereka kuasa (Prospek , 31 Agustus 1991: 90).

Yayasan Indocement yang juga dipimpin oleh 'dwitunggal' Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono, tidak cuma membiayai dan mengelola sejumlah SD, SMP dan SMA di sekitar pabrik-pabrik semen PT Indocement di daerah Citeureup (Bogor) dan Palimanan (Cirebon), tapi juga menyumbang buku dan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa di tujuh provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) serta kedua koloni kita, Timor Leste dan Papua Barat (Gatra , 5 Agustus 1995, Pariwara, hal. 7).

Sedangkan Yayasan Kiyai Lemah Duwur dibentuk oleh kelompok Salim untuk mengambil hati rakyat Madura, dengan mendirikan Universitas Bangkalan di sana. Seperti kita ketahui, Salim tadinya berniat membangun pabrik semen di Madura. Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono duduk di Dewan Penyantun yayasan itu, sementara Anthony Salim, putera mahkota kelompok Salim, duduk di Badan Pelaksana (Soetriyono, 1988: 119-120).

Belakangan ini, yayasan maupun universitas itu sudah tidak ada khabar-beritanya, setelah rencana pabrik semen itu dibatalkan. Selain itu, para kiyai yang dulu pro-Liem, yang di Madura dijuluki "kiyai kanan", sudah berbalik. Ini tidak mematahkan semangat juragan konglomerat nomor wahid di Indonesia itu untuk melobi sejumlah kiyai yang dia anggap masih bisa disogok duit. Seperti kata sumber saya di Jawa Timur, "politiknya seperti yang diterapkan oleh Belanda, yaitu mengadu-domba antar kiyai".

Yayasan Islamic Centre, beranggotakan Sudwikatmono, Prajogo Pangestu, Jusuf Kalla, Jenderal (Purn.) M. Jusuf, dan dua orang Menteri di badan pengurusnya. Tanggal 8 Mei 1994, upacara pemancanganan menara mesjid dan aula gedung Islamic Centre yang bernaung di bawah yayasan itu berlangsung di bekas kampus Universitas Hasanudin di Ujungpandang. Turut meresmikan, Menteri Negara/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita dan Menteri Dalam Negeri waktu itu, Yogie SM. Menurut Ginanjar, lembaga agama itu, yang kegiatannya bakal berlingkup internasional, dibentuk untuk menciptakan manusia Indonesia masa depan (Muis, 1994).

Tidak kalah dengan usaha Sudwikatmono merangkul kaum intelektual melalui Yayasan Indocement dan Kiyai Lemah Duwur, Probosutedjo mengetuai dua yayasan pemilik dua universitas swasta, yakni Universitas Mercu Buana di Jakarta (di bawah Yayasan Mercu Buana) dan Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta (di bawah Yayasan Wangsa Manggala (Bali Post , 14 Okt. 1996).

Kedua saudara Suharto itu juga terlibat dalam badan pengurus Yayasan Ki Hajar Dewantara (YKHD), yang didirikan berdasarkan keputusan Kongres ke-17 Taman Siswa, Juni 1996. Pengumuman pendirian yayasan itu dilakukan di Jakarta, hari Jumat, 23 Agustus 1996. Ketua Umum Badan Pengurusnya adalah almarhum Jenderal Soesilo Sudarman, waktu itu Menko Polkam, anggota badan pengurus Jenderal Edi Sudradjat, waktu itu Menko Hankam, dengan penasehat Wardiman Djojonegoro yang waktu itu Menteri P & K. Moerdiono yang waktu itu Menteri Negara Sekretaris Negara menjadi anggota badan pendiri, ditambah Kabakin waktu itu, Letjen TNI Moetojib, sedangkan Jaksa Agung waktu itu, Singgih, menjadi anggota Badan Pengurus (Bali Post , 24 Agustus 1996).

Kelompok keempat, saking banyaknya, perlu dibagi dalam enam sub-kelompok. Sub-kelompok pertama adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau sempat dikuasai oleh Tutut, yakni (31) Yayasan Tiara Indonesia, (32) Yayasan Dharma Setia, (33) Yayasan Kebudayaan Portugal-Timor, (34) Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, (35) sebuah yayasan pendidikan tinggi di Dili, (36) Yayasan Tri Guna Bhakti, (37) Yayasan Bermis, dan (38) Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) (InfoBisnis, Juni 1994: 13; Kompas , 28 Juni 1994; Jawa Pos , 3 Juni 1995;Republika, 20 April 1995; Matebean, 12 Jan. 1998).

Juga, seperti yang sudah disinggung di depan, Tutut adalah Bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan wakil ketua Yayasan Kemajuan dan Pembangunan Asmat.

Lalu, sub-kelompok kedua adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Bambang Trihatmodjo dan isterinya, Halimah, yakni (39) Yayasan Bhakti Nusantara Indah, alias Yayasan Tiara Putra, yang dipimpin Tutut bersama Halimah, (40) Yayasan Bimantara, (41) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, dan (42) Yayasan Intinusa Olah Prima yang diketuai Bambang, (43) Yayasan Ibadah dan Amalyah Bimantara Village, yang diketuai oleh Rosano Barack (Cano), salah seorang pemegang saham utama Bimantara, serta (44) Yayasan Kesra Karyawan Bimantara (Indonesia Business Weekly, 25 Nov. 1994).

Yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut, Bambang, dan Halimah: ---------------------------------------------------------------------------- Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut serta adik dan iparnya yang satu ini. Berkat proteksi ayah mereka sebagai Ketua Yayasan TVRI, Tutut dan Bambang menjadikan yayasan itu sebagai salah satu sapi perahan mereka, baik di bawah MenPen Harmoko maupun Hartono. Itulah sebabnya, rencana merubah status badan pengelola TVRI dari yayasan menjadi BUMN (Prospek, 29 Okt. 1994: 21), belum terwujud.

Tutut menguasai Yayasan TVRI lewat TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang bisa berhutang Rp 6 milyar biaya iklan pada (Yayasan) TVRI, serta lebih dari Rp 100 milyar ke rumah-rumah produksi yang sudah atau terancam bangkrut (Prospek, 6 Maret 1993: 18; Sinar, 4 Febr. 1995: 37; Forum Keadilan, 17 Juli 1995: 109; Gatra, 3 Febr. 1996: 106; Swa, 9-22 Okt. 1997: 90-92).

Yayasan TVRI merupakan salah satu pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, yang menaungi stasiun televisi swasta itu. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang juga diketuai Suharto ikut sebagai pemegang saham, di samping Tutut, perusahaan induk konglomeratnya, serta beberapa orang partner bisnisnya, Abdullah Fahmi Alatas dan Niken Wijayanti (CISI, 1997: 257-258)

Bambang menguasai Yayasan TVRI lewat PT Mekatama Raya, yang sejak Februari 1992 diberi hak mengutip iuran TVRI dari pemilik televisi a/n Yayasan TVRI melalui suatu kontrak selama 15 tahun (Prospek, 7 Maret 1992: 68). Tak jelas bagaimana pertanggungjawaban uang hasil kontrak itu, suatu bentuk monopoli keluarga Suharto yang pernah diprotes Ketua DPR/MPR waktu itu, Jenderal (Purn.) Kharis Suhud (Borsuk, 1992). Makanya dia tidak dipilih kembali menjadi anggota DPR.

Di bawah Menteri Penerangan Hartono, Yayasan TVRI tetap berfungsi sebagai pencetak uang bagi keluarga Suharto. Sebelum SU MPR lalu, Hartono bahkan menawarkan bantuan tenaga militer untuk mengutip uang iuran TVRI. Muladi, ketika masih menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro dan anggota Komnas HAM, menolak rencana Hartono itu (Strait Times, 21 Agustus 1997). Entah bagaimana pendapatnya sekarang, setelah ia dioperkan dari kabinet Suharto terakhir ke kabinet Habibie yang pertama, dalam jabatan Menteri Kehakiman.

Yayasan Tri Guna Bhakti, ada kaitan khusus dengan Tutut. Yayasan ini didirikan awal 1996 oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh Tutut dan Jenderal Hartono, dengan ketua Abd. Wahid Zaini, pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga jauh Hartono. Makanya Hartono pelindung dan Tutut pembina yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73).

Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini berfungsi untuk menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton. Ketika mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.

Yayasan Bermis adalah pemegang saham kelompok Ustraindo (Usaha Putra Indonesia), yang dikelola oleh Praptono Honggopati Citrohupoyo, presiden direktur konglomerat itu. Yayasan ini "milik elit politik tertentu," kata majalah Tiras , 26 Oktober 1995. Kita bisa tebak sendiri siapa elit politik itu, karena menurut majalah Asiaweek , 14 September 1994, sebagian saham salah satu anak perusahaannya, PT Ustraindo, dimiliki Tutut.

Perusahaan ini, yang lengkapnya bernama PT Ustraindo Petrogas, adalah alat Tutut untuk menguasai ladang migas Pertamina di Mundu-Jatibarang, Jawa Barat (Unit Eksplorasi III), Prabumulih dan Pendopo, Sumatra Selatan (UEP II), serta Pulau Bunyu (Kal-Tim), melalui kontrak "bantuan teknis" yang ditandatangani pimpinan Ustraindo dan Pertamina di awal 1994. Dalam pengelolaan ladang-ladang minyak Pertamina itu, Ustraindo bekerjasama dengan investor Malaysia.

Dengan dukungan Tutut pula, Ustraindo memperoleh hak mengelola pipa minyak dari pelabuhan Cilacap ke depot minyak Pertamina di Cilamaya, Jawa Barat, bermodal dana pensiun karyawan Pertamina. Ini mengesalkan orang-orang Pertamina, yang terpaksa harus menyewa pipa minyak perusahaannya sendiri.

