List of
speakers and biographies
Daftar pembicara dan riwayat hidup pembicara
|
Bpk.
Jose Abel tamat dari Universitas Gadjah
Mada di Yogyakarta, Indonesia dengan sarjana dalam Sosio-Ekonomi Pertanian dan
menyelesaikan studi pasca sarjana tentang Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan
pada tahun 1998. Selain bekerja sebagai Koordinator Nasional urusan Pertanian
untuk CNRT Jose juga anggota panitia Mekinisasi diTimor Lorosae dan dosen di
jurusanEkonomi di Universitas Nasional.
Bpk. Alvaro Abrantes tamat dengan sarjana dalam
KeInsinyuran Sipil dari
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia pada tahun 1996. Dia sedang
bekerja untuk Administrasi Transisi Timor Lorosae (ETTA) di Dinas Perairan dan
Sanitasi (WSS). Keahliannya di bidang pengawasan perencanaan, pembentukan dan
kunstruksi Penyediaan Sistem Air dan Sanitasi dan Pengelolaan Masyarakat untuk
system perairan.
Bpk.
Sharad Adhikary bekerja sebagai Penasihat Kesehatan Lingkungan di Timor Lorosae
untuk Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) Profesinya sebagai Insinyur Sanitasi.
Dia mempunyai pengalaman 18 tahun dalam bidang sanitasi lingkungan dan
penyediaan air di beberapa lapangan kerja together with the government
institutions and the World Health Organisation in Nepal, Australia and East
Timor.
Dr Mari
Alkatiri adalah Kawan-pendiri Fretilin dan bekas anggota Panitia Pusat Fretilin.
Selama kedudukan Indonesia, dia bekerja sebagai dosen dalam jurusan Hukum
Internasional di Universitas Nasional Mozambique dan sebagai anggota misi
diplomat Timor Lorosae. Dr Alkatiri adalah Koordinator Umum Kedua Fretilin,
anggota senior CNRT (dengan tanggungjawab khusus tentang Timor Gap) dan menteri
kabinet Administrasi Transisi dengan tanggungjawab untuk Urusan Perekonomian.
Selain bekerja
sebagai Directur Etwave, dia juga koordinator di bidang seni dan budaya
di Yayasan Don Carlos Filipe, koordinator di bidang Perhotelan dan Turisme di
Asset Loro Sa’e, Presiden Komisi Pegawai Negeri di ETTA. Sejak tahun 1997 dia memegang posisi sebagai anggota DPRD tingkat I,
Timor Timur.
Tujuan dari ET-Wave adalah mengumpulkan
kesaksian-kesaksian dari perempuan dan anak
yang menjadi korban tindakan
kekerasan, dan memakai kesaksian-kesaksian ini
dalam usaha mengadili mereka yang melakukanya. ET-Wave juga berusaha untuk membantu para korban kekerasan
mendapat bantuan kesehatan, psikologis, dan perbekalan makanan. Sudah
diidentifikasikan 404 korban kekerasan militer.
ET-WAVE sedang
mengirim tim-tim perempuan ke desa-desa di pedalaman di setiap 13 daerah di
Timor Lorosae untuk menghubungi sebanyak mungkin perempuan dan anak.
Prioritas utama
proyek ini adalah untuk mendukung anak-anak yatim –piyatu dan anak-anak dari
keluarga yang ada dalam keadaan yang merugikan. Mereka berencana untuk
mendirikan ‘Ruang Anak-anak sebagai Tempat
Pendidikan Non-Formal’ di mana
anak-anak bisa membaca, bermain dan belajar dengan makanan gratis disediakan
setiap hari. Mereka mencari dana untuk mencapai tujuan ini.
Ibu
Ella Antonio dan Earth Council (Dewan Bumi) yang dipimpinnya adalah untuk
mempromosikan kerjasama-kerjasama dalam perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan, pengambilan keputusan, merancang program, implementasi proyek
dan monitoring. Beliau telah membantu negara-negara di wilayah ini dalam
persoalan tersebut di atas.
Sebelumnya
beliau menduduki beberapa jabatan di Philippine
National Economic and Development Authority (Lembaga Nasional Ekonomi dan
Pembangunan Philipina), termasuk kepala bagian Industri, kepala staff dan
Asisten Eksekutip Utama di Office of the
Secretary for Socio-economic Planning (Kantor Sekretariat Perencanaan
sosio-ekonomi). Pekerjaan beliau dalam
pemerintahan meliputi manajemen sumberdaya alam, perencanaan dan kebijaksanaan
Industri, kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perencanaan
pembangunan seluruhnya. Beliau telah
mewakili pemerintah Philipina di beberapa konferensi internasional mengenai
pembangunan yang berkelanjutan, perencanaan sumberdaya alam dan pengembangan
sumberdaya manusia.
Ella
adalah penulis kedua Undang-Undang Earth
Council mengenai pembangunan yuang berkelanjutan yang berjudul ‘Multi-stakeholder Integrated Sustainability
Planning’ (Perencanaan kerjasama yang bersifat berkelanjutan) (MISP)
bersama Dr Cielito Habito (mantan ketua pertemuan Komisi PBB pada Pembangunan
Berkelanjutan, mantan ketua Dewan Philipina untuk pembangunan berkelanjutan,
dan penasihat khusus kepada Earth Council.
Earth Council
adalah sebuah LSM internasional yang berpusat di Costa Rica, menaruh perhatian
kepada usaha pembangunan yang berkelanjutan secara global sesuai dengan Agenda
21 dari Earth Summit (Konferensi Bumi tingkat tinggi) 1992. Earth Council kerjasama dengan pemerintah
atau organisasi untuk membantu negara-negara mendirikan National Councils for
Sustainable Development (Dewan Nasional untuk Pembangunan yang berkelanjutan)
(NCSD). Sekarang sudah lebih dari 50 NCSD dan sekitar 50 lebih organisasi
seperti NCSD di seluruh dunia. Earth Council juga membantu negara-negara dalam
perencanaan Berkelanjutan dan telah mengembangkan kampanye Earth Charter
(Piagam Bumi), peraturan universal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Buka: www.earthcouncil.org
Email: esantonio@skyinet.net
Ibu
Wiweik Awiati adalah mantan ketua Bagian Penyelesaian Konflik di ICEL. Beliau adalah mantan sekretaris Departmen
Hukum Administrasi di Universitas Indonesia, mantan sekretaris “HUKUM dan
PEMBANGUNAN) –Jurnal Hukum Universitas Indonesia, dan wakil dekan ASEAN Law
School Association (Asosiasi Sekolah Hukum Asia).
Beliau telah menyelenggarakan beberapa pelatihan mengenai konflik
resolusi dan perselisihan lingkungan hidup, pelaksanaan dan pemenuhan lingkungan
hidup, dan konflik resolusi diantara kelompok adat dan kelompok-kelompok
lain. Dia telah menjadi penulis dan
editor untuk bermacam-macam bahan modul untuk pelatihan hukum. Penelitian yang baru-baru ini dia laksanakan
yaitu memasukkan hukum lingkungan hidup di sektor pertambangan, desentralisasi,
dan harmonisasi hukum lingkungan hidup di Indonesia. Ibu Awiati adalah penulis buku ‘Guidelines on Natural Resources and Conflict Resolution and Environmental Law in the Mining Sector’
(Pedoman Sumberdaya Alam dan Konflik Resolusi dan Hukum Lingkungan hidup di
bagian Tambangan) yang akan segera terbit.
ICEL adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam hal sebagai
berikut: advokasi untuk kebijaksanaan lingkungan hidup; mengembangkan kebijaksanaan
dan undang-undang yang mendukung pemerintahan lingkungan hidup yang sehat;
mendukung organisasi masyarakat dalam mempertahankan hak lingkungan hidup dan
sumberdaya alam mereka; memperkuat kemampuan advokasi LSM lingkungan hidup
lain; dan penyebaran informasi untuk mengembangkan manajemen lingkungan hidup
dan sumberdaya alam yang bersifat berkelanjutan dan berdasarkan demokrasi,
membela hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan hukum.
ICEL
sedang menyusun pusat informasi, data dan dokumentasi yang meliputi banyak hal
untuk perpustakaan hukum lingkungan hidup.
ICEL sudah mempunyai persetujuan tukar-menukar informasi bersama
beberapa organisasi termasuk Nusanet, Pusat Hukum Lingkungan hidup, Pusat Hukum
Lingkungan hidup Australia dan Lembaga Van Vollenhoven di Negeri Belanda.
Email: icel@indosat.net.id
Keahlian
Dr Graham Baines adalah manajemen daerah pantai, penilaian terhadap lingkungan hidup, pemeliharaan keanekaragaman dan
manajemen sumberdaya alam dalam masyarakat desa.
Dr
Baines telah berpengalaman luas dalam manajemen lingkunan bumi tropis,
lingkungan hidup laut dan biodiversity; latihan dan pemgembangan prosedure
untuk penaksiran pengaruhnya lingkungan hidup dan sosial; pendidikan dan
pelatihan lingkungan hidup; persiapan bagian lingkungan hidup dalam perencanaan
pemgembangan ekonomi nasional; pemgembangan pedoman lingkungan hidup untuk
kegiatan sumberdaya yang bermacam-macam; manajemen daerah pantai dan kerjasama
dengan masyarakat desa untuk mengembangkan kemampuannyua dalam manajemen daera
bumi dan laut dimana mereka mempunyai hak mili secara tradisi. Beliau telah menduduki jabatan di tingkat
nasional dan propinsi dalam pemerintah negara-negara berkembang.
Pengalaman
Dr Baines selama 18 tahun beliau dapatkan sewaktu tinggal di negara-negara
berkembang di daerah Kepulauan Pasifik, dilanjutkan dengan 12 tahun bergerak di
bidang konsultasi di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Beliau telah bekerja di lebih 20 negara.
Email:
gbaines@ozemail.com.au
Bpk. Arsenio Bano dari Oe-cusse. Dia belajar di
jurusan Ekonomi di Universitas Dr Sutomo di Indonesia dan Ilmu-ilmu Sosial di
Universitas Westminster di London. Dia bekerja sebagai peneliti selama tiga
tahun di TAPOL, Kampanye Hak-hak Azas Manusia untuk Indonesia dan Timor Timur,
yang berbasis di London, dan menjadi wakil London untuk Renetil. Dia juga
menjadi sukarelawan untuk Komisi Hak-hak Azas Manusia Timor Timur dan menjadi
pembantu kerja lapangan untuk UNHCR di
Oe-cusse. Dia Ketua Yayasan Fatu Sinai Oe-cusse (FFSO), sebuah LSM yang didirikan
pada tahun 1999 oleh orang Timor Lorosae di Oe-cusse. Kepentingan FFSO adalah
hak-hak azas manusia, anak-anak dalam krisis dan penyebaran informasi. Arsenio
sedang bekerja untuk UNDP, membantu dalam Program Membangun Kemampuan LSM Timor
Lorosaenya. Dia pemilik ‘Café
Activista’.
Bpk. George Bouma adalah Ilmuan Lingkungan dan
berpengalaman 10 tahun di sector umum dan swasta di Australia Barat. Keahlian
George’s dalam bidang penilaian dampak proyek dan strategi, pengaturan sumber
daya alam dam kebijaksanaan lingkungan.
bertanggung jawab untuk mengembangkan dan
menegakkan kebijakan dan peraturan, standar dan petunjuk lingkungan, mengawasi
dan menilai dampak lingkungan, dan meningkatkan kesadaran tentang
lingkungan. Lingkup kerja EPU adalah
dalam mengontrol pencemaran, pengelolaan sampah, penggunaan sumber daya alam,
pengelolaan sumber air, pengelolaan lautan dan daerah pesisir serta konservasi
keanekaragaman hayati.
Beliau
berlatar belakang sebagai ahli ilmu alam, energi yang dapat diperbaharui dan
pembangunan yang berkelanjutan secara ekologi.
Pekerjaan beliau yang terbaru di ETC menitikberatkan kepada penelitian
mengenai penghilangan zat garam dari air melalui tenaga matahari, percobaan
turbin angin and pemeriksaan pemakaian energi di masyarakat Aborigin yang
terpencil. Pada tahun 2000 beliau
mengunjungi lebih dari 40 daerah Aborigin terpencil dan mengadakan lokakarya
dengan anggota manajemen masyarakat mengenai pemakaian energi, pendayagunaan
dan energi yang dapat diperbaharui dalam masyarakat. Proyek ini disponsori oleh ATSIC (Komisi Aborigin dan Kepulauan
Torres Strait), Kantor Energi Australia Barat dan Departmen Perumahan dan
Urusan Aborigin Australia Barat.
Beliau
adalah Presiden Australian and New
Zealand Solar Energy Society (Masyarakat Pengguna Tenaga Surya Australia
dan Selandia Baru) cabang Australia Barat, dan sekretaris Alternative
Technology Association of Australia (Asosiasi Energi Alternatif Australia)
cabang Australia Barat. Sebelumnya
Beliau telah bekerja sebagai Pembuat Kebijaksanaan di bagian Energi yang dapat
diperbaharui di Kantor Energi Australia Barat; dan sebagai asisten penyelidik
di Pusat Penggunaan Tenaga Surya (CASE) dan Bagian penyelidikan Energi Universitas
Murdoch.
ETC, sebuah pusat Teknologi Lingkungan hidup Internasional UNEP, kerjasama
dengan semua sektor masyarakat untuk
mempromosikan dan membantu pemakaian teknologi secara ekologi. Tujuan ETC adalah untuk meneliti,
mengembangkan dan mempraktekkan teknologi lingkungan hidup, menjalankan
pendidikan dan pelatihan, menyediakan pelayanan konsultasi kepada industri, dan
mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai teknologi lingkungan hidup.
Lembaga ini menunjukkan cara kerja teknologi untuk pembangunan yang
berkelanjutan termasuk sistim energi yang bisa diperbaharui, permaculture, gedung yang sesuai cuaca
dan sistim manajemen sisa buangan yang padat dan cair. Pusat ini sedang mempersiapkan sebuah
Konferensi Internasional mengenai Teknologi Masyarakat pada bulan Juli tahun
2001, yang akan dititikberatkan kepada perencanaan dan pendisainan teknologi
pada masyarakat adat dan berkembang.
