Nasib Malaysia akan Sama Halnya dengan Indonesia?
UMNO Takut Anwar Gunakan Kampus
KUALA LUMPUR, (PR).-
Malaysia diperkirakan akan terjerumus ke dalam krisis politik paling buruk dalam 17 tahun terakhir ini, setelah PM Mahathir Mohamad memecat Anwar Ibrahim dari jabatan Deputi PM dan Menkeu, serta dikeluarkan dari partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Bila kemudian Anwar menghimpun kekuatan oposisi untuk menjatuhkan regim otoriter Melayu. Resesi ekonomi terus berjalan dan situasi politik terus memanas. Pandangan tersebut diungkapkan sejumlah tokoh UMNO, yang khawatir Anwar akan mengerahkan segala daya menantang PM Mahathir Mohammad, dengan agenda reformasi dan menggunakan "kampus" sebagai motor penggerak.
Ketua Penerangan UMNO Dr Mohamad Yusop Nor dalam suatu pernyataannya di Kuala Trengganu seperti dikutip Antara, Sabtu (5/9) meminta Anwar Ibrahim, mantan wakil ketua UMNO, untuk tidak menggunakan mahasiwa bagi kepentingan pribadinya.
Selain itu, Nor juga meminta seluruh rektor universitas di Malaysia ikut memberikan penjelasan yang benar dan tepat mengenai masalah tersebut kepada seluruh mahasiswa di kampus.
"Setiap Rektor harus memiliki inisiatif sendiri untuk menjelaskan masalah pemecatan Anwar agar para mahasiswa tidak melakukan tindakan yang negatif," tambahnya.
Yusof Nor menambahkan, pemanfaatan mahasiswa untuk mencapai tujuan dengan "bertopengkan" reformasi untuk menjatuhkan kepemimpinan negara sudah terjadi di negara lain. Ia tidak menyebutkan negara mana yang mahasiswanya dipergunakan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan -- namun sudah jelas merujuk kepada gerakan reformasi di Indonesia dalam mendesak Presiden Soeharto mundur.
Menyinggung peran media asing, Yusof Nor mengemukakan, "Anwar perlu memastikan apakah ia menggunakan media asing atau dia dijadikan alat media asing untuk 'agenda' mereka sendiri."
Ia mengharapkan Anwar, walaupun tidak lagi menjadi anggota UMNO, sepatutnya ia tetap menunjukkan komitmennya kepada perjuangan partai. "Dr Mahathir sendiri pernah dipecat dari partai UMNO, ketika jaman Tun Abdul Rahman, tetapi komitmen Mahathir terhadap partai tidak pernah luntur," ujarnya.
Pemecatan Anwar dari kabinet bukan bertujuan menjatuhkan seseorang tetapi merupakan hak prerogatif perdana menteri dan itu merupakan hal yang biasa di negara lain, dan bukan bertujuan membuka aib seseorang tetapi demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha pemerintah mengatasi krisis ekonomi sekarang.
Namun, setelah empat hari berjalan, PM Mahathir tak memberikan alasan atas pemecatan Anwar.
Organisasi baru
Untuk mempercepat gerakan reformasi di Malaysia, Anwar merencanakan akan membentuk suatu organisasi baru, yang mengikutsertakan partai-partai oposisi. "Sekarang ini saya sedang menunggu reaksi pihak-pihak yang berminat untuk merealisasi ide tersebut," demikian dikemukakannya kepada suratkabar "Utusan" di Kuala Lumpur, Sabtu (5/9).
Ia tidak menjelaskan secara terperinci organisasi baru itu apakah dalam bentuk partai politik atau organisasi kemasyarakatan, namun ketika ia mengadakan konferensi pers di rumahnya ia mengemukakan tidak bermaksud membentuk partai baru.
Pernyataan Anwar yang merencanakan membentuk organisasi baru itu dikemukakan setelah ia dipecat dari UMNO 3 September dan pernyataan tidak akan membentuk partai baru dikemukakan 2 September.
Lebih jauh Anwar mengemukakan, reformasi di negara ini sebenarnya sudah dimulai dan untuk itu partai-partai oposisi dan organisasi lainnya yang berminat boleh bergabung untuk berjuang bersama-sama.
"Gerakan reformasi sudah dimulai. Saya sendiri sudah merasakannya dan anda sendiri sudah dapat melihatnya," kata Anwar kepada wartawan, sambil menambahkan, usaha untuk merealisasikan gerakan reformasi itu tergantung kepada kerjasama rakyat secara keseluruhan.
Kasus Nalla
Sementara itu, Ketua Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Fadzil Noor merasa sedih dengan pemecatan yang menimpa Anwar Ibrahim. "Bagaimanapun, Anwar harus diberi peluang yang adil untuk membela diri," ujarnya.
"Saya berharap Dr Mahathir Mohamad memberi peluang yang adil kepada Anwar dan juga memberi kesempatan kepadanya untuk menjelaskan serta membela diri sehubungan dengan "surat sumpah" (afidavit) yang memburukkan namanya," demikian Fadzil Noor yang sama-sama pernah menjadi anggota Gerakan Belia Islam Malaysia (ABIM) dengan Anwar.
Surat sumpah yang dimaksudkan Fadzil Noor itu adalah suatu pernyataan di atas sumpah yang diberikan pejabat negara terhadap kasus yang menimpa seorang pengusaha "nomor buntut" Malaysia, Nallakaruppan, atau pers menyebutnya "kasus Nalla" karena ia ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA).
Nalla ditangkap di kediamannya akhir Agustus lalu karena Polisi ketika melakukan penyelidikan di rumahnya menemukan ratusan butir peluru. Seseorang yang kedapatan memiliki peluru dan senjata tanpa surat-surat resmi dari pemerintah termasuk melakukan pelanggaran berat dan bisa didakwa hukuman mati.
Dalam surat sumpah yang memperkarakan Nalla, disebut-sebut adanya hubungan Nalla dengan Anwar, seperti dalam penyerahaan uang, homoseksual, pelacuran dan lainnya yang isinya menyudutkan Anwar Ibrahim.
Fadzil Noor mengemukakan, hak dan kebebasan yang adil harus diberikan kepada Anwar terhadap semua tuduhan itu, supaya rakyat Malaysia tidak keliru, terlebih-lebih ketika negara sedang dilanda krisis ekonomi.
Menanggapi kasus Anwar Ibrahim, LSM "Aliran" menyatakan, berbagai tuduhan terhadap Anwar masih merupakan tuduhan dan belum sah kebenarannya.
"Apa pun yang dituduhkan kepadanya, maka Anwar hendaknya di dakwa di pengadilan terbuka untuk menentukan apakah ia benar atau sebaliknya," ujar Ketua Aliran, P.Ramakrishnan, sambil menambahkan, selayaknya Anwar diberikan peluang untuk membela diri dan membersihkan namanya.***