Kerjasama antara Ustraindo dan Pertamina tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setahun, Ustraindo berhutang Rp 3,5 milyar plus US$ 600 ribu dalam valuta asing pada Pertamina, untuk sewa peralatan dan lain-lain. Ini menyakitkan hati investor Malaysia kongsi Ustraindo, yang merasa investasinya tidak disalurkan ke PT Ustraindo Petrogas, melainkan ke perusahaan lain di bawah payung Yayasan Bermis yang berkantor di Gedung Bermis di Jl. Rasuna Said Kav. 12-14, Kuningan, Jakarta. Walhasil, Pertamina menolak memperpanjang kontrak "bantuan teknis" PT Ustraindo Petrogas, dan menuntut pelunasan hutang-hutang Ustraindo (CISI, 1991: 769-771; Asiaweek , 14 Sept. 1994: 44-45; Tiras , 26 Okt. 1995).

Sementara itu, Ustraindo juga berpatungan dengan Bambang Trihatmodjo di Hotel Intercontinental di Jimbaran, Bali, yang punya 451 kamar dengan tarif 99 - 132 dollar AS semalam (Aditjondro, 1995: 18).

Selanjutnya adalah Yayasan Intinusa Olah Prima mengelola klub anak-anak gawang Merdeka Boys Football Association (MBFA). Klub ini diambilalih oleh Johannes Kotjo, Bambang Trihatmodjo, dan Yapto Suryo Sumarno, 27 Mei 1997. Maksudnya untuk melakukan pembibitan pemain baru lewat pelatihan anak-anak gawang tersebut. Niat ini timbul, setelah sukses Johannes Kotjo membantu Klub Ballestier Central di Singapura, dengan dana US$ 225.000 dari perusahaan Van der Horst yang dikuasainya (Tiras , 9 Juni 1997: 65-66).

Yayasan Tri Guna Bhakti, ada kaitan khusus dengan Tutut. Yayasan ini didirikan awal 1996 oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh Tutut dan Jenderal Hartono. Ketuanya adalah Abd. Wahid Zaini, pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga jauh Hartono. Makanya Hartono menjadi pelindung dan Tutut menjadi pembina yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73).

Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini sekaligus berfungsi untuk menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton. Sebab di tahun 1994, ketika baru 1600 MW dari 4000 MW yang direncanakan sudah mulai dioperasikan, para petani di Kecamatan Paiton sudah mengeluh bahwa kualitas tembakau mereka menurun akibat debu PLTU yang ada (Forum Keadilan , 15 Sept. 1994: 69).

Yang jelas, ketika mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.

Yayasan Bermis adalah pemegang saham kelompok Ustraindo (Usaha Putra Indonesia), yang dikelola oleh Praptono Honggopati Citrohupoyo, presiden direktur konglomerat itu. Yayasan ini "milik elit politik tertentu," kata majalah Tiras , 26 Oktober 1995. Kita bisa tebak sendiri siapa elit politik itu, karena menurut majalah Asiaweek , 14 September 1994, sebagian saham salah satu anak perusahaannya, PT Ustraindo, dimiliki Tutut.

Perusahaan ini, yang lengkapnya bernama PT Ustraindo Petrogas, adalah alat Tutut untuk menguasai ladang migas Pertamina di Mundu-Jatibarang, Jawa Barat (Unit Eksplorasi III), Prabumulih dan Pendopo, Sumatra Selatan (UEP II), serta Pulau Bunyu (Kal-Tim), melalui kontrak "bantuan teknis" yang ditandatangani pimpinan Ustraindo dan Pertamina di awal 1994. Dalam pengelolaan ladang-ladang minyak Pertamina itu, Ustraindo bekerjasama dengan investor Malaysia.

Dengan dukungan Tutut pula, Ustraindo memperoleh hak mengelola pipa minyak dari pelabuhan Cilacap ke depot minyak Pertamina di Cilamaya, Jawa Barat, bermodal dana pensiun karyawan Pertamina. Ini mengesalkan orang-orang Pertamina, yang terpaksa harus menyewa pipa minyak perusahaannya sendiri.

Kerjasama antara Ustraindo dan Pertamina tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setahun, Ustraindo berhutang Rp 3,5 milyar plus US$ 600 ribu dalam valuta asing pada Pertamina, untuk sewa peralatan dan lain-lain. Ini menyakitkan hati investor Malaysia kongsi Ustraindo, yang merasa investasinya tidak disalurkan ke PT Ustraindo Petrogas, melainkan ke perusahaan lain di bawah payung Yayasan Bermis yang berkantor di Gedung Bermis di Jl. Rasuna Said Kav. 12-14, Kuningan, Jakarta. Walhasil, Pertamina menolak memperpanjang kontrak "bantuan teknis" PT Ustraindo Petrogas, dan menuntut pelunasan hutang-hutang Ustraindo (CISI, 1991: 769-771; Asiaweek , 14 Sept. 1994: 44-45; Tiras , 26 Okt. 1995).

Sementara itu, Ustraindo juga berpatungan dengan Bambang Trihatmodjo di Hotel Intercontinental di Jimbaran, Bali, yang punya 451 kamar dengan tarif US$ 99 - 132 semalam (Aditjondro, 1995: 18).

Yayasan Intinusa Olah Prima mengelola klub anak-anak gawang Merdeka Boys Football Association (MBFA), yang diambilalih oleh Johannes Kotjo, Bambang Trihatmodjo, dan Yapto Suryo Sumarno, 27 Mei 1997. Maksudnya untuk melakukan pembibitan pemain baru lewat pelatihan anak-anak gawang tersebut. Niat ini timbul, setelah sukses Johannes Kotjo membantu Klub Ballestier Central di Singapura, dengan dana US$ 225.000 dari perusahaan Van der Horst yang dikuasainya (Tiras , 9 Juni 1997: 65-66).

Akhirnya, Yayasan Ibadah dan Amaliyah Bimantara Village, yang diketuai oleh Cano, adalah wahana Bambang Trihatmodjo dkk untuk mengambil hati umat Islam, lewat pembangunan perumahan rakyat yang dapat dianggap Islami. Salah satu proyeknya adalah "Villa Islami" di Karawaci, Tangerang, yang terdiri dari 1200 rumah di atas lahan seluas 104 hektar. Turut meresmikan kompleks perumahan rakyat itu adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir Akbar Tanjung, serta Ketua Umum DPP REI (Real Estate Indonesia), Edwin Kawilarang (Ummat , 9 Des. 1996: 78).

Kebetulan, Edwin Kawilarang sendiri adalah kepala divisi Real Estate Bimantara yang menangani pembangunan apartemen-apartemen mahal (Warta Ekonomi, 22 Juni 1992: 22; Sinar , 20 Jan. 1996: 45-47; Swa, Jan. 1994: 101-109). Sementara Akbar Tanjung pun bukan "orang luar" dari sudut bisnis keluarga Cendana. Perusahaan keluarga Tanjung, PT Marison Nusantara Agencies, berkongsi dengan kelompok Salim dalam pabrik susu PT Indomilk serta industri kimia PT Henkel Indonesia dan PT Zeta Aneka Kimia (Soetriyono, 1988: 39-40; CISI, 1997: 480-481, 542-543, 1456-1457).

Yayasan penjual mimpi rakyat miskin: -------------------------------------------------------- Sedikit catatan penyegar ingatan tentang Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Pengelola SDSB ini dulu dikuasai Sigit Harjojudanto, putera Suharto yang tertua. Selama 2 1/2 bulan, yayasan ini dikuasai Tutut sebagai Menteri Sosial dalam kabinet Suharto terakhir.

Kita belum lupa bahwa hasil pemasukan keluarga Suharto dari berbagai lotere nasional belum pernah dipertanggungjawabkan kepada rakyat banyak. Berbagai lotere nasional itu dikelola oleh YDBKS, yang resminya berada di bawah Menteri Sosial, tapi secara de facto dikuasai Sigit Harjojudanto bersama sejumlah pengusaha swasta tangan kanannya.

Tahun 1985, Sigit ikut mengelola Porkas, yang ditentang keras oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat dan DPRD Jawa Barat berdasarkan pertimbangan keagamaan. Namun kecaman-kecaman ke alamat Porkas itu dibungkam oleh pemerintah pusat dengan dalih bahwa Porkas bukan judi.

Maka Sigit pun bebas meraih keuntungannya. Dua orang pengusaha muda yang ikut terlibat dalam pengelolaan dana Porkas, Robby Tjahjadi (yang baru bebas dari penjara karena menyelundupkan puluhan mobil mewah) dan kawan sekolahnya di Solo, Robby Sumampouw, juga semakin semarak bisnis mereka sesudah Porkas dihapus. Robby Tjahjadi membangun kerajaan tekstil Kanindo-nya, sementara Robby Sumampouw, dengan backing Benny Murdani, memonopoli bisnis kopi di Timor Leste.

Bukan cuma itu. Jusuf Gading, Dirjen Bantuan Sosial Departemen Sosial (1972-1979), pencetus Undian Harapan pendahulu Porkas, mendapat "promosi" tak langsung dari keluarga Suharto. Seorang anaknya, Irvan Gading, menjadi salah satu partner bisnis Tommy Suharto, yang kebetulan juga bekas teman sekolahnya. PT Gading Mandala Utama (GMU), dengan Tommy sebagai presiden komisaris dan Irvan sebagai presiden direktur, menjadi agen tunggal alat-alat berat bagi Departemen PU, bekerjasama dengan kelompok Arthayasa milik Rafiq Radinal Muchtar, anak Menteri PU waktu itu. Belum lagi bisnis GMU yang lain sebagai sub-kelompok Humpuss (Shin, 1989: 248; Wibisono, 1994; Aditjondro, 1994: 57-62; Prospek , 6 Maret 1993: 18-21, 19 Febr. 1994: 56-57;Indonesia Business Weekly , 11 Maret 1994: 10;Warta Ekonomi , 20 April 1992: 23).

Setelah Porkas dibubarkan, Sigit terlibat lagi dalam pengelolaan lotere SDSB, bersama Robby Sumampouw, Henry Pribadi, dan Sudwikatmono. Walaupun SDSB kemudian dibubarkan juga, akibat kencangnya demonstrasi umat Islam dan aktivis mahasiswa, dana SDSB yang terkumpul juga belum pernah dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Malah sebaliknya, Sigit dengan tenang menggunakan bagiannya untuk membangun hotel berbintang lima Bali Cliff Resort seharga US$ 50 juta di Bali. Sementara itu, bisnis para co-manager dana SDSB, juga berkembang dengan pesat. Robby Sumampouw, partner Sigit dalam pengelolaan Porkas maupun SDSB, yang juga pernah membantu Tommy mengelola BPPC, menanam keuntungannya dalam kasino raksasa di Pulau Christmas, Australia. Kawan baiknya, Tommy Suharto, pun sering berjudi di kasino senilai hampir 40 juta dollar AS itu, di mana perusahaannya, Sempati Airlines, menikmati monopoli penerbangan dari/ke Jakarta.