ETC dititikberatkan kepada teknologi lingkungan hidup dalam skala kecil,
biaya rendah, berdayaguna dan mudah dijalankan dan dipertahankan. Cara ini telah berhasil di daerah terpencil
Australia, dan dapat dipakai dalam masyarakat negara-negara berkembang, dan
juga dalam masyarakat kota seluruh dunia, terutama kalau digunakan dengan kerja
sama antara industri dan pemerintah.
Buka: http://wwwies.murdoch.edu.au/etc
Remote Areas Development Group (Kelompok Pengembangan Daerah-Daerah
Terpencil) adalah sekelompok ahli ilmu
alam, insinyur dan ahli ekologi yang menyelidiki dan mengembangkan teknologi
yang dapat dipakai untuk memperbaiki kesehatan lingkungan masyarakat pribumi
yang terpencil. Buka: http://wwwies.murdoch.edu.au/radg/
Email: pcalais@central.murdoch.edu.au
Bpk. Joao Carrascalao adalah menteri kabinet untuk
Infrastruktur sejak bulanJuli 2000. Dia adalah Presiden UDT dan President
Federasi Olah Raga Timor Lorosae. Dia pemimpin terkemuka dalam perjuangan
kemerdekaan Timor Lorosae.. Dia giat mendukung sepak bola dan olah raga
Olimpiade, dan bekerja keras untuk membangun demokrasi di Timor Lorosae.
Di
samping tanggung jawabnya di Universitas Queensland, Profesor William Carter
adalah Direktur dari Bill Carter +
Associates, sebuah firma yang berspesialisasi dalam lingkungan pariwisata
dan perencanaan. Bidang keahliannya meliputi manajemen daerah perlindungan,
pariwisata, manajemen warisan budaya dan alam dan perencanaan. Beliau adalah anggota IUCN World Commission on Protected Areas (Komisi Sedunia Daerah
Terlindung). Jabatan sebelumnya yaitu
Manajer Taman, Tanah dan Rekreasi Melbourne; Direktur Taman Hutan Brisbane, dan
Perencana Daerah Departmen Taman dan Margasatwa Queensland.
Profesor
Carter adalah ketua tim CRC yang sedang membuka hubungan dengan Timor Lorosaè
dengan tujuan membantu mengembangkan strategi pembangunan yang berkelanjutan
untuk pariwisata, termasuk pemakaian Green
Globe 21. Green Globe 21 adalah program penerangan internasional untuk
pariwisata yang berkelanjutan.
CRC untuk Pariwisata yang bersifat berkelanjutan adalah salah satu lembaga yang didirikan atas inisiatif tingkat nasional
Pemerintahan Australia. Pusat ini
menyatukan organisasi para bisnis, ahli ilmu alam, penelitian, pendidikan, dan
pemerintah untuk meneliti pengaruh pariwisata, mengembangkan kebijaksanaan dan
initiatif untuk pariwisata yang bersifat berkelanjutan dan implementasi cara
kerja pariwisata yang terbaik. Buka: www.crctourism.com.au
Email: wcarter@uqg.uq.edu.au
Bpk. Carlos Conceicao
dilatih sebagai pegawai pengembangan
pertanian. Dia beberapa tahun bekerja
di tingkat daerah dan sub-daerah. Sr Conceicao masuk EPU pada bulan Oktober
2000 dan baru selesai kursus latihan dua bulan mengenai Pengaturan Lingkungan
yang diurus oleh Institusi Penelitian untuk Asia dan Pasifik di Universitas
Sydney. Sejak pemulaan tahun ini dia bertanggung jawab untuk pelbagai kegiatan
mengenai pengawasan dan pelaksanaan polusi. Dia juga menilai usulan investasi
(membangun fasilitas penjagaan kebersihan di Suai dan mendirikan fasilitas
untuk memproses daging di Liquica).
Dr Da Costa baru
selesai PhDnya di Jurusan Ekonomi, Universitas Adelaide, Australia Selatan.
Skripsinya memfokus ke ekonomi Timor Lorosae, khususnya peranan bantuan,
perdagangan dan investasi. Selain pekerjaannya sebagai dosen dan ketua Pusat
Penelitian, Da Costa juga mempunyai kedudukan sebagai Direktur Ekonomi,
Kelompok Studi Timor Lorosae (ETSG), sekelompok intelektual Timor Lorosae yang
didirikan pada tahun 1997 di dalam dan di luar negeri untuk membicarakan
isu-isu kebijaksanaan mengenai Timor
Lorosae.. Da Costa meneliti secara luas isu-isu perdagangan dan pertanian di
Timor lorosae, dan berpartisipasi dalam
banyak konferensi/misi internasional. Dia memberi nasehat untuk proyek AusAID
mengenai Program Pembangunan Pedesaan Timor Lorosae. Baru-baru ini dia bekerja
sebagai penasehat untuk Bank Pembangunan Asia dalam Bantuan Teknis Pertanian, Perdagangan,
dan Investasi untuk membantu ETTA. Dia
juga menulis beberapa artikel mengenai ekonomi Timor Lorosae di beberapa
surat khabar luar negeri.
Bpk. Abilio Da Fonseca
sedang bekerja sebagai Wakil Ketua Nasional untuk Dinas Perikanan dan
Lingkungan Laut, dan sebagai Pejabat Pengelolaan dan Kebijaksanaan FMES ETTA.
Abilio dulu bekerja sebagai pejabat perikanan di bawah resim Indonesia selama13
tahun. Keahliannya di bidang
aquaculture, pengelolaan penelitian dan pembangunan perikanan, dan
pengelolaan sumber daya manusia. Dia dapat sarjanailmu perikanan di Universitas
Hasanuddin di Indonesia pada tahun 1997.
Sesudah
lulus SMA pada tahun 1985, Madre Maria Dias bekerja di Motael Poliklinik,
belajar tentang administrasi dan kesehatan. Minatnya terhadap kesehatan muncul
di sini dan dia mulai berkarir dalam pemberian obat-obatan secara diam-diam
untuk gerakan kemerdekaan Timor Lorosae. Dia masuk biara Carmelite, Motael,
pada tahun 1989 dan pada tahun 1996 keluar untuk bekerja dengan masyarakat sendiri Dia salah satu pendiri PAS. Dia
ingin sekali membantu orang miskin yang paling miskin di Timor Lorosae mencapai
kemerdekaan yang sungguh-sungguh.
Adalah
LSM yang didirikan pada tahun 1996. Tujuannya memberi bantuan kepada orang
miskin dan orang lain yang menderita, khususnya mereka yang hidup di bawah
tindasan militer Indonesia. PAS memberi pengobatan kepada orang-orang miskin,
terluka dan cacat, khususnya di daerah pedesaan, termasuk kepada pejuang
Falintil yang menderita dari keadaan buruk di pegunungan Timor Lorosae. PAS
juga membantu tahanan penjahat dan politik. PAS dianggap tidak sah oleh
Indonesia dan mengalami banyak halangan berat oleh yang berkuasa sebelum
Indonesia memundurkan diri dari Timor Lorosae pada tahun 1999. PAS tetap
tinggal di Dili untuk membantu pengungsi
dan satu minggu sesudah Timor Lorosae dibebaskan oleh INTERFET PAS
mebuka lagi polikliniknya yang secara mukjizat tidak mengalami kebakaran.
Poliklinik PAS sekarang mempunyai program-program kesehatan, pertanian,
pertenakan, dan penjahitan.
Ecological Architects Association (EAA) berpusat di Sydney, merupakan organisasi asosiasi arsitek yang fokus
kepada desain pembangunan berkelanjutan secara ekologi. Tugasnya adalah untuk membantu organisasi
bisnis, industri, pemerintahan, masyarakat dan individu untuk mengambil
keuntungan dari kesempatan yang timbul dari pengembangan mengenai kebiasaan
yang berkelanjutan dan ekologi sedunia, dan untuk mempromosikan arsitek dan
industri di Australia dalam pemasaran, penelitian dan pengembangan tugas, bahan
dan kebiasaan yang bersifat ekologi, secara nasional dan internasional.
Tony
Edye adalah Ketua Penasihat dan Direktur Tony Edye and Associates Pty Ltd. Firmanya bergerak sesuai prinsip desain
dasar yang berkelanjutan dan ekologi.
Keahlian beliau adalah penyelesaian dengan cara baru berhubungan dengan
pendayagunaan energi, cahaya alam, tanah berpagar, kebanjiran, kebakaran hutan,
jalan masuk dan pemakaian gedung, gedung khusus dan pemakaian ulang
gedung-gedung. Beliau telah bekerja
secara luas di daerah perumahan, perusahaan, industri, rumah sakit, pameran,
dan beliau telah menjalankan beberapa proyek restoran dan harta.
David
Baggs adalah Ketua Penasihat dan Direktur David
W. Baggs & Associates and Sustainable Eco-tecture Associates. Keahliannya adalah pembangunan yang
berkelanjutan dan ekologi, pendayagunaan energi, kebijaksanaan energi,
konstruksi earth wall (tembok tanah)
bangunan yang sehat, perencanaan manajemen ekologi dan pemeriksaan keuangan dan
pengukuran rantai kehidupan. Beliau
telah memenangkan beberapa penghargaan karena keahliannya dalam bidang
pemeliharaan energi, pendayagunaan energi, desain yang bersifat berkelanjutan
dan ekologi, desain baru yang inovatif.
Beliau bekerja dalam bidang industri, perusahaan, dan perumahan umum dan
swasta.
Gareth
Cole adalah Ketua Penasihat dan Direktur Gareth
Cole and Associates Architects Pty Ltd.
Beliau telah memenangkan beberapa penghargaan dalam bidang perumahan
dengan menggunakan tenaga matahari, menyelenggarakan seminar mengenai
pembangunan berkelanjutan yang bersifat ekologi, mendesain energi yang berdayaguna,
retrofitting dan lingkungan, dan
telah menulis beberapa buku mengenai dasar-dasar pendesainan tenaga surya dan
pendayagunaan energi. Beliau adalah
penulis dan editor dari National
Environment Design Guides (Buku
Pedoman Pola Lingkungan Hidup Nasional), yang diterbitkan oleh Environment Protection Agency (Lembaga
Perlindungan Lingkungan Hidup) dan Energy
Research & Development Corporation (Perusahaan Peneliti dan
Pengembangan Energi). Beliau memberikan
konsultasi kepada pemerintahan lokal di New South Wales mengenai kebijaksanaan
berdayaguna energi.
Email:
tonyedye@magna.com.au
Bpk. Adalfredo Ferreira tamat pada tahun 1999 dari Universitas Winaya Mukti,
Bandung, Indonesia dengan sarjana Kehutanan.
Dia Sekretaris Kelompok Kehutanan Timor Lorosae (ETFOG). Pada tahun
2000 dia bekerja dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam program
pertukaran teknis tiga bulan. Dia juga
salah satu pengurus konferensi Tibar yang diadakan pada tahun 2000.
Bpk. Joao Cancio adalah
calon PhD di jurusan Managmen Urusan Bisnis dan Pemerintah di Universitas
Victoria, Melbourne, Australia. Dia tamat dengan sarjana Administrasi Umum di
Universitas Malang, Indonesia dan kemudian mendapat S2 dalam Pengurusan Sektor Umum juga di Universitas
Victoria. Dia penasehat Bank Pembangunan Asia tentang pemerintah setempat, dan
mengajar di Universitas Nasional Timor Lorosae di fakultas Ilmu Sosial dan
Politik.
Dr
Donald Gilmour mempunyai keahlian dalam masyarakat kehutanan, air darat,
manajemen batas air, analisa kebijakan, perencanaan strategis dan evaluasi,
kehutanan dan pendidikan pemakaian tanah, pengembangan dan manajemen
proyek. Dalam hal tersebut di ataslah
Beliau telah bekerja lebih di 27 negera di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.
Beliau adalah mantan koordinator Program Pemeliharaan Hutan IUCN; Pemimpin Tim
Proyek Kehutanan Nepal-Australia, dan ketua panitia program manajemen bersama
di Pusat Penyelidikan Kehutanan Internasional (CIFOR).
Dr
Gilmour telah bekerja untuk Pemerintah Queensland dan Australia di bidang
kehutanan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Beliau adalah penulis bersama “Restoration
of degraded forest ecosystems”(Restorasi ekosistem hutan yang rusak) dan “Community Forestry”(Kehutanan
Masyarakat) untuk IUCN dan WWF, dan adalah penulis ‘managers briefcase’ - sebagian
dari buku pelatihan proses partisipasi Kesatuan Masyarakat Kehutanan, Bagian
Perencanaan dan Kebijaksanaan, FAO.
IUCN didirikan pada tahun 1948
dengan tujuan untuk menyatukan negara-negara bagian, departemen pemerintah dan
Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbeda-beda untuk menjadi sebuah pasangan
kerja di seluruh dunia untuk alam.
Lebih dari 800 anggota mewakili 125 negara. IUCN ingin mempengaruhi,
mendukung dan membantu masyarakat-masyarakat di seluruh dunia untuk memelihara
integritas dan perbedaan alam dan untuk memastikan bahwa pemakaian sumberdaya
alam dilakukan secara berkelanjutan dan secara ekologi. Buka: www.iucn.org
Email: gilmour@redland.net.au
Bpk. Frank Gnanm adalah Manager Bisnis Daerah PT BP
Solar Australia. Dan bertanggung jawab untuk ‘Sales and Marketing’ untuk
barang-barang BP Solar’ di daerah Asia Pasifik. Gnanam bekerja unyuk BP Solar selama
2.5 tahun dan menangani bagian infrastruktur pedesaan. Gnanam bekerja selama 18
tahun dalam industri pengurusan air dan limbah air dan tiga tahun dalam
industri managmen sampah keras.
