Home | Art & Galery | Dari Redaksi | Jadwal | Artikel | Opini

BERITA TERKINI

GL-Yogya

Dalam diskusi rutin FORKAMA yang dilaksanakan pada Kamis (22/04/2004) bertempat di sekretariat Jl. Utama Pugeran 29 Maguwoharjo, dengan topik “Mengkritisi Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Flores Timur” terlontar beberapa pemikiran yang sifatnya menggugat kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh PEMDA FLOTIM. Selain mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan, FORKAMA juga coba memaparkan beberapa alternatif pemikiran mengenai pembangunan di Flotim. “Kita coba untuk mengkritisi kebijakan pembangunan di Flotim dengan membandingkan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dikeluarkan”, demikian kata Stanis Lamapaha pada awal diskusi selaku moderator.

Selanjutnya saudara moderator melemparkan pertanyaan untuk mengelaborasi pemikiran FORKAMA “Apakah kebijakan yang ditempu oleh pemda selama ini sudah menyentuh kepentingan rakyat atau belum”.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sdr. Kornelis Kopong Tupen mempertanyakan dari mana pemda mendapatkan dana untuk membiayai beberapa pembangunan, yang bila ditinjau dianggap kurang menyentuh pada kepentingan riil rakyat. Beliau mengambil contoh, pembangunan taman kota. “Sebenarnya masih banyak kebutuhan rakyat yang perlu mendapat perhatian pemerintah ketimbang membangun taman kota”.

Senada dengan Nelis, Martyn Laga (Sekretaris FORKAMA) juga memfokuskan pada dana pembangunan. Dalam pandangan Martyn, “Pemda harus lebih transparan soal dari mana dana pembangunan itu berasal”. Lanjut Martyn, “Harus ada laporan keuangan setelah pelaksanaan suatu proyek. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui ada tidaknya penyelewengan dalam penyelesaian suatu proyek”.  

Sdr. Ketua Forkama lebih menyoroti pada asas manfaat.. Dengan sedikit berdiplomasi beliau mengatakan bahwa tujuan dari setiap pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Melihat kebijakan pembangunan di Flotim, Stanis mempertanyakan apakah berbagai kebijakan pembangunan tersebut bermanfaat bagai masyarakat Flotim? Sependapat dengan Sdr. Stanis Lamapaha di atas, Sdr.Alfons Rommy Rianghepat (Pemred Jurnal Gelekat Lewo) juga menyoroti pada asas manfaat dari suatu pembangunan. Menurut Rommy, “Pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Flotim cenderung hanya untuk keppentingan segelintir orang saja dan terkesan hanya gagah-gagahan atau cuma gengsi saja”..

Toby Rianghepat, anggota KMAY yang ikut nimbrung dalam diskusi tersebut juga menilai bahwa kebijakan pembangunan di Flotim masih jauh dari harapan masyarakat. Dalam pandangan Toby, banyak kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Anggota FORKAMA menilai beberapa kebijakan yang cukup controversial di antaranya, pembelian kapal, pembangunan taman kota, pengadaan fasilitas mobil dinas yang berharga ratusan juta perunit, pembangunan hotel  dan sebagainya. FORKAMA memandang lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan riil maasyarakat.

Semua kebijakan kontroversial diatas terus saja dilakukan oleh pemda (bupati) flotim karena lembaga dewan perwakilan rakyat tidak berfungsi secara optimal. Pertanyaan lain atas realitas tersebut, bagaiamana dan apa yang kita harapkan dari anggota DPRD kita? Semua sepakat bahwa tidak ada harapan apapun terhadap DPRD Flotim saat ini. Suatu sikap pesimistis yang pada akhirnya akan mengarah pada apatis.

Pada akhir diskusi didapatkan beberapa solusi untuk menghadapi kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat, yaitu pembangunan harus dilakukan sesuai dengan prioritas, yaitu pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan riil rakyat banyak. Prioritas pembangunan dalam pandangan FORKAMA yang lebih bermanfaat bagi masyarakat adalah pembangunan sarana transportasi (jalan), pengadaan air bersih bagi masyarakat di pelosok pedesaan yang selama ini selalu kekurangan air bersih untuk konsumsi sehari-hari serta pengadaan penerangan yang menguntungkan masyarakat. Beberapa pemikiran lain yang harus diperhatikann oleh pemda adalah kehidupan nelayan, sektor pertanian.

Dan pada akhir diskusi, anggota FORKAMA mengevaluasi kinerja DPRD yang sangat tidak mewakili aspirasi masyarakat. Untuk itu, FORKAMA menghimbau agar masyarakat tidak usah memilih calon anggota legislatif yang kini terbukti telah berselingkuh dengan kekuasaan yang korup untuk menindas rakyat, yang hanya mementingkan diri dan keluarganya daripada memikirkan nasib rakyat yang tertindas. JANGAN PILIH MEREKA!!!

 

Red

(Hasil lengkap diskusi ini dapat Anda baca di GL Edisi terbaru No.V/Mar/2004)