Henry Pribadi, yang juga partner Bambang Trihatmodjo dalam proyek petro-kimia Chandra Asri, perusahaan pemungut iuran televisi PT Mekatama Raya, stasiun televisi swasta SCTV, serta Bank Alfa bin Bank Andromeda, merupakan pengunjung setia kasino Crown di Melbourne, di mana ia pernah memasang taruhan satu juta dollar Australia dalam semalam (Borsuk, 1993; Aditjondro, 1994: 88-89, 1995: 1-2, 1996; Loveard, 1996: 38; Robinson, Hewitt dan Munro, 1997;Tempo , 28 Des. 1991; Gatra , 12 Okt. & 26 Okt. 1996).

Semuanya ini seolah-olah mendidik rakyat bahwa lotere itu halal, mencari untung berlimpah dari lotere juga halal, lalu berjudi dengan laba berlimpah hasil lotere itu pun halal. Ironisnya, seorang Sekjen PB NU terpaksa meletakkan jabatannya gara-gara menerima dana SDSB untuk kegiatan organisasinya. Pengurus Besar NU sendiri nyaris retak karena masalah itu.

Sementara itu, dana YDBKS terus beranak-pinak, dan mencari-cari tempat di mana dana itu dapat ditanamkan. Tahun 1994, lewat perantaraan Menpora Hayono Isman, Bendahara YDBKS, Wisnu Saputra, dipertemukan dengan Bendahara Yayasan Dharmais, Mayjen (Purn.) Hediyanto, untuk menyelamatkan Bank Arta Prima yang tadinya dikuasai Kosgoro. Itulah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai skandal kredit Bank Arta Prima, yang menyebabkan seorang putera Mas Agung, Oka Mas Agung, dan Kim Johannes Mulia ditahan, dan nyaris menyeret Yayasan Dharmais dalam kemelut itu juga (Tiras , 2 Juni 1997: 92-95, 9 Juni 1997: 83-87; Suara Independen , Juli 1997).

Namun terlepas dari skandal BAP itu sendiri, anecdotal evidence ini menunjukkan bahwa yayasan pengelola SDSB itu sungguh-sungguh belum kosong kasnya. Nah, selama 2 1/2 bulan menjabat sebagai Menkes baru yang membawahi YDBKS, Tutut barangkali telah melenyapkan pembukuan lotere-lotere yang sudah dibubarkan tanpa banyak kesulitan.

Yayasan-yayasan yang dikuasai Tommy: -------------------------------------------------------- Selanjutnya, sub-kelompok ketiga adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Tommy, yakni (45) Yayasan Tirasa, (46) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, (47) Yayasan Otomotif, dan (48) Yayasan Bulog.

Yayasan Bhakti Putra Bangsa dan Yayasan Otomotif Indonesia lebih berhubungan dengan hobi-hobi Tommy yang menghasilkan uang -- golf dan balap mobil. Yayasan Bhakti Putra Bangsa yang diketuai Tommy menyelenggarakan pertandingan golf di Palm Hill Country Club Sentul, dekat Bogor, Jawa Barat, bulan Maret 1995 (iklan Bisnis Maritim, 30 Jan-5 Feb 1995). Dan kita sudah sama-sama tahu, bahwa golf di Indonesia lebih merupakan sarana negosiasi bisnis ketimbang olahraga yang serius.

Yayasan Tirasa, yang diketuai Tommy Suharto, dengan anggota badan pengurusnya Tungky Ariwibowo, Moerdiono, dan Tinton Suprapto, adalah pemegang saham PT Sarana Sirkuitindo Utama, yang pada gilirannya adalah pemilik sirkuit balap mobil Sentul. Jadi Sentul bukan milik Tommy Suharto. Begitu keterangan presdir PT SSU, Tinton Suprapto pada pers, 6 tahun lalu (Surya, 26 Juni 1993). Memang secara Sentul resmi bukan milik Tommy pribadi, tapi de facto, ya. Dasar Sentul-oyo.

Yayasan Otomotif Indonesia merupakan instrumen untuk memperluas hobi merangkap bisnis balap mobilnya dari Sentul ke Lampung. Tarif ganti rugi tanah rakyat seluas 157 hektar di Lampung ditentukan langsung oleh Tommy selaku investor merangkap pengurus pusat Ikatan Motor Indonesia (Bola, Minggu I Des 1992; Kompas, 15 & 27 Juli 1996). Namun di luar urusan balap mobil, Yayasan Otomotif juga pernah digunakan oleh Tommy Suharto untuk meminta proyek dari PT Telkom (Siar, 3 Feb 1998).

Yayasan Bulog resminya diketuai Ketua Bulog, Beddu Amang. Namun sejak zaman Achmad Tirtosudiro, zaman Bustanil Arifin, lalu sekarang, Suharto selalu menempatkan orang kepercayaannya di posisi Ketua Bulog itu, yang sekaligus ditugaskan untuk mengurus PT PP Berdikari, perusahaan yang didirikannya dari harta antek-antek Sukarno yang disitanya. Walaupun perusahaan itu resminya berstatus perusahaan negara, dalam perjalanan waktu PT Berdikari, yang sudah berkembang menjadi konglomerat sendiri, dikuasai oleh tiga yayasan yang diketuai Suharto, Dharmais, Dakab, dan Supersemar, yang juga menguasai saham-saham Bank Duta, bank kelompok ini. Saya akan berbicara lagi tentang hal ini dalam bagian tentang bank-bank kelompok Nusamba yang dikepalai oleh Bob Hasan.

Ketika Bulog dipegang oleh Bustanil Arifin, yang isterinya masih kerabat Nyonya Tien Soeharto, keluarga Arifin membentuk konglomeratnya sendiri, yakni Danitama Group. Konglomerat ini banyak bekerjasama dengan kelompok Salim dan kelompok Bimantara. Sementara anak-anak Bustanil Arifin, juga duduk dalam PT Prima Comexindo, perusahaan counter-trading (barter) Hashim Djojohadikusumo, yang akan saya ulas kegiatannya dalam bagian tentang yayasan-yayasan para besan dan keluarganya.

Beddu Amang, ketua Bulog yang sekarang, juga duduk sebagai komisaris salah satu anak perusahaan Danitama, yakni PT Bormindo Nusantara, sebuah perusahaan kontraktor pengeboran minyak. Makanya, pucuk pimpinan Bulog selalu tumpang-tindih kepentingan bisnisnya dengan bisnis keluarga besar Suharto, baik secara langsung maupun melalui keluarga Arifin (Anon., 1991; CISI, 1991: 58-60; Jakarta Post , 13 Febr. 1994; Warta Ekonomi , 24 Okt. 1994: 16).

Kini, dengan Yayasan Bulog menjadi pemegang 10% saham pusat perbelanjaan PT Goro Yudistira Utama (Warta Ekonomi , 4 April 1994: 29-30; Swa , 28 Maret - 9 April 1997: 58-60; Siar , 4 Febr. 1998), fasilitas dan harta yayasan ini dapat dimanfaatkan pula oleh Tommy Suharto. Sama halnya sebagaimana Tutut dan Bambang memanfaatkan Yayasan TVRI, atau sebagaimana Sigit dan kini Tutut memanfaatkan YDBKS, pencetak untung dari lotere SDSB.

Seperti diketahui, Bulog adalah salah satu sumber korupsi utama menurut hasil penyelidikan Komisi Empat yang dibentuk Suharto, menanggapi aksi-aksi mahasiswa di awal 1970-an. Namun Achmad Tirtosudiro, Ketua Bulog di masa itu yang bekas pejabat Kostrad dan teman dekat Suharto, tak pernah diajukan ke pengadilan, sebagaimana juga halnya Ibnu Sutowo, walaupun Pertamina juga sudah terbukti merupakan sarang korupsi di tahun 1970-an.

Baru-baru ini, bertentangan dengan semangat reformasi ekonomi yang dipaksakan oleh Badan Moneter Sedunia (IMF), perusahaan patungan Tommy dan Bulog itu malah mendapat hak monopoli distribusi beberapa bahan pokok, seperti sabun dan tapal gigi. Untuk tidak terkesan serakah, Induk-Induk Koperasi sudah diikutsertakan juga sebagai pemegang saham pusat perkulakan itu. Dengan demikian Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya juga sah-sah saja membantu PT Goro Batara Sakti, sedangkan jalur pemasarannya ke seluruh Indonesia dan Timor Leste tinggal memanfaatkan gudang-gudang Dolog di mana-mana. Asyik, bukan? (Dow Jones , 6 April 1998;Siar, 11-18 April 1998).

Yayasan-yayasan yang dikuasai Mamiek dan suaminya: ---------------------------------------------------------------------------- Sub-kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Suharto, yang terdiri dari (49) yayasan pemilik obyek wisata Taman Buah Mekarsari (TMB) seluas 260 Ha di sepanjang koridor Cibubur-Cianjur, (50) Yayasan Bunga Nusantara, yang didukung oleh Nyonya Christine Arifin, isteri bekas Ketua Bulog yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, pengelola Taman Bunga Nusantara (TBN) seluas 35 hektar di Kabupaten Cianjur, serta (51) Yayasan Rally Indonesia (Shin, 1989: 268; Tiras, 23 Nov. 1995: 15-16; Swa, 13-27 Maret 1997: 99; info dari pembaca e-mail, 16 April 1998).

Yayasan Rally Indonesia, beranggotakan suami Mamiek, Pratikto Singgih, serta tiga orang cucu Suharto, yakni Dandy Nugroho Hendro Maryanto dan Danny Bimo Hendro Utomo (anak Tutut dan Indra Rukmana), serta Ari Haryo Wibowo (anak Sigit Harjojudanto). Kegiatan rutin tahunan yayasan ini adalah menyelenggarakan seri kejuaraan reli dunia di kawasan Medan sejak sepuluh tahun terakhir.