Bpk. Francisco Guterres adalah penasehat untuk Bank Pembangunan Asia, dia ahli
dalam urusan tanah dan hokum. Dia seornag advokat dan mempunyai S2 dalam
Hubungan Internasional dari Universitas Grffith di Queensland, Australia. Pada tahun 1999, dia menjadi akademis tamu
di Departmen Penelitian Pedamaian dan Konflik di Universitas Upsula,
Sweden. Dia menulis makalah-makalah
tentang lingkungan hidup. Di
Universitas Griffith dia belajar tentang pelestarian lingkungan hidup dari segi
hukum international
Ibu Emmy Hafild telah menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutip WALHI
sejak 1996. Antara tahun 1982 dan 1995
beliau bekerja sebagai Koordinator Utama Persoalan Khusus di WALHI dan Sahabat Bumi Indonesia. Beliau telah menjadi Koordinator SKEPHI,
Sekretaris LSM untuk Pemeliharaan Hutan di Indonesia, dan Koordinator
Pendidikan Lapangan untuk Yayasan Hijau Indonesia.
Beliau
adalah penulis bersama “Breaking the
Logjam”, yang diterbitkan oleh Lembaga Sumberdaya Dunia, 1994.
WALHI
adalah sebuah forum yang terdiri dari 420 lebih Lembaga Swadaya Masyarakat,
kelompok alam dan kelompok masyarakat yang prihatin terhadap persoalan
lingkungan hidup. WALHI didirikan pada tahun 1980 untuk menjawab persoalan lingkungan
hidup dan ketidakadilan dalam manajemen sumberdaya alam yang timbul dari
kegiatan pembangunan. Tujuan Walhi
adalah untuk ‘menciptakan manajemen sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang
adil dan bersifat berkelanjutan sebagai proses transformasi sosial menuju
masyarakat demokrasi’. Oleh sebab ini,
kegiatan Walhi terdiri dari: penelitian kebijaksanaan; advokasi kampanye di
tingkat daerah, nasional dan internasional; penyebaran informasi; pelatihan,
pendidikan, membelajar sesuatu keahlian, seminar, lokakarya dan kerja lapangan;
menciptakan hubungan dan fasilitasi diskusi di antara masyarakat, pemerintah,
universitas dan bisnis/pengusaha. Buka:
www.walhi.or.id
Email: emmy@walhi.or.id
Dr
Arthur Hanson telah menduduki jabatan sebagai Presiden, CEO dan Anggota Dewan
IISD mulai tahun 1990 sampai tahun 1998. Beliau adalah Duta Besar Kementerian
Kelautan Bagian Perikanan dan Laut; Anggota Dewan Penasihat Bioteknologi Kanada
dan Ketua Panitia Etika Proyek, yang memberikan konsultasi kepada para menteri
mengenai persoalan bioteknologi. Beliau
adalah anggota dewan untuk kerja sama internasional mengenai lingkungan hidup dan
Pembangunan, yang memberikan konsultasi kepada Pemerintah China di tingkat
atas.
Jabatan
sebelumnya termasuk: Anggota Meja Bundar National mengenai Lingkungan dan
Ekonomi (Kanada); Direktur Sekolah Sumberdaya dan Lingkungan hidup, Universitas
Dalhousie; Direktur Pendiri Pengembangan Manajemen Lingkungan hidup di
Indonesia (EMDI), sebuah inisiatif dari Universitas Dalhousie. Dr Hanson telah bekerja di beberapa negara
Asia termasuk Indonesia; Pakistan; Philippines; Thailand; India.
Baru-baru
ini beliau bekerja dalam ‘Crisis to
Sustainability’ (Krisis Berkelanjutan) – yang berusaha utnuk mencari jalan
keluar dari krisis di berbagai bidang (ekologi, ekonomi, politik) dan menuju
jalan yang kemungkinan dapat diharapkan untuk diterapkan dalam pembangunan yang
berkelanjutan.
IISD megajukan rekomendasi
kebijakan mengenai perdagangan internasional, alat-alat perekonomian, perubahan
cuaca dan manajemen sumberdaya alam untuk menerapkan pembangunan yang
berkelanjutan. IISD memakai komunikasi internet untuk meliput dan melaporkan
proses negosiasi internasional dan pengetahuan yang didapatkanmelalui proyek
kerjasama dengan jaringan kerja sedunia, yang menghasilkan penelitian yang
lebih dalam, pengembangan kemampuan di negara berkembang dan pembahasan yang
lebih baik diantara Utara dan Selatan.
Buka: http://iisd.ca
Email:
ajhanson@iisd.ca
Bpk.
Scott Kinear adalah anggota Dewan Penasihat Program
Organik untuk Kerja Sama Pembangunan dan Penelitian Industri Pertanian; anggota
Dewan Konsultasi Masyarakat untuk Badan Pendaftaran National (NRA) untuk
Kehewanan dan Pertanian secara kimia.
Beliau
adalah mantan bendahara untuk Asosiasi Petani dan Penjual Organik Australia dan
Ketua sub-komisi Standar Perdagangan Organik yang didirikan untuk
mengimplementasikan dan monitoring standar perdagangan dan sistim sertifikasi
penjual di Asosiasi Petani dan Penjual Organik. Beliau melakukan perjalanan dan menjadi pembicara di banyak forum
dan telah menulis beberapa paper mengenai pertanian organik.
OFA adalah badan tertinggi
untuk gerakan organik di Australia.
Badan ini melakukan lobby secara aktif untuk penambahan sumberdaya yang
bisa dipakai untuk pertanian yang berkelanjutan. Organisasi ini juga melihat persoalan sosial dan lingkungan hidup
dan menerima keanggotaan individu, organisasi atau bisnis apa saja yang ingin
mendukung tujuannya. Organisasi ini menyediakan
informasi, konsultasi dan sumberdayanya kepada anggotanya, umum dan
pemerintah. Buka: www.ofa.org.au
Email:
scottkinnear@ofa.org.au
Bpk. Pedro Lebre bekerja sejak 1968 di bisnis turisme di Timor Lorosae. Pada 1989, dia mendirikan Vila Harmonia yang
menjadi rumah tamu pertama untuk orang asing di Dili. Max Stahl, tukang foto
waktu pembantaian Dili pada tahun 1991, dan Robert Domm, wartawn yang pertama
kali mengunjungi Xanana Gusmao di pergunungan pernah tinggal di Vila Harmonia.
Vila Harmonia kebakaran total pada tahun 1999, tetapi terbuka lagi
sekarang. Dari 1996-1997, Pedro Lebre
menjadi pengurus Trans Timor Tour and Travel.
Dia penasehat turisme dan mengurus tour ke seluruh Timor Lorosae. Dia mempunyai
ijasah Turisme dari Departmen Kepariwisataan di Jakarta.
Ibu Sue Lennox bertanggung jawab atas desain, pengembangan,
implementasi dan manajemen program-program pendidikan dan pelatihan lingkungan
hidup untuk Oz GREEN. Beliau telah bekerja dengan proyek air di India dan
Nepal, dan sedang memulai sebuah proyek kegiatan lingkungan hidup masyarakat
Timor Lorosaè. Beliau adalah anggota
Dewan Penasihat Pendidikan Lingkungan hidup Pemerintah New South Wales, NSW.
Beliau menerima penghargaan Pendidik Lingkungan hidup yang terbaik tahun 1998
di NSW; memenangkan Penghargaan Lingkungan hidup Bangksia National untuk Air;
berulangkali memenangkan penghargaan RiberCare dari Pemerintahan NSW, dan telah
menerima Penghargaan Perdamaian Media Asosiasi PBB Australia untuk film
dokumentaris/pendidikan mengenai proyek air di Australia dan India.
Oz GREEN adalah Lembaga
Swadya Masyarakat, non-profit, Organisasi ini adalah bagian dari Jaringan
Pendidikan Lingkungan hidup Global Rivers
Environmental Education Network, sebuah jaringan internasional yang
tugasnya adalah memperbaiki dan menahan air di bumi. Oz GREEN berdedikasi untuk mencari solusi persoalan sumberdaya
air yang kritis dengan menggabungkan komunikasi di seluruh dunia dan pendidikan
lingkungan hidup. Organisasi ini
mempunyai 4 tujuan utama: menantang masyarakat untuk menghadapi persoalan
lingkungan hidup saat ini – secara lokal dan global; untuk mempromosikan keikutsertaan
masyarakat mengenai perlindungan air; untuk membantu masyarakat yang mengalami
pencemaran air; membangun jaringan kerja di antara proyek lingkungan hidup
lokal, nasional dan internasional. Oz
GREEN telah membantu proyek di India; Negara-negara Mekong yaitu Laos,
Cambodia, Thailand dan Vietnam; PNG dan Nepal.
Visit: www.ozgreen.org.au
Email: slennox@ozgreen.org.au
Ibu Motarilavoa Hilda Lini adalah Ketua
Masyarakat Perempuan Raga di Republik Vanuatu.
Beliau adalah mantan Koordinator Bagian Perempuan dari Gerakan
Kemerdekaan Vanuatu; dan mantan Menteri Kesehatan Vanuatu dan Menteri Keadilan,
Budaya dan Perempuan. Beliau adalah anggota pendiri dari Dewan Perempuan
Nasional Vanuatu. Beliau telah menjadi
pelobbi di tingkat daerah dan internasional mengenai persoalan yang
mempengaruhi masyarakat Pasifik termasuk percobaan nuklir, hak masyarakat adat,
pembangunan, dan pengakuan hak-hak perempuan di Pasifik. Beliau adalah pendiri TUVANUATU KOMIUNITI,
sebuah jaringan kerja para pemimpin masyarakat adat yang mengkoordinasikan
pendirian pemerintahan masyarakat adat yang didasarkan pada hukum adat dari
masyarakat. Jaringan ini bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan,
keahlian/ketrampilan dan bahasa tradisional melalui pendirian sebuah lembaga
untuk pelajaran tradisi, dan melalui ini membantu masyarakat lokal untuk
menghadapi tantangan millenium baru.
Pada tahun 1993 beliau menjadi perempuan
pertama yang dianugrahi Penghargaan Perdamaian Sean Macbride dalam perannya
untuk menyerukan kepada Pengadilan Internasional dalam pelarangan pemakaian
senjata nuklir. Beliau adalah wakil
Presiden Biro Perdamaian Internasional yang mewakili wilayah Pasifik.
Pusat Perhatian Sumberdaya di Pasifik berperan sebagai
sekretariat gerakan bebas nuklir dan kemerdekaan di Pasifik (NFIP), dengan
lebih dari 100 afiliasi dari wilayah Pasifik yang menjalankan kampanye,
advokasi, penelitian, pendidikan dan informasi. Tujuan PCRC adalah untuk mendidik masyarakat wilayah Pasifik
mengenai lingkungan mereka, keseimbangan politik dan ekonomi, dan keadilan dan
kedamaian di wilayah mereka.Pusat
Perhatian Sumberdaya di Pasifik berperan sebagai sekretariat gerakan bebas
nuklir dan kemerdekaan di Pasifik (NFIP), dengan lebih dari 100 afiliasi dari
wilayah Pasifik yang menjalankan kampanye, advokasi, penelitian, pendidikan dan
inf...
PCRC mempunyai status konsultasi umum bersama
Dewan Ekonomi dan Social PBB. PCRC
mengordinasikan keikutsertaan LSM Pasifik di forum nasional, regional dan
internasional termasuk Pertemuan Tingkat Tinggi PBB dan pertemuan
internasional. PCRC memonitoring keberhasilan dalam implemetasi kebijaksanaan
sektor umum dan program-program yang timbul dari Program Kegiatan dan Deklarasi
yang muncul dari forum-forum sedunia ini. Program PCRC meliputi: dekolonisasi;
pengembangan manusia yang bersifat berkelanjutan, hak asasi manusia dan
pemerintahan yang baik (good governance); demilitarisasi; lingkungan hidup, komunikasi
dan informasi. Hak atas tanah dan
kewenangan untuk masyarakat adat adalah pekerjaan pokok PCRC.
Email: pcrc@is.com.fj
Bpk. Mariano Sabino tamat
dari Universitas Brawijaya di Indonesia tahun 1997 dalam urusan pertanian.
Sekitar 1991 dia anggota Uni Mahasiswa-mahasiswa Timor Timur dan sekitar 1993
dia anggota Perlawanan Mahasiswa Timor Timur (RENETIL). Waktu di Indonesia dia
memegang jabatan Kepala, Sekretari dan Wakil-Sekretari RENETIL dan di 1998 dia
menjadi kepala Uni Mahasiswa Timor Timur (IMPETTU). Dari 1998-2000 dia menjadi
Wakil-Sekretari RENTIL. Mariano menkoordiansikan Presidium Juventude Lorico
Aswain (Organisasi Pemuda-pemuda Timor Loro Sae) dan sekarang dia Koordinator
Conselho Presidium Juvetude Lorico Aswain.
Bpk. Angus Mackay adalah Ilmuan Lingkungan Hidup dengan pengalaman 10 tahun dalam
penilaian lingkungan, nasehat umum, dan pembangunan institusi. Dia pernah
bertugas di l30 negara dan negeri-negeri yang baru timbul di asia, Afrika,
Timor Tengah, Karibea, dan bekas Uni Soviet. Angus Mackay sedang bekerja
sebagai penasehat teknis untuk EPU dan bertanggung jawab untuk mendirikan
aturan pengendalian polusi dan sistem penilaian lingkungan untuk usulan
investasi (lihat juga Bouma, George)
Sesudah lulus dari SMA pada tahun 1975, Armindo
bekerja sebagai guru program melek huruf yang diurus oleh Fretilin dan yang disebut Campanhas de
Alfabetizacao dan kemudian sebagai pegawai penerangan di pegunungan Lolotoi
untuk Fretilin/Falantil waktu perang melawan Indonesia. Bpk. Armindo Maia kemudian tamat dari jurusan
Sejarah dan Geografi Sosial di Universitas
Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia dan kemudian dapat S2 dalam Fisafat
di Pengkajian Pembangunan di Universitas Massey, Selandia Baru. Dia bekerja di
Universitas Timor Lorosae sejak tahun 1986 sebagai Wakil Rektor dan Dosen
Senior.. Pada tahun 1999 dia menjadi ‘Charge d’Affairs Perguruan Tinggi’ untuk
Departmen Pendidikan di CNRT , Dili.
Bpk. Gregorio Malik
pekerjaan sebagai mendirikan 1981-84, dan kemodian kembali ke Timor Timur untuk
bekerja dalam departemen Pekerjaan Umum sampai tahun 1988. Sesudah itu, dia
kembali ke Indonesia untuk belajar Teknologi Lingkunan di Institut Teknologi di
Bandung, langsung kembali ke Dili untuk bekerja di Departemen Pekerjaan Umum
sekali lagi. Gregorio paling kepentingan pada sumber-sumber air putih dan
pimpinan tampungan air.
Bpk. Jorge Rui Martins mentamat dari Kulia Winaya Mukti, Bandung, Indonesia,
tahun 1999 dengan sarjanan muda ilmu pengetahunan. Dia sudah ikut berapa
kursus-kursus pendet, memasukkan satu di Melbourne, Australi, tentang Taman-taman
Nasional dan pelindungkan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang melatihan.
Bekerjanya sekarang sama ETFOG memasukkan bekerjaan di desa-desa,
memperlengkapi dengan memsehat pada masyarakat lokal tentang
peraturan-peraturan hutan, menaksirkan lamaran-lamaran penabangkan kayu,
memajukan lamaran menguraikan untuk pembiayaan penderma-penderma memasukkan
taman-taman pohon di masyarakat, kampanya mentahukan, program-program edukasi
tentang lingkanan dan membikin inventaris untuk produk-produk hutan bukan kayu dan
keanaka ragaman hayati.
Bpk. Jose Mestre lulus sarjana pada tahun 1996 dari universitas timor
Lorosa’e , jurusan ilmu Sosial dan Politik. Dia pernah memiliki pengalaman
dalam beberapa program-program pelatihan dan juga dalam bidang pemerintahan,
pernah menduduki beberapa posisi di
wali kota Dili sebagai Kepala bagian Kebersihan dan pertanaman, pimpinan
Proyek Kebersihan dan Proyek penerangan Jalan. Saat ini sedang bekerja di
UNTAET di Unit Pengelolaan Air bersih dan Sanitasi.
Bpk. Richard Mounsey memasukkan dalam semua
tingkat pemeliharaan dan memungutan panen makanan hasil laut, makin tingkat keluarga
ke firma-firma kompleks. Dia jadi spesialis pada memungutan panen, teknologi
untuk alat-alat pancing, mutu makanan hasil laut, pemasaran, pembangunan
masyarakat nelayan, formulasi proyek-proyek, penelitian dan pemilihan. Dia
penghargaan diplomasi internasional, menrencanaan strategis dan pengumpulan
kapital. Hadiah-hadiahnya untuk ilmu pengetahukan dan alat-alat pemancing yang
peramah pada lingkunan, mutu makanan hasil laut dan publikasi tentang teknologi
pemancing sudah disokongan pada memelihara dia pada bangsa dan k emauan dia
untuk mencapai membangunan berkelanjutan dari sumber-sumber dapat diperbarui
oleh makanan hasil laut.
Profesor
Henry Nix, ahli dalam mengembangkan data dasar lingkungan hidup di tingkat
perkotaan untuk dipakai dalam perencanaan pembangunan produksi (pertanian,
kehutanan, hewan ternak, aquaculture)
dan untuk pemeliharaan (manajemen air, pemilihan taman konservasi, evaluasi
keanekaragaman hayati, dll). Beliau
juga dilibatkan dalam pengajaran staff teknis lokal untuk membantu dalam
menciptakan dan menjalankan pusat data.
Beliau telah memimpin tim di PNG, Kepulauan Solomon, Samoa Barat, Sri
Lanka, Mauritius, Ghana, Barbados, Guyana, China, Thailand, Vietnam, Laos dan
Cambodia.
Beliau
telah menjadi Direktur CRES mulai dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1999, dan
telah bekerja untuk CSIRO (Organisasi Penyelidikan Industri & Ilmu
Persemakmuran) lebih dari 20 tahun.
Beliau adalah mantan ketua Panitia Penasihat Ruang Kaca National dan
Panitia Penasihat Teknis, Program manajemen dan Penaksiran Pengaruh Cuaca
Persemakmuran. Beliau telah menerbitkan
lebih dari 150 publikasi yang meliputi bermacam-macam aspek perhitungan
sumberdaya tanah, evaluasi, perencanaan dan manajemen, pola-pola panen, bioclimatologi, pengembangan database
lingkungan hidup dan aplikasinya GIS.
Beliau telah menerima penghargaan Order of Australia pada tahun 2000.
CRES
adalah lembaga penelitian dan pendidikan program pelatihan S2 di Institut
Pendidikan Lanjut, Universitas National Australia. Badan ini menitikberatkan kepada persoalan lingkungan hidup dan
sumberdaya pada tingkat lokal, regional, nasional dan global. 15 staff pendidikan meliputi pelajaran
fisik, biologi, ilmu social dan mendidik sekitar 40 mahasiswa Ph.D.
Email: hanix@cres.anu.edu.au
Bpk. Mario Nunes bertamat
dari Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa, Bogor, Jawa Barat,
menspesialisasi dalam urusan Mempimpinan Hutan. Dia juga memasukkan dalam
berberapa kursus-kursus pelatihan kehutanan di Ino\donesia. Sejak 1986 dia
mentengah berberapa posisi-posisi dalam Departemen Kehutanan Propinsi Timor
Timur, memasukkan Kepala Seksi Hutan. Mario menkelapakan seksi perencanaan
ETAVFFA sudah dua tahun sebelum menjadikan Kepala Kelompok Rimbawan Timor Loro
Sae (ETFOG) tahun 2000.
Beliau
ahli dalam hukum dan kebijakan lingkungan hidup dengan fokus khusus yang
menitikberatkan kepada perencanaan dan hukum pemerintah lokal, perlindungan
hewan yang terancam, pertambangan dan hukum polusi. Beliau memimpin seminar dan lokakarya mengenai hukum lingkungan
hidup untuk kelompok konservasi, penduduk dan pemerintahan lokal di daerah
pertanian dan pantai. Beliau telah
mengadakan lokakarya di Kepulauan Solomon untuk pemilik tanah adat mengenai
hukum kontrak dan lingkungan hidup, dan sering mengunjungi PNG dimana EDO
mempunyai program untuk mengembangkan keahilian litigasi dan kemampuan
pengacara lingkungan hidup dalam membantu para pemilik tanah adat. Beliau adalah mantan anggota dewan Lembaga
Kebijakan Pertambangan, sebuah organisasi masyarakat yang melakukan pekerjaan
penyelidikan dan advokasi untuk membantu masyarakat di wilayah Asia-Pasifik
yang menerima dampak atau akibat dari kegiatan pertambangan.
EDO adalah jaringan kerja hukum
masyarakat, lembaga non pemerintah yang membantu para individu dan kelompok
masyarakat untuk melindungi dan mengembangkan lingkungan alam yang asli. EDO membantu kelompok-kelompok ini untuk
mengajukan persoalan lingkungan hidup di depan Pengadilan Tanah dan Lingkungan
Hidup di tingkat Federal dan Tinggi Australia.
EDO menyediakan konsultasi mengenai hukum lingkungan hidup termasuk
perencanaan, pemerintahan lokal, warisan dan hukum sumberdaya alam, dan juga
bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan Hukum
Perlindungan Linkungan Hidup yang lebih kuat.
EDO juga mempunyai program pendidikan masyarakat, yang melakukan lokakarya
sekeliling Australia. EDO juga menerbikan
dua newsletter yang terbit empat bulanan dalam setahun, salah satunya adalah
jurnal sendiri di Australia mengenai hukuman lingkungan hidup di
Australia. Buka: www.edo.org.au
Email: lisaogle@edo.org.au
Pekerjaan Igor O’Neill mencakup persoalan
sosial dan lingkungan hidup yang berhubung dengan pertambangan di wilayah
Asia-Pasifik. Beliau sering mengunjungi
Philippina, Indonesia dan Papua Nugini untuk bekerjasama denga organisasi lokal
dan kelompok pemilik tanah yang menghadapi dampak atau akibat pertambangan yang
tidak baik. Beliau terlibat dalam
kegiatan pengembangan kesadaran dan kemampuan juga kampanye. Beliau sebelumnya bekerja sebagai ilmuwan
lingkungan hidup dan penasihat hukum di sektor swasta.
MPI didirikan pada tahun 1995.
Tujuannya adalah: untuk memastikan bahwa proyek pertambangan di
Asia-Pasifik mengikuti dasar-dasar berkelanjutan secara ekologi dan berkeadilan
social; menghalangi proyek pertambangan yang tidak diinginkan dan yang
mengancam lingkungan hidup, kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia; dan mempromosikan
pemakaian bahan-bahan tambang yang efisien dan untuk mengurangi konsumsi
sumberdaya sesuai batas berkaitan dengan jumlah dan pengaruhnya..
Keahlian
MPI secara khusus adalah melakukan monitoring dan berkampanye atas dampak
industri pertambangan secara luas di Asia-Pasifik terhadap lingkungan hidup dan
sosial. MPI bekerja di Indonesia,
Philippina, Papua Nugini, India, China, Australia dan Kepulauan Pasifik dan
mempunyai hubungan dengan organisasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di
Amerika Serikat, Kanada, Africa, Amerika Latin dan Eropa. MPI melakukan memonitoring terhadap kegiatan
perusahaan pertambangan Australia dimanapun mereka beroperasi di seluruh dunia.
MPI
adalah organisasi masyarakat Australia dan anggota Sahabat Bumi Internasional.
MPI didanai oleh masyarakat atau organisasi kedermawanan. MPI tidak menerima
dana dari perusahaan pertambangan atau organisasi yang berkaitan dengan
pertambangan. Buka: http://www.mpi.org.au
Email: mpi@mpi.org.au
Ibu
Victoria Pettit adalah pengacara ahli mengenai persoalan Hak Kepemilikan
Intelektual dan Keaneka ragaman hayati. Separuh dari waktu kerjanya dipakai
untuk bekerja di Lembaga Protimos.
Beliau adalah pengacara untuk perusahan hukum swasta dimana kliennya
termasuk organisasi lingkungan hidup umum dan swasta, perusahan swasta dan
individu dalam bidang transportasi dan lingkungan hidup.
Fiona
Darroch adalah anggota pendiri dan Direktur Lembaga Protimos dan Dana Perwalian
Pendidikan Protimos. Beliau adalah pengacara ahli dalam hukum lingkungan hidup
(Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup, Hukum Sumberdaya
Alam dan Hukum Ekonomi Internasional).
Beliau adalah penulis buku
tentang “Kejahatan Lingkungan Hidup”(Cameron,
1999).
Lembaga Protimos adalah
organisasi yang terdiri dari pengacara dan ahli lingkungan hidup yang bertujuan
untuk membantu menciptakan dan memperbaiki metode hukum dan lembaga dimana
metode hukum dapat menghargai keanekaragaman sumber daya alam hayati dan
dipakai dengan cara yang lebih seimbang.
Lembaga ini menyediakan dana dan bantuan hukum kepada mereka yang tidak
dapat membiayai pengacara untuk melingungi hak mereka selama negosiasi mengenai
sumberdaya biologi.
Email: protimos@aol.com
Ibu Emilia Pires dilahirkan
di Timor Loro Sae dan berangkat ke Australia tahun 1975. Dia adalah Serjana
Mudah dari Kulia LaTrobe dan diploma tamatan pada Hal Pemerintah dari Kulia
Melbourne. Sejak 1989 ke 1994 Emilia jadi Presiden Assosiasi Orang-prang Timor
di negarabagian Victoria. Sewaktu dia menjabat sabagai presiden
prestasi-prestasinya antara lain melobby dengan berhasil Pemerintah Federal
Australi untuk mencipta Program Khusus Reuni Keluarga-keluarga, yang direunikan
1600 keluarga-keluarga asli Timor Loro Sae. Emilia mendirikan Kantor Hak Asasi
Manusia Timor Loro Sae. Dari April 98 ke Mei 99 Emilia menjalankan dalam CNRT
untuk mencipta struktur CNRT dalam kelompok masyarakat. Di April 99 Emilia
sepokok pada koordinasi konperensi perencanaan strategis di Timor Loro Sae,
mengikuti oleh konperensi Tibar tahun lalu. Dia juga melakukan cacah jiwa
orang-orang Timor Loro Sae sebelum jajak pendapat.
Sekitar Juli 99 Emilia menjalankan penasehat
membangunan pada presiden CNRT. Emilia juga menjalankan Pemilihan Tinggi di
Agensi Membangunan Timor Loro Sae dan mendapatkan dengan berhasil Proyek
Sumber-sumber Daya Manusia yang dibiayaan oleh Bank Bumi. Bulan Oktober tahun
lalu Emilia ditetapkan direktor di Agensi Merencanaan dan Membangunan Nasional.
Emilia sudah melobby di Sub-komisi HAM PBB, menkoordinasikan Proyek Menaksirkan
Bank Bumi dan Konferensi Penderma-penderma di Timor Loro Sae, Washington,
Tokyo, Lisbon dan yang paling baru-baru di Brussels.
Bpk. Alfredo Pires ahli
geologi yang dulu kerja di Australi. Dia kempali ke Timor Loro Sae bulan Nopember
1999 untuk bantuan dengan pendirian departemen penambangan Timor Loro Sae
dengan CNRT. Dia mempunya pengetahunan dan dasar baik pada penambangan.
Bpk.
Jonas Rabinovitch adalah arsitek dan perencana
pembangunan kota. Pengalamannya
meliputi pemindahan tanaman dalam jumlah banyak, peraturan pemakaian tanah,
perumahan murah, dampak industri, pengembangan sosial dan integrasi keseluruhan
antara faktor sosio-ekonomi yang tidak tetap, lingkungan gedung dan kebutuhan
dari pembangunan yang berkelanjutan.
Beliau
penasihat senior lingkungan wilayah pinggiran; penasihat senior and focal point
untuk menindaklanjuti Konferensi HABITAT II, yaitu Konferensi PBB tentang
Perumahan Manusia; Penasihat UNDP untuk transportasi umum dan Program Energi
dan Atmosfer; Koordinator Walikota dari colloquium internasional; Penasihat dari Fasilitas Lokal untuk Lingkungan
Pinggiran --Local Initiative Facility for the Urban Environment (LIFE). Buka: www.undp.org
Rabinovitch
adalah mantan perencana kota untuk Lembaga Perencanaan dan Penyelidikan
Curitiba dan disini Beliau ditugaskan sebagai penasihat Walikota Curitiba dalam
kerangka pengembagan Kota Curitiba sebagai kota yang bersifat berkelanjutan dan
mandiri.