Pratikto Singgih bukannya tak berperan dalam memupuk kekayaan keluarga Suharto. Lulusan FE-UI ini adalah presiden komisaris Bank Utama, salah satu bank keluarga Suharto yang sampai saat ini (21 April 1998), lolos dari langkah-langkah penutupan bank-bank swasta bermasalah.

Yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Titiek & Prabowo: ---------------------------------------------------------------------------- Sub-kelompok kelima ini terdiri dari (52) Yayasan Badan Intelijen ABRI (BIA), yang dikuasai Prabowo melalui teman dekatnya, Mayor Jenderal Jacky Anwar Makarim, yang ikut mengelola sistem perparkiran di Jakarta, (53) Yayasan Kobame (Korps Baret Merah), pemegang saham PT Kobame, serta (54) Yayasan Dharma Putera Kostrad, yang sempat dipegang hampir 3 bulan oleh Prabowo sebagai Pangkostrad baru (Gatra, 4 Feb 1995).

Kemudian, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Titiek Prabowo adalah (55) Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur, (56) Yayasan Hati, yang dibentuk oleh sejumlah "partisan" (orang Timor Leste dan Timor Barat yang membantu Kopassus merebut Timor Leste di tahun 1975-1976), (57) Yayasan Kerajinan Indonesia, (58) Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, dan (59) yayasan pencari dana KONI (Asiaweek, 12 April 1996: 39; The Australian, 10 Oct. 1996).

Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Titiek dan suaminya, mulai dari Yayasan Kobame. Sebelum Prabowo menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, yayasan itu telah berdiri. Tahun 1995, berpatungan dengan kelompok Arseto, konglomerat milik Sigit Harjojudanto, Yayasan Kobame mulai membangun dua pabrik briket arang di Kartosuro, Sukoharjo, dan Serang, Jawa Barat, dengan investasi sebesar Rp 7 milyar. Pabrik briket arang hasil patungan dengan PT Ariyo Seto Wijoyo, anggota kelompok Arseto, diberi nama PT Prawara Sanggatama dan direncanakan mulai beroperasi bulan Januari 1996.

Menurut Danjen Kopassus waktu itu, Brigjen TNI Soebagyo HS, pabrik itu diharapkan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Selain bermanfaat bagi petani di sekitar pabrik, juga mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit Kopassus. "Tentu saja, tujuan memberi kesejahteraan dan keuntungan tidak bisa diabaikan," begitu kata Soebagyo HS (Jawa Pos , 29 Agustus 1995).

Ketika Prabowo jadi Danjen Kopassus, PT Kobame mendapat kredit sindikat Rp 45 milyar dari BRI dan Bank Pelita (milik kel. Djojohadikusumo) untuk membangun proyek-proyek properti di daerah Cinjantung. Selain itu, PT Kobame juga berusaha mengambilalih 50% saham Hotel Horison (EBRI, 18 Juni 1997; Siar, 10 Des. 1997). Tidak jelas siapa ketua yayasan itu, setelah menantu Suharto naik pangkat (jadi letjen) dan jabatan (jadi Pangkostrad). Namun jelas, sebagai bekas pimpinan Kopassus, dia pasti ikut menikmati bisnis yayasan ini.

Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur dibentuk oleh Gubernur "boneka" Timor Leste, Jose Abilio Osorio-Soares, sekitar bulan September 1994. Yayasan inipun telah dimanfaatkan untuk promosi bisnis keluarga Suharto di Timor Leste. Hanya dalam tempo 10 menit, Titiek Prabowo berhasil mengumpulkan sumbangan Rp 210 juta bagi yayasan itu, dalam Lokakarya dan Temu Usaha se-Nusa Tenggara dan Timor Leste, September 1994, di Dili. Sumbangan para pengusaha itu menanggapi himbauan Titiek dalam jamuan makan malam di rumah gubernur, konon untuk menghargai perjuangan para keluarga veteran pejuang "integrasi".

Penyumbangnya: Titiek Prabowo sendiri (Rp 50 juta); wakil perusahaan kayu & ikan Djajanti Group, di mana Sudwikatmono menjadi presiden komisaris (Rp 50 juta); serta wakil-wakil Sucofindo, Texmaco, Modern Group, dan lima perusahaan lain (Jawa Pos, 14 Sept, 1994).

Ternyata, dari semua penyumbang di malam dana itu hanya Titiek dengan kelompok Maharaninya dan Marimutu Sinivasan dengan kelompok Texmaconya yang sudah menanam modal di bumi Loro Sae. Keduanya berkongsi dengan Yayasan Hati membangun pabrik tenunan Timor, PT Dilitex, bernilai US$ 575 juta.

Yayasan Hati, walaupun secara resmi dipimpin Gil Alves, menantu sang gubernur boneka, sesungguhnya merupakan alat bisnis Titiek Prabowo juga. Selain di pabrik tekstil PT Dilitex, puteri kedua Presiden Suharto itu juga partner pabrik garam Yayasan Hati di Manatuto. Kedua pabrik baru itu diresmikan Titiek di Dili, bulan Mei tahun lalu (Aditjondro, 1997a; Lema, 1997; EBRI, 5 Feb 1997: 34).

Setelah seorang komisaris kelompok Texmaco, Theo Sambuaga, diangkat Suharto menjadi Menteri Tenaga Kerja selama 2 1/2 bulan, Titiek Prabowo jadi punya akses ke Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI). Yayasan ini didirikan di zaman Menteri Tenaga Kerja Awaluddin Djamin, untuk memonopoli atau setidak-tidaknya memonitor bantuan luar negeri bagi pengembangan serikat-serikat buruh di Indonesia. Sehingga ironisnya, Yayasan Friedriech Ebert di Jerman terkenal radikal, dipaksa bermitra dengan satu serikat buruh boneka. Semua bantuan FES untuk SPSI bin FBSI, harus disalurkan melalui YTKI.

Yayasan pencari dana KONI, sudah dapat dipastikan tidak cuma akan mencari dana bagi KONI, melainkan juga bagi keluarga Suharto. Baik melalui Titiek Prabowo maupun melalui pamannya, Jenderal Wismoyo Arismunandar. Segera sesudah terpilih sebagai Ketua KONI, akhir Januari 1995, ia memanggil 65 boss konglomerat, termasuk Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Ciputra, dan James Riady, untuk "urunan" bagi penyelenggaraan SEA Games. Maklumlah, berkat menjadi ajudan Presiden, Wismoyo berhasil mengawini Datiet Siti Hardjanti, adik almarhumah Nyonya Tien Suharto (Sinar , 4 Febr. 1995: 8-9, 25 Nov. 1995: 76; Forum Keadilan, 4 Des 1995: 39-40).

Wismoyo sekarang menjadi presiden komisaris perusahaan penerbangan Mandala Airlines, yang dikuasai oleh Nusamba, Sigit Harjojudanto, dan Yayasan Darma Putera Kostrad (Iklan Info-Bisnis, Nov 1994; Indo-commercial, 26 Jan 1995: 2). Karuan saja Bambang "dipercayai" untuk mengetuai konsortium bersama kelompok Mulia dan Titiek Prabowo untuk membangun hotel, apartemen dan mall di bekas lapangan tembak Senayan guna memanfaatkan pesta olahraga SEA Games ke-19 di Jakarta, 11-19 Oktober lalu.

Sementara itu, Tutut "dipercayai" untuk mengelola armada taksi SEA Games dengan 15000 mobil Proton Saga yang diimpornya di Malaysia, sedangkan Bambang, juga dengan dalih untuk keperluan SEA Games ke-19, diizinkan mengimpor 615 mobil mewah, tanpa membayar bea masuk.

Lalu, berbulan-bulan sesudah SEA Games selesai pun, konsorsium yang dipimpin Bambang Trihatmodjo dan Bambang masih diizinkan "memajak" uang rakyat lewat stiker SEA Games, tanpa pertanggungjawaban terbuka (Swa, 24 April-7 Mei 1997: 94-96; Kontan , 23 Juni 1997; D & R , 8 Nov. 1997: 98-99; Siar, 7 & 10 Okt 1997). Itulah enaknya punya paman jadi Ketua KONI.

Yayasan Dharma Putera Kostrad: --------------------------------------------- Sedikit catatan juga perlu diberikan tentang Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putera Kostrad (YDP Kostrad), yang selama 2 1/2 bulan terakhir dikuasai Letjen Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad. Yayasan inilah 'kapal keruk duit' pertama bagi Suharto di awal Orde Baru, di masa transisinya dari Pangkostrad menjadi Presiden penuh (Aditjondro, 1998).

Ketua harian YDP Kostrad mula-mula adalah Brigjen Sofyar, Kepala Staf Kostrad waktu itu, yang juga "terpilih" sebagai Ketua KADIN Indonesia. Sesudah Sofyar meninggal tahun 1973, jabatan itu dialihkan Suharto kepada Jenderal Suryo Wiryohadipuro, salah seorang Aspri Presiden waktu itu.

Walaupun resminya Suryo menjabat sebagai ketua harian YDP Kostrad, pengelolaan bisnis kelompok perusahaan itu berangsur-angsur dipercayakan Suharto pada Sofyan Wanandi. Sofyan adalah tangan kanan Jenderal Sudjono Humardani, yang juga Aspri Presiden Suharto. Maka masuklah Sudjono Humardani, dua orang puteranya, Djoko dan Salim, dan seorang menantunya, Saso Sugiarso, ke dalam perusahaan-perusahaan kelompok itu, yang pada awalnya bekerjasama erat dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, pemilik kelompok perusahaan Tri Usaha Bhakti (Truba).

Juga isteri dan anak Jenderal Ali Murtopo, Aspri Presiden yang lain, masuk menjadi komisaris sebagian perusahaan Pakarti Yogya. Maklumlah, tangan kanan Ali Murtopo adalah Jusuf Wanandi, abang si Sofyan. Mereka berdua adalah agen Operasi Khusus (Opsus), operasi klandestin yang dikomandoi Ali Murtopo untuk merebut Irian Barat, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kemudian memenangkan pengangkatan Suharto menjadi Presiden penuh dalam SU MPR 1967. Terakhir dipakai untuk memantapkan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 serta melumpuhkan semua partai lain.