Email: jonas.rabinovitch@undp.org
Dr
Sandlund adalah Direktur Peneliti dan Pimpinan Tim Proyek UNDP “Assessing Environmental
Needs and Priorities in East Timor” (Pendataan Kebutuhan Lingkungan
Hidup dan Prioritasnya di East Timor) yang didanai oleh Pemerintah Norwegia.
Proyek ini bertujuan untuk menemukan dan melibatkan para pihak yang
berkepentingan dalam pembicaraan mengenai persoalan lingkungan dan prioritas in
Timor Lorosaè, untuk mengembangkan kesadaran mengenai ancaman dan keperluan
lingkungan hidup; mengumpulkan informasi mengenai sistim alam di Timor Lorosaè
dan juga ekologi sosialnya; untuk mencari prioritas proposal-proposal yang realistis
dan dapat digunakan untuk mendapatkan dana selanjutnya. Tim yang terdiri dari enam orang ini
termasuk Demetrio Carvalho; Joana Da Silva dan Maria Isabel Silva.
Pekerjaan
Dr Sandlund selama 20 tahun terakhir menitikberatkan penelitian dan manajemen
sumberdaya alam. Beliau telah
berperanserta sebagai anggota rombongan Norwegia di setiap SBSTTA (Subsidiary
Body on Scientific, Technical and Technological Advice)(Cabang untuk Badan
mengenai Penasihat ilmu, Teknis dan Teknologi) mengenai Konvensi Keanekaragaman
Hayati. Beliau telah bekerja di Afrika,
Amerika Latin dan Asia.
Profesor
Bryceson adalah ahli ekologi daerah pesisir dan laut di Pusat Pendidikan
Lingkungan hidup dan Pembangunan Internasional. Beliau sedang bekerja berkaitan dengan persoalan yang berhubungan
dengan manajemen sumberdaya alam dan pengembangan masyarakat – terutama
manajemen utuh daerah pantai – di negara-negara berkembang. Beliau adalah mantan anggota Gabungan
ilmuwan mengenai persoalan pencemaran laut; dan mantan Ketua Penasihat
lingkungan hidup untuk Lembaga Kerjasama Pembangunan Norwegia.
Narve
Rio sedang melakukan penelitian yang menitikberatkan kepada sosial ekonomi yang
berhubungan dengan manajemen sumberdaya
di daerah pertanian tropis.
Pekerjaannya pada saat ini melihat mekanisme di balik degredasi
lingkungan pertanian di Kalimantan Timur.
Beliau telah bekerja di Indonesia untuk Pusat Penelitian Kehutanan
Internasional (CIFOR) dan FORRESASIA, sebuah proyek penelitian yang didukung
oleh Perserikatan Eropa yang melihat strategi lain untuk pengembangan
hutan. Beliau memberikan sumbangan
sebagian dengan diterbitkannya buku mengenai Sektor Pertanian Timor Lorosaè
untuk laporan kerjasama antara Universitas Columbia dan Fafo yang berjudul Social and Economic Conditions in East Timor
(Kondisi Social dan Ekonomi di Timor Lorosaè).
Bpk. Joao Sarmento masih Koordinator Dewan Solidaritas. Dia masih belajar
bahasa Inggris di Kulia Nasional Timor Loro Sae.
Dewan
Soliaritas Mahasiswa
Tugas Dewan Solitaritas Mahasiswa ia membatuan
pendiri masyarakat sipil di Timor Timur. Dewan Solidaritas Mahasiswa aktip
sekali waktu perjuangan kemerdekaan, teristimewa didalam Timor Loro Sae.
Sebelum jajak pendapat 1999, Dewan Solidaritas Mahasiswa menorganisasi
dialog-dialog di semua desa-desa di Timor Loro Sae. Bekerjaan ini mendapat
Hadiah Perdamaian Mahasiswa Internasional pada koordinator (1998) Anterro
Bernadito da Silva. Mereka adalah peran yang gawat pada mendorong rakyat
kesuaraan, memasukkan kampanya mendorong kesuaraan secara door to door. Dewan
Solidaritas Mahasiswa sedang ada program-program pelatihan untuk masyarakat
untuk mendirian negara demokratis. Dewan Solidaritas Mahasiswa memasukkan pada
program-program pertanian yang dimenekankan pertanian organik. Mereka ada
proyek percobaan di Leurumata.
Bpk. Dionisio Babo Soares masih sarjana
penelitian di departemen anthropologi di Sekolah Penelitian untuk Belajaran
Pasifik dan Asia di Kulia Nasional Australi. Dia sudah belajar Hukum Tatanegara
di kulia di Bali, Indonesia, dan Belajaran Membangunan di Kulia Massey di
Selandia Baru. Sejak 1992, dia sudah menjadi pengawai negeri dengan pemerintah
lokal di Timor Loro Sae, juga di kerja di Kulia Timor Timur. Posisi-posisi yang
dia tenang memasukkan Guru Hukum, Sekretari di departemen Ilmu Pengetahunan
Sosial dan Politik, Dekan Wakil untuk Acara-acara Administratif, Kepala
Departemen Perencanaan dan Penelitian untuk Balai Penelitian dan Pembangunan.
Dr
Somsak Sukwong mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang
pengajaran, pelatihan dan penelitian dalam ekologi hutan, manajemen sumberdaya
hutan dan masyarakat hutan. Beliau
telah memimpin RECOFTC sejak 1987.
Beliau mantan Dekan Fakultas Kehutanan dan Pimpinan Departemen Biologi
Kehutanan di Universitas Kasetsart.
Beliau adalah anggota Pendanaan Margasatwa Thailand dan juga adalah
anggota Dewan Eksekutip Forum LSM untuk Perlindungan Lingkungan hidup dan
Pemeliharaan Sumberdaya Alam.
RECOFTC didirikan pada tahun
1987 untuk menjawab kesadaran yang semakin meningkat bahwa partisipasi
masyarakat dalam manajemen sumberdaya hutan akan dapat memperbaiki manajemen
sumberdaya hutan dan pembangunan pedesaan.
Untuk mempromosikan masyarakat kehutanan di daerah, tujuan RECOFTC
adalah untuk membantu kemampuan pengembangan untuk lembaga dan individu yang
berkaitan dengan manajemen kehutanan.
Program RECOFT termasuk pelatihan, seminar, penerbitan dan kegiatan lain
yang berhubungan dengan pengembangan pengetahuan yang relevan, peralatan, dan
metodologi.
Beberapa
kursus internasional diadakan tiap tahun di Bangkok, tetapi banyak dari
programnya diadakan di beberapa wilayah di negara ini bekerjasama dengan
pasangan kerja yang berbeda. Buka: www.recoftc.org
Email: Orot@nontri.ku.ac.th
Dr
Joeli Veitayaki adalah mantan koordinator Program Manajemen Sumberdaya Lautan,
Sekolah Pengembangan Sosial dan Ekonomi, USP, dan koordinator Komisi Dunia
Independen mengenai Lautan, Sekretaris untuk daerah Pasifik Selatan.
Kegiatan
penelitian yang dilakukan oleh Dr Veitayaki terutama berhubungan dengan
pemakaian sumber daya laut dan perikanan di daerah pesisir, dan secara langsung
juga terikat dengan pemperdayaan masyarakat lokal agar bisa bergabung dalam perikanan
dan sumber lautan lain secara berkelanjutan.
Thesis untuk gelar Phd-nya menitikberatkan pada alasan kegagalan proyek
perikanan. Tahun lalu dia mempersiapkan
dan mempresentasikan penelitian kasus pada pertemuan Panitia Tingkat Tinggi
ke-11 mengenai tinjauan Kerjasama Teknis di antara negara-negara
berkembang, yang menitikberatkan kepada kerjasama di antara negara-negara
kepulauan kecil di bidang keanekaragaman laut hayati.
Email: veitayaki_j@usp.ac.fj
Dr Merrilyn Wasson adalah peneliti utama untuk Proyek
Inisiatif Internasional untuk pembangunan yang bersih untuk ANU di Sumatra,
Bali dan Lombok, yang menggabungkan rehabilitasi hutan bakau, hutan daerah
pedalaman, rumput dan batu karang di pesisir dengan transfer bioteknologi untuk
membantu mendirikan mariculture bio-safe.
Beliau juga bekerja untuk lingkungan hidup Australia mengenai bagaimana
mekanisme pembangunan yang bersih yang dapat dipakai sebagai rangkaian dasar
untuk pembangunan yang berkelanjutan di seluruh daerah Pacific.
Dr
Wasson adalah penasihat Konvensi Dasar PBB mengenai perubahan cuaca (UNFCCC),
Sekretariat dan Komisi Laut Internasional, dan anggota Dewan Manajemen Zat
Arang yang memberikan konsultasi kepada UNFCCC. Beliau adalah dosen hukum Lingkungan Hidup dan Pemerintahan di
Lembaga Nasional untuk Studi Pembangunan, ANU, dan bekerja di Pusat Hukum
Lingkungan Hidup Asia Pasifik di Singapore.
Beliau
telah berpengalaman di hukum internasional dan lingkungan kota, penggunaan
daerah pesisir secara berkelanjutan, rejim kepemilikan tanah dan hutan di Asia
Tenggara dan Selatan dan pengaruh perdagangan emisi terhadap hutan di
negara-negara berkembang.
Email: wasson@rsbs.anu.edu.au
Bpk. Pedro da Sousa Xavier tamat dari Akademi Tanah Nasiona padatahun
1992 dan kemudianSekolahTinggi Tanah Nasional di Yogyakarta, Indonesia pada
tahun 1997, khususnya Survei Pendaftaran Tanah dan Perpetaan. Di tahun 1993-1995 dia menjadi Ketua Kantor
Tanah-Wilayah Liquica. Juga dia pernah belajar kursus lain seperti Bahasa
Inngris, Bahasa Porto dan Komputer.
SejakTahun 1992 dia meneliti hukum adat tanah dan Hak memilik tanah
Ulayat di Timor Lorosae. Dia juga punya
pengalaman luas pada bidang survei kadasteral, perpetaan, desain dan perencanan
perkotaan.
Ibu Aurora Ximenes tamat dengan Sarjana Keilmuan Politik. Dia pernah kerja untuk Pemerintah Penjajahan
Porto dan terlibat dalam kegiatan klandestina sesudah tahun 1975. Dari tahun 1985 sampai tahun 1999 dia kerja
di sektor keuangan di Dili. Aurora
menjadi Pengurus REDE, Wakil-Presiden OPMT dan Assosiasi Akademik. Sekarang ini dia kerja sebagai dosen
Keilmuan Administrasi di Universitas Nasional Timor Lorosae.
Bpk. Marcal Ximenes tamat
dari Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta,
Indonesia dan kemudian menerima Sarjana
Majisternya dalam bidang Agronomi.
Selain itu, dia juga mengikut berberapa kursus termasuk Kursus Analisis
Dampak Lingkungan Hidup di Pusat Studi Lingkungan Hidup di Universita Solo di
Indonesia dan Manajmen Administrasi Umum.
Marcal pernahh jadi dosen di Universitas Timor Timur dan menjadi Ketua
Departmen Pertanian Kantor Kecamatan Manatuto dari tahun 1993-1995 dan di kanto
baucau pada tahun
Bpk.
Vicente Ximenes sudah tamat dengan sarjana Bisnes
Kepariwisataan dari Universitas Queensland.
Sekarang ini dia meneliti lingkungan hidup dan kepariwisataan di Timor
Lorosae untuk sarjana majisternya di Universitas Queensland. Dia juga
bertanggungjawab dengan hal kedua tersebut untuk Fretilin. Dia pernah hadir berberapa konperensi
internasional. Pada tahun 2000, dia
menyampaikan makalah kepada Konperensi Negara-Negara Kepulauan Kecil di
Skotlandia. Makalah tersebut mengenai
kepriwisataan dan lingkungan hidup berjudul “ Pembngunan Berkelanjutlan untuk
Suatu Negar Baru.” Dia Akan kerja
dengan ETTA dalam mengarang kebijaksanaan untuk pembangunan kepariwisataan
Timor Lorosae.
Mr Jose
Abel graduated form Gadjah Mada University in Yogyakarta, Indonesia with a
degree in Agricultural Socio-Economics and completed Postgraduate Studies on
Economics and Development Studies in 1998. As well as being the National
Coordinator of Agriculture for the CNRT he is a member of the Steering
Committee for Mechanisation in Timor Lorosae and a lecturer in Economics at the
National University.
Mr Alvaro Abrantes graduated with a
Degree of Civil Engineering from the University Tunas Pembangunan Surakarta,
Indonesia in 1996. He currently works with the East Timor Transitional Administration (ETTA) in the Water & Sanitation Service (WSS). His special
fields of competence are the planning, design and construction supervision of
Rural Water Supply and Sanitation Systems and Community Management for Water
Systems.
Mr Sharad
Adhikary is currently working as a WHO Consultant on Environmental Health in
East Timor. He is a sanitary engineer by profession. He has got altogether 18 years
of experience in the field of environmental sanitation and water supply in
various working environments together with the government institutions and the
World Health Organisation in Nepal, Australia and East Timor.
Dr Mari
Alkatiri was a co-founder of Fretilin and a former member of the Fretilin
Central Committee. During the Indonesian occupation, he worked as a lecturer in
international law at the national university of Mozambique and as a senior
member of East Timor’s diplomatic mission. Dr Alkatiri is currently second
General Coordinator of Fretilin, a senior member of CNRT (with special
responsibilities for Timor Gap) and a cabinet member of the Transitional
Administration with portfolio responsibilities for economic affairs.
As well as being the
Director of ET-WAVE, East Timor Women against Violence and for Children Care,
Mrs Maria Olandina is also a coordinator of the art and culture section of the
Don Carlos Felipe Foundation, and a coordinator of the Hotel Affairs and
Tourism section in Asset Loro Sa’e and President of the Public Service
Commission of the East Timor Transitional Administration. Since 1997 she has
been a member of the Provincial Assembly, a position she will hold until 2002.
The goals of ET-WAVE
are to collect testimonies from women and children who have been victims of
violence and to try and use these testimonies to bring the perpetrators to
justice. It also seeks to provide follow-up assistance such as access to health
and psycho-social services and assistance with food provision to the victims of
abuse. 404 victims of military violence have so far been identified. ET-WAVE is
sending teams of women to remote villages in all thirteen districts of East
Timor to make contact with as many women and children as possible.
The projects priority
is to support orphaned children and those from disadvantaged families. They
propose to establish “A Childrens’ Space as a Non-Formal Education Place” where
children can read, play and learn and a free meal will be provided daily. They
are seeking financial support to achieve this goal.
Mrs Ella Antonio’s Earth Council
responsibilities are to promote multi-stakeholder partnerships in sustainable
development planning, decision-making, programming, project implementation and
monitoring. She has been providing
assistance in these areas to countries in the region.
Mrs Antonio formerly held several positions
within the Philippine National Economic and Development Authority, including
Chief of Industry Division, and Chief of Staff and Head Executive Assistant of
the Office of the Secretary for Socio-economic Planning. Mrs Antonio’s public service career spanned
natural resources management, industrial policy and planning, science and
technology policy, and overall development planning. She represented the Philippine Government in various
international conferences on sustainable development, natural resources
management and human resources development.
Ella
is co-author, with Dr Cielito Habito (former Chair of the Sixth Session of the
UN Commission on Sustainable Development, former Chair of the Philippine
Council for Sustainable Development, and Special Adviser to the Earth Council),
of a set of guidelines for The Earth Council on sustainable development
planning called Multi-stakeholder Integrated Sustainability Planning (MISP).
The Earth Council is
an international non-governmental organisation based in Costa Rica, devoted to
the pursuit of global sustainable development in accordance with Agenda 21 and
the 1992 Earth Summit. The Earth
Council operates in partnership with governments or organizations to assist
countries to establish National Councils for Sustainable Development
(NCSD). There are more than 50 NCSDs and about 50 more NCSD-like
organizations worldwide. The Earth Council assists countries in Sustainability
Planning and it has developed the Earth Charter campaign - a universal code of
conduct for SD. Visit: www.earthcouncil.org
Mrs Awiati is former head of the Conflict Resolution
Division of ICEL. She is former
Secretary of the Department of Administrative Law of the University of
Indonesia; former Executive Secretary of the “HUKUM dan PEMPANGUNAN” -
University of Indonesia Law Journal; and Vice Dean of the ASEAN Law School
Association.
Mrs Awiati has conducted numerous training courses on
environmental conflict and dispute resolution, environmental enforcement and
compliance and inter-ethnic and inter-group conflict resolution. She has authored and edited materials for a
variety of legal training modules.
Recent research interests have included environmental law in the mining
sector, and decentralization and harmonization of environmental law in
Indonesia. Mrs Awiati is author of the
soon-to-be-published Guidelines on Natural Resources and Conflict Resolution
and Environmental Law in the Mining Sector.
ICEL is a non-government organization dedicated to
the following: advocacy for environmental policy; developing policy and
legislation that supports sound environmental governance; supporting community
groups in defending their environmental and natural resources rights;
strengthening the advocacy capacity of other environmental NGOs; and
disseminating information to enhance environment and natural resources
management which is ecologically sustainable and based on democracy, defence of
human rights and the rule of law.
ICEL is establishing a comprehensive information,
data and documentation center for environmental law literature. It has information exchange agreements with
a number of organizations including Nusanet, Environmental Law Center, the
Australian Centre for Environmental Law and the Van Vollenhoven Institute in
the Netherlands.
Dr
Graham Baines specializes in coastal zone management; environmental assessment;
biodiversity conservation, and village community based natural resource
management.
Dr
Baines has wide ranging experience in tropical terrestrial and marine
environmental and biodiversity management; training in and development of
procedures for environmental and social impact assessment; environmental
education and training; preparation of the environmental component of national
economic development plans; development of environmental guidelines for various
resource based activities; coastal zone management, and working with village
communities to develop their capacity for management of land and sea areas over
which they have customary tenure. He has held posts at national and provincial
levels in developing country governments.
Dr
Baines has 18 years experience gained while living in developing countries in
the Pacific islands region, followed by 12 years of consultancy work in
South-East Asia and the Pacific islands.
He has worked in over 20 countries.
Mr Arsenio Bano is from Oe-cusse, he studied
Economics at Dr Sutomo University in Indonesia and Social Science at
Westminster University in London. He worked at TAPOL, the Human Rights Campaign
for Indonesia and East Timor, based in London for 3 years as a researcher and
London representative of Renetil. He has done voluntary work for the East Timor
Human Rights Commission and was a field assistant with UNHCR in Oe-cusse. He is
chair of the Fatu Sinai Foundation of Oe-cusse (FFSO), a humanitarian NGO
established in December 1999, by Timorese from Oe-cusse. FFSO’s concerns are
human rights, children in crisis and disseminating information. Arsenio is
currently employed by UNDP assisting with their East Timor NGO Capacity
Building Program. He is proprietor of
‘Café Activista’.
George Bouma is an environmental scientist with over
10 years experience within the public and private sector in Western
Australia. George’s expertise is in
strategic and project impact assessment, natural resource management and
environmental policy.
The Environmental Protection Unit is
responsible for developing and maintaining environmental policy and regulations,
environmental standards and guidelines, monitoring environmental impact and
assessment, and raising environmental awareness. The EPU”s work is in pollution control, waste management, natural
resource utilisation, water resource management, marine and coastal zone
management and biodiversity.
Mr Phillip Calais has a background in physics,
renewable energy and ecologically sustainable development. Mr Calais’ most recent work for ETC has
focused on research into solar-powered water desalination, testing of wind
turbines and the examination of energy usage in remote Aboriginal
communities. In 2000 he visited over 40
remote Aboriginal communities and ran workshops with community management and
members on the topics of energy use, efficiency and renewable energy in the communities. This project was sponsored by ATSIC
(Aboriginal and Torres Strait Island Commission), the WA Office of Energy and
the WA Ministry of Housing and Aboriginal Affairs.
Mr Calais is President of the Western Australian
Branch of the Australian and New Zealand Solar Energy Society, and WA Secretary
of the Alternative Technology Association of Australia. Formerly, Mr Calais worked as Policy Officer
in the Energy Innovations Division of the WA Office of Energy; and as Research
Assistant for the Centre for Applications of Solar Energy (CASE) and Murdoch
University Energy Research Institute.
The ETC, a UNEP International Environmental Technology
Centre, works with all sectors of society to promote and assist in the use of
environmentally friendly technologies.
The aim of the ETC is to research, develop and demonstrate environmental
technologies, conduct education and training, provide consultancy services to
industry, and raise community awareness of environmental technologies.
The Centre includes an integrated operational display of technology for
sustainable development including renewable energy systems, permaculture,
climate sensible buildings and solid and liquid waste management systems. The Centre is organising an International
Conference on Community Technology in July 2001, focusing on planning, design
and technology in indigenous and developing communities.
The ETC’s focus is on small-scale environmental technologies, which are
low cost, robust, efficient, and easy to operate and maintain. This approach has been successful in remote
areas in Australia, and is highly applicable to communities in developing
countries, as well as to urban communities worldwide, particularly when applied
in collaboration with industry and government. Visit: http://wwwies.murdoch.edu.au/etc
The Remote Areas Development Group is a group of scientists, engineers and ecologists
who research and develop appropriate technology for improvement of
environmental health in remote indigenous communities. Visit: http://wwwies.murdoch.edu.au/radg/
pcalais@central.murdoch.edu.au
In
addition to his University commitments, Professor William Carter is Director of
Bill Carter + Associates, a firm specialising in environment tourism and
interpretive planning. His areas of expertise include protected area
management, tourism, cultural and natural heritage management, and
interpretation. He is a member of the
IUCN World Commission on Protected Areas. Former roles include Manager of
Parks, Lands and Recreation, Melbourne; Director of Brisbane Forest Park, and
Regional Interpreter for the Queensland National Parks and Wildlife Service.
Professor
Carter heads a CRC team which is establishing links with East Timor with the
aim of assisting in the development of a strategic sustainable development
strategy for tourism, including the adoption of Green Globe 21. Green Globe 21 is an international
certification programme for sustainable tourism.
The CRC for Sustainable Tourism is one of several Centres
established under a national initiative of the Australian Government. It brings together industry, scientific,
research, academic and government organizations to research impacts of tourism,
develop policy and initiatives for sustainable tourism, and implement best
practice in tourism. Visit: www.crctourism.com.au
Mr Joao Carrascalao has been the Cabinet member for
Infrastructure since July 2000. He is President of UDT and President of the
East Timor Sports Federation. He was a conspicuous leader of the struggle for
East Timor’s independence. He is an active supporter of football and Olympic
sports and is working tirelessly to build democracy in East Timor.
Mr Carlos Conceicao was trained as a
agricultural extension officer. He has
several years experience working at district and sub-district levels. Sr Conceicao joined the Environmental Protection
Unit (EPU) in October 2000 and has recently completed a two month training
course in Environmental Management delivered by the Research Institute for Asia
and the Pacific (University of Sydney).
Since the beginning of the year, he has been responsible for a range of
pollution monitoring and enforcement activities, as well as the review of
investment proposals (development sanitation facilities in Suai and the
establishment of meat processing facilities in Liquica).
Dr Helder Da Costa
has just completed his PhD in the School of Economics, Adelaide University,
South Australia. His thesis focused on East Timor’s economy, especially on the
roles of aid, trade and investment. In addition to the National University of
Timor Lorosae commitments as lecturer and head of Research Centre, Da Costa is
also the Director of Economy, East Timor Study Group (ETSG), a group of East
Timorese intellectuals established in 1997 at home and abroad to discuss
policy-oriented issues concerning East Timor. Da Costa has worked extensively
on East Timor agriculture and trade issues, and has participated in numerous
international conferences/missions. Besides advising AusAID’s project on East
Timor Rural Development Program, a more recent work is a consultant for Asian Development
Bank’s Technical Assistance on Agriculture, Trade and Investment to assist East
Timor Transitional Administration. He has contributed articles on East Timor’s
economy in a number of newspapers abroad.
Mr Abilio Da Fonseca is currently the National
Acting Head of Fisheries and the Marine Environment Service, Senior Policy and
Management Officer FMES ETTA. Abilio was a senior fisheries officer under the
Indonesian regime for 13 years. He specialized in aquaculture, fisheries
management, research and development and human resources management. He
obtained formal training at the Hasanuddin University in Indonesia and
graduated with a degree in fisheries science in 1997. Abilio hopes to further
his studies at least to the masters level in the field of fisheries management
and policy.
After
completing secondary school in 1985, Sister worked at the Polyclinic Motael,
learning administration and health skills. It was here that her enduring
interest in health was born and where she began her career in the clandestine
provision of medicine to the East Timorese independence movement. She entered
the Carmelite convent, Motael, in 1989 and in 1996 sought leave so she could
get experience working independently in the community. She was one of the
founders of PAS. Maria’s deep sense of responsibility compels her to work for
the people that really need help- and to help prepare those poorest of the poor
of Timor Lorosa’e’s people towards a true independence.
Prontu
Atu Serbi (PAS) (trans. Ready to Serve), was founded in 1996. It is a non-profit
organisation. It aimed to provide humanitarian support for the poor and needy
people with special attention to those living under the Indonesian Military
oppression. It has provided medical care to the poor, wounded and disabled
people, especially in rural areas, including Falintil fighters who suffered the
most severe conditions in the mountains of East Timor. It also assisted
criminal and political prisoners. PAS was considered an illegal organisation by
Indonesia and encountered major obstacles with the authorities until the 1999
Indonesian withdrawal of East Timor. PAS remained in Dili to assist refugees
and a week after the liberation of East
Timor by INTERFET, reopened its Policlinic which was miraculously saved from
the fire, and resumed its usual activities. It currently has programs in
health, agriculture, animal husbandry and sewing.
The Ecological Architects Association (EAA) is a Sydney based association of architects concerned with ecologically
sustainable design. Its mission is to
assist business, industry, government, community organisations and individuals
to take advantage of the opportunities emerging in the development of
ecologically sustainable practices globally, and to promote Australian
architects and manufacturers in the marketing, research and development of
ecologically sound services, materials and practices, nationally and
internationally.
Mr Tony Edye is Principal Consultant and
Managing Director of Tony Edye and Associates Pty Ltd. His firm operates on the principles of
ecologically sustainable design practice.
Mr Edye specialises in innovative solutions to problems associated with
energy efficiency, natural lighting, enclosure of space, flooding, bushfire,
access and use of buildings, special purpose buildings and recycling of
buildings. Mr Edye has worked
extensively in the residential, commercial, industrial, hospitality, exhibition
sectors, and he has undertaken several restoration and heritage projects.
Mr David Baggs is Principal Consultant and
Managing Director of David W. Baggs & Associates and Sustainable
Eco-tecture Associates. He specialises
in ecologically sustainable development, energy efficiency, energy policy,
earth wall, earth-integrated and healthy building construction, environmental
management plans and audits and life-cycle assessments. Mr Baggs has won numerous awards for his
excellence in the field of energy conservation, energy efficiency, ecologically
sustainable design, innovative design.
He works in the industrial, corporate, public and private housing
sector.
Mr Gareth Cole is Principal Consultant and
Managing Director of Gareth Cole and Associates Architects Pty Ltd. He has won a number of awards in the solar
housing industry, conducts seminars on Ecologically Sustainable Development,
energy efficient design, retrofitting and the environment, and has written
several books on the principles of passive solar design and energy efficiency.
He is an author and editor of the National Environment Design Guides, produced
by the Environment Protection Agency and the Energy Research & Development
Corporation. He advises local
government in NSW on energy efficiency policy.
Mr Adalfredo
Ferreira graduated in 1999 from Winaya Mukti University in Bandung, Indonesia,
with an Honours degree in Forestry. He
is secretary of the East Timor Forestery Group (ETFOG). In 2000 he worked with Natural Resources and
Environment Victoria on a three month technical exchange program. He was an organiser of the Tibar conference
in 2000.