Sementara itu, pembagian rezeki bagi keluarga Jenderal Suryo, tidak dilupakan. Seorang menantunya, Adiwarsito Adinegoro, juga turut dalam delapan perusahaan milik Kostrad. Sedangkan seorang anak Jenderal Suryo sendiri, Tony Suryo, dilibatkan dalam kelompok bisnis Astra, dan menjadi tangan kanan Edward Surjadjaja dalam kelompok Summa. Dengan kata lain, pada awalnya Sofyan Wanandi dan banyak pengusaha keturunan Cina lain pendukung Suharto, sengaja melibatkan para jenderal dan keluarga mereka dalam inner circle bisnis keluarga Suharto, untuk memantapkan dukungan rezim ini pada kepentingan ekonomi mereka.

Di tangan Sofyan Wanandi itulah bisnis kelompok Kostrad -- yang lebih dikenal dengan nama kelompok Pakarti Yogya -- berkembang dengan pesat, dengan dukungan dari kelompok Salim dan konglomerat-konglomerat lain, seperti kelompok Mantrust, Bank Panin, BUN, dan lain-lain.

Misalnya, Bank Windu Kencana, prakteknya adalah usaha patungan antara Kostrad dan Liem Sioe Liong, walaupun menurut akte notarisnya adalah milik YDP Kostrad, Yayasan Trikora, dan Yayasan Jayakarta. Pabrik perakitan Volkswagen, yang dirampas Kostrad dari Piola Panggabean, dan berganti nama menjadi PT Garuda Mataram, adalah kongsi antara Kostrad dan kelompok Mantrust. Bahkan dalam PT Toyota Astra Motors, agen tunggal mobil Toyota di Indonesia, YDP Kostrad memiliki 7,5% saham. Juga dalam agen sepeda motor Honda, PT Federal Motors yang anak perusahaan Astra juga, YDP Kostrad punya saham (TBN RI tgl. 18 Juni 1968 No. 49; Shin, 1989: 258-261, 266, 335, 411; Robison, 1990: 262-263, 282, 288; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27).

Lama-lama, Sofyan mulai mengembangkan kelompok perusahaan yang didominasi keluarga Wanandi, yang lebih dikenal dengan nama kelompok Gemala, yang di tahun 1993 terdiri dari 32 perusahaan dengan omset lebih dari Rp 1,2 trilyun setahun (Prospek , 13 Agustus 1994: 20). Perusahaan-perusahaan Kostrad sendiri semakin terlantar, apalagi setelah VW semakin disaingi mobil-mobil Eropa, AS, Jepang, dan Korea yang diageni kelompok Salim serta bisnis keluarga Suharto yang lain (Chalmers, 1988).

Dalam dasawarsa terakhir, kelompok Nusamba dan bisnis keluarga besar Suharto lainnya mulai masuk menguasai berbagai perusahaan yang dulu didominasi Kostrad. Di tahun 1970, akte notaris PT Bogasari menentukan bahwa 26% keuntungan pabrik penggilingan terigu itu harus harus dibagi rata antara YDP Kostrad dan Yayasan Harapan Kita. Tujuh tahun kemudian, akte notaris Bogasari direvisi. Nyonya Bustanil Arifin, yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, masuk menjadi pemegang 21% saham Bogasari. Dialah yang berhak menentukan pembagian keuntungan pabrik terigu raksasa itu untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi, lenyaplah "jatah" otomatis YDP Kostrad sebesar 13% itu (Shin, 1989: 268, 354).

Kemudian, seperti yang sudah disinggung di atas, maskapai penerbangan PT Mandala Airlines, kini dikuasai Nusamba (45%) dan Sigit Harjojudanto (15%), sehingga saham PT Dharma Putera Kencana (a/n YDP Kostrad) tinggal 40%. Mandala juga telah mengangkat Jenderal Wismoyo Arismunandar, adik ipar Nyonya Tien Suharto, sebagai Presiden Komisaris. Masuknya pemegang saham baru juga memperkuat otot operasi Mandala, dengan membeli dua pesawat Boeing 737 bekas milik maskapai penerbangan Jerman, Lufthansa (Indocommercial , 26 Jan. 1995: 1-2).

Kendati demikian, YDP Kostrad masih tetap bertahan sebagai pemegang saham sejumlah perusahaan lain yang tergolong basah, misalnya pabrik karung plastik Pertamina, PT Karuna, bersama dua yayasan TNI/AD yang lain (Prospek , 16 Febr. 1991: 9).

Yayasan para besan dan kerabat: --------------------------------------------- Dalam kelompok yayasan para besan dan kerabat, tercatat tiga yayasan yang dipimpin anggota keluarga Kowara, yakni (60) Yayasan Pembangunan Jawa Barat, (61) Yayasan 17 Agustus 1945, dan (62) Yayasan Pendidikan Triguna yang ketiga-tiganya berafiliasi ke mendiang Eddi Kowara Adiwinata, ayah mertua Tutut, serta Nyonya Eddi Kowara (iklan dukacita Suara Merdeka, 23 Jan 1995 & Jawa Pos, 7 Maret 1996).

Lalu, ada tiga yayasan yang dipimpin anggota keluarga Djojohadikusumo, yakni (63) Yayasan Pralaya Loka, yang diketuai Nyonya Dora Sigar-Djojohadikusumo, yang berniat mendirikan krematorium canggih di Cikarang, Jawa Barat, (64) Yayasan Dana Mitra Lingkungan, serta (65) Yayasan Balai Indah yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, yang dibentuk untuk menggalakkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara bekas Uni Soviet (Kontan, 23 Juni 1997; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 31).

Yayasan Dana Mitra Lingkungan yang dirintis Profesor Sumitro Djojohadi-kusumo, sangat dikenal di lingkungan organisasi non-pemerintah (ornop) lingkungan seperti WALHI, karena banyak membantu kegiatan pendidikan lingkungan, tanpa melakukan oposisi terbuka terhadap rezim Suharto. Sumber dananya kebanyakan dari maskapai multinasional Barat yang beroperasi di Indonesia, seperti BAT (British American Tobacco), Chevron, Texaco, dan lain-lain.

Kemudian, dalam kelompok yayasan para kerabat Suharto dan isterinya di Solo dan Yogya termasuk (66) Yayasan Mangadeg, (67) Yayasan Pendidikan Grafika, dan (68) Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, yang ketiganya diketuai Sukamdani Gitosarjono, saudara sepupu Nyonya Tien Suharto, (69) Yayasan HIPMI Jaya, (70) Yayasan Suryasumirat, (71) Yayasan Aji Kinasih Kencana, (72) Yayasan Puteri, (73) Yayasan Ngadi Saliro-Ngadi Busono, (74) Yayasan Kinasih, serta (75) Yayasan Kemusuk Somenggalan yang dikelola kerabat Suharto di Dukuh Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Soal Yayasan Mangadeg dan Yayasan Kemusuk Somenggalan akan dijelaskan di bagian tersendiri, jadi marilah kita tinjau yayasan-yayasan kerabat Suharto yang lain. Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, dibentuk dan diketuai Sukamdani Gitosarjono untuk mengelola Universitas Sahid dan Akademi Perhotelan Sahid, serta membantu beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia (InfoBisnis , Juli 1994: 13).

Selanjutnya, Yayasan HIPMI Jaya melibatkan putera keempat Sukamdani Gitosardjono, Haryadi Budisantoso Sukamdani, 43, alias "Aik". Yayasan ini dibentuk oleh para pengurus dan bekas pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Jakarta Raya, termasuk "Aik". Yayasan ini termasuk salah satu pemegang saham PT Info Jaya Abadi, penerbit majalah Info Bisnis .

Sebelum punya SIUPP, majalah bisnis yang waktu itu langsung diterbitkan oleh HIPMI Jaya sudah beredar bebas di toko buku dan agen koran & majalah di kota-kota besar di Indonesia, walaupun Info Bisnis merupakan majalah intern HIMPI Jaya. Peredaran secara komersial ini bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang penerbitan khusus yang hanya punya STT (Surat Tanda Terdaftar), dan banyak majalah mahasiswa dan ornop yang telah ditegur dan dicabut STT-nya karena dianggap melanggar peraturan ini.

Bulan April 1995, setelah PT Info Jaya Abadi terbentuk, majalah itu memperoleh Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Kontan penerbit majalah Info Bisnis itu menjual sahamnya kepada keluarga besar HIPMI, tanpa mencatatkan sahamnya di Badan Pengawas Pasar Modal (Kompas , 10 April 1995; Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83). Hal ini juga bertentangan dengan peraturan pemerintah. Namun presedennya sudah ada, yakni penjualan saham penerbit harian Republika kepada semua orang (Muslim) yang berminat. Termasuk Suharto. Selain itu, pejabat mana yang berani, atau mau menegur penerbit majalah Info Bisnis itu, yang hampir semuanya termasuk pengusaha anak pejabat?

Yayasan Suryasumirat yang didirikan dengan Keppres No. 7/1991, mendapat rezeki nomplok berupa sebagian kekayaan dana milik Puro Mangkunegaran. Berdasarkan Keppres itu, yayasan ini ditugaskan mengelola aset Mangkunegaran. Termasuk dana Rp 3 milyar yang dihibahkan pemerintah kepada kaum kerabat keraton dari mana Nyonya Tien Suharto berasal. Dana itu disimpan dalam bentuk deposito atas nama yayasan itu di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam Keppres itu juga ditegaskan bahwa yayasan itulah yang berhak mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil deposito tersebut.

Menurut Agus Sudono, bekas ketua FBSI, yang menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Suryasumirat, dana hibah dari pemerintah itu disimpan di BDN Manggala Wanabakti, Jakarta. Yayasan ini memanfaatkan bunga simpanan sebagian besar (65%) untuk membiayai Puro Mangkunegaran, 5% untuk keperluan Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryasumirat (HKMNS), 12% untuk biaya operasional Yayasan Suryasumirat, dan 18% untuk cadangan keperluan mendadak. Pengeluaran terbesar, menurut Agus Sudono, adalah untuk membiayai pengelolaan Puro Mangkunegaran, yakni rata-rata Rp 17,5 juta per bulan. Itu hanya untuk menggaji para karyawan, dan belum termasuk honor Sudjiwo, sebagai pengageng puro (Sinar , 19 Sept. 1994: 27).

Lewat isterinya, Tommy Suharto, kini juga berhak ikut mengelola Puro Mangkunegaran maupun Yayasan Suryosumirat. Soalnya, Ardhia Pramesti Regita Cahyani Suryobandoro alias Tata, yang baru dinikahinya Mei tahun lalu, termasuk kerabat Mangkunegaran.

Menurut pengamat Indonesia, Michael Vatikiotis, sesungguhnya sudah ada rencana terlebih dahulu untuk mengawinkan salah satu anak Suharto dengan kerabat Mangkunegaran. Di akhir 1980s, menurut kabar-kabar angin yang diterima koresponden Far Eastern Economic Review itu, ada usaha menjodohkan putera mahkota Mangkunegaran, Pangeran Jiwo, dengan anak perempuan Suharto yang termuda, Mamiek. Namun karena usaha ini tidak berhasil, dan Pangeran Jiwo sudah punya seorang putera dari perkawinannya dengan Sukmawati Sukarnoputri, Suharto kabarnya memerintahkan supaya Jiwo tidak memakai gelar Mangkunegoro X, setelah dia dinobatkan di bulan Januari 1989.

Campur tangan keluarga Suharto, khususnya Nyonya Tien, yang hanya seorang bangsawan pinggiran di keraton Mangkunegaran, yang berusaha menaikkan statusnya dengan membangun kompleks kuburan mewah Mangadeg, dekat kompleks kuburan raja-raja Mataram (Solo dan Yogya) di Imogiri, kabarnya sangat menjengkelkan kalangan bangsawan Jawa Tengah. Ironisnya, Suharto sendiri selalu sibuk menggarisbawahi asal-usulnya dari kalangan rakyat bawah (Vatikiotis 1994: 10-11).

Yayasan para kerabat berikutnya adalah Yayasan Aji Kinasih Kencana, yang didirikan dan dipimpin oleh Djoko Ramiadji. Putera Nyonya Mooryati Soedibyo, pakar jamu dan kosmetika tradisional asal Solo itu, pernah menjadi direktur teknik dan operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan jalan-jalan tol Tutut. Kini Djoko Ramiadji telah membentuk konglomerat keluarganya sendiri, yakni kelompok Drassindo. Dengan dana awal sekitar Rp 400 juta, yang disisihkan dari keuntungan perusahaan (kelompok) dan kantor pribadi sang direktur, yayasan itu antara lain menyantuni penderita sakit yang keluarganya tidak mampu.

Walaupun sudah berpisah dari kelompok CMNP, bisnis kelompok Drassindo ini masih erat kaitannya dengan bisnis keluarga Suharto, yakni pembangunan dan pengoperasian jalan-jalan tol. Selain itu, kelompok Drassindo menjadi partner Hotel Sheraton berbintang lima yang dibangun dekat bandara Adi Sutjipto, Yogya.

Mustika Princes Hotel berlantai tujuh, dari mana orang dapat memandang ke lereng Gunung Merapi, bakal diuntungkan oleh berbagai mega-proyek keluarga Suharto. Mulai dari pembangunan bandara Adi Sumarno, Solo (bekerjasama dengan bandara Schiphol, Belanda) serta pembangunan jalan tol Solo-Yogya sepanjang 38 Km oleh PT Citra Lamtoro Gung Persada-nya Tutut, sampai dengan pembangunan Merapi Golf and Mountain Resort milik Sudwikatmono, Probosutedjo, Sukamdani, dan Azwar Anas (Wisnu, 1998; Forum Keadilan, 1 Sept. 1994: 38, 1 Juli 1996: 74-75;Bernas, 7 Okt. 1994; Tiras , 14 Sept. 1995; Kontan , 7 Okt. 1996: 24, 31 Maret 1997: 30; Warta Ekonomi, 2 Des. 1996: 12-13; Swa, 5-18 Juni 1997: 47, 25 Sept.-8 Okt. 1997: 98-99).

Yayasan Aji Kinasih Kencana hanyalah salah satu di antara berbagai yayasan keluarga Mooryati Soedibyo yang erat hubungannya dengan keluarga besar Suharto. Dua yayasan lain, yakni Yayasan Puteri dan Yayasan Ngadi Saliro dan Ngadi Busono, diketuai sendiri oleh sang direktur perusahaan jamu tradisional Jawa, PT Mustika Ratu. Berkat kedekatannya dengan Nyonya Tien Suharto (alm.), Yayasan Puteri praktis memegang monopoli penyelenggaraan kontes ratu di Indonesia, sekaligus menjadi counterpart Miss Universe.

Dalam posisi sebagai ketua yayasan-yayasan itu, Nyonya Mooryati Soedibyo juga berhasil bertemu Nyonya Hillary Clinton di Istana Negara, tanggal 14 November 1994. Juga audiensi dengan Ibu Negara Filipina dan Korea Selatan di tahun itu juga merupakan kesempatan promosi jamu kecantikan puteri-puteri keraton Solo buatan PT Mustika Ratu (iklanFemina , 25-31 Mei 1994).

Nyonya Tien Suharto sangat senang mempromosikan perusahaan jamu kencantikan dari Solo itu. Maklumlah, almarhumah adalah sahabat lama juragan jamu itu sejak masa kecil mereka di Solo, sehingga menganggapnya seperti keluarga sendiri. Ketika KRMH Ir. Soedibyo Purbo Hadiningrat, suami milyarder jamu itu meninggal dunia, tanggal 6 Januari yang lalu, almarhum juga dikuburkan di pemakaman keluarganya di Tapos, dekat kompleks peternakan keluarga Suharto (Forum Keadilan , 26 Jan. 1998: 80).

Makanya tak mengherankan kalau bisnis anak-anak kedua keluarga itu pun tumpang tindih, atau sedikitnya bersinerji satu sama lain. Paling tidak, jalan-jalan tol kelompok Drassindo ikut menikmati kenaikan tarif jalan tol yang berulang kali digolkan oleh kelompok Tutut, walaupun ditentang oleh sejumlah anggota DPR-RI dari fraksi Pembangunan maupun fraksi lain.

Persahabatan Djoko Ramiadji dan Tutut juga mempererat hubungan keluarga Suharto dengan kerabat keraton Pakubuwono, sebab Nyonya Mooryati Soedibyo Poerbohadiningrat adalah putri Pakubuwono X (Sinar , 3 Des. 1994: 31-32). Ini menambah kuatnya tancapan kuku keluarga Suharto di daerah Solo, atau di Jawa Tengah pada umumnya, di mana semangat feodal masih kuat berakar di kalangan rakyat kecil maupun birokrat.

Selanjutnya, Yayasan Kinasih, yang patut dicatat sebagai instrumen Suharto untuk memelihara simpati umat Nasrani. Yayasan ini milik Radius Prawiro, yang masih saudara sepupu Nyonya Tien Suharto. Yayasan yang sehari-hari dikelola Nyonya Radius Prawiro ini memiliki perkebunan anggrek di Ciawi, Bogor, peternakan ayam di Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Widuri, dan Wisma Kinasih di Jawa Barat (Warta Ekonomi , 29 Okt. 1990: 27; sumber-sumber lain).

Karena kedekatannya dengan para pengurus Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), Wisma Kinasih sering menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan DGI, yang kemudian berganti nama menjadi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia). Wisma Kinasih juga cukup dikenal civitas academica berbagai universitas Kristen di Indonesia, di mana Radius duduk sebagai anggota atau pimpinan dewan penyantunnya.

Radius-lah yang berjasa "menyelamatkan" Sinar Harapan dari tangan Harmoko, Sudwikatmono, Titiek Prabowo, dan Bambang Rachmadi (menantu Sudharmono), ketika burung-burung kondor itu memperebutkan bangkai harian Kristen itu yang dibreidel Harmoko, tanggal 9 Oktober 1986 (Byrnes, 1986; sumber-sumber lain).

Toh Radius, yang bulan-bulan lalu dipakai oleh Suharto dalam ofensif diplomatik terhadap negara-negara Barat, hanya dapat bergerak sejauh direstui suami saudara sepupunya. Misalnya, dalam kemelut pemecatan Arief Budiman di Universitas Kristen Satya Wacana, anggota kehormatan Badan Pengurus YPTKSW itu tak mampu memaksa pengurus Satya Wacana mencabut pemecatan perintis Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW itu.

Soalnya, Radius tak mau menyulitkan bisnis anak-anaknya. Padahal, Arief Budiman waktu itu dikenal sebagai pengecam konglomerat paling top di UKSW, sementara Mochtar Riady, boss Lippo Group duduk di badan pengurus yayasan perguruan tinggi swasta itu. Apalagi Lippo telah menyumbang pembangunan kapel, sebagai imbalan bagi hak membuka kantor cabang bank swasta satu-satunya di lingkungan kampus itu.

Maklumlah, konglomerat Kariza Group milik ketiga anaknya, Baktinendra, Tri Putra Yusni, dan Pingkan Riani Putri, yang punya aset sebesar Rp 100 milyar di tahun 1993, juga berbisnis dengan anak-anak Suharto. Misalnya, perkebunan tebu PT Naga Mas seluas 25 ribu Ha di Kabupaten Gorontolo, Sul-Ut, dikelola oleh Bakti Prawiro, berkongsi dengan Prajogo Pangestu, kawan bisnis Tutut dan Bambang.

Selain itu, Ria Prawiro adalah komisaris PT Perdana Inti Investama, di bawah PresKom Johannes Kotjo, bekas CEO kelompok Salim yang kini memutar sebagian bisnis Bambang Trihatmodjo. Aset total pialang bursa saham itu tahun 1996 sudah bernilai Rp 0,6 trilyun. Ria juga direktur PT Kariza Indalguna, pemegang hak waralaba perusahaan pengelola konferensi, Carrol Partners International, yang memudahkan lobi bisnisnya dengan pengusaha top dan kepala negara Asia-Pasifik. Omset kelompok Tri Megah yang dipimpinnya tahun 1996 mencapai Rp 157 milyar, No. 204 di antara 220 konglomerat terbesar di Indonesia.