Mr Joao Cancio Freitas is a PhD candidate in
Government and Business Affairs Management at Victoria University, Melbourne,
Australia. He graduated in Public Administration from Malang University,
Indonesia and went on to obtain a Masters in Public Sector Management also at
Victoria University. He is a consultant for the Asia Development Bank on local government,
and lectures at the National University of Timor Lorosa’e in the Faculty of
Social and Political Science.
Dr
Donald Gilmour specialises in community forestry, land use hydrology, watershed
management, policy analysis, strategic planning and evaluation, forestry and
land use education, and project development and management. In these capacities he has worked in over 27
countries in Asia, Africa and Central and South America. Dr Gilmour is former Coordinator of the
Forest Conservation Programme of IUCN; Team Leader of Nepal-Australia Forestry
Project, and Chairman of the Steering Committee of the Centre for International
Forestry Research (CIFOR) Adaptive Co-Management Research Programme.
Dr
Gilmour has worked for the Queensland and Australian Governments forestry,
environment and natural resources departments.
He is co-author of publications on “Restoration of degraded forest
ecosystems” and “Community Forestry” for IUCN and WWF, and author of a
‘managers briefcase’ - part of a training manual of participatory processes for
the Community Forestry Unit, Policy and Planning Division, FAO.
IUCN was founded in 1948 with the purpose of bringing together states,
government agencies, and a diverse range of non-governmental organizations in a
unique world partnership for nature. Over 800 members represent 125 countries.
IUCN seeks to influence, encourage and assist societies throughout the world to
conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of
natural resources is equitable and ecologically sustainable. Visit: www.iucn.org
Mr Frank Gnanm is the Regional Business manager for BP
Solar Australia Pty.Ltd. and is responsible for Sales and Marketing of BP
Solar’s products and services into the Asia Pacific region. Mr. Gnanam has been
with the company for 2.5 years and looks after the Rural Infrastructure
business of the Company. Mr Gnanam has an environmental background having spent
approximately 18 years in the Water and Wastewater industry and 3 years in
Solid Waste management. His involvement in these industries include design,
engineering, project management, operations management, business development
and sales and marketing.
Francisco Guterres is
a consultant for the Asian Development Bank, as a specialist in land and
property and legal matters. He is a
lawyer with a Masters degree in International Relations from Griffith
University in Queensland. In 1999 he
was a visiting scholar in the Department of peace and conflict research at
Upsula University in Sweden. He has
written papers on the environment. His
studies at Griffith University included research on environment conservation
from the perspective of international law.
Ms Emmy Hafild has been Executive Director of
WALHI since 1996. Between 1982 and 1995
she was Project Coordinator for Special Issues at WALHI and Friends of the
Earth Indonesia. She has been
Coordinator of SKEPHI, The NGO Secretariat for Forest Conservation in
Indonesia, and Field Education Program Coordinator for The Yayasan Indonesia
Hijau.
Ms Hafild is co-author of “Breaking the
Logjam”, published by the World Resources Institute, 1994.
Walhi is a forum of over 420 Non-government
Organisations, nature groups and community groups, which are concerned with
environmental problems. Walhi was
established in 1980 in reaction to environmental problems and injustices in the
management of natural resources as a result of development activities. Walhi’s objective is to ‘create a just and sustainable
management of natural resources and environment as part of the process of
social transformation towards a democratic society’. To this end, Walhi’s activities include: policy studies; advocacy
and campaigning at regional, national and international levels; dissemination
of information; training, education, apprenticeships, seminar, workshops and
fieldwork; networking and facilitation of dialogue between community,
government, university and business. Visit:
www.walhi.or.id
Dr Arthur Hanson held the position of
President, CEO and Member of the Board of IISD between 1990 and 1998. Dr Hanson is the Ministerial Oceans
Ambassador for the Ministry of Fisheries and Oceans; Member of the Canadian
Biotechnology Advisory Committee and Chair of the Ethics Project Committee,
which advises Ministers on biotechnology issues. He is Council Member of the
China Council for International Cooperation on Environment and Development,
which advises the Government of China at senior levels.
Former roles include: Member of the National
Round Table on Environment and Economy (Canada); Director of School for
Resource and Environmental Studies, Dalhousie University; Founding Director of
Environmental Management Development in Indonesia (EMDI), a Dalhousie
University initiative. Dr Hanson has
worked in several Asian countries including Indonesia; Pakistan; Philippines;
Thailand; India.
Dr Hanson has recently been working on ‘Crisis
to Sustainability’ – which tries to address mechanisms for moving from
convergent crises (ecological, economic, political) towards pathways that might
have some hope for sustainable development.
The IISD advances policy recommendations
on international trade, economic instruments, climate change and natural
resource management to make development sustainable. The IISD uses internet communications to cover and report on
international negotiations and broker knowledge gained through collaborative
projects with global partners, resulting in more rigorous research, capacity
building in developing countries and a better dialogue between North and South.
Visit http://iisd.ca
Mr Scott Kinnear is a member of the Organic
Program Advisory Committee for Rural Industries Research and Development
Corporation; member of the Community Consultative Committee for the National
Registration Authority (NRA) for Agricultural and Veterinary Chemicals.
Mr Kinnear is former Treasurer of the Organic
Retailers and Growers Association of Australia and Convenor of the Organic
Trading Standards sub-committee set up to implement and monitor trading
standards and the retailer certification system of the Organic Retailers and
Growers Association. He travels and
speaks regularly at a variety of forums and has written numerous papers on
organic agriculture.
The OFA
is the peak body for the organic movement in Australia. It actively lobbies for increased resources
for sustainable agriculture. The
organisation takes an active interest in social and environmental issues and
accepts membership from any individual, organisation or business that wishes to
support its objectives. It provides
information and advisory and extension services and resources to its members,
the public and government. Visit: www.ofa.org.au
Mr Pedro Lebre
has worked since 1968 in the tourist business in East Timor. In 1989, he established Vila Harmonia. It was the first private guesthouse in Dili
for foreigners. Vila Harmonia was host
to Max Stahl, cameraman who covered the Dili massacre in 1991, and Robert Domm,
the first journalist to visit Xanana Gusmao in the mountains. Vila Harmonia was
burnt to the ground in 1999, but is now back in operation. From 1996-1997, Pedro Lebre was manager for
Trans Timor Tour and Travel. He is a
repected tourism consultant. He has
guided tours all over East Timor. He
has a Certificate in Tourism from the Department of tourism in Jakarta.
Ms Sue Lennox is responsible for design,
development, implementation and management of environmental education and
training programmes for Oz GREEN. She has worked on water projects in India and
Nepal, and is initiating a Community Environmental Action project in East
Timor. She is a member of the NSW
Government Environmental Education Advisory Council. Ms Lennox received the
Environmental Educator of the Year Award in NSW in 1998; was winner of the National
Banksia Environmental Awards for Water; multiple award winner of the NSW
Government RiverCare Award, and has received the United Nations Association of
Australia Media Peace Award for documentary/educational videos on water
projects in Australia and India.
Oz
GREEN is a non-profit, non-government
organisation. It is part of the Global
Rivers Environmental Education Network, an international network committed to
actively improving and sustaining the planet's water. Oz GREEN is dedicated to addressing critical water resource
issues through an innovative combination of global communications and
environmental education. The
organisation has four key aims: to challenge people to embrace the
environmental issues of our times - locally and globally; to promote informed
community participation in catchment protection; to assist communities who
suffer from the effects of polluted water; to build links between local,
national and international environmental projects. Oz GREEN has assisted with projects in India; the Mekong
countries of Lao, Cambodia, Thailand and Vietnam; PNG and Nepal. Visit: www.ozgreen.org.au
Mrs Motarilavoa Hilda Lini is a chief in the Raga Women’s
Chiefly Society in the Republic of Vanuatu.
She is former Coordinator of the Women's Wing of the Vanuatu Liberation
Movement; and former Vanuatu Minister of Health and Minister of Justice,
Culture and Women. Mrs Lini is founding
member of the Vanuatu National Council of Women. Mrs Lini has been a lobbyist, both regionally and internationally
on issues of concern to Pacific peoples including nuclear testing, indigenous
rights, development issues, and recognition of human rights for Pacific
women. She is founder of the TUVANUATU
KOMIUNITI, an indigenous leaders network which coordinates the establishment of
indigenous forms of governance based on natural laws of society. The network
aims to rejuvenate traditional knowledge, skills and language through the
establishment of a traditional learning institution, thereby helping local
communities to meet the challenges of the new millenium.
In 1993 Mrs Lini became the first woman to be awarded the
Sean Macbride Peace Prize for her role in calling for the International Court
of Justice to ban the use of nuclear weapons.
Mrs Lini is Vice President of the International Peace Bureau
representing the Pacific Region.
The Pacific Concerns Resource Centre serves as the
secretariat for the Nuclear Free and Independent Pacific (NFIP) movement, with
over 100 affiliates from around the Pacific region engaged in campaigning, advocacy,
research and information. PCRC’s
objective is to educate the peoples of the Pacific regarding their environment,
political and economic equity, and justice and peace in their region.
PCRC has General Consultative Status with the United Nations
Economic and Social Council. PCRC
coordinates Pacific NGO participation in national, regional and international
forums including UN summits and international meetings. The PCRC monitors the progress in the
implementation of public sector policies and programmes arising out of
Programmes of Action and Declarations emanating from these global forums. PCRC programme areas include:
decolonisation; sustainable human development; human rights and good governance;
demilitarization; environment; and communication and information. Land rights and sovereignty for indigenous
peoples are central to PCRC’s work.
Mr Mariano Lopes Sabino graduated in
Agriculture from Brawijaya University in Indonesia in 1997. From 1991 he was a
member of the East Timorese Student union and from 1993 he was a member of the
east Timorese Student Resistance, RENETIL. While in Indonesia at different
times he held the offices of Chairman, Secretary, and Vice Secretary of Renetil
and in 1998 was Chairman of the East Timorese Student Union (IMPETTU). From
1998-2000 he was the Vice Secretary General of Renetil. Mariano coordinated the
Presidium Juventude Lorico Aswain (PJLA/ East Timorese Youth Organisation) from
1999-2000, and is currently Coordinator of the Conselho Presidium Juvetude
Lorico Aswain.
Angus
Mackay is an environmental scientist with 10 years experience in environmental
assessment, public consultation, and institutional development. He has carried out consulting assignments in
more than 30 developing countries and newly emerging states across Asia,
Africa, the Middle East, Caribbean, and former Soviet Union. Mr Mackay is currently a technical advisor
to the EPU with responsibility for establishing pollution control procedures as
well as a system of environmental review of investment proposals. (see also
Bouma, George)
After finishing secondary school in 1975,
Armindo worked as a Literacy teacher in a program run by Fretilin called Campanhas
de Alfabetizacao and later as an information officer in the mountains in
Lolotoi for Fretilin/Falantil during the war against Indonesia. Mr Armindo Maia
later graduated in History and Social Geography from the Sanata Dharma
University, Yogyakarta, Indonesia and went on to obtain a Master of Philosophy
in Development Studies, from Massey University in New Zealand. He has worked at
the University of East Timor since 1986 as Vice-Rector, Senior Lecturer and
Acting Rector. In 1999 he was the Charge d’Affairs of Tertiary Education for
the Education Department of the CNRT in Dili.
Mr Gregorio Malik did a building apprenticeship
in Yogyakarta from 1981-84, and returned to work in Timor in the Public Works
department until 1988. He then returned to Indonesia and studied Environmental
Technology at the Bandung Institute of Technology, returning to Dili to work in
the Public Works Department. Gregorio is most interested in fresh water
resources and catchment management.
Mr Jorge
Rui Martins graduated in 1999 from Winaya Mukti University, Bandung, Indonesia
with a
Bachelor
of Forestry Science. He has done a number of short courses including one in
Melbourne, Australia, on National Parks & Flora And Fauna Conservation
Training. His current work with ETFOG involves field work, including providing
advice to local communities on forestry regulations and assessing logging
applications and preparing project outlines for donor funding, including
establishing community tree nurseries and awareness campaigns and environmental
education programs as well as conducting inventories for non timber forest
products and biodiversity
Mr Jose Mestre
graduated from East Timor University in 1996 with a Bachelor of Social and
Political Affairs. He has undertaken numerous training programs and has held
several positions in the Dili City Council Office including Chief of Sanitation
and Garden Affairs, Sanitation Project Manager and Road Illumination Project
Manager. He currently works with UNTAET in the Environmental Sanitation
Division.
Mr Richard Mounsey has been involved in all
levels of seafood harvesting and handling, from simple family to highly complex
company activities. After 30 years of working in more than 20 countries he has
become a specialist in harvesting, fishing gear technology, seafood quality,
marketing, fishing community development, project formulation, research and
management. He has a sound appreciation
of international diplomacy, strategic planning and capital fundraising. His numerous environmentally friendly
fishing gear and scientific awards, seafood quality and fishing technology
publications, have been supported by Richard’s caring interest in people and a
desire to achieve sustainable development from renewable seafood resources.
Professor
Henry Nix specialises in developing environmental databases at country level
for use in development planning for production (agriculture, forestry, grazing,
aquaculture) and for conservation (catchment management, reserve selection,
biodiversity evaluation etc). He is
also involved in training local technical staff to assist in setting up and managing
the databases. He has led teams in PNG,
Solomon Islands, Western Samoa, Sri Lanka, Mauritius, Ghana, Barbados, Guyana,
China, Thailand, Vietnam, Laos and Cambodia.
Professor
Nix was Director of CRES from 1986-1999, and worked for the CSIRO (Commonwealth
Scientific & Industrial Research Organisation) for over 20 years. He is former Chairman of the National
Greenhouse Advisory Committee and Technical Advisory Committee, Commonwealth
Climate Impact Assessment and Management Program. He has produced more than 150 publications dealing with various
aspects of land resources inventory, evaluation, planning and management, crop
modelling, bioclimatology, environmental database development and GIS
applications. He received the Order of
Australia in 2000.