Melalui PT Rempah Jaya Lestari, kedua saudara Ria, Bakti dan Yusni pun ikut dalam BPPC, oligopoli cengkeh Tommy Suharto, berkongsi dengan Oei Kurnia Wijaya, pengusaha gula dan perkapalan asal Gorontalo (IEFR, 1997: 444-445; Prospek , 6 Maret 1993: 20; Indonesia Business Weekly , 18 Juni 1993;Suara Independen , Juli 1995: 22; Media Indonesia Minggu , 27 Agustus 1995; Down to Earth , Agustus 1997: 15; Warta Ekonomi , 24 Nov. 1997: 36-37).

Yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto melalui antek-anteknya, Habibie, Bob Hasan, Sudomo, dan Joop Ave: ---------------------------------------------------------------------------- - Dalam kelompok ketujuh termasuk yayasan-yayasan yang kini dikuasai secara tidak langsung oleh Suharto melalui "presiden boneka", B.J. Habibie, lewat lima jalur: teknologi, ICMI, para alumni Jerman, Sulawesi, dan Batam.

Pertama-tama, sejak 1984 Habibie menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina (76) Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia. Yayasan ini selalu disebut-sebut dalam berbagai biografi Habibie (Salam, 1987; Makka, 1986), tanpa uraian apa sesungguhnya yang sudah dilakukan yayasan itu. Makanya sekaranglah saatnya meminta pertanggungjawaban yayasan, yang mungkin sudah mendapatkan sejumlah uang rakyat dari BPPT atau badan lain yang dikuasai Habibie. Apalagi mengingat bahwa dana reboisasi pun dapat dimanfaatkan Habibie untuk pabrik pesawat terbangnya, dengan restu bekas Presiden Suharto.

Kedua, sebagai bekas Ketua Umum ICMI, jabatan yang secara resmi belum diganti lewat sebuah kongres, Habibie masih dapat menggunakan berbagai organ ICMI untuk memobilisasi dukungan bagi Suharto. Makanya, lewat ICMI, yang kini dipimpin bekas koruptor Bulog, Achmad Tirtosudiro, orang kepercayaan Suharto sejak zaman Kolognas yang sama korupnya (Crouch, 1988: 278-281), Suharto menguasai (77) Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT Abdi Bangsa yang menerbitkan harian Republika dan majalah Ummat, di mana Suharto menjadi pelindung, (78) Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang diketuai dr. Nyonya Hasri Ainun Habibie, dan (79) Yayasan Dompet Dhuafa Republika (Prospek , 19 Des. 1992: 34).

Peranan dan kekayaan kedua yayasan terakhir ini tak dapat diremehkan, dan sangat terkait dengan yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto secara langsung. Di kalangan wartawan Muslim di Jakarta, Yayasan Orbit cukup dikenal, karena yayasan itu dapat memberi rekomendasi potongan harga tiket pesawat dan berbagai kemudahan lain.

Di awal 1996, Yayasan Orbit telah berhasil mengisi koceknya sejumlah dua milyar rupiah dengan merogoh kas semua bank pemerintah (Bapindo, BRI, Bank Exim, BDN, BBD, BTN, dan BNI 46), serta sejumlah bank swasta, yakni Bank Anrico (yang baru saja dibubarkan), Bank Bukopin, Bank Intan, Bank Muamallat, Bank Nasional, Bank Nusa, dan Bank Papan Sejahtera. Di awal 1996 itu, kerjasama sedang dijajaki dengan sepuluh bank swasta lain, seperti Bank Angkasa, Bank Duta, Bank Danamon, Bank Dwipa, BCA, BII, Bank Lippo, Bank Universal, Bank Victoria, dan Bank Umum Nasional (Jawa Pos , 24 April 1996; Forum Keadilan , 1 Jan. 1996: 107).

Seperti yang kita ketahui, BCA, Bank Danamon, Bukopin, Bank Duta, BUN, Bank Papan Sejahtera, dan Bank Universal, dikuasai oleh klik Suharto melalui keluarga Liem Sioe Liong, tiga anak Suharto (Tutut, Sigit, dan Titiek), Bob Hasan, dan keluarga Djojohadikusumo. Makanya, semakin banyak tumpah tindih kekayaan yayasan Suharto yang satu dengan yang lain, melalui kegiatan pencarian dana Yayasan Orbit ini.

Yayasan Dompet Dhuafa Republika, lebih kaya lagi, karena di tahun 1996 yayasan ini telah berhasil meraup fulus sebesar Rp 4 milyar dari sejumlah donor yang tak diidentifikasi (Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).

Kekuasaan Habibie -- sebagai tangan kanan Suharto -- di yayasan-yayasan ICMI sangat besar. Dialah yang mencoret Parni Hadi dari jabatan Direktur Produksi PT Abdi Bangsa, dan menggolkan Beddu Amang yang juga Bendahara ICMI dan Ketua Presidium KAHMI (Keluarga Alumni HMI), menjadi komisaris perusahaan penerbit harian Republika itu, sekaligus Ketua Yayasan Abdi Bangsa. Dengan demikian, klik pendukung Suharto di lingkungan ICMI juga semakin solid. Sebab Beddu Amang juga komisaris perusahaan keluarga Bustanil Arifin, PT Bormindo Nusantara, bersama A.R. Ramly yang juga salah seorang komisaris PT Astra International (Jakarta Post, 18 Febr. 1994;Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).

Kemudian, lewat Habibie sebagai patron para sarjana lulusan Jerman, Suharto akan semakin kuat mempengaruhi (80) Yayasan Bina Bhakti (YBB). Yayasan ini didirikan di bulan Oktober 1977 oleh para alumni Jerman, yang pada awalnya bertujuan membantu realisasi program re-integrasi. "Untuk mempermudah mahasiswa kita yang studi di Jerman mengabdikan dirinya untuk negara, sekembalinya ke tanah air," begitu ujar Lilik D. Susbiantoro, Ketua Dewan YBB pada majalah Prospek , 6 Oktober 1990.

Dalam upaya membantu proses reintegrasi itu, YBB menyajikan sejumlah tawaran bagi para alumni Jerman, a.l. menghubungkan mereka dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga dan keahlian mereka. Lantas, Business Circle YBB, menurut ketuanya, Faisal Djalal, merupakan wadah para alumni Jerman yang terjun ke dunia wiraswasta (Prospek , 9 Okt. 1990: 33).

Lalu, lewat Habibie sebagai putera Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, Suharto dapat meraih simpati masyarakat propinsi itu lewat (81) Yayasan Pengembangan Wallacea. Yayasan ini, selain didukung Habibie, juga didukung Ibnu Sutowo, ketua umum yayasan itu. Salah satu "proyek" yayasan ini adalah pendirian sebuah universitas di ibukota kabupaten Bolaang-Mongondow, sebagai pusat riset kawasan fauna dan flora Wallacea yang terwakili di Taman Nasional Nani Bogane Wartabone seluas 325 ribu Ha (Teknologi, Des. 1994: 74; sumber-sumber lain).

Akhirnya, lewat kekuasaan keluarga Habibie di Pulau Batam, keluarga Suharto juga dapat 'kecipratan' monopoli pengelolaan rumah sakit dan sekolah-sekolah di pulau itu. Monopoli tidak resmi ini dipegang oleh (82) Yayasan Keluarga Batam, yang diketuai Nyonya Sri Rejeki Habibie, adik B.J. Habibie yang menikah dengan Mayor Jenderal (Purn.) Sudarsono Dharmo-suwito. Bekas kepala BIDA (Batam Industrial Development Authority) (1978 -1988) yang bernaung di bawah Otorita Batam, yang masih menjabat sebagai Ketua KADIN Batam yang kekuasaannya secara politis melebihi Camat.

Ketua Otorita Batam sendiri, sejak B.J. (Rudy) Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden, dilimpahkan kepada adiknya, J.E. (Fanny) Habibie. Bekas Dubes RI di London itu sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut di masa tragedi Tampomas II tahun 1981, yang menenggelamkan sekurang-kurangnya 800 orang (Tempo, 21 Febr, 1981: 13;Kompas , 27 Maret 1998).

Yayasan lain yang beroperasi di Pulau Batam, yang saya duga punya kaitan dengan keluarga Habibie adalah (83) Yayasan Merah-Putih. Bulan Oktober 1995, yayasan itu menyelenggarakan turnamen golf piala Nyonya Tien Suharto di pulau itu. Alasannya adalah untuk mempererat kerjasama antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Akhirnya, jangan kita lupa (84) yayasan pengelola Poliklinik Baruna yang diasuh bekas aktivis mahasiswa 1974, dokter Hariman Siregar. Pelindung poliklinik itu adalah Fanny Habibie, kakak kandung Rudy Habibie. Berkat kedekatannya dengan pusat kekuasaan ini, Hariman seringkali dimanfaatkan oleh para aktivis 1966, untuk membuat "deal" dengan kalangan militer. Ketika polisi juga diperalat tentara dan Suharto untuk menyeret saya ke pengadilan, beberapa tahun lalu, Ketua YLBHI waktu itu, Adnan Buyung Nasution menawarkan saya untuk membuat "deal" dengan tentara, melalui Hariman Siregar, supaya tuduhan "menghina aparat pemerintah" yang bakal dikenakan Kejaksaan Tinggi DIY pada saya dapat didrop. Namun saya menolak tawaran itu, dan berusaha lolos dari jaringan aparat pelacuran hukum di Indonesia, dengan bantuan kawan-kawan akademisi di Australia.

Kembali ke yayasan-yayasan Habibie, yayasan-yayasan ini penting dibeberkan laporan keuangannya secara terbuka, untuk membantu pemantauan kekayaan keluarga Suharto. Soalnya, kekayaan kedua keluarga itu begitu bertumpang-tindih. Baik di Batam dan pulau-pulau sekitarnya, misalnya di Pulau Bulan, tempat operasi peternakan babi dan buaya serta perkebunan sayur dan anggrek milik PT Sinar Culindo Perkasa yang mengekspor 10% kebutuhan babi hidup kota Singapura. Pemegang saham perusahaan itu adalah Anthony Salim, putera mahkota kelompok Salim, bersama Tommy Suharto, Timmy Habibie, dan Harry Murdani, abang bekas panglima ABRI dan pembantai rakyat Timor Leste, Jenderal (Purn.) Benny Murdani.

Di luar Batam, kelompok Timsco pimpinan Timmy Habibie, adik laki-laki Rudy Habibie yang termuda, berkongsi dengan Tutut dalam bisnis telekomunikasi lewat PT Citra Telekomunikasi Indonesia, PT Lucent Technologies, di bidang pemetaan udara lewat PT Aerogeohydro Infosystem, dan dalam proyek raksasa Manggarai (yang batal karena krisis moneter saat ini) lewat Konsorsium Manggarai Permuka, di mana Timmy Habibie diikutsertakan lewat perusahaannya, PT Suhamthabie Utama.

Timsco juga berkongsi dengan kelompok Bimantara, Salim, Sinar Mas, Barito Pacific, dan Aneka Guna Kimia dalam sejumlah industri kimia dan agro-bisnis, punya omset Rp 640 milyar di tahun 1995. Isteri Fanny Habibie juga pemegang saham utama PT Timsco, sementara anak-anak dan beberapa orang saudara kandung Rudy Habibie menguasai saham sejumlah anak perusahaan Timsco. Kelompok itu kini terdiri dari sekitar 70 perusahaan.

Barangkali akibat kedekatan antara keluarga Suharto dan Habibie, Bob Hasan termasuk pemegang saham paling awal di pulau itu, berpatungan dengan maskapai AS McDermott International. Tidak cuma itu. Setelah kasino Copacabana di Ancol ditutup, bulan April 1981, lantaran oposisi umat Islam, seorang adik Nyonya Tien Suharto, Mayor Jenderal (Purn.) Ibnu Hartomo, bekas Dirjen Bantuan Sosial Depsos, pernah mencoba membuka kasino baru di pulau itu. Tapi karena oposisi dari Singapura, kasino itupun ditutup.

Kekuasaan keluarga Habibie atas peluang-peluang bisnis di Pulau Batam dan IPTN kini sudah 'menurun' ke generasi kedua. Thariq Kemal Habibie, putera bungsu Rudy Habibie, sudah menjadi presdir konglomerat keluarga Habibie yang baru, Repindo Panca Group, yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang di Braunschweig, Jerman. Untuk menarik dukungan ABRI, Ketua Fraksi ABRI di DPR-RI waktu itu, Marsekal Udara Abu Hartono, diangkat menjadi Presiden Komisaris Repindo Panca. Sang preskom itu sekarang bertugas sebagai Dubes RI di Manila, dan aktif memantau satu seminar internasional tentang korupsi yang dihadiri oleh sejumlah aktivis pers alternatif dari Indonesia.

Entah atas nama perusahaan yang mana, Thareq telah membangun Hotel Melia Panorama di Pulau Batam, bersama saudara sepupunya, Harry Sudarsono. Sementara isteri Timmy Habibie, memegang monopoli perusahaan taksi di Pulau Batam. Batam memang merupakan "sorga" bagi keluarga besar Habibie, di mana mereka telah membangun satu rumah peristirahatan yang mewah di atas bukit Nongsa, lengkap dengan helipad segala, dari mana pemandangan ke kota Singapura terlihat cantik.

Di luar Batam, Thareq Kemal Habibie juga telah mendapat kepercayaan IPTN dan sejumlah konglomerat swasta untuk memimpin PT Prodin, yang punya spesialisasi menyelenggarakan pameran-pameran dagang produk Indonesia, khususnya pesawat terbang. PT Prodin ini merupakan konsorsium antara berbagai konglomerat di Indonesia, seperti Salim, Sinar Mas, dan Bakrie Bersaudara.

Ada lagi satu hubungan bisnis dan kekeluargaan baru yang telah terjalin antara bisnis keluarga Suharto dan keluarga Habibie. Aziz Mochdar, adalah salah seorang pemegang saham inti kelompok Bimantara, yang menguasai 30% saham PT Aqualindo Mitra Industri, 30% saham PT Duta Nusabina Lestari, 25% saham PT Montrose Pestindo Nusantara, 10% saham PT Kapsulindo Nusantara, 20% saham PT Citra Servicatama, 20% saham PT Surya Citra Televisi (SCTV), 10% saham PT Panji Rama Otomotif, serta 5% saham PY Bimagraha Telekomindo, yang pada gilirannya merupakan pemegang saham PT Satelindo.

Sementara itu, Muchsin Mochdar, adik Aziz Mochdar yang baru menikah dengan Siti Rahayu Fatimah, adik bungsu Rudy Habibie, sudah jadi konglomerat sendiri dengan menguasai 14 perusahaan. Mereka mempunyai sebuah bengkel mobil mewah dan perkebunan jeruk seluas 200 Ha di Australia, serta rumah-rumah di Muenchen, Jerman, di mana mereka tinggal jika salah seorang di antara anggota keluarga besar Mochdar-Habibie itu akan melahirkan anak. Beberapa bulan yang lalu, mereka berlibur di Swiss setelah melakukan umroh , dengan menyewa beberapa chalet (rumah peristirahatan) sambil tetap melakukan puasa.

Aziz Mochdar dan adik iparnya, Yayuk Habibie, sama-sama pemegang saham perusahaan perjalanan kelompok Bimantara, yakni PT Nusa Tours & Travel.

Muchsin Mochdar adalah seorang duda yang berkenalan dengan Yayuk, pada saat mengerjakan Jakarta Fair di Monas pada tahun 1980-an. Perusahaan pertama yang ia dirikan adalah PT Citra Harapan Abadi yang bergerak di bidang general contracting . Melalui perusahaan ini ia bersama Rocky Sukendar (putera Suwoto Sukendar) dan Tommy Suharto membawa masuk kontraktor Korea, Hyundai Engineering, untuk mengerjakan landas pacu bandara-bandara di Indonesia. Bisnis mereka yang lain adalah ground handling bandara. Menurut sumber saya di kalangan dalam, keuntungan yang mereka pungut selalu dinaikkan lima kali lipat untuk kemudian dinegosiasi jadi empat kali lipat. Kalau tidak percaya, silakan cek sendiri di kantor konsorsium mereka di Jalan Irian di kawasan Menteng, di mana suami baru Yayuk Habibie berkantor di gedung Mochdar Sendana Co., atau di kantor Yayuk Habibie di gedung baru Group Perindo di Jalan Warung Buncit Raya, setelah ia pindah dari kantor lamanya di Wisma Metropolitan I, dari mana ia beroperasi sebagai perwakilan maskapai raksasa Jerman, Ferrostahl, yang banyak memupuk korupsi di Pertamina dan Krakatau Steel.

Semua itu tadi, belumlah perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh para keponakan Habibie dari kakak perempuannya yang menikah dengan Jenderal Subono Mantofani. Adrie, Syulie, dan Askar Subono serta Eddy Wirija masih memegang sejumlah perusahaan lain, di luar Timsco dan Repindo Panca.

Untuk nepotisme Habibie dalam mengelola BPPT serta proyek-proyek yang diawasi BPPT, silakan baca tulisan terbaru Prof. Jeffrey Winters dari Northwestern University di Chicago, AS, yang baru ditulis di Jakarta, 1 Maret yang lalu:

"According to officials I interviewed at BPPT working on the team overseeing the rich oil and gas deposits in the Natuna Sea (Mobil and Exxon are the main partners with Indonesia in the venture), notifications went out late in 1996 for bids by contractors and engineering firms for work on the Natuna project. By early 1997, all the tenders had been assessed and the winning companies had already been selected and notified. The only remaining step was that the companies had to complete their environmental impact studies, as required by Indonesian environmental law.

The work of the Natuna team at BPPT was thrown into disarray when a letter came down directly from B.J. Habibie instructing the team to involve Thareq's company, PT Repindo [Panca], in the Natuna project. The problem was, PT Repindo had not even participated in the tender, and the other companies that had already been awarded the contracts were well aware of this.

Trulyanti Sutrasno is the daughter of BJ Habibie's older sister. Known as the "iron lady" of BPPT and, according to my sources inside the government unit, "disliked by 99.99 percent of BPPT employees," Trulyanti was handed the post of Deputy for Administration of BPPT. She is infamous for producing inflated budgets for all BPPT operations she handles. Her office, as well as several bureaus directly under her supervision - especially the Biro Perencanaan (Bureau for Planning) - are collectively referred to by BPPT employees as "The Mafia" for their activities, which, my sources report, "consume most of BPPT's budget and technical activities."

Trulyanti's husband, Sutrasno, was awarded contracts running into the tens of millions of dollars to furnish BPPT's new building, which was recently completed. Sutrasno also owns the company awarded the contract to renovate the old BPPT building. This was also worth many millions of dollars.

Leaving nothing to outsiders, Trulyanti and her husband also are major shareholders in two catering companies, PT Amelia and PT Pasar Minggu, that have exclusive contracts to cater all BPPT functions - from meetings, to workshops, to seminars, to the employee's canteen."

Barangkali, yang belum dipantau Jeff Winters adalah makalah saya tentang rencana PLTN Indonesia, yang saya tulis untuk konferensi Greenpeace International dan INFID di Sydney, di hari ulangtahun bencana Chernobyl, dua tahun lalu. Di situ saya menulis (Aditjondro, 1996), bahwa:

"Members of the Habibie 'clan' have also began to penetrate the Australian market. For instance, BPPT's deputy chief for administration, Trulyanti ("Truly") Sutrasno, who also heads the agency's prestigious joint venture with Australian major research institutions, COSTAI (Collaboration in Science and Technology between Australia and Indonesia) (Teknologi , Jan. 195: 44-45), is also a niece of Rudy Habibie. This reflects the important trust which the Minister has put in his niece, a psychologist, as well as her husband. After his marriage Truly, Mohammad Ridwan, a young geology engineer, obtained commissioner and director positions in some member companies of the Timsco Group which is headed by the Minister's youngest brother, Suyatim ("Timmy") Abdulrachman Habibie, and the wife of another brother, Junus Effendi ("Fanny") Habibie (Wibisono, 1995: 32)."