CRES
is an interdisciplinary research and postgraduate training center in the
Institute of Advanced Studies, Australian National University. It focuses on resource and environmental
issues of local, regional, national and global significance. The 15 academic staff encompass physical,
biological and social science disciplines and supervise some 40 Ph.D students.
Mr Mario Nune graduated from the Faculty of Forestry,
Nusa Bangsa University, Bogor West Java specializing in Forest Management. He has also participated in several forestry
training courses in Indonesia. Since
1986 Mario has held several positions within the Provincial Forestry Department
of East Timor including Chief of the Forest Area Section. Mario headed the planning section of ETAVFFA
for two years before becoming Chairman of the East Timor Foresters Group
(ETFOG) in 2000.
Ms.
Ogle specialises in environmental law and policy, with particular focus on
planning and local government law, threatened species protection, mining and
pollution law. She conducts seminars
and workshops on environmental law for conservation groups, citizens and local
government in rural and coastal communities.
She has conducted workshops in the Solomon Islands for traditional
landowners on environmental and contract law, and travels regularly to PNG
where EDO has an ongoing programme to develop litigation skills and capacity
for environmental lawyers assisting traditional landowners. She is a former Board member of the Mineral
Policy Institute, a non-profit community organisation which conducts research
and advocacy work to assist communities in the Asia-Pacific region affected by
mining operations.
The
EDO is a non-profit, non-government community legal
centre network that helps individuals and community groups working to protect
the built and natural environment. It
helps these groups bring environmental matters before the Land and Environment,
Supreme, Federal and High Courts in Australia.
EDO provides advice on environmental laws, including planning, local
government, heritage and natural resource laws, and works with community and
government on preparing stronger environmental protection laws. EDO also has a community education
programme, which runs workshops throughout Australia. It publishes two quarterly newsletters, one of which is the only
journal on public interest environmental law in Australia. Visit: www.edo.org.au
Mr O’Neill’s work covers a range of
environmental and social issues associated with mining in the Asia-Pacific
region. He regularly travels to the
Philippines, Indonesia and Papua New Guinea to work with local organisations and
landowner groups confronting the adverse impacts of mining. He is involved in
awareness raising and capacity building and campaigning activities. Mr O’Neill formerly worked as an
environmental scientist and legal advisor in the private sector.
The MPI was
established in 1995. Its aims to:
ensure that mining projects in the Asia-Pacific comply with the principles of
ecological sustainability and social justice; prevent undesirable mining
projects which threaten the environment, social welfare and human rights; and
promote mineral use efficiency and reduced resource consumption to limit the
number and impact of mining projects.
MPI uniquely specialises in monitoring and
campaigning on the extensive environmental and social impacts of the minerals
industry in the Asia-Pacific region. It
works in Indonesia, Philippines, Papua New Guinea, India, China, Australia and
the Pacific Islands and has links with environment and human rights
organisations in US, Canada, Africa, Latin America and Europe. MPI monitors the activities of
Australian-based mining companies wherever they operate in the world.
MPI is an Australian community-based
non-governmental organisation and an affiliate member of the Friends of the
Earth International. MPI operates with
funding from the public or philanthropic organisations. It does not accept
funding from mining companies and mining-related organisations. Visit:
http://www.mpi.org.au
Ms Victoria Pettit is a barrister specialising
in issues concerning Intellectual Property Rights and Biodiversity. She dedicates part of her working time to
the Protimos Foundation. She is a
practicing lawyer for a private legal firm where her clients include public and
private environmental organizations, private companies and individuals in the
transport and environmental fields.
Ms Fiona Darroch is the founding member and
Director of both the Protimos Foundation and the Protimos Educational Trust.
She is a barrister specialising in environmental law (international and
comparative environmental law, law of natural resources and international
economics law). She is author of
“Environmental Crime” (Cameron, 1999).
The Protimos Foundation is an organisation of
practising and academic lawyers and environmentalists which aims to provide
assistance in creating and improving legal and institutional methods by which
biodiversity resources can be both valued and dealt with more equitably. The Foundation provides funded and
appropriate legal assistance upon request by those not in a position to afford
lawyers to protect their rights and obligations during negotiations over
biological resources.
Mrs Emilia Pires was born in East Timor and left for Australia in
1975. She has a BA from La Trobe
University and a Graduate Diploma in Government Law from Melbourne University.
From 1989-1994 Emilia was President of the Timorese Association of Victoria.
While President, among many other achievements, she successfully lobbied the
Australian Federal Government for a Special Family Reunion Category Program,
which reunited 1600 East Timorese families.
Emilia is a founding board member of the East Timor Human Rights Centre.
From April 98 to May 99 Emilia served in CNRT as the person responsible for
setting up CNRT structures in the diaspora. In April 99, Emilia was fundamental
in coordinating a strategic planning conference on East Timor, followed by the
Tibar conference last year. She also undertook a census of the East Timorese in
the diaspora in the lead-up to the ballot.
Since July 99 Emilia has served as the development advisor to the CNRT
President. Emilia also served as Senior
Manager for the East Timor Development Agency and successfully secured the
Human Resources Survey project, a national project funded by the World Bank. In
October of last year, Emilia was appointed Director of the National Planning
and Development Agency. Emilia has
lobbied at the UN Human Rights Sub-commission, conducted speaking tours in
several countries, coordinated the East Timorese counterparts of the World Bank
Joint Assessment Mission and attend Donor's Conferences on East Timor in
Washington, Tokyo, Lisbon and most recently Brussels.
Mr Alfredo Pires is a geologist who has been
working in Australia. He returned to East Timor in November 1999 to assist with
the establishment of East Timor’s mining department with CNRT. He has knowledge
and background in mining and is one of the few East Timorese geologists.
Mr
Jonas Rabinovitch is an architect and urban development planner. His
professional experience involves mass transit planning, land use legislation,
low-income housing, industrial impact, social development and overall
integration between socio-economic variables, the built environment and
sustainable development needs.
Mr
Rabinovitch is Senior Advisor to UNDP's Public-Private Partnerships Programme
for the Urban Environment; Senior Advisor and focal point to the follow-up of
the HABITAT II Conference (UN Conference on Human Settlements); Advisor to UNDP
on public transport and the Energy and Atmosphere Programme; Coordinator of the
International Colloquium of Mayors; Advisor to the Local Initiative Facility
for the Urban Environment (LIFE).
Visit: www.undp.org
Mr
Rabinovitch is former city planner for the Curitiba Research and Urban Planning
Institute and in this capacity acted as advisor to the Mayor of Curitiba City
in establishing Curitiba as a sustainable, self-sufficient city.
Dr
Sandlund is Research Director and Team Leader of the UNDP Project “Assessing
Environmental Needs and Priorities in East Timor” funded by the Norwegian
Government. The Project’s objectives
are to identify and engage stakeholders in discussion on environmental issues
and priorities in East Timor; raise the awareness of environmental threats and
needs; gather information on natural systems in East Timor as well as its
social ecology; and identify realistic and implementable priority proposals for
further funding. The six person project
team includes Demetrio Carvalho; Joana Da Silva and Maria Isabel Silva.
The
focus Dr Sandlund’s work over the last 20 years has been natural resources
management and research. He has
participated as a member of the Norwegian delegation at all SBSTTA (Subsidiary
Body on Scientific, Technical and Technological Advice) of the Convention on
Biological Diversity. He has worked in
Africa, Latin America and Asia.
Professor
Bryceson is a coastal and marine ecologist with the Centre for International Environment & Development Studies. He is currently working on issues related to
natural resource management and community development - in particular
integrated coastal zone managemen - in developing countries. He is former
member of the Joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution;
and former Senior Environmental Advisor for the Norwegian Agency for Development
Cooperation.
Mr
Narve Rio’s research focuses on social economics in relation to natural
resource management in tropical agriculture.
Current work addresses mechanisms behind environmental degradation in
agriculture in East Kalimantan. Mr Rio
has worked in Indonesia for the Centre for International Forestry Research
(CIFOR) and FORRESASIA, a European Union-supported research project concerned
with alternative strategies for forest development. He contributed a chapter on the East Timor Agricultural Sector to
the Columbia University/Fafo collaborative report Social and Economic
Conditions in East Timor.
Mr Joao
Sarmento is the Coordinator of the Student Solidarity Council. He is studying English at the University
National Timor Lorosa’e.
Student
Solidarity Council
The student solidarity council’s mission is to
help establish civil society in East Timor.
The Student Solidarity Council was very active in the independence
struggle, working especially inside East Timor. Before the Independence
Referendum in 1999, the Student Solidarity Council organised dialogues in every
district of East Timor. This work was
acknowledged by the International Student Peace Prize which was awarded to 1998
Coordinator Anterro Bernadito da Silva.
They played a crucial role in encouraging people to vote, which included
a door to door vote encouragement campaign.
Student Solidarity’s current work to help in establishing a democratic
nation involves training programs for members and for the broader
community. Student Solidarity are
involved in agriculture programs, with an emphasis on organic agriculture. They have a pilot project in Leurumata.
Mr Dionisio Babo Soares is a
Research Scholar with the Department of Anthropology at the Research School of
Pacific and Asian Studies of the Australian National University. He studied
Constitutional Law at university in Bali, Indonesia, and Development Studies at
Massey University in New Zealand. He his professional career since 1992 has
seen him work as a civil servant with the Local Government of Timor Timur, and
take up a number of positions at the University of East Timor including
lecturer in Law, Secretary of the
Department of Social and Political Science, Deputy Dean for
Administrative Affairs, Acting Head for Planning and External Bureau Department
and as a Researcher for Balai Penelitian
dan Pengembangan (Centre for Research
and Development).
Dr Somsak Sukwong has over 30 years experience
in teaching, training and research in forest ecology, forest resource
management and community forestry. He
has headed RECOFTC since 1987. He is
former Dean of the Faculty of Forestry and Head of Department of Forest Biology
at Kasetsart University. He is a
committee member of Wildlife Fund Thailand and a member of the Executive
Committee of NGO’s Assembly for Environmental Protection and Natural Resources
Conservation.
RECOFTC was established in 1987 in response to
the growing awareness that community participation in forest resource
management could contribute to both improved forest management and rural
development. In order to promote
community forestry in the region, RECOFTC aims to assist in capacity
development for agencies and individuals involved in forest management. RECOFTC’s programme includes training
courses, seminars, publications and other activities concerned with developing
relevant knowledge, tools and methodologies.
Several international courses are held annually
in Bangkok, however much of the programme occurs in various countries in the
region, in collaboration with a wide range of partners.
Visit: www.recoftc.org
Dr
Joeli Veitayki is former coordinator of the Ocean Resources Management
Programme, School of Social and Economic Development, USP, and Coordinator,
Independent World Commission on the Oceans, Secretariat for the South Pacific
Region.
Dr
Veitayki's main research activities are related to the utilisation of coastal
fisheries and marine resources, and he is directly involved in empowering local
communities to be involved in the sustainable utilisation of their fisheries
and other marine resources. His PhD
focused on the reasons for the failure of fisheries development projects. Last
year he prepared and presented a case study at the 11th Session of
the High-Level Committee on the Review of Technical Cooperation Among
Developing Countries, which focused on Cooperation among Small Island
Developing States in the Area of Marine Biodiversity.
Dr Merrilyn Wasson is principal investigator for the ANU's International
Initiative for Clean Development Mechanism projects in Sumatra, Bali and
Lombok, which combine rehabilitation of mangrove forests, hinterland forests
and near-shore grasses and corals with biotechnology transfer to assist in
establishment of bio-safe mariculture.
Dr Wasson is also working for Environment Australia on ways in which the
Clean Development Mechanism might be used as a foundation for sustainable
development throughout the Pacific region.
Dr
Wasson is advisor to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Secretariat and the International Oceans Commission, and is a member of the
Carbon Management Committee, which advises the UNFCCC. She lectures in Environmental Law and Governance
at the National Centre for Development Studies, ANU, and works with the Asia
Pacific Centre for Environmental Law in Singapore.
Dr
Wasson has experience in international and municipal environmental law,
sustainable use of coastal zones, forest and land tenure regimes in south and
south-east Asia and the impact of emissions trading on the forests of
developing nations.
Mr Pedro da Sousa Xavier graduated from the National Land Academy in
1992 annd then the National Land High
School in Yogyakarta, Indonesia in 1997, specialising in Land Registration
Survey and Mapping. From 1993-1995 he was Head of the Liquica Land Office
District. He has undertaken numerous courses in such subjects as English,
Portuguese and computers. Since 1992 he has undertaken research on Adat Land
law and Ulayat Land rights in East Timor. Pedro has extensive experience in
cadastral surveying and mapping and design and city planning.
Mrs Aurora Ximenes graduated with a Bachelor
of Political Science. She worked for the government administration under the
Portuguese and was involved in clandestine activities after 1975. From 1985-1999
she worked in the finance sector in Dili. Aurora is the co-ordinator of Rede,
(Women’s Network) and is the Vice-President of the OPMT Women’s Association,
and the Academic Association. She is currently a lecturer at Timor University
in Administration Science.
Mr Marcal
Ximenes graduated from the Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University in
Yogyakarta, Indonesia and went on to specialize in general agronomy for crop
production obtaining a Masters in Agronomy in 1991. He has undertaken numerous
courses including an Environmental Impact Analysis Course at the Environmental
Study Centre, Solo University, Indonesia and Management of Public
Administration. Pedro has lectured in Agriculture at the East Timor University
and was the Head of Agriculture Department Office in Manatuto District from
1993-1995 and in Baucau from 1995-1999. In 1999 he worked with UNHCR in
Oe-cussi with assisting refugees to return to their homes. From November 1999 until
May 2000, Pedro was the East Timorese counterpart for the UN-FAO Co-ordinator.
Mr Vicente Ximenes has a Degree in Business Tourism from the University
of Queensland. He is currently
undertaking a masters degree at the Univerisity of Queensland, focusing on the
environment and tourism in the context of East Timor. He is responsible for tourism and the environment for
Fretilin. He has attended several
international conferences. In 2000 he
gave a paper at the Small Islands States conference in Scotland. His presentation on tourism and the
environment in East Timor was titled ‘Sustainable Development for a new
nation’. He will be working with the
East Timor Transitional Administration in policy development for tourism in
East Timor.